Home » Pendidikan » Pendidikan Pasca-Reformasi: Quo-vadis?

Pendidikan Pasca-Reformasi: Quo-vadis?

Pendidikan

Oleh: Sawali Tuhusetya

Ketika reformasi bergulir 14 tahun yang silam, rakyat berharap akan terjadi sebuah perubahan mendasar di negeri ini. Pola kekuasaan rezim Orde Baru yang cenderung sentralistis, otoriter, dan militeristik, akan berubah menjadi pola kekuasaan yang pro-rakyat. KKN yang selama masa Orba ditengarai sudah menjadi budaya di kalangan pejabat dan elite penguasa, secara bertahap akan terkikis hingga akhirnya rakyat benar-benar hidup sejahtera, terbebas dari lilitan kemiskinan dan keterbelakangan. Demikian juga halnya dengan ranah pendidikan yang selama ini tak pernah luput dari intervensi dan nafsu kekuasaan rezim Orba, secara bertahap diharapkan akan mampu menemukan kemandirian dan steril dari pengaruh kekuasaan.

Namun, harapan akan terjadinya perubahan pasca-reformasi ternyata masih jauh panggang dari api. Masih banyak rakyat yang terlilit kemiskinan dan keterbelakangan, korupsi makin menggurita di segenap lapis dan lini birokrasi, praktik suap kian menggila, supremasi hukum pun makin amburadul. Otonomi daerah yang diharapkan mampu meneteskan kuah kesejahteraan kepada rakyat secara adil dan merata, justru malah menciptakan kesenjangan kesejahteraan yang luar biasa. Elite politik lokal kian makmur, sedangkan rakyat kecil hanya bisa gigit jari.

Dunia pendidikan yang diyakini menjadi “kawah candradimuka” peradaban pun tak luput dari cengkeraman politik lokal. Yang paling sering terjadi adalah penempatan orang dalam menduduki pos tertentu di Dinas Pendidikan setempat. Para birokrat di Dinas Pendidikan ditengarai tidak lagi dipilih berdasarkan pendekatan profesionalisme, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan politis semata. Mereka yang dianggap berjasa selama Pilkada berlangsung hingga ikut berkiprah mengantarkan bupati/walikota duduk di atas singgasana kekuasaan, tak segan-segan diberi “hadiah” jabatan yang menggiurkan dan bergengsi. Kalau tidak demikian, jabatan tak segan-segan ditawarkan kepada para penganut “mazab wani-pira” yang ditengarai makin bejibun jumlah “jamaah”-nya. Untuk mendapatkan sebuah jabatan “basah” dan bergengsi, mereka tak segan-segan merogoh kocek dan uang pelicin untuk merebut dan bersaing mendapatkan kursi yang ditawarkan.

Walhasil, dunia pendidikan pun makin silang-sengkarut. Alih-alih menjadi “kawah candradimuka” peradaban, dunia pendidikan justru makin tenggelam dalam limbah politik lokal yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Jika situasinya demikian, sungguh sulit diharapkan dunia pendidikan mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Bagaimana tidak kalau orang-orang terbaik dan visioner untuk memajukan dunia pendidikan justru tersingkir dan disingkirkan dari ranah pengambilan kebijakan hanya lantaran dianggap tidak menjadi “tim sukses” sang penguasa atau bukan penganut “mazab wani-pira”? Bagaimana mungkin dunia pendidikan bisa menjadi agen kebudayaan dan peradaban kalau dikendalikan oleh aparat birokrasi pendidikan yang sudah terkooptasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan?

Aroma pendidikan yang sarat dengan kepentingan kekuasaan dan politik lokal pasca-reformasi memang sudah tercium oleh pemerintah pusat. Peraturan Bersama Lima Menteri –Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, dan 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2011 sudah diluncurkan dan akan berlaku secara efektif per 2 Januari tahun 2012. Namun, SKB tersebut hanya mengatur tentang penempatan formasi guru. Implementasinya pun masih perlu dipertanyakan mengingat makin longgarnya kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah.

Apakah sinyal SKB Lima Menteri tersebut juga akan berimbas terhadap kebijakan penguasa daerah dalam penataan formasi pegawai non-guru? Kita masih terus menunggu fatzoen politik para penguasa lokal dalam memaknai reformasi di negeri ini. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "Pendidikan Pasca-Reformasi: Quo-vadis?" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (9 Januari 2012 @ 00:51) pada kategori Pendidikan. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Ada 53 komentar dalam “Pendidikan Pasca-Reformasi: Quo-vadis?

  1. “Penyakit masyarakat” menjadi “penyakit pemimpin bangsa” maka sesuatu yg dihasilkan oleh orang yg pesakitan adalah sesuatu yg menyakitkan..

  2. bahkan sekarang ada yang mulai berpikiran kalau orang Indonesia itu tidak layak diberikan kebebasan dan kemerdekaan. Menurut mereka setelah diberi kebebasan orang Indonesia cenderung semaunya sendiri dan kurang bertanggung jawab 🙂

    tapi ya entahlah. saya hanya melihat fenomena ujian nasional antara pro dan kontra 🙂

  3. untuk menata pendidikan memang butuh pemerataan, guru guru di tempat overload harus berani dipindahkan ke daerah pelosok dengan tunjangan daerah terpencil yang layak, guru guru honorer harus diberi standar pengupahan di atas KHL setempat, dan program sertifikasi DIUBAH menjadi sistem penilaian berbasis kompetensi dan kualitas output siswa,
    tentunya budaya mengabdi pada pimpinan juga dirubah menjadi mengabdi pada siswa demi peningkatan kualitas SDM mendatang

  4. sayaa selalu percaya, pak sawali, reformasi bukan obat yang bisa menuntaskan semua masalah secepat kilat. reformasi hanya perubahan cukup drastis, tapi dia harus diperbaiki dg perubahan2 yang sifatnya sedikit demi sedikit, terus-menerus. di dunia pendidikan juga begitu saya kira 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *