Home » Pendidikan » Perlukah Pendidikan Politik Masuk Kurikulum?

Perlukah Pendidikan Politik Masuk Kurikulum?

kampanyeMenjelang Pemilu, atmosfer dunia pendidikan agaknya tak kalah seru. Jenjang pendidikan SMA, SMK, atau MA menjadi target untuk mendulang suara dari pemilih pemula. Naluri politik para politikus negeri ini agaknya telah mencium kalau dunia pendidikan bisa menjadi basis yang strategis untuk menaikkan pamor politik. Tak heran jika para caleg berupaya meraih simpati dari kalangan guru dan siswa. Meski sudah ada larangan berkampanye di lembaga pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, mereka tetap melakukannya meski dengan cara sembunyi-sembunyi.

Apa pun wujudnya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kampanye politik merupakan bentuk propaganda yang telah mengarah pada politik praktis. Trauma politik selama rezim Orde Baru memang dinilai telah menciptakan luka politik bagi generasi masa depan negeri ini. Mereka sengaja dibutakan dari berbagai persoalan sosial-politik kebangsaan. Anak-anak masa depan negeri ini hanya diarahkan untuk menjadi robot-robot zaman yang harus menghamba pada sang pengendali kekuasaan.

Meski demikian, sejarah politik yang kelam semacam itu tidak harus dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap politisasi pendidikan. Anak-anak negeri ini memang perlu melek politik. Mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negerinya. Akan tetapi, pendidikan politik yang perlu diaplikasikan ke dalam lembaga pendidikan bukanlah dalam bentuk propaganda politik praktis yang akan mengarah pada proses pembusukan intelektual, melainkan pendidikan politik yang sehat dan mencerahkan.

Para siswa perlu diajak untuk memahami persoalan-persoalan kebangsaan melalui proses pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Pendidikan politik juga tidak perlu dijadikan sebagai materi pelajaran tersendiri. Berhasil menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran siswa sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah lembaga pendidikan. Melalui penanaman nilai kearifan politik semacam itu diharapkan kelak mereka mampu menjadi pemain-pemain politik yang cerdas dan elegan sehingga tidak mudah melakukan tindakan-tindakan konyol yang bisa merugikan bangsa dan negara.

Kita sungguh prihatin menyaksikan ulah kaum elite politik kita yang sudah kehilangan nilai kearifan dan fatsun politik. Mereka cenderung menghalalkan segala cara dalam mencapai ambisi dan keinginan. Yang lebih menyedihkan, mereka juga tak segan-segan menjatuhkan rival politik melalui praktik “kampanye hitam” yang sangat tidak cerdas. Saling klaim dan sekaligus memberikan stigma kepada lawan politik sudah dianggap sebagai strategi politik yang sah. Yang tidak kalah memprihatinkan, tak sedikit elite politik kita yang tersandung persoalan hukum akibat nihilnya nilai kearifan dan fatsun politik dalam ranah kehidupan politik mereka.

Sungguh, jika situasi semacam itu terus berlanjut dari generasi ke generasi, bukan tidak mungkin negeri kita hanya akan disuguhi permainan akrobat politik yang tidak masuk akal dan menjenuhkan. Imaji politik seolah-olah sama dan sebangun dengan permainan busuk dan kotor. Padahal, sesungguhnya politik merupakan bagian dari strategi kehidupan untuk mencapai tujuan. Jika dilakukan secara benar, jujur, cerdas, dan elegan, pasti akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan buat rakyat.

Dalam konteks demikian, dibutuhkan penanaman nilai-nilai kearifan dan fatsun politik secara benar melalui dunia pendidikan. Dalam pandangan awam saya, hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas dari minimnya dunia pendidikan politik kita dalam menyentuh nilai-nilai kearifan politik. Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, para siswa didik (nyaris) tak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar. Mereka belajar politik secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah sarat dengan pembusukan dan anomali politik. Imbasnya sudah bisa ditebak. Ketika terjun ke dalam ranah politik praktis, mereka menjadi abai terhadap nilai-nilai kejujuran, kearifan, dan kesantunan.

Sudah saatnya dunia pendidikan kita mengakomodasi berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup rakyat banyak. Jangan sampai, dunia pendidikan kita berdiri di puncak menara gading kehidupan yang akan mengasingkan anak-anak masa depan negeri ini dari berbagai persoalan riil yang dihadapi bangsa dan negaranya. Dengan kata lain, nilai-nilai kearifan dan kesantunan politik perlu segera disentuh dan diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan yang disajikan secara integratif ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "Perlukah Pendidikan Politik Masuk Kurikulum?" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (5 Maret 2009 @ 15:40) pada kategori Pendidikan. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Ada 105 komentar dalam “Perlukah Pendidikan Politik Masuk Kurikulum?

  1. nGomomgin politik emang kadang bikin beda pendapat,
    emmm…..
    bner ndak each asumsi mengenai politik tu merupakan BARANG HARAM bagi masyarakat awam it bner???????? 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *