Ketika Petinggi Negeri Kelelawar Menafikan Suara Rakyat

(Kisah ini merupakan bagian ke-16 dari serial “Negeri Kelelawar”. Yang belum sempat membaca, silakan nikmati dulu kisah Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1), Ontran-ontran di Negeri Kelelawar (2), Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3), Angin Reformasi Berhembus Juga di Negeri Kelelawar (4), Menyiasati Kecamuk Separatisme di Negeri Kelelawar (5), Kekuasaan Negeri Kelelawar dalam Kepungan Ambisi Petualang Politik (6), Isu Dekrit Presiden di Negeri Kelelawar (7), Premanisme Merajalela di Negeri Kelelawar (8), Geger Ujian Nasional di Negeri Kelelawar (9), Terang Bulan Tak Ada Lagi di Negeri Kelelawar (10), Gerakan Apolitis Kaum Muda Negeri Kelelawar (11), Negeri Kelelawar Menjadi Sarang Koruptor (12)), Senjakala di Negeri Kelelawar (13), Peradaban Negeri Kelelawar Tak Akan Pernah Mati (14), dan Prahara Tak Pernah Berhenti Mengguncang Negeri Kelelawar (15) . ***

Oleh: Sawali Tuhusetya

Syahdan, di tengah situasi duka akibat erupsi gunung berapi yang meluluhlantakkan bukit, lembah, dan goa negeri Kelelawar, petinggi negeri Kelelawar, dengan nada santun, tetapi menohok, berujar: “Negeri kita adalah penganut sistem demokrasi. Tidak seharusnya ada sebuah daerah yang menganut sistem monarkhi di tengah sistem ketatanegaraan yang menganut sistem demokrasi.” Karuan saja, pernyataan sensitif yang disampaikan secara terbuka dan disiarkan beberapa stasiun TV itu membikin para kawula yang tengah tertimpa musibah terusik. Banyak kalangan menilai, pernyataan itu dilontarkan pada saat yang tidak tepat. Alih-alih membangun sikap empati dengan membesarkan hati para korban di pengungsian yang tengah mendapatkan ujian berat, sang petinggi justru melontarkan penyataan “politis” yang mengganggu kenyamanan nilai-nilai primordial dan kearifan kultural yang bertahun-tahun lamanya diyakini sebagai bagian dari sejarah keistimewaan daerah yang bersangkutan.

Sang petinggi, melalui draft Rancangan Undang-undang yang sedang digodog, menghendaki agar kepala daerah dipilih secara demokratis melalui Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Sang petinggi, bisa jadi lupa akan keistimewaan “anak sulung” yang dengan kerendahan hati dan jiwa besar beriktikad baik untuk menyatukan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Kelelawar. Konsekuensinya, gubernur dan wakil gubernur dijabat secara otomatis oleh penguasa lokal sesuai dengan karakteristik keistimewaan daerah yang bersangkutan. Jika hal ini diingkari, itu sama saja artinya bahwa predikat keistimewaan itu tidak lagi diakui oleh pemerintah pusat. Tidak berlebihan apabila para kawula negeri Kelelawar –yang selama ini sudah merasa aman dan nyaman dengan pranata dan sistem pemerintahan yang ada– geram dan “memberontak”. Secara masif dan bergelombang, berbagai kelompok dan elemen masyarakat menggelar unjuk rasa dan keprihatinan. Mereka menyayangkan sikap pemerintah pusat yang dianggap “mbegugug makutha waton”, “nggugu karepe dhewe”, dan tidak menghargai nilai-nilai historis yang amat dijunjung tinggi sebagai bagian dari genius lokal.

Situasi makin memanas ketika para pembantu sang petinggi bukannya mendinginkan suasana dengan melontarkan pernyataan-pernyataan sikap yang penuh empati, melainkan terkesan mengebiri dan mengabaikan “suara rakyat” yang telah golong-gilig menghendaki penguasa lokal sebagai gubernur dan wakil gubernur. Maka, ketika suara rakyat tak lagi didengar, para wakil rakyat di tingkat lokal merasa terpanggil untuk menggelar sidang paripurna secara terbuka. Ribuan massa pun tumplek-bleg untuk menyimak dan mengikuti sidang rakyat terbuka itu. Walhasil, sidang rakyat pun memutuskan sikap agar gubernur dan wakil gubernur diangkat melalui penetapan sebagai ciri khas keistimewaan yang sudah berlangsung lebih dari enam dekade.

Tepuk sorak dan yel-yel pun menggemuruh menggetarkan langit. Dengan cepat, keputusan sidang paripurna itu menyebar melalui internet dan berbagai media elektronik. Namun, ketika salah satu pembantu petinggi negeri Kelelawar dimintai komentar tentang suara bulat wakil rakyat itu, dengan enteng menjawab bahwa RUU yang sedang digodog oleh pemerintah pusat bukan Peraturan Daerah (Perda), sehingga suara wakil rakyat di tingkat lokal tidak akan memengaruhi sikap pemerintah agar posisi gubernur dan wakil gubernur yang sedang jadi kontroversi itu tetap dipilih melalui DPRD.

Makin terbukti, betapa tidak sensitifnya petinggi negeri Kelelawar dalam menangkap geliat dan dinamika yang tengah berkembang di tengah-tengah kehidupan kawula alit. Suara mereka dinafikan. Tak tahu pasti, kapan ontran-ontran itu akan berakhir. Pertanyaan yang tak pernah tuntas terjawab pun membayang di setiap kepala. Sebenarnya apa sih maksud para petinggi negeri Kelelawar sampai-sampai sedemikian ngotot mempertahankan ambisinya yang jelas-jelas bertentangan dengan suara rakyat di tingkat lokal? Hanya lantaran kebelet ingin dicatat ke dalam sejarah sebagai penguasa yang pernah mengajukan RUU yang penuh kontroversi itu meski harus melukai hati rakyat? Apa sih susahnya menenteramkan hati rakyat dengan mendengarkan dan merangkul kehendak mereka sehingga bisa memberikan ketenangan di tengah situasi tidak menentu akibat badai gunung berapi dan lahar dingin? Haruskah menunggu kegeraman dan kemarahan rakyat berubah menjadi aksi massa yang pada akhirnya melahirkan situasi chaos yang kian tak menentu? ***