Selasa, 18 Oktober 2011, Presiden SBY telah mengumumkan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ada 12 kementerian dan Pejabat Setingkat Menteri yang dirombak. Satu hal yang menarik adalah dikembalikannya domain kebudayaan ke dalam kementerian pendidikan. Nama kementerian yang semula Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) pun berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Yang tidak kalah menarik, pos Kemendikbud terdapat dua Wakil Menteri yang masing-masing mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan.
Terlepas siapa pun yang menduduki pos sebagai wakil menteri (Wamen), dua Wamen yang terpilih diharapkan mampu membantu Mendikbud untuk menata kembali “dapur” kementerian agar mampu mewujudkan “mimpi” besar untuk menjadi bangsa yang beradab, berbudaya, dan bermartabat. Ini artinya, perubahan struktur Kemendikbud pasca-reshuffle, disadari atau tidak, akan memberikan sebuah ekspektasi besar terhadap hal-hal mendasar dalam mind-set pendidikan dan kebudayaan; dua ranah yang dalam satu dasawarsa terakhir telah resmi “diceraikan”. Kebudayaan yang esensinya tidak bisa dipisahkan dari pendidikan diharapkan bisa kembali “rujuk” dan mampu mengembalikan nilai-nilai kesejatian bangsa yang selama ini tercerai-berai dan amburadul akibat sentuhan kebijakan yang salah urus.
Negeri besar ini memang tengah berada di tengah peradaban yang “sakit”. Fenomena involusi budaya benar-benar telah menggerus nilai-nilai kesejatian dan keluhuran sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat. Wabah korupsi, kekerasan akut, atau degradasi moral merupakan persoalan besar yang perlu secepatnya teragendakan untuk mengembalikan kehormatan dan martabat bangsa. Ini jelas menjadi PR besar yang perlu segera diselesaikan oleh jajaran Kemendikbud.
Penggabungan domain kebudayaan ke dalam “atap pariwisata” dinilai banyak kalangan sebagai sebuah kekeliruan besar. Budaya tak hanya sebatas berkaitan dengan benda-benda “bersejarah” yang biasa dijual melalui paket pariwisata, tetapi yang tidak kalah penting justru yang berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai kearifan lokal, yang perlu terus dikembangkan dan dikemas secara kontinyu dan berkelanjutan dari generasi ke generasi sepanjang sejarah peradaban sebuah bangsa. Jika upaya pewarisan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal itu terputus, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah “kebiadaban budaya” yang akan menghancurkan masa depan sebuah bangsa dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat di tengah-tengah peradaban global dan mondial. Tak berlebihan jika dalam satu dasawarsa terakhir, persoalan moral dan budaya (nyaris) tenggelam ke dalam hiruk-pikuk peradaban yang kian memuja ke hal-hal yang bersifat kebendawian. Nilai-nilai kearifan dan keluhuran budi makin tak berbentuk hingga akhirnya punah tertelan zaman.
Kita berharap, menyatunya pendidikan dan kebudayaan bisa menjadi momen strategis untuk membangun kembali puing-puing peradaban yang porak-poranda. Jangan sampai terjadi, pendidikan gagal mewariskan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lantaran manajemen ketatanegaraan yang salah urus. ***
tulisan pak sawali makin mantab saja.
salam hormat
seperti mengundi nasib posisinya. mau strategis tapi malah memancing kesialan. kita pasti berharap sasarannya tepat, tak meleset.
benar, kebudayaan bukan hanya masalah tangible,tp intangible. msh minim kepedulian utk menyadari dan membuat kepedulian kebudayaan. karna itu luas sekali. semoga kebudayaan bisa diedukasi dgn adanya wajah baru,kemendikbud. meskipun scr pribadi masih cukup pesimis.
kebingungan yang telah lama saya rasakan, kini telah sirna. Saya malah semakin yakin kalau konsep kabinet saat “orba” tidak seburuk apa yang banyak orang katakan. Kop surat, stempel, papan nama … diknas kembali menjadi dikbud. Kapan penggantian itu harus mulai diubah … tunggu instruksi ngkali ya ? hidup kemendikbud, hidup Reformasi !
seperti apa rasanya pergantian dan resufle itu,
saya merasakan dampaknya dalamhidup saya kok “gak ngefek Pak.