“Premanisme” dalam Dunia Pendidikan

3 Juli 2007 yang lalu, Presiden SBY mengeluarkan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. Dalam lampiran II disebutkan, Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49%).

Menurut hemat saya, ada empat hal mendasar yang melatarbelakangi keluarnya Perpres itu. Pertama, Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang mustahil mampu mengelak dari pengaruh globalisasi. Mau atau tidak, Indonesia harus beradaptasi dengan “peradaban” dan tata dunia baru ke dalam arus global dan mondial, sehingga harus lentur terhadap setiap dinamika dan perubahan. Ini artinya, bangsa kita harus siap menerima kehadiran “preman-preman” asing, termasuk dalam sektor pendidikan.

Kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan. Dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 jelas-jelas sudah dicantumkan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran minimal sebesar 20% dari APBN untuk dialokasikan di sektor pendidikan (pasal 49 ayat 1).

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagaimana realisasinya? Dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan nyaris tak pernah bergeser dari 10%. Tak heran apabila dinamika dunia pendidikan di negeri ini (nyaris) hanya “jalan di tempat”. Hampir tak ada produk pendidikan kita yang bisa dibanggakan. Yang muncul kemudian justru lahirnya para petualang politik yang suka gembar-gembor mengatasnamakan rakyat di atas mimbar kampanye, koruptor yang bangga lantaran bisa lolos dari jeratan hukum, atau doktor-doktor gadungan berkantong tebal yang gampang beli ijazah demi menaikkan gengsi dan pamor keilmuan semunya. Banyak kalangan menilai, maraknya praktik-praktik korup dan culas di negeri ini, tak lepas dari sektor pendidikan kita yang dinilai telah “salah urus”.

Ketiga, lumpuhnya kaum kapitalis Indonesia di sektor pendidikan. Para pemilik modal di negeri ini agaknya paham betul, menanamkan modal di sektor pendidikan tidak mampu memberikan keuntungan secara finansial. Untuk menambah kekayaan ke dalam pundi-pundi mereka dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Sangat bisa dipahami kalau naluri bisnis mereka belum tergerak untuk membangun sektor pendidikan di negeri ini.

Keempat, potret ketidakpercayaan pemerintah terhadap kompetensi guru di negeri ini. Dengan keluarnya Perpres No. 77/2007 itu para investor asing bebas merekrut tenaga pengajar yang dianggap memiliki kompetensi lebih unggul dibandingkan dengan kompetensi guru Indonesia. Kalaupun toh harus menyerap tenaga guru dari Indonesia, para calon guru harus mengikuti persyaratan-persyaratan khusus menurut versi dan selera sang penanam modal.

Memang, dalam Perpres itu disebutkan bahwa batasan kepemilikan modal asing maksimal 49%. Itu artinya, 51%-nya masih dikuasai oleh pemilik modal dalam negeri. Namun, secara jujur mesti diakui, posisi tawar bangsa kita masih berada pada aras yang rendah jika dibandingkan dengan investor asing. Tak heran jika muncul kekhawatiran, dunia pendidikan kita hanya akan menjadi tamu di negeri sendiri.

Jauh sebelum keluarnya Perpres itu, sudah banyak kalangan yang mengingatkan bahwa liberalisasi pendidikan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap UUD dan pelecehan martabat bangsa. Pemerintah memiliki amanat yang harus dijalankan dalam bidang pendidikan ini yang termaktub pada pasal 31 UUD 1945, Tap MPR, dan UU Sisdiknas. Jika pemerintah melihat pendidikan sebagai barang komersial, artinya pemerintah menyimpang dari konstitusi, karena tugas penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Dengan keluarnya Perpres itu makin jelas bahwa kepekaan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang memihak kepada rakyat masih menimbulkan tanda tanya besar. Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, pun memberikan reaksi keras terhadap keluarnya Perpres tersebut. Menurutnya, Perpres No. 77 Tahun 2007 membuka peluang terjadinya liberalisasi pendidikan, karena pemodal asing bebas bermain di sektor pendidikan. Yang mencemaskan, sektor pendidikan sudah menjadi suatu bidang usaha atau perdagangan jasa yang tidak berbeda dengan bidang lainnya, sehingga muncul kekhawatiran bahwa melalui pendidikan, pemodal asing dapat “menjual” ideologi, nilai yang dianut, dan memasarkan standar moralnya melalui pengajaran, yang semua itu bisa jadi tidak sejalan dengan karakter dan nilai yang dianut bangsa ini. “Transfer of values” dapat dilakukan secara langsung atau samar-samar melalui lembaga pendidikan.

Dunia pendidikan tinggi, secara akademik, bisa jadi akan mampu memberikan filter yang tepat untuk menangkal berbagai transfer nilai yang dianggap kurang meng-Indonesia. Namun, bagaimana dengan dunia pendidikan dasar dan menengah yang notabene masih rentan terhadap berbagai pengaruh asing?

Ini yang saya sebut sebagai bentuk “premanisme” dalam dunia pendidikan kita. Para “preman” asing dengan leluasa akan mudah melakukan “perang peradaban”, menaburkan nilai-nilai budaya global; materialistik, konsumtivistik, dan hedonistik; yang akan dengan mudah diserap oleh anak-anak bangsa negeri ini. Para siswa didik kita akan demikian mudah dicekoki oleh kultur asing sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelah jiwanya. Separo Indonesia, separonya lagi tak jelas identitasnya.

Meskipun demikian, Perpres sudah telanjur dikeluarkan. “The show must go on!” Perpres biasanya akan segera diterjemahkan sebagai sebuah komando. Sebentar lagi, mungkin kita akan menyaksikan sekolah-sekolah asing bertaburan di sudut-sudut kota di Indonesia dengan tenaga pengajar dan model pembelajaran yang tampil beda. Masih ada waktu dan kesempatan untuk mendesain sistem pendidikan yang lebih membumi. Jangan sampai “preman-preman” asing melakukan indoktrinasi dan melakukan “cuci otak” terhadap anak-anak negeri ini sehingga mereka lupa jatidirinya.

Yang perlu kita pikirkan adalah menemukan cara yang tepat dan efektif agar keberadaan sekolah asing itu mampu memberikan nilai tambah dalam peningkatan mutu pendidikan di negeri ini, bukannya menjadi “candu” yang akan meracuni anak-anak bangsa. Jika perlu, sekolah asing wajib hukumnya untuk menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, bagaimana? ***