“Perceraian” antara Budaya dan Pendidikan: Tanya Kenapa?

Kategori Budaya Oleh

Saat-saat akhir menjelang tumbangnya rezim Orde Baru dari “panggung” kekuasaan, Soeharto pernah merombak kabinet. Bisa jadi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dan tekanan publik yang gencar menuntutnya untuk segera “lengser keprabon”. 21 Mei 1998, penguasa Orba yang dijuluki CNN sebagai “Indonesia’s Iron Ruler” (penguasa bertangan besi Indonesia) itu membuat manuver dengan “menceraikan” kebudayaan dari dunia pendidikan. Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya pun terbentuk. Bisa jadi juga sebagai imbas dari kebijakannya yang telah mencanangkan tahun 1998 sebagai Tahun Seni dan Budaya. Agaknya kebijakan penguasa Orba itu terus berlanjut hingga negeri ini mengalami beberapa kali suksesi. Meski namanya berubah menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, esensinya tak banyak bedanya; budaya “diceraikan” dari dunia pendidikan.

Namun, apakah “perceraian” antara budaya dan pendidikan itu mampu memberikan “pencerahan” terhadap peradaban negeri kita yang tengah “sakit” ini? Ufh … Agaknya, kita mesti menarik napas panjang, bahkan tahan napas, untuk akhirnya dilepas pelan-pelan sambil mengelus dada. :mrgreen: Korupsi kian menggila. Otonomi daerah sekadar slogan; hanya mengalihkan ruang korupsi dari Jakarta ke daerah. Para bupati/walikota telah tersihir menjadi “kaisar-kaisar” baru di daerah dengan kekuasaannya yang (nyaris) absolut. Para wakil rakyat yang seharusnya meneriakkan suara rakyat justru “tiarap”. (Khawatir tidak kecipratan “rezeki tiban” dari sang penguasa.) *halah* Bencana dan musibah akibat manajemen lingkungan yang salah urus pun terus membadai bertubi-tubi.

Fenomena semacam itu makin membenarkan sinyalemen Pujangga Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha tentang munculnya “Zaman Edan” yang ditafsirkan oleh Franz Magnis Suseno melalui adagium: “Wong lugu keblenggu, wong jujur ajur, wong bener thenger-thenger, wong jahat munggah pangkat, pengkhianat saya nikmat, durjana saya kepenak” (orang lugu terbelenggu, orang jujur terperosok, orang benar terdiam kehilangan akal, orang jahat naik pangkat, pengkhianat tambah nikmat, orang durjana makin hidup enak). Sungguh ironis!

Apakah fenomena semacam itu merupakan imbas dari “perceraian” antara budaya dan pendidikan? Secara langsung tidak memang. Namun, setidaknya hal itu akan sangat berpengaruh terhadap paradigma dan mindset kita dalam memandang makna dan substansi kebudayaan. Budaya tidak lagi dipahami sebagai sebuah entitas pencarian nilai-nilai kedalaman dan kesejatian hidup, tetapi lebih diorientasikan bagaimana agar kita bisa hidup dari sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, kita tidak berupaya untuk “menghidupi” kebudayaan, tetapi justru bagaimana caranya agar kita bisa “hidup” dari kebudayaan itu. Sebuah “paham” yang telah diusung oleh kaum kapitalis ketika peradaban dunia sudah memasuki wilayah modernisasi dan globalisasi.

Merujuk pada Wikipedia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “buddhayah” sebagai bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, culture (berasal dari kata Latin Colere) berarti mengolah atau mengerjakan, yang kemudian diindonesiakan menjadi “kultur”.

Dalam pandangan J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yakni gagasan (kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh), aktivitas (sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan), dan artefak (wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan).

Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama. Pertama, kebudayaan material (mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, seperti temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci). Kedua, kebudayaan nonmaterial (ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional).

Merujuk pada pengertian tersebut, kebudayaan memiliki batasan yang cukup luas dan kompleks. Budaya tak hanya sebatas berkaitan dengan benda-benda “bersejarah” yang biasa dijual melalui paket pariwisata, tetapi yang tidak kalah penting justru yang berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai kearifan lokal, yang perlu terus dikembangkan dan dikemas secara kontinyu dan berkelanjutan dari generasi ke generasi sepanjang sejarah peradaban sebuah bangsa. Jika upaya pewarisan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal itu terputus, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah “kebiadaban budaya” yang akan menghancurkan masa depan sebuah bangsa dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat di tengah-tengah peradaban global dan mondial.

Namun, agaknya pemerintah kita cenderung memandang kebudayaan dari sisi ekonomi alias kebudayaan material an-sich yang ingin menjadikan budaya sebagai salah satu “ikon” pariwisata yang bisa mengalirkan devisa. Langkah semacam itu tidak salah, tetapi jika pewarisan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal itu sudah berada pada titik nazir “pembiadaban budaya”, jangan salahkan jika kelak generasi masa depan negeri ini akan makin kehilangan kesejatian diri dan orientasi kulturalnya.

Pendidikan yang seharusnya diposisikan sebagai “domain” strategis untuk mewariskan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, disadari atau tidak, telah dikebiri. Perannya telah tergantikan oleh pemikiran para birokrat pariwisata dan kaum kapitalis yang melulu ingin “hidup” dari produk budaya yang telah berabad-abad lamanya menjadi penyangga martabat bangsa.

“Nasi telah menjadi bubur”. *halah* Kebudayaan telah resmi “bercerai” dengan dunia pendidikan. Bukan tanggung jawab dunia pendidikan lagi dong kalau kelak anak-anak bangsa negeri ini tidak paham lagi terhadap esensi dan kesejatian budayanya sendiri. Jangan salahkan juga seandainya anak-anak masa depan negeri ini lebih akrab dengan Naruto, Sin Chan, atau Batman ketimbang Gatut Kaca, Rara Jonggrang, Jaka Tarub, atau Layonsari. Nah, bagaimana? ***

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

37 Comments

  1. Pak Sawali yang baik (ini cara merayu yang santun hehehe…), aku benar-benar minta di-sorry karena lambat sekali memenuhi undangan Pak Guru di blogku yang ecek-ecek itu.

    Nah baiklah kubayar lunas sekarang, dengan memberikan komentar yang panjang — maksudku jangkauan waktunya sejak zaman kumpeni :

    Menurut aku, “perceraian” pendidikan dengan budaya terjadi lantaran otak kognitif kita diisi dengan logika barat, sedangkan otak afektif kita masih tetap dengan muatan lama : mistisisme yang berakar pada ajaran Hindu atau budaya India.

    Jadi, bukan hanya pendidikan dan budaya yang mengalami split atau keterpisahan, namun kepribadian kita sebagai manusia Indonesia juga ikut retak. Apalagi dengan masuknya dua agama baru yang sama-sama berasal dari peradaban yang keras : Islam dan Kristen; tambah gaduhlah konflik-konflik dalam diri kita.

    Masalah ini baru akan beres, maksudku pendidikan akan rujuk dengan budaya, kalau bangsa kita sudah mencapai titik equilibrium baru, sebagai sintesa dari konflik-konlik yang ruwet tadi. Kapan ? Kalau Muhammadiyah di Islam dan Protestan di Kristen menjadi pemegang hegemoni nasional dalam kelompok masing-masing 🙄

    Robert Manurung’s last blog post..Timtim, Monumen Abadi Kejeniusan Soeharto

    ooo
    ok, makasih banget masukannya bung robert. mudah2an antara budaya dan pendidikan bisa saling bersinergi sehingga mampu mewujudkan sebuah peradaban yang bermartabat dan berbudaya.

  2. budaya kini lebih banyak menjadi objek. objek pariwisata, sumber pemasukan devisa para pelancong, barang dagangan… tapi kalo gabung dengan pendidikan juga katanya gak pas. dulu saya pernah baca analisis siapa lupa… soalnya pendidikan diarahkan memenuhi kebutuhan industri, bukan mencetak anak bangsa yang cerdas lagi mandiri. jadi, kebudayaan mestinya tersendiri aja. *barangkali* 8)

    Siti Jenang’s last blog post..Karma Bisa Menurun dan Menular?

    oOo
    idealnya begitu mas jenang. kebudayaan jadi depertemen tersendiri. itu akan lebih yahuud.

  3. wah kalau dalam kenegaraan kebudayaan di suruh cerai ma pendidikan. apa emang kebudayaan bukan lagi urusan pendidikan.
    masa sih guru2 diharamkan untuk mendidik muridnya untuk berbudhi dan berakhlak seperti nenek moyangnya dahulu yang di kenal dengan keramah tamahan gotong royong toleransi dan kebudayaan2 lainnya yang menjadi ciri dari bangsa?

    kalau memang pendidikan tak dapat lagi menyentuh kebudayaan nonmaterial sebagai hal yang perlu diwariskan ke generasi penerus betapa menyedihkan nasib bangsa ini.

    saya pertama kali mencintai bangsa ini dengan keaneka ragamannya melalui pelajaran pancasila yang diajarkan oleh guru2 saya di sd dulu. dan saya ingat betul itu. tak banyak lingkungan mengajarkan mencintai bangsa ini sebanyak yang dilakukan guru2 di sekolah

    gak rela ih,

    bedhiah’s last blog post..French Press

    oOo
    makasih mas bedh. idealnya kebudayaan memang ndak boleh “cerai” dg dunie pendidikan, hehehe 😆 lewat dunia pendidikanlah penanaman nilai2 budaya bisa ditumbuhkembangkan. mudah2an pemerintah punya “kemauan politik” untuk melakukan “rujuk” dua bidang itu.

  4. Orang pintar tak berbudaya, budayawan pada bodo semua. Wah, repot kalo jadinya kayak gini ini. Dan jurang antara pendidikan dengan kebudayaan sekarang memang sudah semakin jauh, Pak. Lalu bagaimana?

    STR’s last blog post..Tawa Knalpot

    oOo
    rujuk kembali, mas satria. satukan kebudayaan dg dunia pendidikan, syukur2 kebudayaan bisa jadi departemen sendiri. itu kan lebih bagus. bisa ngurus budaya material dan nonmaterialnya. *halah, kok jadi sok tahu nih*

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tulisan terbaru tentang Budaya

Pilpres, Mudik, dan Lebaran

Oleh: Sawali Tuhusetya Suasana Ramadhan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Go to Top