Mimpi Generasi Emas Indonesia dan Imbas Budaya Politik Lokal

(Refleksi Hardiknas 2 Mei 2012)

Tema Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini adalah Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. Sebuah tema futuristik yang menyajikan imaji kebangkitan anak bangsa di bawah bayang-bayang pelangi nusantara yang pluralis dan multikultural. Tema ini sekaligus juga menyiratkan “kehendak politik” untuk membangun optimisme di tengah kompleksitas persoalan bangsa yang hingga kini masih silang-sengkarut. Aroma korupsi begitu menyengat di setiap lapis dan lini birokrasi. Panggung-panggung sosial dan politik sarat dengan darah dan air mata. Hukum yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan dan kebenaran ternodai oleh perilaku busuk para “mafioso”.

Saat ini –meminjam istilah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sunaryo Kartadinata– telah terjadi anomie, yakni kehilangan pegangan moral dan nilai budaya. Beberapa aturan hukum dan norma sosial kehilangan daya paksanya dan terkesan saling bertentangan sehingga memicu konflik dan menimbulkan kebingungan. Akibatnya perilaku main hakim sendiri dan berbagai tindakan melecehkan hukum mencuat ke permukaan menyertai beragam tindak kekacauan dan perilaku menyimpang. Seiring dengan itu, gejala demoralisasi juga merajalela di kalangan masyarakat. Mentalitas masyarakat di perkotaan dibentuk oleh budaya pop dan dibuai irasionalitas iklan yang serba instan dan hedonistik. Sementara itu, di pedesaan, otoritas dan sumber kewibawaan tradisional hancur sehingga generasi muda meniru model dan sumber nilai dari luar. Sebagian mahasiswa, buruh dan kaum muda lebih memilih berkomunikasi dengan batu dan bom molotov ketimbang memajukan nalar dan akal sehat.

Kondisi semacam itu diperparah dengan makin menguatnya budaya politik lokal yang bergaya neo-feodalistik. Penguasa lokal bagaikan adipati yang memiliki otoritas tunggal untuk mengendalikan laju kekuasaan. Para pejabat bawahan bagaikan “abdi dalem” yang harus manut dan sendika dhawuh terhadap titah sang adipati. Demikian juga para pejabat yang diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga Dinas Pendidikan. Budaya politik patron-client kembali menyeruak. Penguasa lokal menjadi sumber kekuasaan, sementara para pejabat membuat lingkaran politik untuk melindungi kepentingan politik penguasa. Dalam situasi demikian, bongkar-pasang pejabat Dinas Pendidikan menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Imbasnya, “grand-design” dunia pendidikan di tingkat lokal mengalami proses stagnasi akibat frekuensi pergantian pejabat yang begitu tinggi; kian jauh dari kesan visioner dan sekadar untuk memenuhi “selera” penguasa di tingkat lokal. Para pejabat profesional di tingkat lokal sudah mengalami metamorfosis menjadi pejabat politik.

Fenomena gaya neo-feodalistik dalam dunia pendidikan yang (nyaris) menggejala di setiap daerah pasca-otonomi jelas akan berdampak besar terhadap upaya mewujudkan tema Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. Di tengah situasi anomali budaya politik yang semacam itu, salahkah bangsa kita “bermimpi” memiliki “generasi emas”?

Kita sangat mengapresiasi langkah Mendikbud, Mohammad Nuh, yang memiliki “kehendak politik” untuk menanam investasi generasi emas mulai tahun ini yang konon dikaitkan dengan rencana besar Kemdikbud untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka (2045). Secara demografis, negeri ini memang memiliki potensi besar untuk menjadi negara besar yang dihuni oleh generasi cerdas, unggul, dan kreatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 yang berusia muda jauh lebih banyak ketimbang yang berusia tua. Dalam data itu terlihat, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Pada tahun 2045 nanti, mereka yang usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54 tahun. Bukankah ini sebuah potensi bangsa yang layak menjadi modal sosial untuk menggapai mimpi besar itu?

Meski demikian, mimpi besar tanpa diimbangi upaya serius untuk memperbaiki kultur bangsa hanya menumbuhkan obsesi berlebihan. Realitas budaya politik lokal yang cenderung neo-feodalistik dengan gaya interaksi patron-client dalam dunia pendidikan akan menjadi penghambat serius dalam melahirkan “generasi emas”. Dalam konteks demikian, perlu sentuhan reformasi kultural di negeri ini melalui perbaikan sistem dan suprastruktur yang mendukung terciptanya penguasa lokal yang berkarakter dan visioner. Realitas sosial yang pluralis dan multikultural membutuhkan sentuhan pengelolaan penguasa lokal yang sarat dengan wisdom dan keteladanan.

Jika hajatan Pilkada gagal melahirkan penguasa lokal yang berkarakter dan visioner, tidak ada salahnya proses rekruitmen sang penguasa dipilih melalui proses fit and proper test dengan mempertimbangkan rekam jejak calon penguasa lokal selama berkiprah dalam ranah pemerintahan. Buat apa uang rakyat dihambur-hamburkan untuk pentas Pilkada kalau kenyataannya hanya melahirkan koruptor-koruptor baru yang abai terhadap dunia pendidikan? Jika siklus semacam ini terus berlanjut, mana mungkin bangsa yang besar ini mampu mewujudkan mimpi “generasi emas”? ***