Tahun Ajaran Baru dan Daya Pikat Kantor Pegadaian

Seperti rutinitas tahunan, mendekati tahun ajaran baru biasanya merupakan “ritual” kesibukan buat orang tua calon siswa. Mereka mesti repot memperjuangkan nasib masa depan putra-putrinya. Mencarikan sekolah, lantas menyiapkan segala biaya dan keperluan sekolah. Maklum, meski sekolah gratis alias murah gencar digembar-gemborkan, realitasnya masih jauh panggang dari api. Tidak sedikit sekolah yang melakukan pungutan gila-gilaan, hingga membuat orang tua calon siswa berkantong tipis kelimpungan. Demi anak, mereka rela “gali lubang tutup lubang”. Kantor pegadaian pun jadi sasaran. Lihat saja kata kunci “pegadaian dan tahun ajaran baru” di google! Di sana kita akan menemukan banyak fenomena “pegadaian” yang tak pernah berhenti diserbu para nasabah.

Fenomena pegadaian yang laris-manis bak pisang goreng menjelang tahun ajaran baru bisa menjadi bukti bahwa komersialisasi pendidikan bukanlah isapan jempol. Tagline “Sekolah Gratis” hanya sebuah “dongeng” ketika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan Pemerintah Pusat tidak diimbangi dengan dana pendamping yang memadai dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang menyedihkan, tahun ajaran baru tak jarang dijadikan sebagai momen “aji mumpung” bagi sekolah tertentu untuk menangguk untung. Pihak sekolah, dengan berbagai dalih, bisa bersilat lidah untuk berbagai macam kepentingan dengan mengatasnamakan kemajuan sekolah.

Siapa lagi yang terkena imbas komersialisasi pendidikan kalau bukan rakyat kecil? Di tengah situasi persaingan yang makin sengit dan kompetitif, orang tua tak akan pernah membiarkan anak-anaknya gagal menikmati bangku pendidikan. Sekolah masih diyakini sebagian besar orang tua sebagai ruang yang tepat untuk merintis masa depan. Mereka tak akan pernah sanggup menyaksikan masa depan anak-anaknya suram lantaran tak memiliki bekal pendidikan yang memadai. Dalam situasi demikian, bisa dipahami apabila orang tua calon siswa melakukan berbagai cara agar tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Maka, tak perlu heran apabila kantor pegadaian menjadi incaran. Mereka rela “memutasi” barang-barang berharga yang masih tersisa di rumah ke kantor berslogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” itu. Persoalan sanggup menebus barang-barang yang tergadaikan atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting anak-anak tetap bisa bersekolah. Agaknya kantor pegadaian hingga saat ini masih memiliki daya pikat dan pesona menjelang tahun ajaran baru.

Masih beruntung orang tua calon siswa yang mampu bersimbiosis dengan pihak pegadaian. Lantas, bagaimana dengan nasib mereka yang tinggal di gubug-gubug kardus yang terserak di kolong-kolong jembatan dan tempat-tempat kumuh? Alih-alih menggadaikan barang, sekadar menyambung hidup pun mereka terpaksa harus sering berhadapan dengan aparat Trantib dan Satpol PP yang terkesan garang dan tidak manusiawi. Haruskah anak-anak miskin kehilangan hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak? Haruskah harkat dan martabat kaum miskin terus ternistakan akibat sikap abai pemilik kekuasaan yang korup dan mau menang sendiri?

Sudah hampir 67 tahun negeri ini merdeka. Namun, amanat para pendiri negara kepada para pemegang kekuasaan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, benar-benar hanya slogan kosong. Rakyat miskin hanya menjadi objek kampanye para elite politik yang telah bebal nuraninya. Setelah menikmati kursi kekuasaan, mereka tega mengerahkan robot-robot Trantib dan Satpol PP untuk memburu kaum miskin yang sedang mengais rezeki hingga ke liang kubur sekali pun.

Ini persoalan dan beban sosial yang tak pernah tuntas terselesaikan di negeri ini. Ironisnya, di tengah jutaan kaum miskin yang terlunta-lunta akibat telikungan nasib yang kurang beruntung, angka korupsi juga melambung tinggi. Mungkin ada benarnya kalau ada pengamat yang menyatakan, di mana korupsi di sebuah negeri merajalela, maka di sana akan muncul bejibun rakyat miskin yang ternistakan. Ini artinya, koruptor identik dengan predator yang tak pernah merasa puas mengisap darah rakyat hingga ke tulang sumsumnya.

Tak tahu pasti kapan kantor pegadaian tidak lagi diserbu nasabah menjelang tahun ajaran baru. Kita juga tak sanggup merumuskan asumsi sahih kapan dunia persekolahan kita benar-benar berwatak egaliter dan steril dari efek komersialisasi dengan memberikan akses yang sama kepada semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan status dan kekayaan. Haruskah muncul gerakan “Saweran untuk Sekolah Anak-anak Miskin” sebagai sindiran terhadap pemegang kekuasaan yang gagal memelihara anak-anak miskin dan telantar yang telah diamanatkan undang-undang? ***