Ujian Nasional, Quo Vadis?

Kategori Pendidikan Oleh

Ketika terjadi pergantian Mendiknas, muncul harapan dan optimisme baru terhadap perubahan sistem dan mekanisme Ujian Nasional (UN). Setidak-tidaknya, UN tidak lagi diposisikan sebagai penentu kelulusan, tetapi sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Namun, agaknya pergantian menteri tidak lantas berarti harus ada pergantian kebijakan. Buktinya? Empat paket kebijakan UN melalui (1) Peraturan Mendiknas Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010; (2) Peraturan Mendiknas Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010; (3) Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2010; dan Peraturan Mendiknas Nomor 77 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010, yang merupakan “warisan” Mendiknas sebelumnya, telah dijadikan sebagai produk hukum dalam mengendalikan dinamika UN yang tak henti-hentinya melahirkan sejumlah masalah.

UNMeski Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara resmi belum mengeluarkan Prosedur Operasi Standar (POS), tetapi empat paket kebijakan Mendiknas tentang UN sudah bisa memberikan gambaran terhadap situasi statusquo yang bakal terjadi dalam sistem dan mekanisme UN itu. Secara substansial, ketentuan UN 2009/2010 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan UN 2008/2009, baik Standar Kompetensi Lulusan maupun ketentuan kelulusan. (Silakan unduh Permendiknas No. 74, 75, 76, dan 77 Tahun 2009!)

Pergeseran Jadwal UN
Jika dicermati, ketentuan tersebut jelas mematahkan opini yang selama ini berkembang di kalangan pendidik bahwa akan terjadi perubahan mendasar tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diduga murni mengacu pada standar isi sebagai implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang wajib dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2009/2010 oleh semua satuan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 24 Tahun 2006. Demikian juga halnya dengan kriteria kelulusan. Dugaan tentang kenaikan kriteria kelulusan ternyata juga tidak terbukti. Yang sedikit agak berbeda mungkin waktu pelaksanaan UN yang biasanya berlangsung pada bulan April. Untuk tahun 2009/2010,UN utama dilaksanakan pada bulan Maret 2010.

Dimajukannya jadwal UN, jelas menimbulkan tanda tanya di benak publik. Apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga UN mesti buru-buru digelar?

Mengacu pada pernyataan anggota BSNP, Prof. Mungin Eddy Wibowo, dimajukannya jadwal UN merupakan imbas kebijakan ujian ulang bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus pada UN utama. Menurutnya, kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi terjadinya kecurangan yang terus berulang pada setiap tahun. “Dengan adanya ujian ulang, pemerintah berharap tidak ada upaya dari sekolah untuk membentuk tim sukses,” tegasnya.

Cabut Giginya!
Tak hanya perubahan jadwal UN, tahun ini BSNP juga mengubah sistem penyelenggaraan ujian di sekolah. UN SMA/MA bakal dibagi per kluster. Mungin mencontohkan, satu wilayah bisa dihuni empat sekolah. Misalnya, sekolah A, B, C, dan D. Nah, siswa sekolah A bisa disebar ke sekolah B, C, dan D. Demikian pula siswa sekolah B, bisa disebar ke sekolah C, D, dan A. “Dengan sistem itu, para siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat, karena masing-masing peserta tidak mengenal satu sama lain, sehingga potensi tindak kecurangan dengan bekerja sama dalam mengerjakan soal akan berkurang,” kata Mungin.

UNKalau memang benar alasan digesernya jadwal UN dan sistem silang peserta UN (untuk siswa SMA/MA) adalah untuk menghindari kecurangan, sungguh, ini ibarat orang minum puyer untuk menyembuhkan sakit gigi. Sudah jadi rahasia umum, kecurangan UN di negeri ini sudah telanjur menjadi penyakit kronis yang terus mewabah dari tahun ke tahun. Kalau memang punya “kemauan politik” untuk menyembuhkan penyakit kronis itu, hilangkan sumber penyakitnya; bukan hanya sekadar membuat “therapi kejut” yang akan membuat wabah kronis itu makin menjalar merajalela. Seharusnya, cabut giginya. Meski terasa sakit, tetapi bisa memberikan efek positif terhadap kesehatan gigi untuk masa-masa yang akan datang.

Sudah terlalu sering para pemerhati dan pengamat pendidikan melontarkan kritik tentang amburadulnya sistem dan mekanisme UN, sehingga kecurangan demi kecurangan itu terus terjadi. Setidak-tidaknya, ada dua hal penting yang melatarbelakanginya. Pertama, kebijakan menjadikan UN sebagai penentu kelulusan. Kebijakan semacam ini, disadari atau tidak, telah menghilangkan rasa malu untuk melakukan aksi kecurangan. UN tidak lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi tujuan itu sendiri. Tidak sedikit pejabat daerah yang “kebakaran jenggot” ketika hasil UN di daerahnya hancur. Sikap geram bukan lantaran menyesali kualitas pendidikan di daerahnya yang rendah, tetapi semata-mata berkaitan dengan gengsi dan marwah daerah. Situasi seperti ini dinilai telah memberikan andil yang cukup besar terhadap terjadinya tekanan berlapis dari atas hingga ke bawah. Demi menjaga gengsi dan harga diri daerah, gubernur menekan bupati/walikota, bupati/walikota menekan kepala dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan menekan kepala sekolah, kepala sekolah menekan guru, guru pun menekan siswa melalui drill soal-soal sampai-sampai membuat siswa tak ubahnya seperti binatang sirkus yang harus selalu tunduk pada kemauan sang pawang. Karena tak cukup persiapan, tak jarang terjadi persekongkolan busuk dengan membentuk tim sukses untuk menjalankan aksi-aksi kecurangan UN dengan berbagai macam cara. Dari sisi ini, UN sesungguhnya bukan sebagai alat untuk mendongkrak mutu pendidikan, melainkan menjadi ladang perburuan gengsi para pejabat daerah dengan saling berlomba untuk mencapai hasil UN melalui persentase kelulusan dan tingginya rata-rata nilai yang ditargetkan, meski harus menempuh cara-cara ala Machiavelli.

Kedua, kebijakan standar kelulusan dengan menggunakan nilai minimal. Coba kita simak kriteria kelulusan yang tercantum dalam pasal 20 Permendiknas No. 75 Tahun 2009 berikut ini!

(1) Peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:

  • memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;
  • khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.

(2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum pelaksanaan UN.
(3) Peserta UN diberi surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

Ketentuan semacam ini, dalam pandangan awam saya, telah mengebiri keberagaman kemampuan siswa didik. Kita ambil contoh, setelah menempuh UN, si A mendapatkan nilai Matematika = 3,90, IPA = 6,50, Bahasa Inggris =8,60, dan Bahasa Indonesia =9,20. Meski rata-ratanya mampu mencapai nilai 7,05, si A dinyatakan tidak lulus karena ada mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,00. Persoalannya sekarang, layakkah si A divonis sebagai siswa yang bodoh sehingga layak menerima predikat sebagai siswa yang gagal menempuh UN? Kalau toh ia lemah pada mata pelajaran Matematika, bukankah dia memiliki kemampuan yang menonjol di bidang kebahasaan? Apakah keinginannya untuk mendalami masalah kebahasaan pada jenjang pendidikan berikutnya, misalnya, harus terkubur lantaran ia lemah pada bidang eksakta?

Suasana batin dan psikologis siswa seperti inilah yang selama ini (nyaris) tak tersentuh oleh kebijakan UN. Dari tahun ke tahun, UN hanya melembagakan gengsi para pejabat daerah yang memberikan efek tekanan pada bawahan, sehingga menghalalkan kecurangan massal yang begitu telanjang dan vulgar di depan publik. Kalau situasi semacam ini terus berlangsung dari tahun ke tahun, quo vadis UN kita? ***

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

130 Comments

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tulisan terbaru tentang Pendidikan

Go to Top