Home » Opini » Budaya Politik dan Pesimisme Bangsa

Budaya Politik dan Pesimisme Bangsa

Menjelang akhir tahun 2013, optimisme bangsa kita masih “galau” –kalau tidak bisa dibilang pesimis– dalam menghadapi dinamika dan perubahan zaman. Belum ada prestasi spektakuler yang bisa membuat bangsa kita optimis. Bahkan, berbagai fenomena ekonomi, sosial, dan politik yang mencuat ke permukaan makin membuat bangsa kita kehilangan harapan. Utang pemerintah Indonesia, misalnya, hingga akhir Agustus 2013, totalnya mencapai Rp 2.177,95 triliun. Utang ini naik dibandingkan dengan akhir tahun 2012 yang mencapai Rp 1.977,71 triliun. Berapa cicilan pokok dan bunga utang pada Januari-Agustus 2013? Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Jumat (20/9/2013), jumlah cicilan utang yang dibayar pemerintah baik pokok atau bunganya selama 8 bulan di 2013 ini adalah Rp 175,427 triliun atau 58,53% dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini. Rinciannya, untuk cicilan pokok utang Januari-Agustus 2013 mencapai Rp 102,822 triliun, sementara cicilan bunga utangnya mencapai Rp 72,605 triliun (baca finance.detik.com).

Jumlah utang yang demikian besar (nyaris) tak seimbang dengan kemajuan yang dicapai negeri ini. Hampir di semua ranah dan lini, perubahan yang didambakan rakyat masih menimbulkan sikap pesimistis. Kondisi utang yang menumpuk semacam itu diperparah dengan perilaku korup yang menghinggapi elite bangsa. Di tengah lilitan utang yang mencekik leher, mereka justru makin abai terhadap situasi sosial yang makin kacau akibat tingkat kepercayaan rakyat yang kian melemah. Angka kemiskinan dan keterbelakangan kian melambung. Pengangguran pun kian merajalela. Sementara itu, kalangan elite makin memanjakan naluri hedonisnya melalui perilaku korup yang dilakukan secara berjamaah.

Wakil rakyat pun setali tiga uang. Mereka yang seharusnya mampu menjadi kekuatan kontrol terhadap perilaku penguasa yang korup justru ikut larut dalam permufakatan jahat dan kongkalingkong busuk. Banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi makin membenarkan hal itu. Kondisi bangsa makin terdegradasi ke dalam lubang kehancuran ketika aparat penegak hukum yang dianggap sebagai “wakil tuhan” dalam menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan juga ikut bermain-main. Mahkamah Konstitusi MK), misalnya, siapa menduga kalau para hakim yang sangat diharapkan mampu mengawal konsitusi justru tak tahan godaan terhadap gaya hidup hedonis; kemaruk dan serakah.

Idiom apalagi yang bisa diungkapkan kalau pilar-pilar “trias-politika” yang seharusnya menjadi teladan dan negarawan ulung justru melakukan pembusukan tubuh bangsa dari dalam? Bagaimana mungkin rakyat yang sudah hidup 68 tahun di alam kemerdekaan ini bisa hidup sejahtera dan optimis kalau para elite bangsa justru tampil sebagai “predator” politik melalui tingkah kanibalnya yang tega meminum darah rakyatnya sendiri?

Pertanyaannya sekarang, kapan optimisme bangsa itu bisa kembali tumbuh di tengah situasi budaya politik yang korup dan transaksional seperti saat ini? Ada yang menyatakan bahwa Pemilu 2014 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan sebuah perubahan besar sehingga sikap optimis itu setidak-tidaknya bisa membayang di setiap kepala. Pandangan semacam ini, dalam pandangan awam saya, memang tidak salah. Pemilu memang bisa dijadikan sebagai media politik yang dianggap paling “demokratis” untuk memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, berintegritas tinggi, dan negarawan ulung.

Namun, menyaksikan perilaku dan budaya politik yang belepotan dengan trik-trik jahat, menghalalkan segala cara, dan transaksi politik uang yang demikian masif, agaknya tidak mudah untuk memilih sosok pemimpin seperti yang diharapkan. Di tengah situasi kemiskinan yang menjerat sebagian besar rakyat yang notabene menjadi pemilik suara dalam pemilu, seringkali mereka gampang tergoda dan tergiur dengan iming-iming uang politik yang dengan amat sadar digelontorkan oleh para politisi berhati jahat dan busuk. Sebagian besar rakyat kita lupa bahwa waktu lima menit di dalam TPS akan menjadi penentu nasib bangsa ini pada kurun waktu lima tahun mendatang. Dampak politik akibat proses pemilu yang sarat dengan politik uang adalah lahirnya sosok pemimpin transaksional yang amat rentan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka sengaja menggunakan siasat dagang yang membelanjakan logistik politiknya untuk mendapatkan keuntungan di tengah kemiskinan yang menjerat rakyat.

Harus diakui, selama ini rakyat belum mendapatkan pendidikan politik yang mencerahkan. Mereka belum sanggup melakukan tindakan cerdas dalam menghadapi tipu-muslihat para politisi yang dengan amat sengaja memasang perangkap politik uang untuk membeli suara rakyat demi memanjakan hasrat purbanya duduk di atas kursi kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, Pemilu 2014 pun akan sangat sulit membebaskan diri dari suhu politik uang yang panas dan masif akibat lemahnya penegakan hukum. Kalau memang benar, jangan pernah berharap optimisme bangsa kita bisa terwujud dalam menghadapi situasi peradaban yang makin abai terhadap moralitas politik yang elegan dan kstaria. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "Budaya Politik dan Pesimisme Bangsa" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (27 Desember 2013 @ 05:12) pada kategori Opini. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Ada 3 komentar dalam “Budaya Politik dan Pesimisme Bangsa

  1. Salam kenal, menurutku kacau balaunya segala sendi kehidupan di Indonesia belakangan ini karena kesalahan masa lalu bangsa kita sendiri yang salah memilih pemimpinnya. Memilih pemimpin negara hanya dilihat dari fisiknya, gagahnya penampilan dan janji-janjinya tanpa melihat visi misi, kecepatan dan keberanian bertindak dan juga track record si calon pemimpin negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *