Sang Togog yang Terkebiri dan Terpinggirkan

Saturday, 30 May 2009 (20:45) | 735 pembaca | 69 komentar | Print this Article

Dalam jagad pakeliran wayang purwa, nama Togog sudah cukup dikenal. Dia digambarkan sebagai sosok bermata juling, hidung pesek, mulut lebar dan ndower, tak bergigi, kepala botak, rambut hanya sedikit di tengkuk, bergelang, berkeris, bersuara bass. Pada setiap lakon, dia “ditakdirkan” untuk mendampingi majikan berhati congkak, keras kepala, mau menang sendiri, hipokrit, otoriter, dan antidemokrasi. Suara-suara bijak dan pesan-pesan moralnya (nyaris) tak pernah didengar, sehingga dia ikut tercitrakan sebagai tokoh berwatak jahat. Nasib Togog memang tak seberuntung Semar meski sama-sama merupakan cucu Sanghyang Wenang.

Konon, pada zaman kadewatan diceritakan Sanghyang Wenang mengadakan sayembara untuk memilih penguasa kahyangan dari ketiga cucunya, yaitu Bathara Antaga (Togog), Bathara Ismaya (Semar), dan Bathara Manikmaya (Bathara Guru). Barang siapa yang dapat menelan bulat-bulat dan sanggup memuntahkan kembali gunung Jamurdipa, dialah yang akan terpilih menjadi penguasa Kahyangan.

Sayembara pun digelar. Pada giliran pertama, Bathara Antaga (Togog) mencoba untuk melakukannya, tetapi apa yang terjadi? Togog gagal menelan gunung Jamurdipa. Mulutnya pun robek sehingga jadi dower. Giliran berikutnya adalah Bathara Ismaya (Semar). Gunung Jamurdipa memang dapat ditelan bulat-bulat, tetapi gagal dimuntahkan, sehingga perut Semar membuncit karena ada gunung di dalamnya. Karena sarana sayembara sudah musnah ditelan semar, maka yang berhak memenangkan sayembara dan diangkat menjadi penguasa kadewatan adalah Sang Hyang Manikmaya atau Bathara Guru, cucu bungsu dari Sang Hyang Wenang. Adapun Bathara Antaga (Togog) dan Bathara Ismaya (Semar) akhirnya diutus turun ke marcapada (dunia manusia) untuk menjadi penasihat dan pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebajikan pada manusia. Syahdan, Semar dipilih sebagai pamong untuk para ksatria berwatak baik (pandawa), sedangkan Togog diutus sebagai pamong untuk para ksatria dengan watak buruk.

Begitulah “takdir” yang mesti dijalani Togog. Dari masa ke masa, dia terus mendampingi kaum aristokrat berwatak culas dan berhati busuk. Namun, kehadirannya hanya sekadar jadi pelengkap penderita. Dia selalu gagal membisikkan suara-suara kebajikan ke dalam gendang nurani junjungannya. Angkara murka jalan terus, watak ber budi bawa laksana pun hanya terapung-apung dalam bentangan jargon dan slogan. Togog merasa telah gagal mewujudkan sosok ksatria pinunjul, arif, santun, bersih, dan berwibawa.
***

Haruskah Sang Togog kita jadikan sebagai analogi dalam kehidupan Indonesia kontemporer ketika banyak suara kebajikan dan kearifan yang terpinggirkan? Kalau memang benar, apakah suara-suara kearifan dan kebijakan yang terpinggirkan itu harus dimaknai sebagai “takdir” yang mesti dijalani bangsa dan negeri ini?

Hmmm …. Kalau kita mau jujur, togogisasi –istilah untuk menggambarkan pembungkaman suara-suara kritis– itu sesungguhnya sudah lama muncul sebagai gejala sosial akut di negeri ini. Lihat saja pemasungan hak-hak bersuara dan berpendapat yang berlangsung sejak rezim Orde Baru bertahta. Pemasungan hak-hak publik semacam itu tak jarang ditingkah ulah represif dengan berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap kritis itu. Mungkin sudah tak terhitung sosok-sosok kritis yang harus mendekam di penjara, diculik, dan disakiti, hingga akhirnya suara kritis mereka benar-benar hilang dan tak bergema lagi.

Togogisasi itu pun ditengarai juga masih berlangsung hingga kini meski kran kebebasan bersuara dan berpendapat dibuka lebar-lebar setelah era reformasi bergulir. Konon yang jadi sasaran adalah kaum kelas menengah yang dinilai memiliki peran besar dalam menggerakkan “bandul” demokrasi. Kaum kelas menengah ini bisa berasal dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, kaum intelektual, pakar, pengamat, atau organisasi-organisasi sosial yang lain. Peran mereka sengaja dikebiri dan diabaikan agar suara-suara kritis yang muncul gagal menembus jantung nurani rakyat. Maka, yang terjadi kemudian adalah otoritarianisme berselubung reformasi. Demokrasi tampak dipuja dan diagung-agungkan, tetapi sesungguhnya konon yang terjadi adalah pembunuhan secara sistemik dan terencana agar nilai-nilai demokrasi tak lagi membumi. Isu mutakhir yang muncul adalah penghilangan hak suara rakyat dalam Pileg beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan catatan Kompas (29 Mei 2009), ada 49.677.076 orang (29,01% dari DPT) yang kehilangan hak suaranya.

Berdasarkan fenomena ini agaknya sulit untuk tidak menjadikan Sang Togog sebagai analogi untuk menggambarkan buramnya potret demokrasi di negeri ini. Meski demikian, kita tetap berharap bahwa Sang Togog yang terpinggirkan dan terabaikan itu bukan sebagai “takdir” yang mesti dijalani bangsa dan negeri ini. Nah, bagaimana? ***