Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap

Entah sudah berapa kali Satpol PP berulah. Kalau kita memasukkan kata kunci “ulah satpol PP” di search engine, dengan mudah kita dapat menyelusuri jejak-jejak Satuan Polisi Pamong Praja yang seharusnya sanggup memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum itu. Namun, pada praktiknya justru menjadi satuan “predator” yang menghancurkan masyarakat ekonomi lemah. Dengan dalih penertiban, mereka menaburkan arogansi yang bersembunyi di balik kebijakan atasan dengan sewenang-wenang. Terakhir, seorang bocah berusia 4,5 tahun, terpaksa harus menemui ajal. Bocah tak berdosa itu tak sanggup lagi menahan panasnya tumpahan kuah bakso yang meluncur dari gerobak dorong orang tuanya yang tengah diburu dan dikejar-kejar oleh para “predator”.

Apakah fenomena semacam ini merupakan potret buram Angkatan Gagap sebagaimana yang pernah diungkap oleh WS Rendra dalam kutipan liriknya berikut ini?

Kita adalah angkatan gagap
yang diperanakkan oleh angkatan takabur
Kita kurang pendidikan resmi
di dalam hal keadilan,
karena tidak diajarkan berpolitik,
dan tidak diajar dasar ilmu hukum

Kita melihat kabur pribadi orang,
karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa.

Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus,
karena tidak diajar filsafat atau logika.

Apakah kita tidak dimaksud
untuk mengerti itu semua ?
Apakah kita hanya dipersiapkan
untuk menjadi alat saja?

inilah gambaran rata-rata
pemuda tamatan SLA,
pemuda menjelang dewasa.

Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan.
Bukan pertukaran pikiran.
Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan,
dan bukan ilmu latihan menguraikan.
………………….
(“Sajak Anak Muda” karya W.S. Rendra dalam Potret Pembangunan dalam Puisi)

Kita tak bermaksud mendramatisir persoalan ini. Kita juga tak hendak memperpanjang kasus yang kini sudah ditangani aparat yang berwenang itu. Namun, sejujurnya, kasus yang memalukan seperti itu bukan kali yang pertama. Penggusuran, pembakaran hunian gubug-gubug liar, kekerasan yang menimpa warga urban, atau ulah tak manusiawi yang menimpa para penyandang masalah sosial, sudah menjadi pemandangan yang rutin terjadi. Haruskah kejadian-kejadian tragis semacam itu terus berulang dan menjadi siklus budaya yang harus terjadi ketika jargon-jargon dan bendera pembangunan dikibarkan tinggi-tinggi oleh penguasa?

Sungguh, kita juga tak habis mengerti kebijakan penguasa yang harus repot-repot membentuk Satpol PP kalau pada kenyataannya justru menciptakan monster-monster ganas yang akan menghabisi sesamanya. Bisa jadi, awalnya memang bertujuan baik, yakni untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman sebuah kawasan. Namun, siapa dapat menjamin kalau sosok-sosok berseragam yang pongah dengan pentungan yang selalu siap di tangan itu mampu mengawal dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan?

Dalam konteks demikian, mau atau tidak, kita mesti mengamini suasana tragis yang digambarkan Rendra dalam lirik yang dibuat pada 23 Juni 1977 itu. //Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan/Bukan pertukaran pikiran//Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan/dan bukan ilmu latihan menguraikan//

Ketika teks puisi tersebut dicipta, mungkin Rendra juga tak pernah berpikir kalau pada akhirnya ada sosok makhluk bernama “Satpol PP”. Melalui kepekaan intuitifnya, Rendra hanya berupaya mengekspresikan geliat batin dan perasaannya yang gelisah menyaksikan arah dunia pendidikan yang dinilai mulai menyimpang dari “khittah”-nya. Lembaga pendidikan bukan lagi menjadi tempat yang nyaman untuk menyemaikan nilai-nilai luhur baku, melainkan hanya melahirkan manusia-manusia patuh yang hanya taat pada komando. Para murid hanya menjadi mesin penghafal dan (nyaris) tak pernah memiliki kesempatan untuk mengembangkan daya nalar.

Keluaran pendidikan yang “bebal” semacam itu diperparah dengan kultur birokrasi feodal yang secara setreotipe memosisikan manusia dalam aras kawula-gusti. Kawula (bawahan) harus senantiasa patuh dan tunduk kepada sabda gusti (atasan), tanpa argumen. Implikasi sosialnya ternyata amat parah. Sikap patuh dan tunduk kepada atasan dilampiaskan dalam bentuk kebringasan dan luapan emosi berlebihan. Akibatnya bisa ditebak. Masyarakat ekonomi lemah yang amat rendah posisi tawarnya menjadi sasaran kebiadaban mereka.

Kalau memang sudah tak bisa berfungsi secara efektif dan pekerjaannya hanya melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat, lebih baik bubarkan saja Satpol PP itu! Kecuali, kalau sang pemberi komando siap memberikan jaminan untuk mundur dari jabatan dan siap bertanggung jawab apabila anak buahnya mengumbar kebiadaban di ruang-ruang publik. ***