Kekuasaan Negeri Kelelawar dalam Kepungan Ambisi Petualang Politik

Kisah ini merupakan bagian ke-6 dari serial “Negeri Kelelawar”. Yang belum sempat membaca, silakan nikmati dulu kisah Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1), Ontran-ontran di Negeri Kelelawar (2), Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3), Angin Reformasi Berhembus Juga di Negeri Kelelawar (4), dan Menyiasati Kecamuk Separatisme di Negeri Kelelawar (5)!

Kecaman terhadap kepemimpinan Ki Jantur Branjangan mulai datang bertubi-tubi. Selain dianggap sebagai bagian dari rezim lama yang korup dan tirani, kelelawar berjidat licin dengan bola mata yang selalu membeliak seperti kelereng itu dianggap suka menggunakan pasukan kelelawar sipil dalam mempertahankan kekuasaannya yang baru seumur jagung. Kerusuhan demi kerusuhan pun tak dapat dihindarkan. Rakyat dan mahasiswa kelelawar yang tengah berunjuk rasa seringkali dilawan dengan pasukan sipil berseragam. Tak ayal, kerusuhan dan kekerasan makin meluas.

Situasi negeri kelelawar semakin tak menentu ketika terdengar isu santer telah terjadi pembantaian sejumlah tokoh spiritual yang dianggap menggunakan ilmu teluh. Konon, tokoh-tokoh spiritual itu dibantai oleh segerombolan kelelawar misterius berjubah yang bisa bergerak supercepat dan sulit terdeteksi. Suasana benar-benar mencekam. Berbulan-bulan lamanya, negeri kelelawar tenggelam dalam kepungan kecemasan dan kekerasan dari berbagai sudut. Meski demikian, tak satu pun intel kelelawar yang sanggup melacak jejak gerombolan kelelawar misterius berjubah itu hingga akhirnya kabar itu tenggelam oleh berbagai isu yang muncul belakangan.

Seiring dengan berjalannya sang waktu, kekuasaan Ki Jantur Beranjangan pun mendekati masa-masa antiklimaks. Para wakil rakyat yang sudah mulai merasakan denyut nurani rakyat menuntut digelarnya sidang istimewa. Itu artinya, dia harus siap-siap menderita post power syndrom. Dia belum bisa membayangkan seandainya kekuasaan yang selama ini berada dalam genggaman tangannya harus benar-benar terlepas. Sebelum semua itu terjadi, Ki Jantur Branjangan berupaya melobi para wakil rakyat kelelawar untuk mau diajak kompromi, setidak-tidaknya separuh lebih anggota sidang yang hadir menerima laporan pertanggungjawabannya. Namun, upayanya sia-sia. Laporan pertanggungjawabannya mutlak ditolak oleh forum sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Kelelawar (MPRK). Merasa sudah tak berguna bagi negerinya, Ki Jantur Branjangan terbang menuju sebuah goa pertapaan hingga beberapa bulan lamanya untuk mengusir kekecewaan dan sakit hati yang bersemayam dalam rongga dadanya.

Kekuasaan negeri kelelawar yang vakum, membuat para wakil rakyat sibuk melakukan proses suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu. Kran kebebasan berserikat dan berpartai politik dibuka lebar-lebar. Sejumlah dana digelontorkan untuk memberikan subsidi kepada partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam waktu singkat, sudah puluhan partai yang dianggap layak mengikuti pesta demokrasi. Rakyat negeri kelelawar untuk pertama kalinya –setelah era kekuasaan Ki Gedhe Padharane yang fasis itu– menikmati pesta demokrasi yang konon benar-benar demokratis. Rakyat bebas menentukan pilihan sesuai dengan nuraninya.

Namun, nilai-nilai demokrasi pada era multipartai tak sepenuhnya berjalan mulus. Tidak adanya partai politik yang memenangkan Pemilu secara mutlak membuat bargaining politik menjadi sangat alot. Para wakil rakyat dari berbagai parpol harus saling berbagi kue kekuasaan. “Siapa menguntungkan siapa” menjadi idiom politik yang demikian dominan di pusat kekuasaan negeri kelelawar. Maka, setelah melalui proses kompromi, lobi, dan negosiasi yang alot, akhirnya Ki Gusra-gusru yang selama ini dikenal sebagai tokoh demokrasi, dipilih sebagai presiden negeri Kelelawar. Terpilihnya Ki Gusra-gusru tak lepas dari peran poros kebangsaan kelelawar yang merupakan kumpulan beberapa pentolan parpol yang selama ini justru sering berseberangan paham dengan sang presiden terpilih. Meski demikian, Ki Gusra-gusru yang memang sudah terbiasa bergelut dalam wacana politik kebangsaan tetap tampil percaya diri. Dengan dukungan penuh tokoh-tokoh demokrasi yang berada di belakangnya, Ki Gusra-gusru bermaksud membuat desain negeri kelelawar yang benar-benar terhormat dan bermartabat. Untuk itu, dia dengan para pembisiknya, berani mengeluarkan kebijakan yang kurang populer dalam upaya melakukan perubahan. Istana negeri kelelawar yang selama ini dianggap “angker” dan tak bisa sembarang orang menjamahnya dibuka lebar-lebar buat siapa saja yang hendak mengadu. Mitos dan aturan-aturan protokoler kepresidenan pun tak lagi dipatuhinya. Sang presiden lebih suka mengatur negara dengan caranya sendiri.

Meski demikian, Ki Gusra-gusru juga tak bisa mengabaikan hasil kompromi poros kebangsaan yang telah memosisikan dirinya sebagai orang nomor satu di negeri kelelawar. Dengan terpaksa, dia harus menerima lamaran menteri dari beberapa partai yang telah mendukungnya. Apa boleh buat! Meski tak cocok dengan beberapa menterinya, bahkan juga dengan wakilnya sendiri, dia tetap harus menjalankan roda pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya.

Maka, berjalanlah roda pemerintahan Ki Gusra-gusru dalam situasi yang terus memanas. Selalu saja muncul rasa tidak puas dari kelompok tertentu yang merasa tidak diuntungkan. Kebijakan-kebijakan yang dia ambil seringkali tidak selaras dengan kehendak sebagian besar wakil rakyat yang selama ini memang tidak menyukainya. Setiap kali ada dengar pendapat selalu terjadi banjir interupsi. Lantaran tak kuasa menahan emosi, Ki Gusra-gusru seringkali melontarkan kata-kata yang bisa memerahkan telinga para pengkritiknya. Tak ayal lagi, konflik dan intrik yang selama ini terselubung berubah menjadi “kekerasan politik” yang vulgar dan terbuka. Saling serang dan saling bantai menjadi pemandangan yang rutin.

Komunikasi politik antara wakil rakyat dan presiden negeri kelelawar yang kurang harmonis berimbas pada meluasnya konflik dan kekerasan di kalangan akar rumput. Kelompok pendukung dan penentang sang presiden sama-sama turun ke gelanggang. Perang urat syaraf terus dihembuskan. Situasi politik pun makin memanas, sehingga memicu rentetan konflik horisontal yang kian memanjang.

Dalam situasi seperti itu, pentolan partai dari poros tengah yang dulu mendudukkan Ki Gusra-gusru di kursi kepresidenan terpaksa kembali melakukan kompromi politik. Mereka menilai, langkah-langkah sang presiden sudah di luar perhitungan dan skenario yang mereka rencanakan. Jadilah pemerintahan Ki Gusra-gusru sebagai “tumbal politik” untuk menuntaskan ambisi sekolompok politisi negeri kelelawar yang sesungguhnya sudah amat lama haus akan kekuasaan. Meski demikian, apakah ambisi politik mereka akan sukses menggulung kekuasaan Ki Gusra-gusru sekaligus mampu menjalankan skenario yang telah mereka rancang dengan rapi? Agaknya, sang waktu juga yang akan memberikan kesaksian-kesaksian. *** (bersambung)