Home » Opini » Bahasa Politik Berbasis Kerakyatan

Bahasa Politik Berbasis Kerakyatan

Saya tertarik membaca artikel “Bahasa dan Politik” yang ditulis oleh P Ari Subagyo di Kompas (Sabtu, 21 Februari 2009). Artikel tersebut tak hanya sekadar mengingatkan tentang momentum Hari Bahasa Ibu Internasional yang telah dicanangkan oleh UNESCO setiap tanggal 21 Februari, tetapi juga memberikan “warning” agar kaum politisi kita mulai menyentuh bahasa lokal dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat yang diwakilinya.

“Saatnya para wakil rakyat piawai menggunakan segenap kecerdasan bahasanya. Tidak melulu untuk menyerang dan melumpuhkan lawan politiknya, tetapi terlebih juga untuk memahami kehendak rakyat yang diwakili. Wakil rakyat adalah ”binatang politik” yang tinggal dalam sanubari rakyat, bukan ”binatang sungguhan” penghuni kebun binatang,” tegas Penggulat Linguistik di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta itu mengakhiri artikelnya.

Ya, ya, ya, bahasa sejatinya piranti komunikasi universal yang sudah ada sejak peradaban umat manusia itu lahir. Sebagai piranti komunikasi, bahasa akan terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan masyarakat penggunanya. Bahasa, dengan demikian, akan terus ada dan eksis hadir di tengah-tengah peradaban umat manusia sebagai media komunikasi dan interaksi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam ranah politik.

Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang mereka tawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (speech) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.

Namun, sungguh disayangkan, ketika Pemilu sudah menjelang babak-babak akhir, rakyat di negeri ini disuguhi dengan permainan bahasa politik “kekerasan” antarparpol atau antarcaleg. Perang iklan di media yang memanas atau maraknya baliho politik melalui tampilan wajah narsis yang elitis dan tidak pede, merupakan salah satu indikator, betapa politisi kita selama ini abai terhadap bahasa politik yang berbasis kerakyatan. Mesin politik yang mereka gunakan untuk mendulang suara rakyat tidak lagi digerakkan dengan semangat dan nurani kerakyatan, tetapi semata-mata untuk menjegal dan melumpuhkan lawan politik yang hendak menjadi rivalnya. Rakyat yang sudah lama menunggu realisasi janji-janji yang selalu digelontorkan dari mimbar-mimbar kampanye justru dikebiri dan dimarginalkan.

Bahasa politik berbasis kerakyatan, dalam konteks ini, merupakan piranti bahasa, baik verbal maupun nonverbal, yang menjadikan rakyat sebagai subjek yang perlu diangkat harkat dan martabatnya menuju nilai-nilai kemanusiaan sejati. Rakyat tak lagi dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, tetapi benar-benar memanusiakan mereka melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Rakyat tak lagi butuh janji-janji politik yang mengapung-apung dalam slogan, tetapi butuh realisasi dan bukti konkret. Bukan janji, melainkan bukti. Hiperbolisme dan eufemisme bahasa melalui penggunaan ungkapan yang cenderung manis dan berlebihan justru akan menjadi bumerang bagi politisi kita ketika mereka gagal mewujudkan janji-janji itu.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu seharusnya bisa menjadi referensi bagi politisi kita dalam memberikan pengabdian yang terbaik buat rakyat yang diwakilinya. Kalau memang ingin berkomunikasi dengan rakyat, seharusnya mereka bisa menyatu ke tengah-tengah rakyat, mengakrabi mereka dengan santun melalui penggunaan tuturan bahasa politik yang mencerahkan, jelas, gamblang, tidak bersayap, dan apa adanya. Pamor sang politisi juga akan makin bersinar jika kelak bahasa politik yang mereka lontarkan tak sekadar verbalisme belaka, tapi mewujud dalam tindakan dan aksi nyata sehingga membuat rakyat makin bersimpati.

Rakyat juga makin cerdas dalam menjatuhkan pilihan-pilihan politik. Jangan salahkan mereka jika dalam Pemilu nanti nama Sampeyan tidak dicontreng lantaran gagal membangun komunikasi dan interaksi melalui bahasa politik yang benar-benar berbasis kerakyatan. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "Bahasa Politik Berbasis Kerakyatan" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (23 Februari 2009 @ 01:30) pada kategori Opini. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Ada 85 komentar dalam “Bahasa Politik Berbasis Kerakyatan

  1. bahasa mencerminkan bangsa.
    kalau bahasa yang digunakan para elit politik penuh eufimisme dan bersayap, bukankah itu menunjukkan bahwa bangsa kita juga penuh basa-basi dan telunjuk lurus kelingking berkait? semoga tidak demikian, karena sejauh ini, seperti kata mas DM, para politikus tidak mewakili rakyat melainkan dirinya sendiri.

    Baca juga tulisan terbaru marshmallow berjudul Madu dan Racun Kolegalitas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *