Home » Opini » Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap

Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap

Entah sudah berapa kali Satpol PP berulah. Kalau kita memasukkan kata kunci “ulah satpol PP” di search engine, dengan mudah kita dapat menyelusuri jejak-jejak Satuan Polisi Pamong Praja yang seharusnya sanggup memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum itu. Namun, pada praktiknya justru menjadi satuan “predator” yang menghancurkan masyarakat ekonomi lemah. Dengan dalih penertiban, mereka menaburkan arogansi yang bersembunyi di balik kebijakan atasan dengan sewenang-wenang. Terakhir, seorang bocah berusia 4,5 tahun, terpaksa harus menemui ajal. Bocah tak berdosa itu tak sanggup lagi menahan panasnya tumpahan kuah bakso yang meluncur dari gerobak dorong orang tuanya yang tengah diburu dan dikejar-kejar oleh para “predator”.

Apakah fenomena semacam ini merupakan potret buram Angkatan Gagap sebagaimana yang pernah diungkap oleh WS Rendra dalam kutipan liriknya berikut ini?

Kita adalah angkatan gagap
yang diperanakkan oleh angkatan takabur
Kita kurang pendidikan resmi
di dalam hal keadilan,
karena tidak diajarkan berpolitik,
dan tidak diajar dasar ilmu hukum

Kita melihat kabur pribadi orang,
karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa.

Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus,
karena tidak diajar filsafat atau logika.

Apakah kita tidak dimaksud
untuk mengerti itu semua ?
Apakah kita hanya dipersiapkan
untuk menjadi alat saja?

inilah gambaran rata-rata
pemuda tamatan SLA,
pemuda menjelang dewasa.

Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan.
Bukan pertukaran pikiran.
Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan,
dan bukan ilmu latihan menguraikan.
………………….
(“Sajak Anak Muda” karya W.S. Rendra dalam Potret Pembangunan dalam Puisi)

Kita tak bermaksud mendramatisir persoalan ini. Kita juga tak hendak memperpanjang kasus yang kini sudah ditangani aparat yang berwenang itu. Namun, sejujurnya, kasus yang memalukan seperti itu bukan kali yang pertama. Penggusuran, pembakaran hunian gubug-gubug liar, kekerasan yang menimpa warga urban, atau ulah tak manusiawi yang menimpa para penyandang masalah sosial, sudah menjadi pemandangan yang rutin terjadi. Haruskah kejadian-kejadian tragis semacam itu terus berulang dan menjadi siklus budaya yang harus terjadi ketika jargon-jargon dan bendera pembangunan dikibarkan tinggi-tinggi oleh penguasa?

Sungguh, kita juga tak habis mengerti kebijakan penguasa yang harus repot-repot membentuk Satpol PP kalau pada kenyataannya justru menciptakan monster-monster ganas yang akan menghabisi sesamanya. Bisa jadi, awalnya memang bertujuan baik, yakni untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman sebuah kawasan. Namun, siapa dapat menjamin kalau sosok-sosok berseragam yang pongah dengan pentungan yang selalu siap di tangan itu mampu mengawal dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan?

Dalam konteks demikian, mau atau tidak, kita mesti mengamini suasana tragis yang digambarkan Rendra dalam lirik yang dibuat pada 23 Juni 1977 itu. //Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan/Bukan pertukaran pikiran//Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan/dan bukan ilmu latihan menguraikan//

Ketika teks puisi tersebut dicipta, mungkin Rendra juga tak pernah berpikir kalau pada akhirnya ada sosok makhluk bernama “Satpol PP”. Melalui kepekaan intuitifnya, Rendra hanya berupaya mengekspresikan geliat batin dan perasaannya yang gelisah menyaksikan arah dunia pendidikan yang dinilai mulai menyimpang dari “khittah”-nya. Lembaga pendidikan bukan lagi menjadi tempat yang nyaman untuk menyemaikan nilai-nilai luhur baku, melainkan hanya melahirkan manusia-manusia patuh yang hanya taat pada komando. Para murid hanya menjadi mesin penghafal dan (nyaris) tak pernah memiliki kesempatan untuk mengembangkan daya nalar.

Keluaran pendidikan yang “bebal” semacam itu diperparah dengan kultur birokrasi feodal yang secara setreotipe memosisikan manusia dalam aras kawula-gusti. Kawula (bawahan) harus senantiasa patuh dan tunduk kepada sabda gusti (atasan), tanpa argumen. Implikasi sosialnya ternyata amat parah. Sikap patuh dan tunduk kepada atasan dilampiaskan dalam bentuk kebringasan dan luapan emosi berlebihan. Akibatnya bisa ditebak. Masyarakat ekonomi lemah yang amat rendah posisi tawarnya menjadi sasaran kebiadaban mereka.

Kalau memang sudah tak bisa berfungsi secara efektif dan pekerjaannya hanya melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat, lebih baik bubarkan saja Satpol PP itu! Kecuali, kalau sang pemberi komando siap memberikan jaminan untuk mundur dari jabatan dan siap bertanggung jawab apabila anak buahnya mengumbar kebiadaban di ruang-ruang publik. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (22 Mei 2009 @ 03:47) pada kategori Opini. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Ada 133 komentar dalam “Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap

  1. This is often a excellent blog. I’ve been back a couple of times during the last week and wish to register for your rss feed making use of Google but can not understand how to do it precisly. Do you know of any sort of instructions?

  2. perlu saudara2 ketahui…mereka juga manusia yg tak luput dr alpa dan khilaf….mereka hanya menjalankan tugas…jadi kita tidak bisa menggeneralisasi seolah2 satpolpp itu brengsek semuanya itu hanya ulah beberapa oknum!!masih banyak kok anggota satpolpp yg baik dan santun…coba anda bayangkan apakah anda rela dan ‘memaklumi’ bila trotoar yg harusnya buat pejalan kaki tp penuh dg pedagang shg kt lewat aja g bisa…apakah anda juga rela banyak pelacur dipinggir jalan yg berbuat maksiat seenaknya? apakah anda juga rela banyak gubuk2 liar di pinggir sungai yg mengganggu pemandangan dan menyebabkan banjir krn pihak terkait tidak bisa merawat sungai krn penuh dg bangunan liar? apakah anda juga makfum dengan anak jalanan,pengemis liar,yg mencari makan di perempatan jalan?serta apakah anda akan diam aja bila tanah hak milik anda didiami dan dihuni oleh penduduk liar yg mendirikan bangunan seenaknya?..apakah kita cukup dengan kata2..mereka kan cari makan…kasihan….tidak manusiawi…?kita tidak bisa hanya memandang sebelah mata pada salah satu aspek saja…tp aspek yg lain kt kesampingkan..contoh…kota jadi bersih…asri…bermoral…terhindar dari banjir….dasn masih banyak yg lainnya..sekali lagi itu hanya ulah oknum..dan sy rasa hukum pasti ditegakkan bila hal itu melanggar…tak terkecuali aparat satpolpp…yg perlu kt fikirkan adalah gmn mendesak pemerintah agar ikut memikirkan nasib mereka..bukan menghujat aparatnya…aparat dibayar oleh negara untuk menegakkan aturan yg telah ditetapkan..perda…dalam hal ini adalah produk hukum yg dibuat oleh walikota/bupati/gubernur….yg mendapat PERSETUJUAN dari DPRD…jadi aturan itu sebetulnya dibuat oleh rakyat sendiri yg diwakili oleh wakil2nya di dewan….jadi apalagi yg perlu diributkan..? salam hangat…dari saya…pedagang kaki lima..di surabaya….

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *