Reformasi Setengah Hati: Sebuah Refleksi Budaya Akhir Tahun 2009

Wednesday, 30 December 2009 (04:41) | 562 pembaca | 77 komentar | Print this Article

Sudah lebih satu dasawarsa reformasi di negeri ini bergulir. Namun, dengan nada sedih harus kita katakan bahwa ayunan bandul reformasi belum juga menyentuh persoalan-persoalan substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dulu gencar digembar-gemborkan. Ranah hukum, politik, ekonomi, atau pendidikan masih carut-marut. Yang lebih menyedihkan, proses reformasi hanya berlangsung setengah hati, hanya sekadar bermain-main dalam tataran retorika. Kaum elite kita suka gembar-gembor pentingnya reformasi dari atas mimbar, tetapi ketika kaki menyentuh bumi, petuah-petuah reformasi itu menguap entah ke mana. Yang tak kalah menyedihkan, proses reformasi itu setengahnya lagi diimplementasikan dalam praktik yang sarat dengan pembusukan.

Dari ranah hukum, misalnya, kesan yang dirasakan publik selama ini, hukum belum mampu memberikan rasa keadilan kepada “wong cilik”. Hukum hanya sebatas ditafsirkan secara tekstual atau hanya sekadar memenuhi tuntutan legal-formal, tanpa menyentuh rasa keadilan yang seharusnya menjadi “entry point” sebuah negara yang berdasarkan hukum. Mereka yang berkantong tebal bisa demikian gampang “berselingkuh” melalui harta dan kekuasaannya untuk melicinkan jalan menuju drama pengadilan yang ber-ending tragis dan memilukan buat orang semacam Mbah Minah dengan tragedi kakao-nya, Kang Kholil dengan semangkanya, atau Yu Manisih dan Suratmi dengan kapuk randunya. Sungguh kontras dengan arogansi Anggodo –melalui rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi–yang diduga telah melakukan skenario busuk dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk “berkongkalingkong” demi menyelamatkan sang kakak dari jerat hukum, justru hingga kini makin tak jelas rimbanya.

Bidang ekonomi pun tak luput dari proses pembusukan. Maraknya korupsi yang menggurita di berbagai lapis dan jajaran birokrasi, nyata-nyata telah membuat nasib hidup “wong cilik” yang sudah terjebak dalam lubang kemiskinan kian tergencet dalam kubangan derita dan nestapa. Nasib kaum dhu’afa makin tergilas oleh kepongahan kaum kapitalis yang bersekutu dengan kekuasaan.

Dalam situasi korup seperti itu, justru ada upaya rekayasa untuk melumpuhkan peran KPK yang selama ini dikenal “galak” dalam memburu sarang koruptor. Terkuaknya rekaman seorang markus yang nyata-nyata telah melibatkan beberapa aparat penegak hukum untuk menggelandang dua petinggi KPK ke pengadilan dengan bukti-bukti yang konon sarat dengan rekayasa mengindikasikan betapa kuatnya arus untuk menutup-nutupi kebusukan korupsi dari lapisan atas yang limbahnya sudah amat jelas dirasakan oleh masyarakat akar rumput itu. Maraknya korupsi jelas membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Dalam situasi seperti itu, kaum elite kita yang seharusnya menjadi anutan sosial dalam mempraktikkan pola hidup sederhana justru pamer kekayaan dengan mobil-mobil mewah.

Dari ranah politik, paradigma para wakil rakyat kita juga belum beranjak dari cara-cara purba dan fasis dalam menggapai ambisi dan singgasana kekuasaan. Maraknya money-politik dalam setiap putaran pemilu jelas menunjukkan banyaknya wakil rakyat kita yang telah kehilangan fatsoen dan kearifan dalam melenggang ke Senayan. Sementara itu, rakyat di lapisan bawah yang merasa sudah kecewa dan “muak” dengan perilaku para wakil rakyat yang terhormat mencari cara sendiri dalam memperjuangkan aspirasinya. “Parlemen” jalanan dan online menjadi tradisi baru yang marak di jagad perpolitikan tanah air.

Yang tak kalah menyedihkan juga muncul dari ranah dunia pendidikan kita. Sistem pendidikan kita dinilai belum berhasil memanusiakan manusia secara utuh dan paripurna. Setidak-tidaknya, ada tiga persoalan krusial yang hingga kini masih menjadi belenggu dunia pendidikan, yakni ujian nasional (UN), sertifikasi guru, atau UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ujian nasional yang seharusnya mampu menjadi tolok ukur dan standarisasi mutu pendidikan nasional, justru tereduksi oleh praktik-praktik kecurangan yang terus terjadi setiap tahun. Generasi muda yang lahir dari produk UN pun tidak mampu lagi mengapresiasi budaya proses dan etos kerja keras dalam meraih sukses. Mereka lebih suka menempuh cara-cara pintas dan instan dalam meraih harapan dan impian.

Proses sertifikasi guru konon juga belum mampu memberikan imbas positif terhadap kemajuan dunia pendidikan. Tunjangan profesi satu kali gaji pokok bagi guru yang sudah tersertifikasi dinilai sebagai “berkah” yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman, sehingga belum diimbangi dengan etos kerja yang andal. Pada sisi lain, sertifikasi guru dianggap juga telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan internal guru karena tidak semua guru bisa mengikuti uji sertifikasi. Akibatnya, guru non-sertifikasi makin melemah etos kerjanya karena merasa telah “dianaktirikan” dalam perolehan tingkat kesejahteraan.

Yang tak kalah menyedihkan, tentu saja UU BHP. Konon, kehadiran UU ini akan makin mempersempit gerak anak-anak dari kalangan tak mampu untuk mengenyam bangku pendidikan lantaran pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Sedangkan, peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayai. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan tersebut ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.

Ranah hukum, ekonomi, politik, dan pendidikan yang baru tersentuh reformasi setengah hati jelas memprihatinkan kita semua. Dalam konteks demikian, perlu ada terobosan dan gebrakan visioner yang bisa membuat bangsa kita makin berbudaya dan beradab. Semua komponen bangsa perlu kembali menguatkan ikatan emosional dan spiritual untuk sama-sama kembali ke “khittah” sebagai bangsa yang besar.

Tidak lama lagi detik-detik pergantian tahun itu akan tiba. Momen seperti ini perlu dijadikan sebagai saat yang tepat untuk melakukan refleksi budaya guna mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah jitu dan visioner guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Tahun 2009 dengan segala hiruk-pikuk dan segenap dinamikanya akan segera kita tinggalkan. Lembaran tahun 2010 pun akan segera terbuka. Setiap pergantian tahun jelas menyisakan kenangan dan menyembulkan optimisme untuk menyongsong perubahan dan harapan-harapan baru. Nah, selamat Tahun Baru 2010 buat sahabat-sahabat semua, semoga tambah sehat, segar-bugar, makin lancar rezekinya, dan makin sejahtera. Mudah-mudahan juga para koruptor makin insyaf dan kembali ke jalur yang lurus, amiin. ***