Salam.

Maaf sebelumnya bila di anggap nye-pam, karena permohonan ini yang mendadak. Tidak bermaksud untuk mencampuri urusan isi blog anda masing-masing, namun saya hanya memohon bantuan dengan sangat. Semoga anda berkenan.

Saya minta tolong untuk dibantu posting di masing-masing Blog rekan-rekan dengan postingan yang ada di lampiran email ini. Ini dilakukan untuk membantu para korban Lumpur Lapindo yang semakin terlupakan dan ditinggalkan. Dan juga tentunya sekaligus untuk membantu pergerakan sosial yang lebih luas dengan cakupan kemampuan yang saya punya.

Bila tidak berkenan, silahkan tidak usah di posting. Dan mohon dengan sangat untuk tidak menjadikan sebuah masalah.

Gambar Kaos dan CD/DVD bisa diambil di blog saya, http://kika.web.id, dan silahkan juga bagi teman-teman yang mau nitip link di http://kukira.net untuk mengirimkan gambar bannernya dengan ukuran 80×80 px. Terbatas hanya untuk 8 orang, dan nantinya bisa dilihat di footer.

Terima kasih Banyak

Salam.

Lampiran:

Menghidupkan wisata lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo

Setelah 3 tahun ditambah 100 hari pemerintahan yang sekarang, ternyata tidak sedikitpun menyentuh kondisi sosial korban lumpur Lapindo yang ada di Desa Porong, Sidoarjo. Perlahan dan (seperti) pasti, kondisi sosial di Porong dan desa-desa lainnya yang terkena dampak lumpur Lapindo dilupakan bahkan ditinggalkan. Rembug Nasional (National Summit) yang diadakan Presiden setelah pelantikannya juga seperti sengaja untuk tidak mengundang korban lumpur Lapindo.

Masih tercecer saat ini lebih dari 300 KK yang menganggur, hak penghidupan yang semestinya menjadi hak paten manusia hidup masih juga tidak diperjuangkan dengan baik. Bisa dibayangkan, berapa total nyawa yang terancam kelangsungan hidup, pendidikan dan masa depan bila dihitung dari 300 KK. Uang ganti beli (yang jelas-jelas uangnya dari Negara alias Rakyat) juga tidak membantu banyak, karena masih banyak penduduk yang belum menerima uang ganti asset tersebut.

Kebijakan Perpres No. 14/2007 adalah termasuk kebijakan ‘kesopanan’ pemerintah pusat pro Lapindo, tidak tegas dalam memberesi persoalan rakyat akibat kebijakan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tidak berorientasi pada social safety.

Terakhir minggu ketiga bulan pertama tahun ini, saya mencoba melakukan assesment secara nyata ke desa-desa yang terkena dampak lumpur Lapindo. Lokasi pengungsian yang masih semrawut, pengangguran nyata yang terlihat di sisi danau lumpur, hingga wajah-wajah tegang yang berseliweran disekitarnya. Namun terlihat juga beberapa pengunjung yang menikmati danau lumpur ciptaan Lapindo itu. Luas tanggul yang hampir mencapai 1 KM menjadi strategic view untuk menikmatinya. Terlihat sekali minim aktifitas yang terjadi disini. Hampir seperti daerah mati. Sebelum menikmatinya, saya dicegat dan di minta membayar sebesar 5000 rupiah sebagai ganti uang tiket masuk ke lokasi wisata danau lumpur. Tanpa senyum dan tanpa basa basi, terlihat sekali ketegangan yang sudah akut menyelimuti pikiran mereka-mereka yang ada di daerah ini.

Berbekal melihat dan mencermati keadaan, kebutuhan perut para pengungsi yang berjumlah lebih dari 300 KK tersebut sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Sudah sangatlah mendesak. Menurut Ipung M Nizar, salah satu koordinator pengungsi, mereka sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kebanyakan dari mereka sulit untuk diajak keluar dari daerah lumpur tersebut. Hingga akhirnya dia sebagai koordinator tidak bisa juga meninggalkan rekan-rekan dan beberapa saudaranya yang masih tinggal dan menunggu uang ganti beli dari Pemerintah. Namun mereka berjanji bila ada jaminan penghidupan yang layak, mereka akan berusaha untuk keluar dari lingkungan Lumpur yang jelas-jelas sudah tidak lagi kondusif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selama ini Ipung dan teman-teman mencoba untuk berkarya dengan membuat CD/DVD dokumenter tentang kejadian Lumpur Lapindo.

Untuk membantu Ipung dan rekan-rekannya, saya beserta teman-teman mencapai pada tahap kesepakatan untuk membantu dengan cara menghidupkan saja sekalian wisata di Danau Lumpur Lapindo. Secara SDM dan kreatifitas, daerah Tanggulangin dan Porong merupakan sentra produksi kerajinan yang sangat dikenal di Indonesia. Di Tanggul pembatas lumpur yang lebar mencapai 15 Meter serta panjang hampir 1 KM itu nantinya akan didirikan pasar wisata dengan berbagai penjualan. Hanya saja dibutuhkan banyak modal untuk orang-orang korban Lapindo ini agar bisa berjualan.

Untuk mensiasatinya, saya secara pribadi akan menggandakan CD/DVD Dokumenter Lumpur Lapindo serta membuat beberapa macam produk yang berhubungan dengan tragedi ini. Yang nantinya hasil penjualan dikurangi modal akan saya kirim ke beberapa koordinator pengungsi disana, entah itu LSM atau personal. Diantaranya Ipung dan LSM yang tergabung dalam http://korbanlumpur.info . Beberapa produknya adalah T-Shirt dan Topi.

Pengadaan konsep Pasar Wisata Danau Lumpur ini juga merupakan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan mengingatkan kepada khalayak ramai bahwa masih banyak masalah yang diakibatkan oleh Lapindo dan pemerintah secara tidak langsung.

N.B:
Dan bila ada rekan-rekan yang sanggup memberikan jaminan peminjaman uang kepada para korban untuk digunakan sebagai modal usaha awal, silahkan hubungi saya atau langsung kepada Ipung M Nizar dengan nomor telpon 0817335244.

Ya, ya, ya, aksi kreatif yang dikemas Kika Syafii ini merupakan bentuk kiprah nyata sebagai wujud kepekaan sosial terhadap nasib saudara-saudara kita di Sidoarjo yang jelas-jelas ditelantarkan akibat kebijakan pemerintah yang salah urus. Pemerintah yang seharusnya menjadi pionir untuk menyelamatkan ratusan rakyatnya yang terancam, justru makin tenggelam dalam urusan-urusan pragmatis melalui perselingkuhan dan kongkalingkong politik untuk kepentingan kekuasaan semata. Nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini sudah jelas terdegradasi di depan mata makin termarginalkan akibat karakter pemerintah yang sedang dihinggapi sikap paranoid kekuasaan.

Lihat saja bagaimana kegerahan sikap pemerintah dalam menghadapi aksi-aksi demo simbolik dari berbagai kalangan dengan mengusung satwa ke tengah-tengah aksi. Rakyat yang aspiratif bukannya ditemui melalui sikap ngemong dan kebapakan, melainkan justru diposisikan sebagai pihak yang harus dicurigai hendak menggoyang kursi kekuasaan. Ironisnya, pemerintah justru terkesan jor-joran dengan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan-kepentingan sempit yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Di tengah nasib ratusan warga Sidoarjo yang terlunta-lunta dan terzalimi, pemerintah dan aparatnya justru bisa demikian bahagia duduk di atas mobil mewah, bahkan berencana untuk melambungkan 20% gaji pejabat negara atau membeli pesawat kepresidenan.

Dalam konteks demikian, aksi kreatif Kika Syafii bisa dimaknai sebagai sentilan khas anak muda terhadap sikap pemerintah yang dinilai telah kehilangan sikap empati dan kepekaan terhadap nasib warganya. Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sangat beralasan kalau kita memberikan apresiasi dan dukungan atas gagasan brilian ini agar bisa menjadi pemicu untuk membangkitkan kembali semangat solidaritas dan kepekaan terhadap nasib sesama.

Email kedua dari Komunitas Blogger Bekasi yang disampaikan melalui Ajeng. Berikut ini email selengkapnya.

Kota Bekasi, 5 Februari 2010
Ref. No 001/SK-AM/02/10

Kepada Yth,
Di tempat

Lamp : -
Hal : Undangan Jadi Peserta ”AMPROKAN BLOGGER”

Dengan Hormat,

Dalam rangka memperkenalkan potensi Bekasi kepada masyarakat luas, baik lewat internet maupun temu muka, serta memperingati Hari Ulang Tahun ke-13 Kota Bekasi (yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2010), Komunitas Blogger Bekasi () akan menyelenggarakan Temu Blogger yang diberi nama AMPROKAN BLOGGER pada tanggal 6-7 Maret 2010.

Acara yang juga diusulkan dan didukung oleh Walikota Bekasi H. Mochtar Mohamad mengambil tema “Melalui Temu Blogger, Kita Gemakan Bekasi yang Hijau, Cerdas, Sehat, dan Ihsan”. Tema ini sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kota Bekasi serta Program Pemerintah untuk meraih Piagam Adipura. Untuk itu kami bermaksud mengundang perwakilan Blogger agar bisa mengirimkan peserta yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu-Minggu, 6-7 Maret 2010
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Asrama Haji, Aula Depsos dan Gedung Pusdiklat Mahkamah Konstitusi
Acara : Anjangsana, Sarasehan dan Seminar Interaktif
Pembicara : Tifatul Sembiring (Menkominfo), H. Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi), Untung Wiyono (Bupati Sragen), Romi Satria Wahono (Blogger).

Mohon konfirmasi kesediaan hadir dapat kami terima sebelum tanggal 13 Februari 2010 ke Raden Ajeng dengan menuliskan berasal dari komunitas ……………………… Kota …………………. (yaitu 1. …………………2. ……………. dst). Seluruh akomodasi peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh panitia dan perwakilan blogger di luar Jabodetabek akan mendapatkan bantuan transport ala kadarnya. Selain itu mohon peserta untuk melengkapi pendaftaran di portal http://www.temublogger.com

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Kami,
Pengurus www.bloggerbekasi.com

Aris Heru Utomo, S. H., M. B. A. M.Si.
Ketua www.bloggerbekasi.com

Sahabat-sahabat bloger yang kebetulan tak ada acara bisa beramai-ramai menghadiri undangan ini sesuai dengan ketentuan panitia. Selain bisa menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi antarbloger, acara “Amprokan Blogger” juga bisa menjadi media diskusi yang menarik tentang dunia internet dan aktivitas ngeblog bersama narasumber yang tak diragukan lagi kapasitas dan kredibilitasnya di dunia maya. Nah, selamat ber-”Amprokan Blogger”. ***

Random Posts

• Friday, 30 October 2009 -- Gerakan Apolitis Kaum Muda Negeri Kelelawar (141)
• Wednesday, 23 September 2009 -- Ironi di Balik Rencana Pelantikan Wakil Rakyat (136)
• Wednesday, 2 January 2008 -- MENGEMBALIKAN KE-“RESI”-AN SEORANG GURU (1)
• Saturday, 27 December 2008 -- Hijrah Spiritual dan Intelektual Menjelang Pergantian Tahun (111)
• Wednesday, 2 January 2008 -- BOS BUKU DATANG, SEKOLAH MERADANG? (4)
• Saturday, 30 August 2008 -- Ujian Nasional (UN) Jalan Terus? (56)
• Monday, 11 August 2008 -- Membangun “Jalan Tol Peradaban” Berbasis Kerakyatan (52)
• Wednesday, 24 June 2009 -- Apologi Berlebihan Tim Sukses Capres (154)
• Sunday, 12 April 2009 -- Televisi dan Pesta Demokrasi (22)
• Tuesday, 25 August 2009 -- Mengekspresikan Keunikan Diri lewat Blog (10)

Robotisasi siswa didik makin tampak jelas ketika kebijakan Ujian Nasional (UN) digelontorkan menjadi penentu kelulusan melalui bentuk-bentuk soal pilihan ganda (PG). Anak-anak telah dibudayakan untuk berpikir linear karena hanya ada satu jawaban yang benar. Tak ada ruang untuk menampung pemikiran-pemikiran multidimensi. Sungguh celaka kalau siswa menjawab beda dengan kunci jawaban. Tak perlu heran jika menjelang UN berlangsung, siswa didik digiring ke dalam ruang karantina untuk di-drill melalui trik-trik sirkus agar bisa menjawab soal yang dimungkinkan sesuai dengan kunci jawaban yang selama ini tidak pernah dibeberkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan, meski UN sudah lama usai.

Dalam situasi semacam itu, guru yang ingin tampil beda untuk mendesain pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif tidak mendapatkan ruang. Sungguh konyol kalau menjelang UN masih asyik-masyuk melakukan akrobat pembelajaran melalui eksperimentasi dan inovasi di dalam kelas. Melalui berbagai instruksi, bahkan juga tekanan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, para pengambil kebijakan memosisikan guru sebagai “tukang sulap” yang harus menjadikan para siswa didik sebagai penghafal kelas wahid yang bisa dengan jitu menjawab soal-soal PG dalam UN.

Jika pembelajaran hanya didesain dan dikondisikan untuk memburu angka-angka semu yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan UN, disadari atau tidak, anak-anak bangsa negeri ini akan mengalami proses pembodohan dan pembebalan secara sistematis. Cara berpikir pragmatis akan menjadi pilihan gaya hidup sehingga gagal mengapresiasi budaya proses dalam menggapai cita-cita dan harapan. Yang lebih menyedihkan, fakta-fakta nilai UN selama ini menunjukkan, anak-anak berotak cemerlang seringkali terkebiri oleh anak-anak berotak pas-pasan. Siswa yang dalam kesehariannya (nyaris) tak menunjukkan prestasi mengagumkan, justru memperoleh nilai yang jauh lebih baik ketimbang siswa berprestasi menonjol dan berotak brilian. Dengan kata lain, soal-soal PG dalam UN dinilai kurang sahih dalam memotret profil kompetensi siswa didik.

Yang tak kalah memprihatinkan, proses pelaksanaan UN yang “cacat” dan tidak fair semacam itu dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sekolah. Sekolah yang mampu mendongkrak jumlah lulusan dengan capaian nilai rata-rata UN yang tinggi dianggap sebagai sekolah bermutu. Sebagai penghargaan, sekolah semacam ini diberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan subsidi dan berbagai fasilitas pendidikan. Sementara, sekolah yang dianggap bermutu rendah lantaran gagal mencapai target kelulusan dan rata-rata UN yang dipersyaratkan, terstigmatisasi sebagai “sekolah gagal” sehingga tidak berhak untuk mendapatkan subsidi dan fasilitas penunjang peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya, sekolah yang dianggap bermutu makin “wah”, sedangkan “sekolah gagal” makin terpuruk.

Imbas negatif yang muncul dari atmosfer pendidikan yang salah urus semacam itu adalah merebaknya kecurangan massal dalam pelaksanaan UN dari tahun ke tahun dalam upaya memburu citra dan marwah sekolah. Agar mendapatkan legitimasi, pengakuan, dan citra bagus dari atasan dan masyarakat, sekolah cenderung menghalalkan segala cara untuk mendongkrak jumlah lulusan dan rata-rata nilai UN; entah dengan membocorkan kunci jawaban, berkongkalingkong dengan pengawas UN, atau cara-cara curang yang seharusnya tabu dilakukan oleh sebuah institusi yang notabene menjadi agen dan kawah candradimuka peradaban.

Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin anak-anak masa depan yang lahir dari rahim dunia pendidikan kita akan terus mengalami proses pembonsaian kecerdasan dan pengerdilan nilai kepribadian, sehingga gagal menjadi sosok tangguh dan andal yang sesuai dengan kebutuhan dan semangat zamannya. Anak-anak kita makin terjauhkan dari tradisi dan budaya keilmuan karena selama mengikuti proses pendidikan hanya menjadi “anak mami” yang serba penurut, tanpa memiliki ruang dan kesempatan untuk berpikir multidimensional dan komprehensif.

Dalam konteks demikian, perlu ada upaya serius untuk menata ulang sistem penyelenggaraan dan pelaksanaan UN agar jangan sampai menumpulkan, apalagi mematikan, daya kecerdasan dan kreativitas anak-anak bangsa. Pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi dan modal besar bangsa kita yang berkehendak untuk membangun peradaban yang lebih terhormat, bermartabat, dan berbudaya. Sungguh naif apabila UN yang selama ini cenderung menjadikan siswa tak ubahnya seperti robot masih akan terus dipertahankan tanpa ada perubahan kebijakan yang lebih mencerahkan dan visioner. ***

Tulisan Terkait:

• Friday, 20 November 2009 -- Ujian Nasional, Quo Vadis? (116)
• Monday, 1 June 2009 -- Prahara Kembali Mengintai Dunia Pendidikan (134)
• Saturday, 2 May 2009 -- Pekik Setengah Merdeka buat Pendidikan (117)
• Friday, 4 December 2009 -- Ujian Nasional Pasca-Keputusan MA (141)
• Friday, 27 November 2009 -- Dari Bedah SKL UN hingga Koordinasi Agupena (35)
• Friday, 3 July 2009 -- Refleksi Akhir Tahun Pelajaran (62)
• Wednesday, 17 June 2009 -- Geger Ujian Nasional di Negeri Kelelawar (108)
• Sunday, 19 April 2009 -- Menjelang UN: Anak-anak Butuh Sentuhan Kelembutan dan Kasih Sayang (10)
• Wednesday, 17 December 2008 -- Terompet Ujian Nasional Itu Telah Ditiup (147)
• Wednesday, 8 October 2008 -- Dunia Pendidikan, Realitas Sosial, dan Ujian Nasional (79)

Padang Kurusetra benar-benar menjadi lembah kematian. Bau anyir darah menyeruak ke segala sudut dan penjuru lembah. Mayat-mayat berserakan tak tentu arah bagaikan gugusan bangkai babi hutan yang terjagal para pemburu liar. Moncong burung-burung bangkai berpesta, menerbangkan bau busuk hingga ke pintu-pintu langit, diterbangkan angin kemarau yang kering hingga menjangkau ceruk-ceruk dunia tanpa batas. Para pengelola stasiun TV tak ubahnya kaum kapitalis yang menjadikan tragedi pewayangan ini sebagai bagian komoditas yang mengalirkan banyak iklan dan kerincing duwit. Sesekali, mereka mengundang para pengamat dan pakar perang untuk menaburkan sensasi opini tentang seluk-beluk perang dan tak lupa “dipaksa” untuk melakukan analisis ilmiah, siapa yang kelak akan keluar sebagai pemenang dari arena yang memilukan dan tragis itu.

Salah satu adegan Bharatayuda“Sudah jelas, Kurawa yang akan keluar sebagai pemenang. Saya berani taruhan! Saya akan membakar kartu identitas saya sebagai pengamat perang, bahkan potong leher saya kalau sampai Kurawa kalah. Dari teori perang yang saya pelajari, Kurawa menang segalanya. Dukungan logistik oke, persenjataan paling mutakhir, prajuritnya juga bejibun. Saya hampir kesulitan menemukan sisi kekalahan dari pihak Kurawa,” kata seorang pengamat perang berapi-api ketika dipancing seorang presenter TV untuk memprediksi pihak mana yang akan memenangkan perang dahsyat itu.

“Wah, sepertinya Bung Mustaka Akbar ini kok tampak memihak benar kepada Kurawa, ya, hehe … Lantas, bagaimana menurut Bung Lembah Manah sendiri,” sergah sang presenter centil sambil melirik ke wajah seorang pakar perang yang kelihatan santun.

“Hmm … omong kosong kalau Kurawa yang akan menang. Mereka boleh unggul dalam hal logistik, persenjataan, atau jumlah prajurit. Tapi ingat, Bung Mustaka, kita bicara soal perang! Tak hanya melulu teori yang mesti digunakan untuk membedahnya. Perlu juga pakai akal dan hati nurani. Di mana pun dan kapan pun, kebenaran tak akan pernah bisa dikalahkan atau dimatikan. Sudah jelas-jelas, Pendawa-lah yang berhak atas tahta Hastina. Sepertinya Bung Mustaka tak pernah baca buku-buku sejarah. Kita tahu betapa liciknya Kurawa yang dengan berbagai cara telah menyingkirkan Pendawa dari Indraprasta; mulai permainan dadu di Balai Sigala-gala yang membuat Drupadi dipermalukan di depan umum hingga Pendawa harus diasingkan secara incognito selama puluhan tahun. Dari sisi ini, tak ada dalih apa pun keangkaramurkaan bakal mampu mengalahkan kejujuran,” balas sang pakar.

“He … he … Bung Lembah Manah jangan begitu dong! Apa tidak boleh saya …”

Belum usai Bung Mustaka Akbar mendebatnya, sang presenter buru-buru menyetopnya. “Oke, Anda simpan dulu pendapat Anda, Bung Mustaka. Kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini …”

Usai tayangan iklan, debat pun kian memanas. Sesekali, sang presenter menayangkan penggalan-penggalan perang dahsyat di Kurusetra seakan-akan hendak melakukan konfrontasi terhadap opini-opini yang menyeruak selama talk-show berlangsung. Bung Mustafa Akbar makin yakin atas kebenaran pendapatnya ketika menyaksikan pihak Pendawa makin terdesak.

Duryudana
KresnaYa, ya, ya, Pendawa memang sedang menghadapi situasi kritis. Prajuritnya terus terdesak. Maklum, Sang Bhismalah yang didaulat pihak Kurawa untuk menjadi panglimanya. Selain Bisma, Kurawa juga didukung oleh Dorna, mantan guru Pandawa yang ahli menggunakan senjata dan pakar strategi perang, serta prajurit gaek, Salya, yang dikenal memiliki kekuatan Chandra Birawa yang ganas dan mematikan. Siapa tidak gentar menghadapi para prajurit senior yang tampil nggegirisi semacam itu? Sementara, pihak Pendawa hanya memiliki satu penasihat perang, yakni Kresna. Itu pun tak boleh terlibat langsung dalam perang. Kresna hanya boleh memberi petunjuk ketika Pandawa sedang mengalami kesulitan.

Maka, dalam waktu lebih dari sepekan komando Kurawa berada di tangan Bisma, pasukan Pendawa kocar-kacir. Tidak sedikit prajurit yang mati, bahkan para perwira terbaik pun harus gugur di medan yang tragis dan memilukan; menjadi korban keganasan Bisma yang tampil ngedap-edapi. Siasat gunung segara yang diterapkan pihak Kurawa benar-benar bagaikan benteng baja yang sulit ditembus. Arjuna dan Bhisma yang biasanya tampil trengginas pun hanya sekadar bisa bertahan; tanpa memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik.

Melihat situasi perang yang kurang menguntungkan, Pendawa segera mengadakan rapat darurat untuk membahas bagaimana mengatasi situasi yang kritis itu. Dalam suasana hening dan resah, Kresna, sang penasihat Pendawa, dengan gaya yang kalem dan tenang, segera mengambil sikap.

“Kita memang tengah berhadapan dengan panglima Kurawa yang tangguh. Mustahil rasanya kita bisa memenangkan perang ini,” kata Kresna sambil mengelus-elus dagunya.

“Terus, bagaimana kita mesti bersikap? Haruskah kita membiarkan para prajurit dijadikan bulan-bulanan, atau menyerah begitu saja?” tanya Puntadewa tak sabar.

“Bukan! Kita masih bisa mengalahkan Sang Bisma, dengan satu syarat, dia harus dilawan oleh prajurit perempuan!”

“Hmm … kenapa bisa begitu?” tanya Bima.

“Ceritanya panjang! Sekarang, kita mesti menyiapkan prajurit perempuan untuk menghadapi ketangguhan Sang Bisma!”

Maka, berdasarkan kesepakatan, Srikandi, istri Arjuna, yang harus menghadapi panglima Kurawa itu. Perang dahsyat pun kembali berkecamuk. Suara dan deru tank serta berondongan senjata seperti menggetarkan pintu langit. Bumi bergoyang seperti dihantam gempa berkekuatan 7,5 skala richter.

Bisma
SrikandiDalam situasi perang yang dahsyat, Bisma tersentak ketika melihat Srikandi menuju ke arahnya. Sementara itu, di angkasa sukma Dewi Amba yang pernah disakiti hatinya oleh Bisma telah siap meraga sukma ke dalam tubuh Srikandi. Bisma sadar bahwa lembaran hidupnya akan segera berakhir. Ia berguman, “Dewi Amba, aku tak mungkin lari dari sumpahmu. Tapi, sebagai prajurit, aku tak akan membiarkan kemenanganmu dengan mudah kamu dapatkan,” tegasnya.

Situasi perang pun berbalik. Prajurit Pendawa berhasil merangsek dan mendesak prajurit Kurawa mundur ketika sebuah panah Srikandi berhasil menancap di dada Bisma. Tak lama kemudian, disusul panah Arjuna hingga mendorong panah Srikandi bagaikan sebuah paku yang dipalu panah itu menembus dahsyat ke punggung prajurit yang telah bersumpah untuk tidak menikah itu. Tubuh Bisma pun penuh dengan panah, hingga tubuhnya yang ambruk dan sekarat pun tidak sampai menyentuh tanah. Ia seolah-olah berkasurkan panah dengan kepala terkulai.

Seketika perang pun dihentikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada prajurit agung yang amat besar jasanya pada keturunan bangsa Barata itu. Untuk sementara, pihak Kurawa dan Pendawa sepakat untuk menghentikan peperangan.

Dalam keadaan sakaratul maut, Bisma tersenyum lega karena telah memenuhi darma baktinya; rela gugur di medan Kurusetra di tangan perempuan yang pernah disakitinya, Dewi Amba yang menitis ke dalam tubuh Srikandi. Karena kepalanya terkulai, Bisma minta diganjal dengan tiga anak panah ke tanah. Kepala Bisma pun rebah tersangga oleh tiga anak panah itu. Ketika meminta minum, dia pun tak mau disuguhi arak dan anggur. Bisma cukup diberi air jernih yang memancar dari tanah yang jatuh persis di mulutnya dan dengan nikmatnya minum air langsung dari perut bumi itu.

Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Bisma menasihati Duryudana untuk berdamai dengan memberikan separuh negeri Hastina kepada Pendawa dan bisa hidup rukun, karena kepandaian Arjuna menandingi para Dewa. Duryudana mustahil sanggup mengalahkannya. Namun, dengan pongah, Duryudana yakin bakal memenangkan perang dahsyat itu. Walhasil, keesokan harinya perang dashyat pun kembali berkecamuk. Lantaran kekuatan Kurawa sudah jauh berkurang sejak gugurnya sang Bisma, Pendawalah yang diuntungkan. Dari hari ke hari, prajurit Pendawa selalu menyampaikan kabar kemenangan, hingga akhirnya perang yang tragis itu berakhir.

Tak tahu pasti, bagaimana kabar Mustafa Akbar, sang pengamat perang, yang dengan jumawa mengklaim bahwa Kurawalah yang akan keluar sebagai pemenang dalam perang besar Bharatayudha itu. Yang pasti, sejak kabar kemenangan Pendawa disiarkan di berbagai media, dia tak menampakkan batang hidungnya lagi di layar ajaib itu. (Tancep kayon). ***

Tulisan Terkait:

• Wednesday, 16 September 2009 -- Bima Suci: Guru yang Ternistakan (171)
• Sunday, 7 June 2009 -- Ketika Blok Indraprasta Terlepas (94)
• Friday, 15 May 2009 -- Ambika dan Ambalika Menuai Badai (79)
• Thursday, 15 January 2009 -- Anak-anak dan Imajinasi tentang Perang (152)
• Saturday, 10 January 2009 -- Ketika Bhisma Diburu Bayangan Dewi Amba (150)
• Friday, 22 August 2008 -- Tragedi Pasca-Pesta Karnaval (33)
• Saturday, 7 June 2008 -- Ketika Kobaran Api Mengepung Shinta (37)
• Sunday, 13 April 2008 -- Elegi Pasca-Perang (19)

Melintasi batas global.Blogwalking, Yuk!Simbolisasi Blogwalking.Namun, hanya sekadar ingin terhindar dari stigma “asyik dengan dunianya sendiri” itukah seorang bloger butuh blogwalking? Atau, hanya sekadar ingin memburu back-link demi memburu trafik dan ketenaran sebuah blog agar bisa mulus jalannya menuju tahta popularitas untuk kepentingan bisnis online, misalnya?

Saya pikir tak ada sebuah “mazhab” pun yang mengharuskan seorang bloger mesti begini atau begitu. Melakukan blogwalking atau tidak, itu sudah masuk pada ranah personal dan hak “prerogatif” yang tak bisa diintervensi dan dipengaruhi oleh “mazhab” tertentu. Toh, tanpa blogwalking, seorang blogger juga tak bakalan kena “dampak sistemik” terhadap keberlangsungan dan eksistensi sebuah blog selama akun-nya belum mengalami masa expired atau ter-banned?

Meski demikian, saya melihat blogwalking memiliki jangkauan kebermaknaan dan kebermanfaatan yang jauh lebih luas. Blogwalking itu bisa menjadi jalan menuju sehat? Kok bisa? Ya, ya, ya, seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju perkampungan global, ukuran sehat pun tak hanya berkelindan dengan persoalan-persoalan fisik dan hal-hal yang kasat mata. Sehat bisa menjangkau ranah sosial, emosional, spiritual, bahkan juga kultural. Melalui blogwalking, kita mendapatkan asupan gizi sosial, emosional, spiritual, dan kultural itu melalui postingan-postingan sahabat bloger yang kita kunjungi.

Secara sosial, blogwalking bisa memperpendek jarak sekaligus memperluas jangkauan relasi dan pertemanan. Blog memang bukan jejaring sosial semacam facebook, twitter, friendster, myspace, netlog, atau sejenisnya, yang bisa demikian lentur menjaring pertemanan dengan orang-orang yang punya satu “selera”. Namun, blog justru mempunyai jaringan sosial yang jauh lebih luas dan terbuka tanpa harus melalui proses invite dan approve. Blog bisa dimasuki dan dikomentari siapa saja; bahkan oleh orang yang tidak satu “selera” dengan kita.

Secara emosional, kita bisa memperkaya dan mencerdaskan emosi kita dengan membaca postingan-postingan yang reflektif dan terbebas dari kesan menggurui. Secara tidak langsung, tulisan-tulisan sahabat bloger semacam itu bisa merangsang dan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang arif, matang, dan dewasa. Secara spiritual, batin kita juga tercerahkan melalui tulisan-tulisan sahabat bloger yang mengangkat persoalan-persoalan spiritual, yang diakui atau tidak, bisa memberangus kecongkakan dan kebuasan hati, serta dengan rendah hati bersedia dengan jujur mengakui bahwa “di atas langit masih ada langit”. Bahkan, secara kultural, kita bisa menjadi sosok moderat dan berpandangan multikultur dengan membaca postingan-postingan sahabat yang lintasbudaya dan lintas-suku. Ini artinya, blog tak ubahnya perpustakaan maya yang mampu membangun budaya literasi secara spontan dan serba tak terduga melalui kacamata multidimensi yang toleran dan demokratis.

Lantas, perlukah komentar dan jejak blogwalking yang masuk ke blog kita direspon dan ditanggapi? Hmm … kalau yang ini persoalan lain lagi. Setiap bloger punya pandangan yang berbeda. Karena alasan tertentu, tak punya waktu, misalnya, seringkali komentar pengunjung tak sempat direspon, atau bisa juga dengan sengaja membiarkan tulisan di blognya menjadi semacam diskursus yang bebas dikomentari siapa saja, tanpa harus direspon balik, karena tulisan di blognya sudah dianggap cukup mewakili pemikiran-pemikiran personalnya. Yang repot kalau komentar dan jejak blogwalking tak direpson, juga tak ada inisiatif untuk melakukan kunjungan balik. Nah, yang model begini, agaknya sulit menghindar dari stigma “asyik dengan dunianya sendiri” itu. Atau, bisa jadi sudah merasa sehat secara sosial, emosional, spiritual, dan kultural. Bagaimana menurut Sampeyan? ***

Tulisan Terkait:

• Wednesday, 13 August 2008 -- Spam Karma Memang Sadis! (59)
• Saturday, 19 December 2009 -- Pentas Seni dan Malam Tahun Baru 1431 Hijrah (129)
• Monday, 30 November 2009 -- Ulang Tahun ke-2 TPC dan Martil UU ITE: Sebuah Refleksi (149)
• Friday, 27 November 2009 -- Dari Bedah SKL UN hingga Koordinasi Agupena (35)
• Saturday, 14 November 2009 -- Buku Tali Asih dari Pakdhe Cholik (142)
• Wednesday, 30 September 2009 -- Dari Halal Bihalal hingga Bela Negara (147)
• Saturday, 26 September 2009 -- Dari Khika hingga Joglo Abang (4)
• Monday, 10 August 2009 -- Dari Festival hingga Sarasehan Ambalwarsa I Kotareyog (101)
• Friday, 31 July 2009 -- Sang Bayang dan Hari Jadi Kendal (109)
• Tuesday, 21 July 2009 -- Perubahan Alamat Blog Agregator (18)

Karikatur versi Inilah.comTerlepas dari kontroversi “pemakzulan”, yang jelas situasi politik kontemporer sepekan terakhir ini mulai memanas. Pansus di Senayan seperti tengah menggelindingkan “bola liar” yang segera ditangkap berbagai elemen masyarakat melalui berbagai unjuk rasa. 28 Januari 2010 bisa jadi akan menjadi momen politik dan catatan bersejarah bagi Presiden SBY pada 100 hari kepemimpinannya. Tak hanya kasus Bank Century yang dibidik para pengunjuk rasa, kriminalisasi KPK, diskriminasi hukum, atau maraknya mafia hukum dan peradilan, juga menjadi isu kritis dalam menyikapi perilaku politik pemerintahan dan kekuasaan SBY yang dinilai “gagal” menjalankan amanat rakyat. “Bola liar” itu bisa jadi akan terus menggelinding ke segala penjuru dan membuka borok-borok politik yang selama ini belum terungkap ke permukaan. Lawan-lawan politik SBY dipastikan akan memanfaatkan atmosfer politik semacam itu untuk terus menggoyang dan menggerogoti kredibilitasnya.

Secara etmimologis dan morfologis, “pemakzulan” mengandung makna: mak·zul v berhenti memegang jabatan; turun takhta; me·mak·zul·kan v 1 menurunkan dr takhta; memberhentikan dr jabatan; 2 meletakkan jabatannya (sendiri) sbg raja; berhenti sbg raja; pe·mak·zul·an n proses, cara, perbuatan memakzulkan.

Massa aksi Gerakan Indonesia Bersih berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/1). Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjukrasa di depan kantor Menkokesra, Jakarta, Kamis (28/1).Massa dari berbagai elemen yang beraliansi ke dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia (For Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Jakarta, Kamis (28/01).Dari sisi kebahasaan, sesungguhnya “pemakzulan” tidak selalu bermakna upaya seseorang atau kelompok tertentu untuk memberhentikan orang atau kelompok lain dari jabatan, tetapi juga bisa terjadi karena alasan tertentu, seseorang atau kelompok yang bersangkutan meletakkan jabatannya atas inisiatif sendiri. Namun, budaya kekuasaan di negeri ini agaknya belum memungkinkan adanya “pemakzulan” karena inisiatif sendiri. Alih-alih memakzulkan diri sendiri, jika perlu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, meski ada indikasi kuat telah menunjukkan perilaku anomali kekuasaan.

Unjuk rasa sejatinya merupakan salah satu bentuk ekspresi untuk menyampaikan pendapat di muka umum terhadap fenomena tertentu yang dianggap bertentangan dengan nurani dan akal sehat dari sudut pandang tertentu. Konstitusi kita sangat menjamin hal itu, sehingga tak perlu disikapi secara reaktif dan berlebihan, apalagi memosisikan unjuk rasa identik dengan upaya pemakzulan. Maraknya aksi unjuk rasa merepresentasikan bahwa ada persoalan yang perlu ditangani secara serius. Memang aksi massa seperti ini rawan terhadap penyusupan dan rentan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan dan agenda tersendiri. Dalam konteks demikian, para pengunjuk rasa yang murni ingin menyuarakan aspirasi, juga perlu bertindak waspada dan esktra-hati-hati, agar aksi-aksi kritis yang mereka lakukan tidak terkontaminasi oleh aksi-aksi tunggangan yang ingin memanfaatkan situasi massa yang tidak menentu.

Kini, hasil kerja Pansus Bank Century sudah dinantikan oleh rakyat banyak. Jangan sampai kerja marathon yang dibiayai uang rakyat itu masuk angin, apalagi mati suri. Kredibilitas mereka dipertaruhkan. Jangan biarkan rakyat yang sudah memilih mereka melalui Pemilu terkhianati dengan membelokkan arah Pansus jadi makin tidak jelas akibat intervensi dari kelompok tertentu yang merasa terusik lantaran guliran “bola liar” itu. Jika para wakil rakyat tak sanggup menunaikan tugasnya secara jujur dan fair, sudah dipastikan simpati dan empati rakyat akan berbalik sikap menjadi antipati.

Sementara itu, pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan di balik kebijakan penalangan Bank Century yang konon menggunakan uang negara sebesar 6,7 trilyun itu juga tak perlu kebakaran jenggot. Biarkan para wakil rakyat terus bekerja dan tak perlu melakukan intervensi-intervensi politis yang justru akan membuat atmosfer sosial-politik di negeri ini jadi makin tak menentu. Agaknya, negeri ini belum terlalu bobrok kalau para pengendali kekuasaan benar-benar amanah dan kembali ke “khittah”-nya sebagai pelayan publik sejati. ***

Tulisan Terkait:

• Monday, 9 November 2009 -- Antara Facebooker dan Wakil Rakyat (208)
• Saturday, 3 October 2009 -- Apa yang Harus Kami Katakan? (203)
• Wednesday, 23 September 2009 -- Ironi di Balik Rencana Pelantikan Wakil Rakyat (136)
• Sunday, 12 April 2009 -- Televisi dan Pesta Demokrasi (22)
• Wednesday, 8 April 2009 -- Bilik TPS, Contrengan, dan Nasib Bangsa (105)
• Sunday, 15 March 2009 -- Sosok Oportunis (117)
• Tuesday, 10 March 2009 -- Terima Uangnya, Jangan Contreng Namanya! (188)
• Wednesday, 24 December 2008 -- Gaya Selebritis Para Wakil Rakyat (55)
• Thursday, 17 July 2008 -- Sampeyan Percaya Pemilu 2009 Akan Menghasilkan Perubahan? (64)

Suasana dingin berkabut. Gunung, lembah, dan ngarai tak henti-hentinya menggelontorkan gumpalan kabut yang membadai di seantero lembah Negeri Kelelawar. Meski demikian, negeri tropis itu tak sanggup membendung suasana gerah dan panas. Di berbagai sudut dan lorong lembah, muncul kerumunan rakyat kelelawar dengan tatapan mata beringas dan kalap. Seperti dikomando, secara bergelombang, mereka berkerumun, lantas membangun iring-iringan seperti gerombolan masyarakat purba yang hendak melakukan ritus pengorbanan di atas altar para dewa. Mulut mereka tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel yang gegap-gempita.

“Gantung koruptor! Gantung koruptor!” teriak mereka berulang-ulang. Garang dan bersemangat. Suara yel-yel yang gegap-gempita itu seperti menggetarkan pintu langit sehingga menggeliatkan para kelelawar yang bergelantungan di pinggang dan punggung goa. Karuan saja, para kelelawar yang terkantuk-kantuk dan terlelap dalam mimpi panjang serentak membuka kelopak mata, lantas terbang melintasi bubungan atap rumah-rumah penduduk. Tergesa-gesa. Dalam sorotan lampu merkuri yang temaram, sesekali moncong kelelawar terantuk bangunan beton yang angkuh dan tinggi menjulang. Tergeragap, mengendap-endap, lantas kembali menggeliat; terbang melintasi temaram lampu merkuri.

Ya, ya, ya, sebulan belakangan ini, rakyat negeri kelelawar memang tengah membangun sebuah gerakan penyadaran secara kolektif untuk mewaspadai korupsi sebagai bahaya laten yang mesti diberantas. Korupsi, menurut para aktivis gerakan antikorupsi, dianggap sebagai biang kerok yang telah membikin negeri seribu lembah itu tersungkur dalam kubangan kemiskinan yang berlarut-larut. Sudah lebih enam dasawarsa hidup di alam merdeka, tetapi mulut rakyat baru sanggup berteriak setengah merdeka dari penjajahan neo-kolonialisme yang dalam praktiknya mewujud dalam gerakan materialisme, konsumtivisme, hedonisme, atau liberalisme. Praktik ekonomi yang korup dan penuh limbah manipulasi, membuat anggaran negeri Kelelawar terpasung dalam kebijakan-kebijakan semu yang hanya menguntungkan beberapa gelintir orang yang masuk dalam jaringan dan lingkaran kekuasaan. Selebihnya, rakyat mesti menjadi tumbal kebijakan yang tak pernah berpihak kepada rakyat yang bertahun-tahun lamanya terlilit hutang dan kemiskinan yang mencekik leher. Ironisnya, kaum elite negeri kelelawar justru makin tenggelam dalam kepongahan dan kian rakus dalam menguasai aset-aset ekonomi yang seharusnya dikelola dan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Kaum kelas menengah negeri Kelelawar seperti baru saja bangkit dari alam sonya ruri. Mereka baru sadar kalau selama ini kekayaan negeri mereka telah dijarah habis-habisan oleh para koruptor yang rakus dan serakah, tetapi berpenampilan santun dan rendah hati. Para koruptor, agaknya menguasai betul taktik psikologi massa, sehingga demikian gampang mengambil hati dan bermain simulasi di tengah panggung kehidupan yang nyata-nyata dialami oleh para kawula negeri yang miskin. Yang lebih merepotkan, para koruptor memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam setiap lini dan jaringan birokrasi, sehingga (nyaris) tak ada program dan kebijakan yang luput dari aroma korupsi. Dalam kondisi seperti itu, rakyat yang sudah jatuh dalam lubang kemiskinan terus ditimbuni dengan beban hutang luar negeri yang pada kenyataannya hanya digunakan untuk memperkaya pundi-pundi para penguasa dan jaringannya. Kondisi semacam itulah yang memicu gerakan rakyat negeri kelelawar untuk melakukan aksi perlawanan terhadap korupsi secara masif dalam setiap ruang dan waktu.

Meski demikian, untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap perilaku korupsi ternyata bukan perkara gampang. Rakyat juga mesti berhadapan dengan aparat penegak hukum yang nyata-nyata menunjukkan keberpihakan kepada para pengemplang harta negara itu. Hampir tak ada vonis mematikan bagi para koruptor sehingga gagal memberikan efek jera. Berbagai media demikian gencar mewartakan tentang aksi para koruptor dengan berbagai modus operandi-nya, tetapi para pendosa itu tak pernah bisa diadili di pengadilan. Dengan berbagai dalih dan argumen, mereka selalu bisa lolos dari jerat hukum. Kondisi itu diperparah dengan maraknya mafia hukum dan peradilan yang demikian gampang mempermainkan aparat penegak hukum dalam mengawal dan menegakkan supremasi hukum.

***

Di tengah maraknya aksi demo yang masif melakukan perlawanan terhadap para koruptor, para pejabat dan elite negara justru tidak menunjukkan empati terhadap nasib rakyat yang makin miskin dan hidup terlunta-lunta. Entah anggaran negara dari mana, beberapa pejabat teras justru pamer kekayaan dengan memasang gigi berlapis berlian. Konon, pemasangan gigi berlian itu konon dilakukan untuk menunjang tugas-tugas kenegaraan di negeri kelelawar yang harus banyak berurusan dengan pelayanan publik. Padahal, untuk memasang satu gigi berlian saja mesti mengeluarkan duwit hampir setengah milyar.

“Sungguh tidak etis kalau melakukan pelayanan publik, tapi kita tampil loyo dan tak berdaya dengan tampilan gigi yang kurang meyakinkan,” kata sekretaris negara seperti tanpa beban. “Dengan tampilan gigi yang oke, para pejabat publik bisa tampil percaya diri setiap saat meski tanpa harus sikat gigi terlebih dahulu, hahaha …” lanjutnya di tengah kerumunan wartawan sambil tersenyum menyeringai memperlihatkan beberapa deretan gigi berliannya yang bercahaya. Meski banyak menuai kritik, pemasangan gigi berlian itu berlanjut terus. Bahkan, para pejabat elite di berbagai daerah melakukan tindakan yang sama dengan memasang gigi berlapis emas.

Perilaku korupsi di negeri kelelawar memang benar-benar sudah berada di titik nazir peradaban. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para aktivis untuk membuat negeri itu sehat dan bersih dari limbah korupsi. Namun, meski belum bisa dikatakan sia-sia, aksi mereka agaknya masih butuh waktu dan proses yang amat panjang. Entah, sampai kapan? *** (Bersambung)

Tulisan Terkait:

• Wednesday, 30 December 2009 -- Reformasi Setengah Hati: Sebuah Refleksi Budaya Akhir Tahun 2009 (75)
• Tuesday, 22 December 2009 -- Momentum Hari Ibu dan Hijrah Peradaban (110)
• Friday, 30 October 2009 -- Gerakan Apolitis Kaum Muda Negeri Kelelawar (141)
• Sunday, 30 August 2009 -- Terang Bulan Tak Ada Lagi di Negeri Kelelawar (120)
• Thursday, 20 August 2009 -- Ramadhan, Korupsi, dan Kearifan Budaya (124)
• Friday, 30 January 2009 -- Golput: Antara Pilihan dan Legitimasi Demokrasi (213)
• Wednesday, 12 November 2008 -- Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3) (113)
• Monday, 20 October 2008 -- Pesona Uang dan Kekuasaan (172)
• Thursday, 16 October 2008 -- Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1) (162)
• Monday, 15 September 2008 -- Lompatan Budaya Membaca yang Tidak Wajar (66)

Direktur Pembinaan TK/SD
Jajaran Direktorat Pembinaan TK/SD
Helvy Tiana Rosa dan Intan Savitri
Dr. Zaim Uchrowi (Direktur Balai Pustaka)

Ide digelarnya Festival Sastra, menurut Direktur Pembinaan TK/SD, sudah digagas sejak 3 tahun yang lalu. Namun, agaknya baru tahun 2010 gagasan tersebut bisa diwujudkan. Ide ini berawal dari keresahan terhadap fenomena hilangnya pendidikan karakter dan budi pekerti dalam ranah pendidikan kita. Merebaknya sikap hidup pragmatik, melembaganya budaya kekerasan, atau meruyaknya bahasa ekonomi dan politik, disadari atau tidak, telah ikut melemahkan karakter anak-anak bangsa, sehingga nilai-nilai luhur baku dan kearifan sikap hidup menjadi mandul. Anak-anak sekarang gampang sekali melontarkan bahasa oral dan bahasa tubuh yang cenderung tereduksi oleh gaya ungkap yang kasar dan vulgar. Nilai-nilai etika dan estetika telah terbonsai dan terkerdilkan oleh gaya hidup instan dan pragmatik.

Ya, ya, ya, pendidikan berbasis karakter di negeri ini memang telah lama hilang. Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), misalnya, yang seharusnya bisa menjadi “katalisator” untuk membendung arus merebaknya budaya kekerasan dan proses demoralisasi, dinilai telah berubah menjadi mata pelajaran berbasis indoktrinasi dan dogmatis yang semata-mata mengajarkan nilai baik dan buruk, tanpa diimbangi dengan pola pembiasaan intens yang bisa memicu siswa didik untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai keluhuran budi. Akibat pola indoktrinasi yang demikian lama dalam ranah pendidikan kita, disadari atau tidak, telah mengubah mind-set anak-anak cenderung menjadi “kanibal”, baik terhadap dirinya sendiri maupun sesamanya. Mereka tidak lagi memiliki kepekaan terhadap sesamanya, kehilangan nilai kasih sayang, dan sibuk dengan dunianya sendiri yang cenderung agresif dengan tingkat degradasi moral yang sudah berada pada titik nazir peradaban.

Sudah berkali-kali panggung sosial negeri ini diwarnai pentas tragis tentang tawuran antarpelajar, pemerkosaan, minuman keras, atau seks pra-nikah yang dilakukan oleh kaum remaja-pelajar kita. Belum lagi mereka yang menjadi pengguna dan pengedar pil-pil setan dan zat-zat adiktif lainnya. Hal itu diperparah dengan miskinnya keteladanan perilaku kaum elite kita yang seharusnya menjadi patron dan sosok anutan sosial yang mengagumkan. Perilaku korupsi, sikap serakah, dan mau menang sendiri, justru menjadi tontonan masif di tengah massa yang demikian gampang disaksikan melalui layar kaca. Dalam konteks ini, mungkin ada benarnya kalau Nicolo Machiavelli menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah penipu, rakus, tidak pernah terpuaskan dan serakah. Hal senada juga dikemukakan oleh Thomas Hobes bahwa manusia mempunyai  sifat dasar yang mementingkan egonya sendiri dan merupakan musuh bagi manusia lainnya (homo homini lupus).

Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, situasi semacam itu jelas amat tidak menguntungkan bagi masa depan bangsa, khususnya dalam melahirkan generasi masa depan yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Dalam konteks demikian, perlu ada upaya serius dari segenap komponen bangsa untuk membangun “kesadaran kolektif” demi mengembalikan karakter bangsa yang hilang.

Dalam konteks demikian, menjadi menarik ketika Direktorat Pembinaan TK/SD menggagas sebuah agenda Festival, Olimpiade, atau apa pun namanya, berlabel sastra yang berupaya mengajak dan menginternalisasikan pendidikan karakter melalui karya sastra. Mengapa harus melalui sastra?

Ya, ya, ya, ketika dunia pendidikan dinilai hanya memburu dan mementingkan ranah akademik semata, sehingga abai terhadap persoalan-persoalan moral dan keluhuran budi –kalau toh ada penyampaiannya cenderung indoktrinatif dan dogmatis– perlu ada terobosan visioner yang bisa mengajak dan menginternalisasikan pendidikan karakter sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan psikososial siswa didik. Karya sastra, agaknya bisa menjadi medium yang strategis untuk mewujudkan tujuan mulia itu. Melalui karya sastra, anak-anak sejak dini bisa melakukan olah rasa, olah batin, dan olah budi secara intens sehingga secara tidak langsung anak-anak memiliki perilaku dan kebiasaan positif melalui proses apresiasi dan berkreasi melalui karya sastra.

Melalui karya sastra, anak-anak akan mendapatkan pengalaman baru dan unik yang belum tentu bisa mereka dapatkan dalam kehidupan nyata. Anak-anak bisa belajar dan bergaul secara langsung tentang berbagai karakter mulia, yang oleh Sang Pencetus Pendidikan Holistik Berbasis Karakter, Ratna Megawangi, dikenal sebagai 9 (sembilan) pilar, yakni (1) cinta Tuhan dan kebenaran; (2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; (3) amanah; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; (6) percaya diri kreatif, dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi dan cinta damai. Ini artinya, pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi paham (ranah kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (ranah afektif) nilai yang baik, dan mau melakukannya (ranah psikomotor).

Tentu saja, langkah visioner semacam itu tak akan banyak maknanya jika tidak diimbangi dengan intensifnya internalisasi pendidikan berbasis karakter dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil rapat koordinasi pun belum menghasilkan keputusan final karena masih akan terus berproes hingga benar-benar matang dan siap diimplementasikan.

Meski demikian, agenda Festival Sastra yang digagas Direktorat Pembinaan TK/SD diharapkan bisa menjadi awal yang bagus untuk melakukan sebuah perubahan. Jika pembangunan karakter bangsa melalui sastra dilakukan secara serius, total, dan intens, bukan tidak mungkin kelak anak-anak negeri ini akan memiliki kepribadian yang jauh lebih berkarakter sehingga siap mengawal perjalanan dan dinamika peradaban bangsa melalui sentuhan karakter yang kuat dan nilai-nilai keluhuran budi yang mengagumkan. Semoga! ***

Tulisan Terkait:

• Friday, 24 July 2009 -- Masih Adakah Ruang bagi Anak-anak Jalanan? (141)
• Sunday, 19 July 2009 -- Teror Bom dan Meruyaknya Budaya Kekerasan (14)
• Saturday, 18 July 2009 -- Teror Bom dan Kebangkrutan Nurani (84)
• Wednesday, 17 June 2009 -- Geger Ujian Nasional di Negeri Kelelawar (108)
• Sunday, 7 June 2009 -- Ketika Blok Indraprasta Terlepas (94)
• Friday, 5 June 2009 -- Manohara, Ambalat, dan Sentimen Nasionalisme (174)
• Friday, 22 May 2009 -- Ulah Satpol PP dan Potret Buram Angkatan Gagap (128)
• Tuesday, 19 May 2009 -- Kita Hidup di Tengah Peradaban Horor? (100)
• Saturday, 16 May 2009 -- Refleksi Tragedi Mei 1998 (4)
• Saturday, 18 April 2009 -- Premanisme Merajalela di Negeri Kelelawar (8) (90)

Sebelum Cak Nun dan Kyai Kanjeng tampil di atas panggung, digelar acara seremonial yang dimulai pukul 20.30 WIB, yakni pembacaan ummul Kitab, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa untuk Gus Dur, sambutan Ketua GP Ansor, Ketua Tanfidiyah NU Kab. Kendal, dan sambutan Bupati Kendal. Pengunjung pun seperti tak sabar untuk segera menyaksikan Cak Nun dan Kyai Kanjeng di atas panggung. Maka, suara aplaus pun menggema begitu Cak Nun yang tampil berkopiah dan berbusana serba putih itu tampil di atas panggung.

DOA UNTUK GUS DUR DAN REFLEKSI MUHARAM

Menjelang Acara.
Doa Bersama untuk Gus Dur.
Bupati Kendal, Hj. Siti Nurmarkesi.
Cak Nun menjelang pentas.
Cak Nun mengusung nilai “pluralisme”.
Cak Nun berinteraksi dengan pengunjung.
Suasana selama pentas berlangsung.
Doa bersama menjelang pementasan berakhir.

Bukan Cak Nun kalau tak tampil “nyleneh”. Dengan gaya enteng, dia tampil melalui sentilan-sentilan kritiknya yang cerdas, tajam, dan menusuk. Pada bagian awal, misalnya, tanpa basa-basi, Cak Nun meminta kesepakatan dengan para pengunjung, akan diakhiri jam berapa acara tersebut? Secara spontan, para pengunjung menjawab “pukul 03.00”. Cak Nun dengan gaya slengekan menimpali, “Itu pengaruh syahwat”. Loh, kok? “Tak beda jauh dengan para pejabat kita. Betapa banyaknya tokoh di negeri ini yang semata-mata ingin jadi pejabat karena pengaruh syahwat. Sulit ditemui tokoh yang mau sekali menjabat dengan pengabdian terbaik buat bangsa dan negara, untuk selanjutnya ingin total mengurus keluarga yang juga butuh perhatian. Demikian juga Sampeyan. Pinginnya sampai jam 03.00, tapi bener kuat, ndak?” lanjutnya disambung aplaus penonton bersambung-sambungan.

Penyair “Lautan Jilbab” itu juga mengingatkan betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi negeri ini, mulai persoalan politik, demokrasi, hukum, hingga kerukunan antarumat. Namun, kita tidak perlu ikut-ikutan karena semua sudah ada yang mengurus. Dengan bahasa Jawa yang “medhok”, dia pun berpesan untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita Gus Dur yang hingga kini belum juga bisa terwujud.

“Gus Dur, jika suatu ketika dinobatkan jadi pahlawan nasional, dia akan menjadi pemecah rekor. Belum ada ceritanya, mulai kakek, bapak, hingga anak sama-sama mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional”, kata Cak Nun dengan mimik serius. Selanjutnya, Cak Nun tak lupa menceritakan tentang asal-usul Gus Dur, mulai kiprah kakeknya, almaghfurlah K.H. Hasyim Asy’ari dan ayahnya, almaghfurlah K.H. Wahid Hasyim, yang sama-sama dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Gus Dur pun layak mendapatkannya, meski Gus Dur sendiri mungkin tak pernah berharap untuk mendapatkannya.

Cak Nun yang didampingi isterinya, Novia Kolopaking, dan 15 awak Kyai Kanjeng lainnya, memang tampil atraktif. Dia sengaja mengusung musik bergaya “pluralis” yang lengkap. Musik-musik instrumennya jelas menampakkan gabungan antara musik tradisi dan modern hingga menghasilkan perpaduan irama yang rancak; bisa garang, sekaligus bisa lembut mendayu-dayu. Setidak-tidaknya, ada tujuh lagu yang diusung di atas panggung di sela-sela refleksi Muharam yang disampaikannya, seperti “Alif”, “I Be Ce”, “Shalawat”, “Thayibbah”, “Nusantara” (mengusung lagu-lagu ethnik berirama khas Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Jawa), “Tamba Ati” (dengan berbagai versi bahasa), hingga lagu penutup.

Di sela-sela refleksi itu, Cak Nun tak lupa menyampaikan pesan untuk menjaga kebersamaan dengan sesama muslim, khususnya NU-Muhammadiyah, yang selama ini terkesan “kurang akur”. Pada kesempatan itu, Cak Nun juga sempat mendaulat Tafsir, M.Ag., sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah, untuk tampil ke atas panggung.

Dengan guyonan-guyonannya yang tak kalah kocak, Tafsir mengibaratkan hubungan antara Muhammadiyah dan NU melalui simbol yang digunakan. “Muhammadiyah dan NU itu ibarat Matahari dan Bumi yang sama-sama membutuhkan. Matahari tak akan pernah bisa berfungsi jika tak ada bumi. Sebaliknya, bumi juga membutuhkan matahari untuk melangsungkan kehidupannya,” katanya sambil tersenyum. Dia tak lupa menceritakan ayahnya yang berasal dari keluarga besar NU, dan sering ditanya para kyai NU ketika sedang kumpul-kumpul.

“Anakmu kae ya sih Islam?” tanya seorang kyai. (“Anakmu itu juga masih Islam?”)

“Isih, ora ketang muhammadiyah, hehe …”, jawab ayahnya. (Masih, meski hanya Muhammadiyah, hehe …”).

Ungkapan “ora ketang” (meski hanya) menunjukkan betapa hubungan NU-Muhammadiyah selama ini memang masih perlu terus dibangun secara harmonis. Pernyataan-pernyataan Tafsir perlu dimaknai sebagai upaya untuk bisa mencairkan kebekuan hubungan kedua organisasi Islam terbesar di negeri ini yang selama ini terkesan kurang harmonis akibat perbedaan budaya dan “ritual” dalam menjalankan ibadah.

Merespon pernyataan-pernyataan Tafsir, Cak Nun menimpalinya dalam perspektif yang lebih luas, terutama berkaitan dengan banyaknya agama yang terjadi di negeri ini. Tak ada untungnya saling mengklaim diri sebagai umat terbaik, karena hal ini berurusan dengan masalah keyakinan.

Ya, ya, ya, Cak Nun bersama Kyai Kanjeng-nya, malam itu setidaknya telah menunjukkan kiprahnya dalam mengusung panggung “pluralisme” yang memiliki pesan kuat untuk saling menghargai perbedaan. Musik yang diusungnya telah tampil di berbagai negara dan Cak Nun terus bersemangat untuk mengalirkan semangat “pluralisme” itu melalui musik “kolaborasi” yang diusungnya di atas pentas.

Ketika jam menunjukkan pukul 00.45 WIB, acara pun usai. Saya tak tahu persis, apa yang ada di kepala setiap pengunjung begitu usai menyaksikan panggung “pluralisme” Kyai Kanjeng itu. Yang saya ingat, cuaca dingin makin menusuk begitu keluar dari GOR Bahurekso akibat guyuran hujan.
***

Random Posts

• Wednesday, 2 January 2008 -- MENUNGGU LONCENG KEMATIAN (2)
• Friday, 21 August 2009 -- Selamat Menyongsong Kehadiran Bulan Suci (2)
• Saturday, 10 January 2009 -- Ketika Bhisma Diburu Bayangan Dewi Amba (150)
• Tuesday, 1 April 2008 -- Sanggupkah Kaum Perempuan Membangun Fitrahnya? (38)
• Monday, 4 August 2008 -- Mengakrabi CSS/XHTML Validator (52)
• Tuesday, 22 December 2009 -- Momentum Hari Ibu dan Hijrah Peradaban (110)
• Friday, 22 February 2008 -- Guru Menulis BTP: Kenapa Tidak? (22)
• Sunday, 15 July 2007 -- Cerpen Teror sebagai Bahan Ajar (0)
• Thursday, 13 March 2008 -- Nasi Aking dan Sirnanya Empati Kita terhadap Sesama (49)
• Thursday, 20 August 2009 -- Ramadhan, Korupsi, dan Kearifan Budaya (124)

Merujuk pendapat dari berbagai sumber, secara umum kebudayaan postmodern (posmo) memiliki beberapa karakter, di antaranya pluralistis, berjalan di bawah perubahan yang konstan, kurang dalam segi otoritas yang mengikat secara universal, melibatkan sebuah tingkatan hierarkis, merujuk pada polivalensi tafsiran, didominasi oleh media dan pesan-pesannya, kurang dalam hal kenyataan mutlak karena segala yang ada adalah tanda-tanda, dan didominasi oleh pemirsa. Postmodernitas berarti pembebasan yang pasti dari kecenderungan modern, khususnya untuk mengatasi ambivalensi dalam mempropagandakan kejelasan tunggal akan keseragaman.

Selain itu, menurut Akbar S. Ahmed, dalam masyarakat posmo juga ditandai dengan munculnya berbagai fenomena yang cenderung “memberontak” terhadap status quo, di antaranya: (1) timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat tansendental (meta-narasi), dan semakin diterimanya pandangan pluralisme-relativisme kebenaran; (2) meledaknya industri media massa, sehingga ia bagaikan perpanjangan tangan dari sistem indera, organ dan saraf kita, yang pada urutannya menjadikan dunia menjadi terasa kecil. Lebih dari itu, kekuatan media massa telah menjelma bagaikan “agama” atau “tuhan” sekuler. Dalam artian perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa semisal program televisi; (3) munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul diduga sebagai reaksi atau alternatif ketika orang semakin meragukan terhadap kebenaran sains, teknologi dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi janjinya untuk membebaskan manusia. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah penindasan; (4) munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan romantisme dengan masa lalu; (5) semakin terbukanya peluang bagi klas sosial atau kelompok untuk menemukakan pendapat secara bebas; atau ke-(6) bahasa yang digunakan dalam wacana postmodernidme seringkali mengesankan ketidak jelasan makna dan inkonsistensi sehingga apa yang disebut “era-posmo” banyak mengadung paradoks.

Dalam konteks kekinian, agaknya masyarakat kita juga telah mengalami banyak pergeseran. Ketidakpuasan terhadap anasir-anasir kehidupan modern yang dianggap telah gagal dalam memuliakan martabat kemanusiaan, disadari atau tidak, ikut mendorong banyak kalangan untuk tidak lagi menghamba pada kekuatan modernisme yang lebih banyak mengusung nilai-nilai kapitalisme berbasis liberalisme dan materialisme. Jalur-jalur alternatif untuk membuka wacana baru yang lebih komunal dan bersahabat melalui berbagai media dan organisasi telah menumbuhkan kesadaran bersama bahwa nilai-nilai modern telah memenjarakan nilai-nilai luhur kemanusiaan sehingga layak untuk ditinggalkan.

Di ranah dunia maya, dalam amatan awam saya, telah bermunculan banyak blog yang membuka wacana kritis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsir. Dalam atmosfer dunia maya yang demikian terbuka, seorang bloger memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk berkomentar dan berpendapat sesuai dengan alur pemikirannya masing-masing berdasarkan diskursus yang ditawarkan. Bloger siap berpendapat dan siap untuk didebat. Sepanjang yang diperdebatkan masih relevan dengan substansi wacana yang ditawarkan, saya pikir, blog bisa menjadi sebuah media virtual yang mencerahkan dan membuka wacana pemikiran publik yang jauh lebih luas dan mendalam.

Dari sisi ini, agaknya sang bloger juga sudah menjadi bagian dari masyarakat posmo yang anti-penyeragaman pemikiran. Bloger yang berasal dari berbagai latar belakang lintas-budaya, suku, ras, agama, golongan, sosial, profesi, atau berbagai atribut primordial lainnya, menjadi kelompok entitas sosial yang cenderung inklusif dengan pemikiran-pemikiran kritis sebagai upaya untuk ikut berkiprah membangun masyarakat sipil yang lebih demokratis dan egaliter dalam suasana interaksi yang lebih terbuka dan egaliter. Melalui aktivitas dan interaksi secara maya yang secara intens dilakukan, seorang bloger sudah terbiasa berbeda pendapat dan tidak pernah mengakui adanya otoritas penafsiran tunggal terhadap wacana yang sedang dibangun.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang makin mengarah ke situasi post-modernisme, agaknya blog akan terus menjadi media maya yang diminati sebagai “rumah” untuk menampung pemikiran-pemikiran kritis dan kreatif akibat situasi sosial di dunia nyata yang makin chaos dan tidak nyaman. Akankah ini membenarkan munculnya sebuah fenomena bahwa blog telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat posmo? ***

Tulisan Terkait:

• Saturday, 14 November 2009 -- Buku Tali Asih dari Pakdhe Cholik (142)
• Monday, 9 November 2009 -- Antara Facebooker dan Wakil Rakyat (208)
• Saturday, 26 September 2009 -- Dari Khika hingga Joglo Abang (4)
• Friday, 31 July 2009 -- Sang Bayang dan Hari Jadi Kendal (109)
• Thursday, 11 June 2009 -- Haruskah UU ITE Menjadi “Bom Waktu” buat Bloger? (150)

Buku-buku yang dilarang beredar, antara lain:

1. Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karangan John Roosa;
2. Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Socrates Sofyan Yoman;
3. Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Muhidin M. Dahlan;
4. Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan, MM; dan
5. Mengungkap Misteri Keberadaan Agama karangan Drs. H Syahrudin Ahmad.

Keputusan Jaksa Agung telah memancing reaksi dari berbagai kalangan. Ketua Forum Rektor Indonesia, Edy Suandi Hamid, misalnya, menyatakan bahwa pelarangan justru bisa berdampak kontraproduktif, apalagi jika berkaitan dengan sejarah masa lalu. Masyarakat, yang saat ini sudah mengerti haknya memperoleh informasi, bisa mencurigai bahwa ada fakta sejarah yang sengaja disembunyikan.

Sementara itu, Rhoma Dwi Aria Yuliantri, yang bukunya dilarang, berpendapat bahwa sejarah adalah multitafsir, tidak tunggal. Terhadap alternatif kebenaran lain, masyarakat harus toleran. Mengenai bukunya yang dinyatakan dilarang oleh Kejaksaan Agung, Rhoma mengaku belum tahu substansi pelarangan. Bahkan, ia juga belum diberi tahu hal-hal apa di bukunya yang membuat menjadi terlarang. Yang pasti, melarang buku –sebagai karya intelektual– merupakan pelanggaran atas hak berkreasi.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pun menyatakan bahwa langkah Kejaksaan Agung itu adalah tindakan yang tidak demokratis. Langkah itu juga merupakan pelanggaran serius terhadap instrumen hak asasi manusia yang dibentuk dan berlaku di Indonesia. Elsam mendesak agar keputusan dan instruksi Jaksa Agung itu dicabut. Kejagung juga diminta menghentikan tindakan yang dapat menghalangi, membatasi, atau mengekang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat setiap orang. Hal itu termasuk memulihkan peredaran buku dan barang cetakan lainnya yang sebelumnya dilarang beredar.

Menyikapi pelarangan buku, KontraS mendesak Kejaksaan Agung untuk mencabut pelarangan buku-buku tersebut, sekaligus menghentikan praktek pelarangan peredaran karya-karya intelektual di masa mendatang. KontraS juga mendesak pembatalan atas aturan-aturan hukum yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi.

Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) juga menentang pelarangan buku. Dalam pandangan ISSI, pelarangan semacam itu tidak saja bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia, tetapi juga amanat UUD 1945 untuk “memajukan kecerdasan umum”. ISSI juga menuntut agar: (1) Kejaksaan Agung segera mencabut surat keputusan tersebut dan menghentikan praktik pelarangan secara umum. Perbedaan pandangan mengenai sejarah hendaknya diselesaikan secara ilmiah, bukan dengan unjuk kuasa menggunakan hukum warisan rezim otoriter; dan (2) pemerintah dan DPR segera mencabut semua aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi. Warisan kolonial dan rezim otoriter yang ingin mengatur arus informasi dan pemikiran sudah sepatutnya diakhiri.

Ya, ya, ya, meski reformasi bertubi-tubi digencarkan, perilaku para pemegang kekuasaan agaknya belum sepenuhnya berubah. Tindak pelarangan yang dilakukan Jaksa Agung tak jauh berbeda dengan tindakan masif rezim Orde Baru yang telah melarang peredaran beberapa buku, seperti:

1. Bumi Manusia (1980) karya Pramoedya Ananta Toer;
2. Anak Semua Bangsa (1981) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist;
3. Jejak Langkah (1985) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist;
4. Rumah Kaca (1988) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist;
5. Arus Balik (1995) karya Pramoedya Ananta Toer;
6. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995-1996) karya Pramoedya Ananta Toer (Naskah asli berjudul “Nyanyi Tunggal Seorang Bisu” dibuat tahun 1991;
7. Di Tepi Kali Bekasi (1947) karya Pramoedya Ananta Toer;
8. Perburuan (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
9. Keluarga Gerilya (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
10. Percikan Revolusi (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
11. Subuh (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
12. Bukan Pasar Malam (1951) karya Pramoedya Ananta Toer;
13. Mereka yang Dilumpuhkan (1951) karya Pramoedya Ananta Toer;
14. Cerita dari Blora (1952) Pramoedya Ananta Toer;
15. Korupsi (1954) karya Pramoedya Ananta Toer;
16. Cerita dari Jakarta (1957) karya Pramoedya Ananta Toer;
17. Serat Darmogandul;
18. Suluk Gatoloco;
19. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa Indonesia KM ITB 1979;
20. Apakah Soeharto Terlibat Peristiwa PKI;
21. Bayang-bayang PKI (1995) karya Institut Studi Arus Informasi disunting Stanley;
22. Madame D Syuga;
23. Painting in Islam;
24. Dosa dan Penebusan Menurut Islam dan Kristen;
25. Kristus Dalam Injil dan Al Quran;
26. Mujarobat Ampuh;
27. Berhati-hati Membuat Tuduhan;
28. Menyingkap Sosok Misionaris;
29. Sajian Tuntutan Tuhan pada Akhir Zaman;
30. Aurad Muhammadiyah;
31. Memoar Oei Tjoe Tat (1995);
32. Islamic Invation karya Robert Morey;
33. Di Balik Jeruji Besi diterbitkan Yayasan Kalimatullah;
34. Alkitabul Muqodas diterbitkan Yayasan Kalimatullah;
35. Kesaksian Al Quran diterbitkan Yayasan Kalimatullah; dan
36. Tuanku Rao (1967) karya Parlindungan.

Apapun dalihnya, pelarangan buku, dalam pandangan awam saya, jelas bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dengan amat sadar diberi “tinta biru” oleh para pendiri negara bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa yang cerdas. Salah satu upaya untuk ikut mendesain bangsa yang cerdas adalah tersedianya buku-buku bermutu yang bisa dengan mudah dibaca oleh anak-anak bangsa sehingga akan terus memberi inspirasi kepada generasi bangsa ini untuk selalu membuka mata batinnya terhadap persoalan-persoalan kebangsaan.

Buku juga mampu melahirkan generasi yang kritis sehingga anak-anak bangsa negeri ini mampu berpikir secara kreatif dan multidimensional. Melalui buku, anak-anak muda negeri ini akan terus mendapatkan gizi dan nutrisi batin yang cukup sehingga terhindar dari degradasi keilmuan dan keluhuran budi.

Kekhawatiran bahwa buku akan mengganggu ketertiban umum sejatinya merupakan perwujudan sikap paranoid dan sebuah paradigma kaum otoriter yang menginginkan anak-anak bangsa negeri ini menjadi generasi “anak mami” yang mesti selalu tunduk dan penurut kepada penguasa.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika peradaban, anak-anak bangsa negeri ini juga makin cerdas dan kritis sehingga bisa memilih dan memilah, mana buku yang tergolong sampah dan mana buku yang tergolong mencerahkan. Ini artinya, tanpa dilarang pun, peredaran buku akan tunduk pada siklus dan seleksi alam yang akan terus menguji kehadiran sebuah buku. Buku-buku yang diduga menyebarkan fitnah, cari sensasi, atau menyebarkan sikap kebencian dan permusuhan, pelan tapi pasti, akan tergusur oleh kecerdasan generasi pada setiap zamannya. Dalam konteks demikian, pelarangan buku sesungguhnya tidak diperlukan lagi karena nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan jelas-jelas merupakan sebuah tragedi pencerdasan kehidupan bangsa di era global dan mondial ini. ***

Random Posts

• Wednesday, 12 August 2009 -- Baca Puisi Mengenang Tujuh Hari Kematian W.S. Rendra (101)
• Sunday, 30 August 2009 -- Membangun Kembali Kesadaran Kultural secara Kolektif (14)
• Sunday, 27 January 2008 -- Selamat Jalan Sang Jenderal Besar! (30)
• Sunday, 7 September 2008 -- Mempersoalkan Kembali Predikat Guru sebagai Peneliti (40)
• Wednesday, 28 November 2007 -- Korpri dan Neofeodalisme dalam Birokrasi (2)
• Sunday, 30 November 2008 -- Labirin Sukma: Potret Kepribadian yang Terbelah (60)
• Monday, 14 April 2008 -- Perlukah Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum? (25)
• Thursday, 19 June 2008 -- Lingkaran Kekerasan dalam Institusi Pendidikan (40)
• Sunday, 21 June 2009 -- Agupena Jawa Tengah: Tak Ingin Jadi Asosiasi Guru Eksklusif (68)
• Monday, 10 November 2008 -- Membangun Semangat Berbagi dan Bersilaturahmi melalui Blog (80)