Mewaspadai Komersialisasi Pendidikan

Kategori Pendidikan Oleh

RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP), sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sudah memasuki tahap uji publik. Menurut Sisdiknas, penyelenggara pendidikan harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pro dan kontra pun bermunculan.

Pihak yang pro-BHP menyatakan bahwa BHP akan mampu menciptakan atmosfer otonomi bagi perguruan tinggi yang berarti mampu mengelola secara mandiri lembaganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan, sekolah/madrasah akan mampu menerapkan otonomi berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Menurut mereka, otonomi sangat dibutuhkan oleh sekolah/madrasah, terutama oleh perguruan tinggi, agar kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas yang merupakan prasyarat agar ilmu, teknologi, dan seni dapat berkembang secara paripurna. Pada gilirannya, perkembangan ilmu, teknologi, dan seni tersebut akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Yang bereaksi keras, khususnya dari kalangan yayasan penyelenggara pendidikan, mengkhawatirkan, kehadiran BHP menimbulkan keresahan di kalangan pengelola yayasan pendidikan lantaran keberadaan yayasan sebagai pengelola pendidikan secara langsung tidak diakui. Hal itu dinilai akan memberikan imbas yang cukup berat bagi yayasan-yayasan yang selama ini sudah mengelola pendidikan.

bhp2Terlepas dari sikap pro dan kontra yang terus mencuat, agaknya stigma bahwa dunia pendidikan kita selama ini sudah berbau fasis dan komersil semakin menyengat tajam. Dari tahun ke tahun, isu komersialisasi meruyak. Pendaftaran mahasiswa/siswa baru, misalnya, senantiasa memberikan ruang dan celah bagi para pemuja budaya instan untuk melakukan aksi sogok-menyogok. Paling tidak, fenomena semacam itu bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, merebaknya budaya instan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang makin abai terhadap nilai-nilai kesalehan hidup. Sikap apresiatif terhadap nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keuletan dinilai mulai mengalami proses pembusukan. Ironisnya, masyarakat sudah menganggap fenomena semacam itu sebagai sebuah kejadian yang wajar sehingga tak terlalu penting untuk dipersoalkan.

Kedua, kekeliruan dalam menafsirkan makna otonomi yang sejak beberapa tahun terakhir menggejala dalam dunia pendidikan. Dengan dalih untuk menjalin kemitraan dalam menggali dana, sebuah institusi pendidikan seolah-olah dianggap sah apabila melakukan berbagai cara untuk mengembangkan institusi, termasuk dengan melakukan komersialisasi pendidikan. Padahal, sejatinya, otonomi sekolah mesti dimaknai sebagai upaya untuk memberdayakan sekolah dalam mengembangkan budaya mutu di sekolah yang bersangkutan, baik dari sisi akademik maupun non-akademiknya. Namun, diakui atau tidak, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya budaya mutu yang dikembangkan di sekolah, melainkan budaya “petak umpet” untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan berkedok otonomi pendidikan.

Jika fenomena komersialisasi pendidikan semacam itu tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan memicu munculnya berbagai dampak negatif yang bisa menghambat dunia pendidikan dalam upaya mewujudkan budaya mutu yang gencar digembar-gemborkan itu. Ada-ada saja praktik ketidakjujuran yang mewarnai dinamika dunia pendidikan kita. Dalam pelaksanaan PMB/PSB, misalnya, atas nama otonomi pendidikan, pihak PT/sekolah seolah-olah berhak menggali dana dari berbagai sumber untuk kepentingan pengelolaan pendidikan.

bhp1Ketika dunia pendidikan sudah dicemari oleh berbagai praktik ketidakjujuran, manipulasi, dan berbagai ulah kecurangan lainnya, maka yang terjadi kemudian adalah proses pengebirian talenta dan potensi peserta didik. Bagaimana mungkin tidak terkebiri kalau anak-anak dari kalangan keluarga tak mampu yang sebenarnya memiliki otak cemerlang, akhirnya harus tersingkir dari bangku pendidikan yang diincarnya? Bagaimana negeri ini bisa maju kalau generasi-generasi brilian justru harus mengalami proses “cuci otak” lantaran gagal duduk di bangku pendidikan?

Dampak paling berbahaya yang ditimbulkan oleh praktik komersialisasi pendidikan adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan manipulasi (KKN). Ibarat dalam dunia bisnis, setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan keuntungan. Sejumlah uang yang dikeluarkan oleh orang tua diharapkan akan mendatangkan kemudahan dalam mencari pekerjaan atau kedudukan. Imbasnya, ketika menjadi pejabat atau pengambil kebijakan, kelak mereka akan selalu menghubung-hubungkan antara uang yang telah dikeluarkan untuk menimba ilmu dan jaminan kesejahteraan yang akan diterimanya. Jika gaji dirasakan belum cukup untuk mengembalikan uang pelicin untuk mendapatkan bangku pendidikan, mereka tak segan-segan untuk mengambil keuntungan dengan berbagai macam cara.

Idealnya, dunia pendidikan harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Segala macam nilai tertabur di sana. Harapannya, dunia pendidikan benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial.

Namun, secara jujur harus diakui, institusi pendidikan kita belum mampu menjalankan fungsi hakikinya di tengah-tengah perubahan dan dinamika budaya yang terus berkembang. Jika sekolah gagal menjadi agen perubahan, bukan tidak mungkin kelak negeri ini hanya akan dihuni oleh manusia-manusia berwatak korup dan cenderung menghalalkan segala macam cara dalam mendapatkan sesuatu.

Oleh karena itu, sebelum telanjur negeri ini menjadi “Republik Korupsi”, ada baiknya dunia pendidikan kita kembali difungsikan perannya sebagai agen perubahan sehingga sanggup melahirkan generasi-generasi yang jujur dan luhur budi. Negeri kita amat membutuhkan generasi-generasi yang mengharamkan KKN dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Dan itu sebenarnya bisa dimulai ketika mereka masih duduk di bangku pendidikan. Gagasan tentang gerakan “sekolah bebas korupsi” hendaknya menjadi agenda penting yang perlu dilaksanakan sejak pendaftaran siswa baru dimulai hingga akhirnya kelak mereka selesai menimba ilmu.

Nah, seiring dengan hendak diluncurkannya BHP, para pengambil kebijakan sudah saatnya turun tangan untuk memberikan “therapi kejut” dengan menindak tegas terhadap institusi pendidikan yang –baik dengan sengaja maupun tidak — menjadikan insitusi pendidikan sebagai “mesin pengeruk” keuntungan dengan dalih otonomi pendidikan. Orang tua pun berhak untuk menolak apabila ada upaya dari institusi tertentu untuk mengambil keuntungan. Jangan sampai terjadi, otonomi pendidikan dijadikan sebagai “tameng” yang dengan sengaja digunakan untuk menyingikirkan anak-anak berotak cemerlang dari keluarga tak mampu dalam upaya mengembangkan potensi dan talentanya secara utuh dan paripurna. Nah, bagaimana? ***

oOo

Keterangan:

Naskah RUU BHP dapat diunduh di sini.
Gambar diambil dari sini.

Penggemar wayang kulit, gendhing dan langgam klasik, serta penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

29 Comments

  1. Yah… agak sulitlah sekolah berperan untuk menjadi “agen perubahan” agar kelak negeri ini tidak dihuni oleh kaum2 yang korup. Wong kesuksesan di negeri ini masih semata2 diukur dengan uang bukan prestasi kok. Yang ada difikirannya adalah “bagaimana caranya agar cepat menjadi kaya” tanpa harus bersusah payah dan tanpa harus berprestasi! Seharusnya yang dibanggakan prestasi dulu, nah kalau sudah baru merembet pada uang! Kalau tidak, ya tidak heran negeri ini hanya dipenuhi makhluk2 yang korup! 🙁

    Yari NK’s last blog post..Gunakan Sistem Pengukuran Metrik, Buang Jauh Sistem Pengukuran Inggris!

    ooosepakat dengan pendapat bung yari. mestinya mendahulukan prestasi ketimbang uang itu dijadikan sebagai sebuah budaya. tapi *halah pesimis lagi* itulah kenyataan yang terjadi di negeri ini, bung. semuanya diukur dg duit mlulu. pendidikan pun terindikasi mengarah mke situ, bener2 repot bung. 😥

  2. Sayangnya apa yang Pak Sawali cemaskan bukan lagi akan terjadi, tapi sudah terjadi. Secara formal mungkin belum, tapi dari segi paradigma sudah tidak ada masalah, dan sebagian sudah dipraktekkan.Masyarakat luas sudah menyerah, paling-paling menggerutu.

    Pendidikan adalah bagian dari keadaan makro di negeri ini. Dan keadaan makro itu adalah menjadikan segala sesuatu menjadi proyek, profit oriented dan sapih perah; termasuk rumah sakit, jawatan kereta api dan taman pemakaman umum.

    Pokoknya sejak lahir, sekolah, pacaran, melamar kerja, promosi jabatan, menikah,sampai akhirnya mati : HARUS MEMBAYAR MAHAL + biaya tidak resmi.Diam-diam kita suda menerima itu sebagai keniscayaan. Pertanyannya cuma satu : bagaimana caranya supaya aku kebagian dan ikut foya-foya ?

    Maaf Pak Sawali kalau komentar ini malah membuat lebih pesimis. Maunya sih menawarkan optimisme; tapi…

    Robert Manurung’s last blog post..3.000 Karyawan Adam Air Belum Gajian

    ooo
    hahahaha 😆 sikap pesimisme itu memang kadang2 diperlukan, bung robert agar kita bisa mengambil langkah dan solusi terbaik. bung robert bener. masyarakay kita di berbagai lapis dan lini kehidupan sdh demikian jauh terjerat dalam rantai korupsi. utk memutus mata rantai itu *saya juga pesimis nih bung* agaknya masih dibutuhkan beberapa generasi lagi.

  3. setelah tak baca sekali lagi…
    diriku setuju sekali dengan merebaknya budaya instant di negri ini..
    banyak sekali orang2 yg inginnya memotong jalan tanpa susah-susah karena sudah terbiasa dengan yg instant. Padahal yg paling penting adalah proses bukan hasil yang paling penting

    ooo
    yups, budaya instan dan potong kompas itulah yang sering membikin korupsi jadi marak, mas hangga. *sok tahu* inginnya mereka ingin cepet2 sukses dg cara yang cepet, tanpa melalui proses 😥

  4. Assalaamu ‘alaikum prof…
    Saya juga merasakan hal yang sama, was-was dan gelisah dengan “isu” dan “kecenderungan” komersialisasi pendidikan. Saya pernah menyaksikan langsung tidak sedikit wajah-wajah lesu dan nyaris putus asa dari adik-adik yang kebetulan lulus SPMB di salahsatu PTN di kota Bandung.

    Kenapa malah murung…? padahal mereka dinyatakan lulus. Ya… mereka murung karena ternyata setelah dinyatakan lulus mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa biaya yang harus disediakan untuk melanjutkan studi di PTN tersebut sangat besar… 😥

    Oh iya… ide tentang “sekolah bebas korupsi” sangat menarik. Karena ternyata praktek KKN juga ternyata masih subur di lembaga-lembaga pendidikan ang konon katanya mengemban tugas sebagai agen perubahan… Sepertinya, layak untuk dikampanyekan prof…! 😀

    Ram-Ram Muhammad’s last blog post..Catatan Perjalanan 1: Membunuh ?Yang Penting Gue!?

    ooo
    waalikum salam bung ram-ram. waduh, repot juga kalo dah diterima di PTN lantas bingung lantaran persoalan biaya. Nah, agaknya subsidi silang di PTN pun perlu juga dihidupkan barangkali, bung. Yang mampu memberikan subsidi kepada yang kurang mampu. Tapi bisa terwujud, tidak ya, bung. ttg. sekolah bebas korupsi seharusnya sudah menjadi kultur, bung, karena dari institusi pendidikan inilah anak2 bisa belajar bagaimana mereka meraih sukses dg cara yang jujur.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Tulisan terbaru tentang Pendidikan

Go to Top