Kepribadian yang Terbelah dan Rasa Keadilan yang Terkoyak

Saya bukan orang yang paham hukum. Sejak kecil tak pernah belajar teori-teori hukum. Oleh karena itu, saya tak bisa ikut berteriak. Saya hanya bisa mengelus dada ketika menyaksikan nilai-nilai keadilan yang terkoyak atas dugaan munculnya “mafia peradilan”, penistaan, dan pembiadaban. Saya juga hanya bisa melongo saat iseng ikut menyaksikan sidang Mahkamah Konstitusi (3 November 2009) lewat layar kaca yang memutar rekaman berdurasi sekitar 4,5 jam yang diduga mengandung persekongkolan untuk melakukan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Benar telah terjadi persekongkolan atau tidak, saya juga tidak bisa menyimpulkannya. Otak awam saya hanya bisa mengajukan sejumlah pertanyaan. Sudah sedemikian lumpuhkah ranah hukum negeri ini hingga tak sanggup lagi mengendus upaya-upaya jahat untuk melakukan penistaan dan pembiadaban? Sudah sirnakah nurani kemanusiaan bangsa ini hingga tega melakukan penistaan dan pembiadaban terhadap sesamanya? Sudah demikian rapuhkah pilar-pilar dunia pendidikan hingga gagal melahirkan manusia yang bisa memanusiakan sesamanya?

Relevankah mengaitkan antara dugaan munculnya “mafia peradilan” dan ranah dunia pendidikan kita? Secara langsung, bisa jadi tidak ada memang. Namun, kalau kita sejenak melakukan refleksi, sesungguhnya setiap generasi selalu belajar dari lingkungannya. Tokoh-tokoh pemimpin, elite bangsa, tokoh agama, atau figur-figur publik lainnya, disadari atau tidak, telah dijadikan sebagai rujukan bagi setiap anak-anak bangsa dalam membangun karakter dan kepribadiannya. Namun, ketika para penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi teladan dalam menangani berbagai perilaku anomali, justru malah cakar-cakaran dan saling menunjukkan sikap perlawanan, maka yang terjadi kemudian adalah munculnya sikap ambigu kaum muda terhadap nilai-nilai kearifan dan keluhuran budi.

Jika sikap ambigu semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin dunia pendidikan negeri ini hanya sanggup melahirkan generasi masa depan dengan kepribadian yang terbelah (split personality). Dunia pendidikan yang notabene menjadi salah satu pusat kultural dan “kawah candradimuka” peradaban akan gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Guru yang berdiri di garda depan dalam dunia pendidikan tak lebih hanya sekadar jadi tukang khotbah yang kehilangan pamor dan kewibawaannya sebagai penjaga gawang moral bangsa. Bagaimana tidak? Ketika seorang guru bilang bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tetapi para murid secara telanjang menyaksikan praktik hukum yang amat diskriminatif. Hukum bisa demikian mudah dipermainkan oleh orang-orang berkantong tebal. Ketika guru mengatakan bahwa korupsi itu termasuk perbuatan biadab dan menyengsarakan banyak orang, tetapi para murid secara vulgar melihat banyaknya praktik korupsi yang menggurita di berbagai lapis dan lini birokrasi. Ketika guru menyerukan sikap antikekerasan, tetapi para siswa didik justru melihat banyaknya aksi kekerasan yang dengan gampang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Gejala munculnya generasi masa depan dengan kepribadian yang terbelah sesungguhnya berawal dari krisis keteladanan dan berbagai fenomena anomali sosial yang kerap kali terjadi. Muncul kegamangan sikap anak-anak bangsa negeri ini dalam meyakini kebenaran nilai keluhuran budi, kearifan, dan budi pekerti. Bagaimana mungkin para siswa bisa meyakini benar bahwa korupsi atau aksi kekerasan itu sebagai sebuah tindakan biadab kalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari praktik anomali semacam itu (nyaris) telah menjadi sebuah budaya dan gaya hidup? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi generasi yang taat hukum kalau fenomena “mafia peradilan” justru telah menjadi sebuah repertoar kehidupan yang diperankan orang-orang berkantong tebal?

Seiring dengan perkembangan dan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju arus global, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan kita agaknya juga makin rumit dan kompleks. Bukan hanya lantaran faktor-faktor internal ranah pendidikan, seperti kurikulum, sarana-prasarana, atau daya dukung sumber daya, yang dianggap belum memadai, melainkan juga makin kuatnya gerusan kultur dan gaya hidup glamor yang kian memperparah terjadinya krisis keteladanan. Anak-anak sekarang jadi makin kesulitan menemukan sosok dan figur publik yang bisa diteladani karakter dan kepribadiannya. Tidak berlebihan jika guru pun makin sempoyongan memanggul beban perannya sebagai pendidik yang harus terus-menerus menginternalisasi dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan hidup dan keluhuran budi di tengah meruyaknya praktik anomali sosial yang demikian kuat dan nyata-nyata memberikan citra dan aroma busuk di tengah-tengah kehidupan.

Dalam kondisi demikian, dibutuhkan “kemauan politik” semua komponen bangsa untuk bersama-sama melahirkan generasi masa depan yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Hilangkan paham “biarinisme” dan sikap permisif terhadap berbagai bentuk dan perilaku persekongkolan jahat beraroma fasis agar bangsa dan negeri yang besar ini bisa terbebas dari cengkeraman dan belenggu ketidakjujuran. Kalau berbagai praktik penyimpangan dan anomali sosial semacam itu dibiarkan terus mengendap dan berkembang, jangan sesali kalau pada kurun waktu beberapa tahun mendatang, negeri ini hanya akan dihuni oleh manusia kanibal yang tega meminum darah sesamanya. ***