Peradaban Negeri Kelelawar Tak Akan Pernah Mati

(Kisah ini merupakan bagian ke-14 dari serial “Negeri Kelelawar”. Yang belum sempat membaca, silakan nikmati dulu kisah Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1), Ontran-ontran di Negeri Kelelawar (2), Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3), Angin Reformasi Berhembus Juga di Negeri Kelelawar (4), Menyiasati Kecamuk Separatisme di Negeri Kelelawar (5), Kekuasaan Negeri Kelelawar dalam Kepungan Ambisi Petualang Politik (6), Isu Dekrit Presiden di Negeri Kelelawar (7), Premanisme Merajalela di Negeri Kelelawar (8), Geger Ujian Nasional di Negeri Kelelawar (9), Terang Bulan Tak Ada Lagi di Negeri Kelelawar (10), Gerakan Apolitis Kaum Muda Negeri Kelelawar (11), Negeri Kelelawar Menjadi Sarang Koruptor (12)), dan Senjakala di Negeri Kelelawar (13))***

Siapa bilang Negeri Kelelawar tak mengenal peradaban? Siapa pula yang bilang kalau negeri seribu ngarai dan lembah itu mengalami stagnasi? Lihat saja kasus yang tak pernah berhenti menggoyang panggung hukum, sosial, dan politik negeri itu. Hampir semua celah tak pernah sepi dari persoalan, mulai yang kelas remeh-temeh hingga yang kelas berat. Kecamuk persoalan yang tak pernah usai tertuntaskan bisa jadi bukti kalau peradaban negeri Kelelawar itu ada. Terlepas apa pun jenis peradabannya, yang jelas peradaban negeri Kelelawar tak pernah ada matinya. Ratusan juta rakyatnya akan terus menggeliat dan bergerak memenuhi tuntutan takdirnya.

Walhasil, ketika kasus pelemahan KPKK (Komisi Pemberantasan Kelelawar Koruptor) ditengarai hendak mencapai titik terang, kelelawar koruptor yang nyata-nyata terbukti melakukan percobaan penyuapan, tak pernah berhenti melakukan perlawanan. Didampingi pengacara-pengacara “hitam”, mereka melakukan berbagai macam cara dengan membangun pencitraan publik bahwa komplotannya berada di pihak yang benar. Celakanya, aparat penegak hukum yang seharusnya punya nyali untuk memancung pesakitan yang nyata-nyata bersalah dengan pedang keadilannya, justru berputar-putar dengan berbagai dalih hukum untuk ikut-ikutan melemahkan KPKK. Mereka menjadi loyo dan tak berdaya di hadapan koruptor kelas kakap. Yang tak kalah menggelikan, kelelawar pelapor kasus korupsi justru dicari dosa dan kesalahannya, hingga jadi bumerang dan blunder buat sang pelapor itu sendiri. Sebuah preseden hukum yang bisa berakibat fatal dalam upaya menciptakan atmosfer hukum yang sehat. Para kelelawar yang punya setumpuk bukti kasus penilapan uang negara di berbagai lapis dan lini birokrasi, jadi ciut nyalinya. Mereka takut justru akan malah jadi tersangka. Tak perlu heran jika negeri Kelelawar yang terkenal korup, penjara justru dipenuhi oleh para jompo, anak-anak jalanan, maling ayam, atau preman kelas teri. Para koruptor masih saja bebas bergentayangan menikmati gelimang kemewahan di luar tembok penjara.

Sampai kapan pun, korupsi di negeri Kelelawar tak pernah tuntas tertangani selama aparat penegak hukum “berselingkuh” dengan uang dan kekuasaan. Mereka tak pernah bisa memburu para koruptor kalau mereka sendiri justru terindikasi berbuat korup. Mana bisa lantai yang kotor dibersihkan oleh sapu yang kotor pula? Maka, jadilah pengadilan kasus korupsi di negeri ini tak ubahnya sebuah dagelan yang mempertontonkan sekaligus memperlihatkan kepiawaian bersilat lidah dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Mereka yang fasih memperalat dan menafsirkan ayat-ayat hukum dengan gaya parlente dan percaya diri cenderung akan menang citra. Itu artinya, koruptor yang telah menciptakan jutaan rakyat negeri Kelelawar tersekap dalam kemiskinan dan keterbelakangan bisa jadi malah menjadi pahlawan yang dipuja dan dielu-elukan. Mungkin ada benarnya kalau ada yang bilang, antara pahlawan dan pecundang itu hanya sebatas dilapisi kain transparan.

Peradaban negeri Kelelawar memang tak akan ada matinya, tetapi saat ini sedang dalam keadaan sakit. Baru ada dalam sejarah negeri Kelelawar, kebijakan pemerintah justru memakan korban rakyatnya sendiri. Di balik sukses aparat keamanan menggulung sarang teroris, justru pemerintah menciptakan teror bom sosial yang bisa mengancam dan meledak setiap saat. Entah, sudah berapa rakyat yang jatuh menjadi korban ledakan tabung elpiji. Dengan penuh kearifan, rakyat seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman agar mereka terbebas dari rasa takut dan tertekan. Mereka yang diduga terlibat di balik kebijakan penggunaan tabung elpiji mesti diusut tuntas dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan brutal dan biadabnya. Sudah terlalu lama rakyat negeri Kelelawar menjadi “tumbal” kebijakan yang kurang menyentuh pada nasib dan kehidupan rakyat banyak.

Akibat carut-marutnya kepastian hukum dan buruknya manajemen negara, rakyat negeri kelelawar yang sudah merasa muak mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah sosial yang mereka hadapi. Demo berbau fasis dan bar-bar pun marak terjadi di mana-mana. Hampir tak ada demo yang berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Mereka yang tidak sepaham, tak jarang melakukan gontok-gontokan untuk melampiaskan naluri agresivitasnya. Sungguh, ini penyakit sosial yang tidak datang begitu saja, tetapi melalui rentetan peristiwa yang saling terkait dan berkelindan begitu kompleksnya. Yang tak kalah menggelitik, di tengah ancaman penyakit sosial semacam itu, pemerintah mengambil sikap untuk mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja. Bukankah ini sama saja kekerasan versus kekerasan? Bagaimana mungkin rakyat yang dinilai tidak tertib harus dihadapi dengan senjata? Akar masalah yang seharusnya dituntaskan adalah apa yang menyebabkan rakyat berbuat tidak tertib; anak jalanan merajalela, pedagang kaki lima menumpuk di trotoar, atau gubug-gubug kumuh dan liar yang bertebaran di pinggiran kota. Situasi sosial seperti ini yang seharusnya dicermati, diperhatikan, dan diselesaikan oleh aparat negeri Kelelawar dengan cara yang arif agar rakyat tidak selalu menjadi “tumbal”. Bukan dengan menaburkan ancaman kekerasan di tengah-tengah masyarakat yang sedang agresif dalam menemukan jati dirinya.

Ya, ya, ya, peradaban negeri Kelelawar memang sedang dalam kondisi sakit. Dalam situasi seperti itu, dibutuhkan keteladanan dan kearifan bertindak dari kaum elite penguasa negeri Kelelawar dengan mengutamakan perbaikan nasib rakyat yang sudah lama hidup terlunta-lunta dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Konon, sejarah akan sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, tidak berjalan linier dan ideal seperti yang diharapkan. Bersikap arif berarti memandang setiap peristiwa secara realistis dan humanis, lantas berupaya menyelesaikannya dengan cara-cara yang realistis dan humanis pula. *** (bersambung)