Temu Forum Komunikasi Fasilitator PUG Bidang Pendidikan

Bertempat di Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal Dan Informal (P2PNFI) Regional II Jawa Tengah, Jalan Diponegoro 250 Ungaran, Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah menggelar Temu Forum Komunikasi Fasilitator PUG Bidang Pendidikan Prov. Jawa Tengah selama dua hari (1-2 November 2008). Menurut Panitia Penyelenggara (Dinas Pendidikan Prov. Jateng), tujuan diselenggarakannya Temu Forum tersebut, antara lain untuk: (1) menyamakan misi tentang kebijakan dan program PUG bidang pendidikan; (2) membangun komitmen dan kerjasama PUG bidang pendidikan; dan (3) membentuk Forum Komunikasi Fasilitator PUG bidang pendidikan.

Temu Forum diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai kabupaten/kota se-Jateng yang berasal dari unsur: pendidik (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PKBM), PSW/PSG, dan Pokja PUG dengan narasumber yang berasal dari Kepala Dinas Prov. Jateng, Kepala BP3-AKB Prov. Jateng, dan Tim Pokja Gender Pusat.

Sesuai dengan agenda, acara Temu Forum pada hari I diisi dengan diskusi dan curah pendapat tentang berbagai temuan dan pengalaman menarik dari para fasilitator untuk mengkaji lebih jauh tentang potensi dan hambatan implementasi PUG, untuk selanjutnya dirumuskan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait agar pelaksanaan PUG berlangsung seperti yang diharapkan.

Selama diskusi berlangsung, para fasilitator sepakat bahwa dari sisi potensi, dunia pendidikan dinilai merupakan institusi yang strategis untuk menumbuhkembangkan PUG di kalangan siswa didik sejak dini. Melalui strategi pembelajaran yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG), anak-anak masa depan negeri ini diharapkan menjadi generasi “sadar gender” sehingga mereka tidak lagi memperlakukan kaum perempuan sebagai makhluk kelas dua alias kanca wingking. Dalam perspektif yang lebih luas, kelak diharapkan tidak lagi muncul ketidakadilan gender, semacam pelabelan (stereotipe), subordinasi (penomorduaan), pemiskinan (marginalisasi), maupun beban ganda yang ditimpakan kepada kaum perempuan. Apalagi, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sangat memberikan peluang diintegrasikannya PUG ke dalam proses pembelajaran. Hal itu terbukti dengan dimasukkannya kesetaraan gender sebagai salah satu dari 12 unsur yang perlu diperhatikan sebagai acuan operasional dalam penyusunan kurikulum. Ini artinya, dukungan input, sumber daya manusia, dan suprastruktur pendidikan sangat memberikan peluang diintegrasikannya PUG sebagai salah satu entry-point dalam dunia pembelajaran.

Meskipun demikian, bukan berarti PUG pendidikan bisa demikian mudah diaplikasikan dalam dunia pembelajaran. Masih banyak hambatan dan tantangan yang muncul dari berbagai sisi. Mengguritanya akar patriarki yang demikian kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dinilai membuat isu-isu gender menjadi bias dan salah kaprah. Banyak kaum lelaki yang merasa khawatir bahwa gender akan membuat peran kaum lelaki menyempit. Bahkan, tak jarang yang berpandangan bahwa gender merupakan bentuk “perlawanan” kaum perempuan terhadap kodrat yang akan menyingkirkan peran kaum lelaki di sektor publik. Selain itu, dirasakan juga masih belum muncul adanya sentuhan politik, kebijakan, kelembagaan, atau informasi yang memberikan dukungan secara penuh, massif, dan simultan terhadap implementasi PUG pendidikan.

Berdasarkan hasil diskusi, belum semua daerah memiliki peraturan daerah (Perda) yang secara langsung terkait dengan PUG sektor pendidikan. Hal ini berdampak terhadap penganggaran yang belum maksimal untuk pelaksanaan PUG Pendidikan. Program yang dirumuskan dari kebijakan pun belum mampu menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang cenderung bias gender. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (pasal 4) jelas tersurat bahwa Pemda berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Dari sisi kelembagaan, lembaga yang dibentuk dinilai juga belum berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan PUG sektor pendidikan belum terlaksana dengan baik. Demikian juga dalam hal akses informasi. Pelaksanaan PUG pada tiap unit utama dan daerah dinilai belum terdokumentasi dan teradministrasikan secara lengkap. Yang lebih menyedihkan, pelaksanaan sosialisasi PUG pendidikan untuk para pejabat sebagian diwakilkan kepada staf di bawahnya yang kadang kala berganti-ganti, sehingga berdampak terhadap kebijakan pendidikan yang responsif gender.

Berkaitan dengan masih banyaknya hambatan dan tantangan implementasi PUG pendidikan, para fasilitator sepakat untuk merumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga para pejabat dan birokrat pendidikan. Mereka diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi PUG pendidikan melalui program, kebijakan, dan anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) yang adil dan proporsional. Yang tidak kalah penting, para pejabat perlu memberikan keteladanan dalam mengapresiasi nilai-nilai kesetaraan gender sehingga secara tidak langsung mampu memberikan pencitraan yang positif terhadap publik.

PUG sejatinya merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Ketika dunia sudah masuk pada pusaran arus global, kesetaraan gender yang mengacu pada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan, perlu terus-menerus disosialisasikan dan diimpelementasikan secara massif dan berkelanjutan agar tercipta harmoni kehidupan yang bebas dari ketidakadilan gender.

Dalam upaya memberikan kekuatan pendorong dan pressure agar implementasi PUG pendidikan berlangsung lancar dan kondusif, pada hari kedua, para fasilitator juga sepakat untuk membentuk Forum Komunikasi Focal Point Gender Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten, eks karesidenan, dan provinsi. Setelah melalui voting yang demokratis, telah terpilih pengurus harian Forum Komunikasi Focal Point Gender Bidang Pendidikan di tingkat provinsi, antara lain: Ketua I: Sudarno (SMK 2 Kebumen); Ketua II: Sri Handayani (SD Denasri Kulon 01 Batang); Sekretaris I: F. Atok Dwiyono (SMP 2 Boyolali); Sekretaris II: Arti Luwarsih Lucia (YK PGRI Baran Ambarawa); Bendahara I: Mulyono (SMP 2 Pati); dan Bendahara II: Sarinem (SD 3 Boyolali).

Forum Komunikasi Focal Point memiliki beberapa fungsi strategis, di antaranya sebagai: (1) salah satu sumber informasi tentang konsep gender, PUG, KKG, dan program PP; (2) penggerak (perintis) terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya; dan (3) pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender. Sejumlah tugas berat pun telah siap menghadangnya, yakni: (1) membantu proses pengambilan kebijakan pada ruang lingkup tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) unit kerja untuk meminimalisir kesenjangan gender; (2) mendorong dan membantu instansi dalam mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran agar lebih berperspektif gender; (3) memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan membangun jejaring kerja PUG; (4) mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap dlm proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; (5) menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program yang ada dalam dokumen perencanaan; dan (6) aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG.

Untuk membangun jejaring sosial yang lebih luas, forum juga telah menyepakati dibuatnya milling list dan web (blog) sebagai media penyebarluasan dan akses informasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan, sedang, dan telah dilakukan oleh forum dalam melakukan aktivitas sosialisasi dan implemetasi PUG bidang pendidikan. Semoga dengan terbentuknya forum ini secara bertahap bisa ikut berkiprah dalam membangun konstruksi sosial dan kultur masyarakat yang responsif gender. ***