Saturday, 30 August 2008 (02:30) | 1,706 pembaca | 56 komentar | Print this Article
Selama dua hari (Kamis-Jumat, 28-29 Agustus 2008), saya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi hasil Ujian Nasional (UN) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Semarang Jawa Tengah. Dalam acara itu hadir Dr. Baedhowi, Dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Depdiknas, Dr. Ir. Indra Jati Sidi, mantan Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, Prof. Dr. Djaali, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Depdiknas, perwakilan dari Pemkab/Pemkot dan Komisi E DPRD Kab/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, pengurus MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), pengawas, serta pengurus MGMP (IPA dan Bahasa Indonesia SMP serta Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA SMA/SMK) dari 35 kabupaten se-Jateng. Kehadiran saya saat itu mewakili teman-teman guru Bahasa Indonesia yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Kendal.
Secara jujur harus diakui, masih banyak persoalan yang muncul ketika UN digelar menjadi sebuah “ritual” menjelang akhir tahun; mulai kebocoran soal, materi soal yang diragukan kesahihannya, hingga penghalalan segala macam cara untuk mengatrol nilai UN demi meningkatkan “marwah” sekolah atau daerah. Selain itu, selalu saja ada sindrom kecemasan yang menghantui guru, orang tua, dan siswa ketika saat-saat yang paling mendebarkan itu tiba.
Persoalan lain adalah hilangnya “roh” kurikulum yang dikhawatirkan akan sangat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang kini sudah mulai dilaksanakan oleh berbagai sekolah. Otonomi pendidikan yang gencar digembar-gemborkan di sekolah agaknya akan menghadapi banyak kendala karena sentralisasi belum sepenuhnya dilepaskan oleh pemerintah pusat. Kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem) pun menjadi sulit diimplementasikan, terutama di kelas-kelas terakhir. Murid-murid akan di-drill dan digelontor dengan setumpuk soal UN yang diprediksikan akan muncul dalam UN. Pendekatan behaviouristik yang mengutamakan hafalan pun akan terasa lebih dominan ketimbang pendekatan konstruktivistik yang menekankan pada upaya untuk mengajak siswa menemukan dan meng-konstruksi pengalaman belajarnya secara mandiri. Semuanya jadi serba mekanis –meminjam istilah Rama Mangunwijaya—tak ubahnya seperti pelatihan yang diterapkan untuk binatang-binatang sirkus.
Namun, agaknya berbagai kecemasan dan kekhawatiran itu tak melunturkan semangat para penentu kebijakan untuk menjadikan UN sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan. Bahkan, ada upaya serius untuk meningkatkan standar nilai UN dari tahun ke tahun. MGMP yang dinilai berada di garda depan dalam membuka ruang komunikasi dan interaksi dengan sesama guru mata pelajaran, diharapkan dapat mengindentifikasi dan merumuskan segala macam permasalahan yang terjadi, mencari alternatif pemecahan, dan menentukan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan.
Dalam Rakor itu, perwakilan MGMP yang hadir memang telah merumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Depdiknas agar pelaksanaan UN tak terjebak menjadi sebuah rutinitas tahunan yang mencemaskan dan mendebarkan banyak pihak. Salah satu rekomendasi yang penting dan substansial di antaranya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan nilai UN yang selama ini (nyaris) tak pernah sampai secara utuh kepada “stakeholder” pendidikan. Kunci jawaban, misalnya, selama ini tak pernah diketahui oleh para guru, sehingga mereka tidak bisa melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil UN yang selama ini dicapai oleh siswanya. Imbasnya, banyak guru yang mengerutkan jidat ketika menemukan banyak siswanya yang bagus nilai hariannya, ternyata justru malah hancur nilai UN-nya. Demikian pula sebaliknya, siswa yang nilai hariannya hanya pas-pasan, justru mendapatkan nilai bagus dalam UN. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itulah pertanyaan besar yang hingga kini belum bisa ditemukan jawabannya oleh para guru.
Karena secara regulatif masuk dalam klausul UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, setuju atau tidak, UN akan tetap digelar setiap tahun. Setiap daerah dengan sendirinya akan terus berpacu untuk menjadikan UN sebagai “ikon” keberhasilan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Nah, bagaimana respon setiap daerah dalam menyongsong pelaksanaan UN tahun 2008/2009? Agaknya, kita masih akan disuguhi berbagai jurus atraktif setiap daerah dalam menyongsong kehadiran UN di atas panggung dunia pendidikan. Kita tunggu saja! ***
(Mohon maaf kalau tulisan ini tidak disertai gambar karena “human error”, haks!)
Ujian Nasioanl? Huff!!!! Coba deh, menteri pendidikan sekali-kali mikir pake otak, kita sekolah 3 tahun, tapi yang nentuin lulus tidaknya adalah pemerintah? Hei, emangnya kita sekolah di mana? Di kantor pemerintah? Lebih baik pemerintah mikirin tuh, masih banyak sekolah yang rusak, hari gini, tahun 2008, masih ada sekolah yang bentuknya kayak kandang kambing?????? Please deh! Udah gak jaman kale…!!!!!! Dasar Indonesia!!!!!!
selama UU Sisdknas dan PP 19/2005 ttg standar nasional pendidikan belum diubah, sepertinya UN akan jelan terus, karena ada klausul yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan salah satu komponen yang berwenang untuk mengevaluasi kompetensi peserta didik.
Terus bagaima dengan kejadian yang pintar disekolah, tak lulus UN, sedangkan yang bandel nan bodoh bisa lulus??? Ya bukan saya tak setuju, tapi persolan tersebut sering terjadi setiap tahun.
Saya termasuk yang setuju UN jalan terus pak!… Ke depan, mau tidak mau standar pendidikan harus ditingkatkan, mungkin UN bukan ideal, tapi bisa menjadi salah satu jalan yang cukup baik.
(info: ada mantan guru dari Boja-Kendal di http://www.bunoor.blogspot.com)
UN… ini kata paling mengerikan untuk di bahas khsusunya bagi anak anak SMP dan SMA. tapi memang ujian sejenis patut untuk di berlakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan anak dan sampai sejauh mana materi telah di berikan guru sesuai standar pendidikan nasional. tapi melihat ini ternyata UN selama ini tidak terlalu berpengaruh untuk masa depan anak. masalahnya untuk masuk perguruan tinggi juga harus di test ulang. mungkin sistem pengawasan dan pengiriman serta pengandaan soal harus di awasi dengan ketat. sekolah dan guru yg bermain harus di tindak tegas.
UAN inilah yang menjadi penyebab saya benci terhadap (sistem) sekolah, Pak Sawali. Segala hal yang namanya ujian di berbagai lembaga pendidikan bernama sekolah, identik dengan berbagai ketidak-fairan dan kemubadziran seperti yang Bapak kemukakan di atas. Yang dicapai adalah hasil, bukan proses yang bisa bermanfaat jangka panjang terhadap jiwa dan nurani anak-didik. Tentulah sering kita mendengar, anak yang cerdas namun gagal UAN, lantaran ia jujur, tidak nyontek. O la la, beginikah lembaga pendidikan negeri ini?
.
*Itu dia yang menjadi dasar dalam cerpen saya kemarin, Pak Sawali, menyentil sedikit tentang sekolah dan sistemnya, juga realita anak-didiknya*
.
Semoga semua status quo ini bisa didobrak dengan usaha Pak Sawali dan rekan-rekan bapak.
.
Salam,