Ranah Sastra yang Kian Dimarginalkan

Sudah hampir dua pekan, saya (nyaris) tak bersentuhan dengan dunia maya. Masih sesekali memang. Itu pun hanya sebatas melakukan kunjungan balik ke beberapa rumah sahabat yang kebetulan sempat meninggalkan pesan dan jejak komentarnya di rumah maya ini. Selebihnya, saya lebih banyak berurusan dengan ranah offline. Sebuah alasan klasik dan lebih terkesan sebagai pembelaan, haks.

Di tengah situasi “hiatus” seperti itu, tiba-tiba saja saya tersentak dan dirisaukan oleh berita tentang makin dimarginalkannya Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin (PDSH), sebuah “museum” sastra yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai saksi peradaban sebuah bangsa yang terus bergerak menemukan “takdir”-nya. Namun, itulah realitas yang terjadi. PDSH yang sejatinya bisa dimaknai sebagai ikon dunia sastra telah “dihabisi” akibat ketidakpedulian para pengambil kebijakan. Dengan alasan-alasan prosedural dan dicari-cari, mereka hendak menenggelamkan eksistensi PDSH ke dalam ceruk sejarah peradaban. Sungguh, sebuah sikap keblinger sekaligus mencerminkan betapa para pengambil kebijakan di negeri ini sama sekali tidak memiliki wisdom dan kearifan dalam mengelola aset-aset bangsa. Naif dan jauh dari sentuhan sikap wisdom dan negarawan.

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. SK IV 215 tertanggal 16 Februari 2011, yang ditandatangani langsung oleh Fauzi Bowo yang menyatakan bahwa PDS HB Jassin hanya memperoleh anggaran Rp 50 juta setahun makin membuktikan betapa ranah sastra di negeri ini memang kian dimarginalkan. Taruhlah Pemda DKI tak sanggup menggelontorkan dana yang memadai, tak adakah kearifan kaum elite negeri ini untuk melirik PDSH sebagai aset nasional yang perlu dipertahankan dan dikembangkan?

Jumat, 16 Mei 2008, atas jasa baik Mbak Hanna Fransisca dan Pak Maman S. Mahayana, buku kumpulan cerpen “Perempuan Bergaun Putih” berhasil diterbitkan dan diluncurkan di PDSH. Sebuah kehormatan buat saya pastinya. Apalagi, pada saat yang bersamaan juga digelar agenda diskusi kumpulan puisi penyair Malaysia, Ibrahim Ghaffar. “Aura” sastranya kian terasa. Di tempat itulah untuk pertama kalinya saya bisa merasakan langsung atmosfer sastra yang memancar dari sebuah gedung yang tersisih di Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat itu.

Sebelum peluncuran dimulai, saya sempat melihat beberapa dokumen bersejarah yang terpajang rapi di dinding gedung. Saya seperti menyaksikan mozaik sejarah sastra yang tak ternilai harganya. Di sana bisa disaksikan tulisan-tulisan tangan asli dari para sastrawan atau foto dan gambar “hitam-putih”; potret geliat dan dinamika kesastraan dari masa ke masa. Belum lagi dokumen-dokumen sastra berbentuk manuskrip atau buku yang berjumlah puluhan ribu. Sastra dari zaman ke zaman bisa dengan mudah ditemukan di PDSH.

Dalam konteks demikian, kegigihan HB Jassin dalam mendokumentasikan teks-teks sastra amat layak diapresiasi. Sungguh, bukan kerja yang mudah untuk bisa bersikap disiplin dalam mendokumentasikan teks-teks sastra. HB Jassin tak hanya sekadar mendokumentasikan secara harfiah, tetapi juga mencari, memburu, dan mengumpulkannya hingga menjadi sebuah pusat dokumentasi yang berwibawa dan disegani. Sungguh, kerja kreatif almarhum HB Jassin bukanlah kerja main-main. Dibutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerja keras, apalagi tanpa imbalan sepeser pun. Kalau lantas kemudian hasil kerja keras yang sangat berharga bagi perkembangan dunia sastra itu dimarginalkan dan dinistakan, apa kata dunia?

Di tengah nasib PDSH yang kian merana dan tak terurus, kita perlu mengapresiasi Gerakan Koin Sastra yang digagas beberapa sahabat aktivis. Semoga gerakan ini mampu membuka mata hati banyak kalangan bahwa sastra di negeri ini bisa menjadi saksi zaman dan mata air peradaban yang tidak sepantasnya dimarginalkan. Sungguh disayangkan kalau PDSH yang bisa dijadikan sebagai “museum sastra” sekaligus ruang beraktivitas harus tergusur dari sejarah peradaban negeri ini. Salam budaya! ***