Terima Uangnya, Jangan Contreng Namanya!

Tuesday, 10 March 2009 (14:55) | 494 pembaca | 193 komentar | Print this Article

Menjelang Pileg (Pemilu Legislatif) 9 April 2009, suasana persaingan antarcaleg dipastikan akan semakin seru. Para calon wakil rakyat akan berupaya dengan berbagai cara untuk menarik simpati rakyat. Salah satu cara klasik yang sering mereka tempuh adalah politik uang. Tak sedikit mereka yang sangat berambisi untuk meraih kursi menggunakan cara-cara naif semacam itu. Maklum, kursi wakil rakyat memang menggiurkan.

Konon, tak hanya gaji bulanan dan fasilitas serba wah yang bisa mereka dapatkan, tetapi juga berbagai tunjangan yang bisa untuk hidup berlebihan. Bahkan, bagi wakil rakyat yang tak tahan godaan, mereka tak segan-segan berkongkalingkong untuk menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalan korupsi. Tertangkapnya beberapa wakil rakyat yang diduga menilap uang negara mengindikasikan hal itu. Demikian memesonanya daya pikat kursi wakil rakyat dengan segenap gelimang kemewahannya, sampai-sampai mereka tega mengingkari suara rakyat yang telah memilihnya.

Konon, kekuasaan dan korupsi ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang logam. Kekuasaan itu cenderung korup, demikian kata Lord Acton. Suara profetik yang pernah dilontarkan oleh Lord Acton yang memperingatkan agar penguasa –meminjam istilah J. Kristiadi– yang berkubang dalam kenikmatan kekuasaan harus berhati-hati karena berada dalam genangan godaan melakukan korupsi yang mempunyai daya rusak amat dahsyat, seolah-olah telah berubah jadi –maaf– kentut. Berbau busuk, tapi dengan cepat terlupakan. Konon, suara bijak Lord Acton itu merupakan penggalan surat yang ditujukan kepada Uskup dan sejarawan Inggris, Mandell Creighton (1843-1901) ketika terjadi krisis Gereja Katolik tahun 1870. Intinya, Acton tidak setuju dengan hukum gereja yang memberikan privilese kepada Paus (Pius IX) yang tidak dapat bersalah dalam menentukan doktrin dan ajaran Gereja Katolik. Meski berada dalam konteks yang berbeda, ungkapan Lord Acton idealnya menjadi ”warning” buat para wakil rakyat agar tak sewenang-wenang dalam memainkan kekuasaan yang berada dalam genggaman tangannya.

Mengingat daya rusak korupsi yang demikian dashyat dalam kehidupan berbagsa dan bernegara, maka kita perlu waspada terhadap ulah caleg menjelang Pemilu. Kalau mereka bagi-bagi uang, kita terima saja, tetapi jangan contreng namanya. Tindakan ini justru sebagai salah satu upaya menyelamatkan bangsa dari perilaku korup yang kemungkinan akan berlangsung dalam lingkaran dan singgasana wakil rakyat. Kejamkah kita? Saya kira tidak! Itu konsekuensi dan sekaligus sebagai sanksi moral dan sosial terhadap caleg yang suka mengumbar ambisi berlebihan hingga terpaksa jadi dermawan dadakan tanpa diimbangi track-record dan integritas kepribadian yang bagus. Kalau pada akhirnya tak terpilih, itu risiko politik yang harus mereka tanggung.

Untuk membedah fenomena ini, kita tak perlu memakai teori politik yang muluk-muluk. Logika masyarakat awam seperti saya agaknya sudah bisa digunakan untuk menebak ke arah mana bandul politik para caleg kita yang mau susah-susah menggelontorkan sejumlah uang untuk mendulang suara rakyat itu hendak diarahkan. Apalagi, kalau bukan untuk menggapai singgasana kekuasaan sebagai wakil rakyat yang menjanjikan kemewahan berlebihan itu. Ibarat dagang sapi, mereka berharap modal yang telah dikeluarkan segera kembali. Kalau bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Peluang korupsi semacam itu jelas makin terbuka lebar ketika mereka banar-benar jadi wakil rakyat.

Rasanya sungguh mustahil di negeri ini muncul dermawan dadakan menjelang Pemilu kalau sasarannya bukan untuk menuntaskan ambisi politik meraih kursi wakil rakyat. Logika kita jelas masih mempertanyakan itikad baik para caleg yang mau bagi-bagi dhuwit itu. Kenapa empati mereka tidak ditunjukkan kepada para korban ketika negeri ini dirundung bencana? Kenapa selama ini mereka tutup mata dan tega membiarkan anak-anak jalanan terlunta-lunta dipanggang terik matahari?

Tanpa bermaksud berprasangka buruk, sungguh celaka kalau kita salah memilih caleg bergaya Machiavelli dan hedonis semacam itu. Dari sekian caleg, pasti masih ada caleg berhati lurus, bersih, dan jujur yang semata-mata hendak memperjuangkan rakyat yang diwakilinya, bukan memburu kenikmatan ”semu” yang sungguh-sungguh bertentangan secara diametral dengan keinginan rakyat banyak.

Sekadar informasi, berikut ini saya kutipkan tahapan Pemilu yang dimuat di Kompas (10 Maret 2009)

• 12 Juli 2008-5 April 2009: Pelaksanaan kampanye (rapat tertutup)
• 16 Maret-5 April 2009: Pelaksanaan kampanye (rapat umum/terbuka)
• 6-8 April 2009: Masa tenang
• 9 April 2009: Pemungutan suara
• 19 April 2009: Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
• 24 April 2009: Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi
• 9 Mei 2009: Penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPR kabupaten/kota secara nasional
• 15-17 Mei 2009 Penetapan perolehan kursi untuk parpol peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota
• 17-18 Mei 2009: Penetapan perolehan kursi untuk DPRD provinsi, penetapan dan pengumuman calon terpilih DPRD kabupaten/kota
• 19-20 Mei 2009: Penetapan perolehan kursi DPR dan DPD, penetapan dan pengumuman calon terpilih DPRD provinsi
• 21-24 Mei 2009: Penetapan dan pengumuman calon terpilih DPR dan DPD.

Nah, selamat menyambut pesta demokrasi! ***