IDEOLOGI SASTRA INDONESIA

IDEOLOGI SASTRA INDONESIA

Maman S Mahayana

Dua tulisan tentang ideologi yang dimuat Kompas (Novel Ali, “Ideologi Media Massa” 15/4 dan Komaruddin Hidayat, “Reformasi tanpa Ideologi” 24/4) menegaskan pentingnya institusi, gerakan, dan teristimewa: bangsa, melandasi arah perjuangannya ke depan dengan sebuah ideologi. “Ideologi media massa berkaitan dengan idealisme yang mestinya menjadi dasar perjuangan pers nasional,” demikian Novel Ali. Sementara hal penting yang diajukan Komaruddin Hidayat adalah penyikapan negara menghadapi fenomena global. Di situlah, perlu diciptakan: “ideologi baru yang menyatukan kepentingan semua anak bangsa dan menjadi pengikat kohesi emosi dan cita-cita bersama ….”

***

Kesusastraan Indonesia sesungguhnya dapat memainkan peranan penting dalam menawarkan ideologi sebagai usaha membangun cita-cita bersama. Mengapa sastra? Bukankah itu cuma hayalan sastrawan belaka? Bukankah membaca karya sastra berarti membaca sebuah dunia fiksional? Bagaimana mungkin membangun cita-cita dan kepentingan bersama dapat dilakukan melalui sastra?

Sejumlah pertanyaan itu boleh dianggap representasi ketidaksadaran masyarakat kita pada fungsi sastra. Padahal, sejarah telah membuktikan itu. Misalnya, dari mana ungkapan Tanah Air (Indonesia) sebagai konsep abstrak menjadi entitas yang di sana bernaung sebuah bangsa? Siapa yang melontarkan gagasan itu, lalu mewujud kesatuan wilayah politik yang dipagari garis teritorial untuk membedakannya dengan wilayah negara lain?

Periksalah puisi “Tanah Air” Muhammad Yamin (Bogor, 1920). Yamin menempatkan puisi sebagai alat mengekspesikan perasaan, sekaligus gagasan tentang warga bangsa. Itulah awal konsep Tanah Air digunakan. Sejalan perkembangan pemikirannya, maknanya bergerak dari Tanah Air sebagai tempat kelahiran (Minangkabau-Sumatera) menjadi Tanah Air Indonesia. Vaderland (fatherland) yang dimaknai Ibu Pertiwi, adalah Indonesia yang secara politik belum menjadi negara. Maka, konsep Indonesia perlu dirumuskan melalui kesadaran yang menyangkut tiga faktor:

Pertama, Indonesia sebagai Tanah Air. Secara geografis tercakup dalam wilayah Nusantara. Kedua, Indonesia sebagai bangsa mempunyai sejarah panjang keagungan raja-rajanya. Ketiga, Indonesia terdiri dari berbagai sukubangsa, etnis, agama, bahasa. Mendiami pulau-pulau dan dipersatukan oleh kesadaran menggunakan bahasa yang sama sebagai alat komunikasi. Perumusan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 –yang dikatakan Sutardji Calzoum Bachri sebagai puisi—lahir atas kesadaran pada ketiga faktor itu. Pidato Yamin (disampaikan pada Kerapatan Besar Indonesia Muda, di Surakarta, 29 Desember—2 Januari 1931), menegaskan: ketiga faktor itu tidak ada artinya jika Indonesia tetap sebagai bangsa terjajah. “Kebangunan merupakan hal penting untuk mencapai kemerdekaan!”

Pemikiran Yamin tentang Tanah Air, bergerak dari ekspresi puitik ke penyikapan atas ideologi politik. Puisi menjadi pematik tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Sesungguhnya, perjalanan sastra Indonesia adalah sejarah pemikiran ideologi. Sastra lahir dari sebuah ide, lalu mengeram, berkelindan, dan tumpah menjadi gagasan tentang kehidupan manusia yang diidealisasikan. Jadi, sastra hakikatnya ideologi yang ditawarkan sastrawan. Di sana, ada nilai-nilai yang hendak ditanamkan. Maka, membaca karya sastra pada dasarnya membuka diri pada dialog ideologis. Teks sastra adalah representasi ideologi pengarang. Teks itulah yang dihadapi pembaca. Tanpa sadar, pembaca disodori pilihan: melakukan pemihakan, perlawanan, atau kesadaran yang berkaitan dengan penyikapan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Marco Kartodikromo, dalam Studen Hijo (1918) dan Rasa Merdika atau Hikayat Sudjarmo (1924) menawarkan kesadaran nasional melalui penggambaran kebrengsekan bangsa Belanda, di samping pentingnya para bangsawan bersatu membangun generasi baru kaum terpelajar. Hikayat Kadirun (1920) Semaun, lebih tegas lagi memberi pilihan: menjadi birokrat pemerintah kolonial atau memperjuangkan gerakan politik. Ketiga novel itu jelas sangat ideologis dengan menawarkan gerakan politik sebagai alat perjuangan. Cermati drama Bebasari (1926) Rustam Effendi. Secara simbolik tokoh Sita mewakili Ibu Pertiwi dan Rama mewakili pemuda Indonesia. Penculikan Sita oleh Rawana adalah simbolisasi penjajahan Belanda. Perjuangan Rama membebaskan Sita adalah pembebasan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Bukankah karya-karya sastra tadi menyimpan pesan ideologi tentang bagaimana bangsa Indonesia menyikapi keberadaan pemerintah kolonial Belanda?

***

Mengapa Sutan Takdir Alisjahbana (STA) berhenti jadi redaktur Pandji Poestaka dan memutuskan mendirikan Poedjangga Baroe (1933) yang dananya mengandalkan bantuan beberapa orang bupati? Mengapa majalah yang pelanggannya sekitar 150-an orang dengan tiras tak pernah mencapai angka 500 menjadi sebuah monumen ketika kita berbicara tentang kebudayaan Indonesia? Melalui majalah itu, pertengkaran ideologi tentang Timur— Barat, tradisi—modernisasi, berkembang menjadi Polemik Kebudayaan. Sejumlah karya sastra yang dimuat Poedjangga Baroe menggambarkan perbalahan ideologi itu. Bukankah gagasan STA bermula dari penolakannya pada semangat model pantun dan syair. Dikatakan Armijn Pane: Kami tidak menyebut hasil jiwa kami syair dan pantun, tapi sajak dan puisi.” Para pengelola majalah itu menegaskan ideologinya: “Poedjangga Baroe mendjedjakkan kakinja dilapangan keboedajaan bangsa kita… keboedajaan persatoean Indonesia.”

Pada zaman Jepang, kesusastraan Indonesia dimanfaatkan untuk membangun ideologi Asia Timur Raya! Hampir semua karya diarahkan ke sana. Pemerintah mendirikan barisan propaganda (Sendenhan) dan Kantor Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Syidosyo). Juga gencar menyelenggarakan berbagai lomba penulisan dengan tema semangat Tiga A –Jepang pemimpin—pelindung—cahaya Asia. Bagaimana ideologi diselusupkan dalam karya sastra? Perhatikan nama-nama tokoh drama Pandoe Partiwi (1945), Merayu Sukma, pemenang pertama sayembara Asia Raja—Djawa Shimbun berikut ini: Dainip Jaya (pahlawan budiman), Partiwi (gadis yang rela berkorban untuk perjuangan majikannya, Dainip Jaya), Nadarlan (orang kaya kejam), Priayiwati (perempuan Nadarlan yang tak mau berjuang). Bukankah Dainip Jaya bermakna Dai Nippon yang jaya dan Nadarlan bermakna Nederland?

***

Begitulah, sastra Indonesia berkembang sesuai perubahan zaman. Ia mewartakan potret sosial dan semangat zaman, juga menyelusupkan pesan ideologi pengarang dalam menyikapi persoalan masyarakatnya. Maka, jika sastra Indonesia hendak dimanfaatkan menanamkan “ideologi” untuk membangun cita-cita bersama dalam menyikapi tantangan global, ada tiga skenario yang dapat dikembangkan:

Pertama, sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mendorong sastrawan untuk menggali kebudayaan etnik dengan segala kearifan lokalnya. Penerbitan cerita rakyat dan pendistribusiannya ke sekolah-sekolah adalah langkah penting dalam menyiapkan generasi yang menyadari nilai-nilai luhur kebudayaan etnik sebagai bagian integral dari heterogenitas kebudayaan Indonesia.

Kedua, sastrawan Indonesia perlu didorong untuk mengembangkan nilai-nilai luhur melalui politik pencitraan dan menciptakan stigmatisasi pada segala bentuk kebrengsekan. Tentu saja dorongan itu dengan tetap memberi ruang kebebasan kreatif sastrawannya.

Ketiga, sejalan dengan semaraknya sastra Indonesia melalui jejaring sosial (blogger, multiply, twitter, dan facebook) pemerintah patut mempertimbangkan penerbitan karya-karya yang baik untuk mendorong aktivitas itu lebih konstruktif dan berbobot. Pengekangan aktivitas mereka adalah tindakan kontra-produktif yang akan menuai gelombang protes.

Jika melihat perjalanan sastra Indonesia yang ideologis itu, menciptakan ideologi baru untuk membangun cita-cita bersama, bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sastra patutlah menjadi pilihan. (Maman S Mahayana, Pengajar FIB-UI Depok. Kini Mengajar di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea)