Siapa bilang Negeri Kelelawar tak mengenal peradaban? Siapa pula yang bilang kalau negeri seribu ngarai dan lembah itu mengalami stagnasi? Lihat saja kasus yang tak pernah berhenti menggoyang panggung hukum, sosial, dan politik negeri itu. Hampir semua celah tak pernah sepi dari persoalan, mulai yang kelas remeh-temeh hingga yang kelas berat. Kecamuk persoalan yang tak pernah usai tertuntaskan bisa jadi bukti kalau peradaban negeri Kelelawar itu ada. Terlepas apa pun jenis peradabannya, yang jelas peradaban negeri Kelelawar tak pernah ada matinya. Ratusan juta rakyatnya akan terus menggeliat dan bergerak memenuhi tuntutan takdirnya.

Walhasil, ketika kasus pelemahan KPKK (Komisi Pemberantasan Kelelawar Koruptor) ditengarai hendak mencapai titik terang, kelelawar koruptor yang nyata-nyata terbukti melakukan percobaan penyuapan, tak pernah berhenti melakukan perlawanan. Didampingi pengacara-pengacara “hitam”, mereka melakukan berbagai macam cara dengan membangun pencitraan publik bahwa komplotannya berada di pihak yang benar. Celakanya, aparat penegak hukum yang seharusnya punya nyali untuk memancung pesakitan yang nyata-nyata bersalah dengan pedang keadilannya, justru berputar-putar dengan berbagai dalih hukum untuk ikut-ikutan melemahkan KPKK. Mereka menjadi loyo dan tak berdaya di hadapan koruptor kelas kakap. Yang tak kalah menggelikan, kelelawar pelapor kasus korupsi justru dicari dosa dan kesalahannya, hingga jadi bumerang dan blunder buat sang pelapor itu sendiri. Sebuah preseden hukum yang bisa berakibat fatal dalam upaya menciptakan atmosfer hukum yang sehat. Para kelelawar yang punya setumpuk bukti kasus penilapan uang negara di berbagai lapis dan lini birokrasi, jadi ciut nyalinya. Mereka takut justru akan malah jadi tersangka. Tak perlu heran jika negeri Kelelawar yang terkenal korup, penjara justru dipenuhi oleh para jompo, anak-anak jalanan, maling ayam, atau preman kelas teri. Para koruptor masih saja bebas bergentayangan menikmati gelimang kemewahan di luar tembok penjara.

Sampai kapan pun, korupsi di negeri Kelelawar tak pernah tuntas tertangani selama aparat penegak hukum “berselingkuh” dengan uang dan kekuasaan. Mereka tak pernah bisa memburu para koruptor kalau mereka sendiri justru terindikasi berbuat korup. Mana bisa lantai yang kotor dibersihkan oleh sapu yang kotor pula? Maka, jadilah pengadilan kasus korupsi di negeri ini tak ubahnya sebuah dagelan yang mempertontonkan sekaligus memperlihatkan kepiawaian bersilat lidah dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Mereka yang fasih memperalat dan menafsirkan ayat-ayat hukum dengan gaya parlente dan percaya diri cenderung akan menang citra. Itu artinya, koruptor yang telah menciptakan jutaan rakyat negeri Kelelawar tersekap dalam kemiskinan dan keterbelakangan bisa jadi malah menjadi pahlawan yang dipuja dan dielu-elukan. Mungkin ada benarnya kalau ada yang bilang, antara pahlawan dan pecundang itu hanya sebatas dilapisi kain transparan.

Peradaban negeri Kelelawar memang tak akan ada matinya, tetapi saat ini sedang dalam keadaan sakit. Baru ada dalam sejarah negeri Kelelawar, kebijakan pemerintah justru memakan korban rakyatnya sendiri. Di balik sukses aparat keamanan menggulung sarang teroris, justru pemerintah menciptakan teror bom sosial yang bisa mengancam dan meledak setiap saat. Entah, sudah berapa rakyat yang jatuh menjadi korban ledakan tabung elpiji. Dengan penuh kearifan, rakyat seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman agar mereka terbebas dari rasa takut dan tertekan. Mereka yang diduga terlibat di balik kebijakan penggunaan tabung elpiji mesti diusut tuntas dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan brutal dan biadabnya. Sudah terlalu lama rakyat negeri Kelelawar menjadi “tumbal” kebijakan yang kurang menyentuh pada nasib dan kehidupan rakyat banyak.

Akibat carut-marutnya kepastian hukum dan buruknya manajemen negara, rakyat negeri kelelawar yang sudah merasa muak mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah sosial yang mereka hadapi. Demo berbau fasis dan bar-bar pun marak terjadi di mana-mana. Hampir tak ada demo yang berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Mereka yang tidak sepaham, tak jarang melakukan gontok-gontokan untuk melampiaskan naluri agresivitasnya. Sungguh, ini penyakit sosial yang tidak datang begitu saja, tetapi melalui rentetan peristiwa yang saling terkait dan berkelindan begitu kompleksnya. Yang tak kalah menggelitik, di tengah ancaman penyakit sosial semacam itu, pemerintah mengambil sikap untuk mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja. Bukankah ini sama saja kekerasan versus kekerasan? Bagaimana mungkin rakyat yang dinilai tidak tertib harus dihadapi dengan senjata? Akar masalah yang seharusnya dituntaskan adalah apa yang menyebabkan rakyat berbuat tidak tertib; anak jalanan merajalela, pedagang kaki lima menumpuk di trotoar, atau gubug-gubug kumuh dan liar yang bertebaran di pinggiran kota. Situasi sosial seperti ini yang seharusnya dicermati, diperhatikan, dan diselesaikan oleh aparat negeri Kelelawar dengan cara yang arif agar rakyat tidak selalu menjadi “tumbal”. Bukan dengan menaburkan ancaman kekerasan di tengah-tengah masyarakat yang sedang agresif dalam menemukan jati dirinya.

Ya, ya, ya, peradaban negeri Kelelawar memang sedang dalam kondisi sakit. Dalam situasi seperti itu, dibutuhkan keteladanan dan kearifan bertindak dari kaum elite penguasa negeri Kelelawar dengan mengutamakan perbaikan nasib rakyat yang sudah lama hidup terlunta-lunta dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Konon, sejarah akan sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, tidak berjalan linier dan ideal seperti yang diharapkan. Bersikap arif berarti memandang setiap peristiwa secara realistis dan humanis, lantas berupaya menyelesaikannya dengan cara-cara yang realistis dan humanis pula. *** (bersambung)

Mungkin sudah menjadi garis nasib kalau negeri Kelelawar yang dulu dielu-elukan dan tercitrakan sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi itu kini harus tersungkur dalam kebangkrutan moral. Para pejabat yang tengah berada dalam puncak kekuasaan terninabobokan oleh gelimang kemewahan. Demi memanjakan naluri hedonis dan konsumtif, mereka rela menelantarkan jutaan rakyat yang hidup terlunta-lunta di lorong-lorong yang kumuh dan gelap. Demi memanjakan istri simpanan dan puluhan selirnya, mereka tak segan-segan menilap uang negara yang seharusnya digunakan untuk memuliakan hidup anak-anak miskin dan telantar. Demi memuaskan naluri agresivitas, mereka tidak risih mengerahkan para predator berseragam untuk menggusur tanah-tanah rakyat dan para pedagang kaki lima.

Yang menyedihkan, kalau perilaku busuk para pejabat terendus oleh para kelelawar yang yang masih punya hati nurani dan kejujuran, mereka tak malu-malu untuk berkongkalingkong dengan aparat penegak hukum untuk kemudian merekayasa persoalan-persoalan hukum sesuai dengan selera dan kepentingannya. Jika perlu, kelelawar yang tak berdosa harus dikorbankan dan dijadikan tumbal demi memuluskan kekuasaan dan jabatan yang ada dalam genggaman tangannya.

Mungkin ada benarnya kalau ada yang bilang, kekuasaan itu identik dengan korupsi. Dan di mana ada korupsi, di situ pasti kemiskinan akan terjadi. Itulah yang terjadi di negeri Kelelawar. Korupsi sudah benar-benar mengilusumsum dan menggurita di berbagai lapis dan lini kekuasaan. Otonomi daerah yang digembar-gemborkan bakal menyejahterakan rakyat ternyata hanya isapan jempol. Realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pejabat daerah di negeri Kelelawar yang menahbiskan dirinya sebagai neo-adipati yang memperlakukan daerah bagaikan ladang kekuasaan. Tak ayal lagi, rakyat negeri Kelelawarlah yang harus menjadi tumbal. Hidup mereka bukannya sejahtera, melainkan makin tenggelam dalam lumpur kemiskinan dan penderitaan. Aliran duwit yang berpusat di satu tangan menyebabkan kemiskinan rakyat makin melilit pinggang.
***

Syahdan, tersebutlah kisah seekor kelelawar tua yang biasa hidup di bawah lorong sebuah jembatan tua yang gelap dan singup. Di bawah lorong itu juga tinggal puluhan, bahkan ratusan kelelawar lain yang berebut peruntungan nasib. Sesekali, mereka bergerombol, lantas terbang melintasi kemewahan ibukota; sekadar melepaskan kepenatan hidup. Sang kelelawar tua pun, meski dengan napas sengal dan berat, tak ketinggalan berbaur dengan ratusan saudaranya melintasi kawasan ibukota yang tampak mulai makin tak berdaya memanggul beban nasib. Di sana-sini mulai bertaburan tempat-tempat hiburan yang memanjakan naluri hedonis kaum pemuja gaya hidup modern, global, dan kosmopolit. Tempat hiburan yang beraroma bir dan minuman keras membuat banyak kelelawar berkantong tebal mabuk dan melupakan Tuhannya. Setiba di rumah, mereka tak jarang bersitegang dengan sang istri yang juga suka berselingkuh dengan para brondong.

Yang menyedihkan, tempat-tempat ibadah yang berdiri kokoh dan megah hanya sekadar menjadi tempat singgah para musyafir yang kebetulan tengah melintas. Penduduk setempat hanya menjadikan rumah-rumah Tuhan itu sebagai penjaga gengsi dan emosi berbalut agama. Mereka tak pernah beribadah, tapi bisa kalap dan marah jika ada pihak lain yang tak sepaham dengan keyakinan yang mereka anut. Sambil berteriak-teriak histeris menyebut nama Tuhan, mereka tak segan-segan mengacungkan pedang untuk mengancam, memburu, dan menghabisi kelompok lain yang dianggap mengusik kesakralan agama mereka. Kelompok-kelompok agama minoritas hidup dalam suasana yang penuh ancaman dan ketakutan.

Ketika kerumunan kelelawar melintas di atas gedung wakil rakyat, mereka dengan mata telanjang menyaksikan ulah para politisi karbitan dan oportunis sedang membangun persekongkolan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka secara leluasa membuat peraturan dan thethek-mbengek keputusan yang bisa menguntungkan dan memuluskan jalan mereka dalam menguasai pos-pos penting yang menguasai hajat hidup rakyat banyak.

Pada ketika yang lain, saat mereka melintas di atas bubungan atas istana kepresidenan negeri Kelelawar, kerumunan itu dengan vulgar menyaksikan ulah para pejabat negara yang “berselingkuh” dengan para pengusaha hitam untuk menggerogoti kekayaan negara. Jika perlu, aset-aset penting dijual ke negara lain untuk mendatangkan keuntungan melimpah demi memuaskan nafsu serakah dan kemaruk harta. Ironisnya, aparat penegak hukum tutup mata terhadap berbagai bentuk perilaku korup yang berlangsung di berbagai lini dan lapis birokrasi. Mereka bisa dengan mudah memelintir bunyi pasal dan ayat-ayat hukum untuk melindungi para pejabat negara dari jerat hukum. Tragisnya, kelelawar kecil yang ketahuan maling buah tetangganya langsung disekap dan dijerat ke balik jeruji besi tanpa pertimbangan perikelelawaran setelah babak-belur dihajar massa.

Pada ketika yang lain lagi, ketika kerumunan kelelawar melintas di atas gedung perpajakan yang megah, mereka dengan jelas menyaksikan ulah para pegawai perpajakan yang dengan sengaja melakukan penggelapan dan manipulasi uang pajak dengan jumlah bejibun untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Jika perlu, oknum pegawai pajak itu “berselingkuh” dengan aparat penegak hukum dan maklar perkara untuk memuluskan jalan mereka dalam menumpuk-numpuk duwit haram ke dalam pundi-pundi kekayaannya.

Karena capek dan penat, kerumunan kelelawar berwajah kuyu dan pucat itu beristirahat sejenak di pelataran sebuah monumen kebanggaan negeri kelelawar yang tinggi menjulang. Ketika mata nanar mereka menoleh ke sisi barat, suasana senja yang temaram tampak bagaikan jubah Malaikat Maut yang menyelubungi kompleks ibukota yang muram dan tak berdaya. Entah, sampai kapan negeri kepulauan yang memiliki banyak ceruk dan pinggang bukit itu akan mengalami perubahan. (Bersambung) ***

Suasana dingin berkabut. Gunung, lembah, dan ngarai tak henti-hentinya menggelontorkan gumpalan kabut yang membadai di seantero lembah Negeri Kelelawar. Meski demikian, negeri tropis itu tak sanggup membendung suasana gerah dan panas. Di berbagai sudut dan lorong lembah, muncul kerumunan rakyat kelelawar dengan tatapan mata beringas dan kalap. Seperti dikomando, secara bergelombang, mereka berkerumun, lantas membangun iring-iringan seperti gerombolan masyarakat purba yang hendak melakukan ritus pengorbanan di atas altar para dewa. Mulut mereka tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel yang gegap-gempita.

“Gantung koruptor! Gantung koruptor!” teriak mereka berulang-ulang. Garang dan bersemangat. Suara yel-yel yang gegap-gempita itu seperti menggetarkan pintu langit sehingga menggeliatkan para kelelawar yang bergelantungan di pinggang dan punggung goa. Karuan saja, para kelelawar yang terkantuk-kantuk dan terlelap dalam mimpi panjang serentak membuka kelopak mata, lantas terbang melintasi bubungan atap rumah-rumah penduduk. Tergesa-gesa. Dalam sorotan lampu merkuri yang temaram, sesekali moncong kelelawar terantuk bangunan beton yang angkuh dan tinggi menjulang. Tergeragap, mengendap-endap, lantas kembali menggeliat; terbang melintasi temaram lampu merkuri.

Ya, ya, ya, sebulan belakangan ini, rakyat negeri kelelawar memang tengah membangun sebuah gerakan penyadaran secara kolektif untuk mewaspadai korupsi sebagai bahaya laten yang mesti diberantas. Korupsi, menurut para aktivis gerakan antikorupsi, dianggap sebagai biang kerok yang telah membikin negeri seribu lembah itu tersungkur dalam kubangan kemiskinan yang berlarut-larut. Sudah lebih enam dasawarsa hidup di alam merdeka, tetapi mulut rakyat baru sanggup berteriak setengah merdeka dari penjajahan neo-kolonialisme yang dalam praktiknya mewujud dalam gerakan materialisme, konsumtivisme, hedonisme, atau liberalisme. Praktik ekonomi yang korup dan penuh limbah manipulasi, membuat anggaran negeri Kelelawar terpasung dalam kebijakan-kebijakan semu yang hanya menguntungkan beberapa gelintir orang yang masuk dalam jaringan dan lingkaran kekuasaan. Selebihnya, rakyat mesti menjadi tumbal kebijakan yang tak pernah berpihak kepada rakyat yang bertahun-tahun lamanya terlilit hutang dan kemiskinan yang mencekik leher. Ironisnya, kaum elite negeri kelelawar justru makin tenggelam dalam kepongahan dan kian rakus dalam menguasai aset-aset ekonomi yang seharusnya dikelola dan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Kaum kelas menengah negeri Kelelawar seperti baru saja bangkit dari alam sonya ruri. Mereka baru sadar kalau selama ini kekayaan negeri mereka telah dijarah habis-habisan oleh para koruptor yang rakus dan serakah, tetapi berpenampilan santun dan rendah hati. Para koruptor, agaknya menguasai betul taktik psikologi massa, sehingga demikian gampang mengambil hati dan bermain simulasi di tengah panggung kehidupan yang nyata-nyata dialami oleh para kawula negeri yang miskin. Yang lebih merepotkan, para koruptor memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam setiap lini dan jaringan birokrasi, sehingga (nyaris) tak ada program dan kebijakan yang luput dari aroma korupsi. Dalam kondisi seperti itu, rakyat yang sudah jatuh dalam lubang kemiskinan terus ditimbuni dengan beban hutang luar negeri yang pada kenyataannya hanya digunakan untuk memperkaya pundi-pundi para penguasa dan jaringannya. Kondisi semacam itulah yang memicu gerakan rakyat negeri kelelawar untuk melakukan aksi perlawanan terhadap korupsi secara masif dalam setiap ruang dan waktu.

Meski demikian, untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap perilaku korupsi ternyata bukan perkara gampang. Rakyat juga mesti berhadapan dengan aparat penegak hukum yang nyata-nyata menunjukkan keberpihakan kepada para pengemplang harta negara itu. Hampir tak ada vonis mematikan bagi para koruptor sehingga gagal memberikan efek jera. Berbagai media demikian gencar mewartakan tentang aksi para koruptor dengan berbagai modus operandi-nya, tetapi para pendosa itu tak pernah bisa diadili di pengadilan. Dengan berbagai dalih dan argumen, mereka selalu bisa lolos dari jerat hukum. Kondisi itu diperparah dengan maraknya mafia hukum dan peradilan yang demikian gampang mempermainkan aparat penegak hukum dalam mengawal dan menegakkan supremasi hukum.

***

Di tengah maraknya aksi demo yang masif melakukan perlawanan terhadap para koruptor, para pejabat dan elite negara justru tidak menunjukkan empati terhadap nasib rakyat yang makin miskin dan hidup terlunta-lunta. Entah anggaran negara dari mana, beberapa pejabat teras justru pamer kekayaan dengan memasang gigi berlapis berlian. Konon, pemasangan gigi berlian itu konon dilakukan untuk menunjang tugas-tugas kenegaraan di negeri kelelawar yang harus banyak berurusan dengan pelayanan publik. Padahal, untuk memasang satu gigi berlian saja mesti mengeluarkan duwit hampir setengah milyar.

“Sungguh tidak etis kalau melakukan pelayanan publik, tapi kita tampil loyo dan tak berdaya dengan tampilan gigi yang kurang meyakinkan,” kata sekretaris negara seperti tanpa beban. “Dengan tampilan gigi yang oke, para pejabat publik bisa tampil percaya diri setiap saat meski tanpa harus sikat gigi terlebih dahulu, hahaha …” lanjutnya di tengah kerumunan wartawan sambil tersenyum menyeringai memperlihatkan beberapa deretan gigi berliannya yang bercahaya. Meski banyak menuai kritik, pemasangan gigi berlian itu berlanjut terus. Bahkan, para pejabat elite di berbagai daerah melakukan tindakan yang sama dengan memasang gigi berlapis emas.

Perilaku korupsi di negeri kelelawar memang benar-benar sudah berada di titik nazir peradaban. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para aktivis untuk membuat negeri itu sehat dan bersih dari limbah korupsi. Namun, meski belum bisa dikatakan sia-sia, aksi mereka agaknya masih butuh waktu dan proses yang amat panjang. Entah, sampai kapan? *** (Bersambung)

Suasana heroik menyelimuti negeri Kelelawar. Lagu-lagu wajib yang menggema di seantero negeri seperti hendak menggetarkan pintu langit. Ingatan kolektif mereka jatuh pada momen puluhan tahun yang silam ketika beberapa kaum muda dengan amat visioner menggelorakan ikrar “ke-kelelawar-an” tentang tanah air, bangsa, dan bahasa. Ruh dan semangat itu terus bertiup tiap tahun. Namun, kini terasa, geloranya makin meredup pamornya.

Gerusan nilai-nilai global, disadari atau tidak, telah membuat anak-anak bangsa kelelawar terbelah kepribadiannya. Kaki kanan sudah bergeser menuju peradaban modern dan mondial, sementara kaki yang satunya lagi belum juga beranjak dari kubangan nilai-nilai tradisi. Situasi seperti itu tak jarang menimbulkan sikap gamang dan ragu kaum muda negeri Kelelawar dalam menentukan sikap. Hal itu diperparah dengan munculnya gejala krisis keteladanan dari para elite dan pemimpin mereka.

Dunia pendidikan di negeri Kelelawar juga makin sempoyongan memanggul beban. Nilai-nilai luhur baku yang diajarkan di bangku pendidikan seringkali bertentangan dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika guru bilang bahwa korupsi itu tindakan hina dan tak beradab, justru para murid melihat kenyataan betapa banyaknya kaum elite di negeri kelelawar yang menjadikan aksi korupsi sebagai budaya. Entah, sudah berapa gelintir pejabat yang jadi buron aparat akibat tersandung masalah korupsi. Ketika guru ngomong bahwa aksi kekerasan itu termasuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Kelelawar, justru para murid melihat kenyataan betapa banyaknya masalah-masalah sepele di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang diselesaikan melalui kekerasan. Entah, sudah berapa kelelawar yang harus jadi korban aksi kekerasan akibat sentimen dan fanatisme kesukuan, agama, ras, atau golongan.

Yang menyedihkan, perjalanan demokrasi di negeri Kelelawar dinilai juga sarat dengan tindakan anomali yang menihilkan kearifan dan fatsoen politik. Kaum elite politik negeri Kelelawar dinilai sudah kehilangan sikap elegan dan kstaria dalam berpolitik. Bahkan, konon mereka sangat gemar menempuh terobosan lewat jalan kelinci dengan menggunakan jurus ilmu permalingan yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Sikut kanan sikut kiri, sembah ke atas, injak ke bawah, menjadi budaya baru yang dipraktikkan di atas panggung politik. Motif utama bermain di atas panggung politik bukan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan publik, melainkan sekadar memanjakan naluri purba demi memenuhi ambisi pribadi, kelompok, dan golongan. Mereka yang berduwit, meski dengan cara hutang sana hutang sini, rela menghambur-hamburkan isi koceknya demi membangun ambisi politik, mempermalukan, jika perlu “membunuh” rival politik. Menjelang Pemilu legislatif, taruhan dan judi politik gencar digelar di berbagai sudut kota dan desa. Famlet dan spanduk warna-warni dengan balutan foto politisi yang narsis dan jumawa terpampang di tepi-tepi jalan raya.

Ketika kampanye, para calon wakil rakyat negeri Kelelawar saling berlomba pidato dengan mulut berbusa-busa sambil tak henti-hentinya mengumbar janji-janji perubahan di atas mimbar. Mereka sangat gemar disanjung dan dipuji, hingga akhirnya kehilangan kontrol diri dan gampang sekali terninabobokan teriakan dan yel-yel memanjakan dari para pengikutnya. Namun, nasib mereka tak jauh berbeda dengan gedebog pisang yang nglumpruk dan tak berdaya ketika gagal terpilih sebagai wakil rakyat. Bahkan, tak jarang politisi gagal yang stress dan kena depresi akibat memikirkan hutang yang menumpuk.

Situasi dan atmosfer politik yang sarat anomali, membuat kaum muda negeri Kelelawar mulai menunjukkan kecenderungan sikap apolitik. Banyaknya kaum muda yang memilih golput ketika Pemilu legislatif berlangsung dinilai sebagai salah satu bukti kecenderungan itu. Hal itu diperkuat dengan hasil poling sebuah media cetak yang sebagian besar responden menyatakan alergi politik.

Gejala alergi politik makin menghinggapi kaum muda negeri Kelelawar tatkala daftar wakil rakyat yang tersandung persoalan hukum makin panjang. Tak sedikit wakil rakyat yang gagal membendung nafsu kemaruk terhadap harta dan perempuan, hingga akhirnya mereka harus berurusan dengan pengadilan. Kemudahan membangun lobi dan persekongkolan agaknya telah membuat sebagian wakil rakyat tenggelam dalam arus hedonisme dan budaya glamor. Ibarat lakon “Petruk Dadi Ratu”, mereka silau terhadap gebyar duniawi, sehingga gampang ditelikung oleh nafsu dan ambisinya sendiri.

Tindakan konyol yang dilakukan oleh para politisi negeri Kelelawar, disadari atau tidak, telah ikut memberikan andil yang cukup besar terhadap redupnya pamor kecintaan kaum muda terhadap tanah air, bangsa, dan bahasanya sendiri. Ikrar “Sumpah Kaum Muda” yang dulu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam membangun masa depan dinilai telah kehilangan maknanya. Ikon-ikon kebangsaan yang mengikat nilai-nilai kebhinekaan dinilai juga sudah mulai longgar. Yang muncul kemudian adalah semangat primordialisme sempit yang terekspresikan melalui aksi-aksi vandalisme berbasis kesukuan, agama, ras, dan antargolongan. Kalau situasinya sudah telanjur chaos seperti ini, siapakah yang mesti bertanggung jawab? ***

Belakangan ini, persoalan yang dihadapi negeri Kelelawar makin ruwet dan kompleks. Negeri seribu pulau itu tak hanya digoyang sejumlah persoalan dalam negeri, seperti kemelut politik, kerusakan lingkungan, terpuruknya perekonomian, kemiskinan, atau pengangguran, tetapi juga persoalan hubungan diplomasi dengan negeri tetangganya. Sudah berkali-kali hubungan dua bangsa yang konon serumpun itu terusik akibat ulah negeri tetangganya yang suka bikin sensasi. Dengan pongah dan arogan, mereka demikian gampang mengklaim berbagai produk budaya negeri Kelelawar sebagai miliknya. Bahkan, sudah berkali-kali melakukan provokasi di daerah perbatasan dengan melakukan manuver-manuver tak populer sebagai bentuk pelecehan martabat sebuah bangsa yang berdaulat.

“Mereka itu bangsa yang tak kreatif. Masak lagu kebangsaan sebagai simbol negara saja mesti menyontek!” kata seorang wakil rakyat negeri Kelelawar yang diwawancarai reporter TV. “Maklum, mereka itu tak pernah paham makna sebuah perjuangan. Mereka bisa hidup makmur bukan buah perjuangan, tapi sebuah hadiah dan belas kasihan negara lain yang dulu menjajahnya. Mereka juga tak pernah belajar masalah-masalah kebudayaan. Bisanya hanya menyontek dan main klaim seenaknya,” lanjut sang wakil rakyat geram.

Ya, ya, ya, kegeraman sang wakil rakyat itu memang tidak berlebihan. Berbagai fakta sudah menunjukkan kalau negeri bekas jajahan Inggris itu terlalu besar kepala. Kemakmuran yang didapat secara instan agaknya telah membuat negeri yang pernah mencaplok dua pulau milik negeri Kelelawar itu makin tamak dan tak tahu diri. Setiap kepala warga negeri jiran itu dipenuhi dendam dan kebencian kepada bangsa Kelelawar.

“Sudah banyak fakta kalau negeri jiran itu sudah tak lagi menghargai martabat dan kedaulatan bangsa Kelelawar. Tapi, mengapa bangsa yang besar ini justru tak berkutik, bahkan tak berdaya menghadapinya. Jangan salahkan rakyat Kelelawar kalau suatu ketika amarah mereka meledak dan tak lagi bisa dikontrol,” lanjut sang wakil rakyat itu di tengah puncak kegeramannya.

Sang wakil rakyat itu kembali mengungkap fakta sejarah yang kelam tentang konfrontasi yang pernah melibatkan dua bangsa serumpun itu. Berikut petikannya:

Konfrontasi berawal dari keinginan negeri jiran untuk menggabungkan pulau-pulau di sekitarnya menjadi sebuah persekutuan pada tahun 1961. Keinginan itu ditentang oleh presiden negeri Kelelawar yang menganggap negeri jiran sebagai “boneka” sebuah negeri yang dulu menjajahnya. Sang Presiden berpendapat bahwa negeri jiran hanya sebuah negara boneka. Konsolidasi dengan negeri jiran hanya akan menambah kontrol negara kolonial di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan negeri Kelelawar.

Negeri Kelelawar dan salah satu negara tetangganya yang lain setuju menerima pembentukan persekutuan apabila mayoritas daerah yang diributkan memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh badan dunia. Namun, sebelum hasil referendum dilaporkan, negeri jiran melihat pembentukan persekutuan ini sebagai masalah dalam negeri, sehingga tak pantas dicampuri negeri lain. Meski demikian, pemimpin negeri Kelawar tetap melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme baru.

Amarah presiden negeri Kelelawar makin memuncak ketika terjadi demonstrasi anti-negeri Kelelawar di ibukota negeri jiran. Para demonstran menyerbu gedung kedutaan negeri kelelawar, merobek-robek foto sang presiden, membawa lambang negara Kelelawar ke hadapan penguasa negeri jiran, lantas menginjak-injaknya. Sang presiden murka dan mengutuk tindakan penguasa negeri jiran yang telah menginjak-injak simbol negara dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Negeri jiran.

Lantas, sang wakil rakyat yang masih dihinggapi sikap sentimen dan emosional itu juga menunjukkan fakta mutakhir tentang pelecehan lagu kebangsaan negeri Kelelawar yang syairnya telah diubah menjadi demikian nyinyir dan menyakitkan.

Kelelawar tanah cairku
Tanah tumpah muntahku
Di sanalah aku merangkak hina jadi kubur
Kelelawar negara miskinku

Bangsa Busuk dan Tanah Miskinku
Marilah kita semua tidur
Kelelawar negara miskinku

Matilah tanahku
Modarlah negriku
Bangsaku rakyatku semuanya
Miskinlah jiwanya

Tidurlah badannya
Untuk Kelelawar miskin
Kelelawar Miskin
Mampus modar

Datang kerja negeri jiran
Tapi TKK Jadi perampok
Rompak negeri jiran bawa wang ke Kelelawar
Kelelawar Pendatang Haram

Miskinlah miskinlah
Datang Haram ke negeri jiran
Tiada paspor

Bila kena tangkap dan hantar balik
Katanya Negeri jiran jahat
Kelelawar negara perampok
Kelelawar menghantar perampok maling

Pekerja TKK Kelelawar
Hantaq pi negeri jiran
Kelelawar Maling

Merampok lagu negeri jiran
Mengatakan itu lagu mereka
Kelelawar Tanah yang hina

Tanah gersang yang miskin
Di sanalah aku miskin untuk selama-lamanya
Kelelawar Tanah puaka
Puaka Hantu Kita semuanya

Negara luas hasil bumi banyak tapi miskin
Datang minta sedekah di negeri jiran
Marilah kita mendoa Kelelawar brengset

Gersanglah tanahnya mundurlah jiwanya
Bangsanya rakyatnya semuanya
Tidurlah hatinya mimpilah budinya
Untuk Kelelawar miskin

Kelelawar tanah yang kotor tanah kita yang malang
Di sanalah aku tidur selamanya bermimpi sampai mati
Kelelawar! Tanah malang tanah yang aku sendiri benci

Marilah kita berjanji Kelelawar miskin
Matilah rakyatnya modarlah putranya
Negara miskin tentera coma pakai basikal
Miskinlah negrinya mundurlah negaranya
Untuk Kelelawar kurap

Terlepas dari sikap iseng atau main-main, mereka yang usil melecehkan lagu kebangsaan negeri Kelelawar itu jelas sangat tidak memahami kultur dan semangat kebangsaan yang terkandung di balik lirik-lirik heroik itu. Demikian sang wakil rakyat itu menyimpulkan.

“Mereka ini tidak paham masalah kebudayaan dan kebangsaan. Bisanya hanya melecehkan dan merendahkan martabat bangsa lain. Maklum, mereka memang tak pernah mengenal arti perjuangan seperti yang pernah dialami negeri Kelelawar yang berabad-abad lamanya harus bertarung melawan kekuatan kolonial. Tak perlu heran kalau menciptakan lagu kebangsaan saja mesti menjiplak lagu yang telah populer jauh sebelum negeri Kelelawar merdeka,” tegas sang wakil rakyat.

Suasana wawancara yang berlangsung di ruang sejuk ber-AC itu mendadak dikejutkan oleh suara cericit ditingkah kepak sayap kelelawar di atas bubungan atap stasiun TV. Jutaan kelelawar tampak perkasa mengepakkan sayapnya sambil tak henti-hentinya meneriakkan slogan lama, “Ganyang Negeri Jiran”. Tak tahu pasti, hendak ke mana kerumunan kelelawar yang dibalut semangat heroik itu hendak terbang.

“Kekhawatiran saya benar-benar terjadi. Akibat kelambanan kolektif penguasa, rakyat negeri Kelelawar yang marah karena telah lama merasa direndahkan dan dilecehkan martabatnya, akhirnya mengambil langkah dan sikap nekad. Dan kalau sudah begini, langkah mereka akan sulit dihentikan,” lanjut sang wakil rakyat sambil mengakhiri wawancaranya. ***

Setelah dihajar preman dari berbagai lapis dan lini, rakyat negeri Kelelawar belum juga terbebas dari ancaman rasa takut. Bukan hanya preman-preman liar yang harus mereka hadapi, melainkan juga preman-preman berdasi yang nongkrong di berbagai birokrasi. Dalam menjalankan aksinya, para preman jelas sudah sangat mahir memasang strategi. Konon, keahlian mereka setingkat lebih tinggi ketimbang aparat keamanan, sehingga jejaknya sulit terendus. Mereka dikenal piawai memasang jerat dan perangkap, sehingga selalu lolos dari incaran hukum.

Dunia pendidikan di negeri kelelawar pun tak luput dari tingkah usil preman-preman liar. Ada yang menduga, para bromocorah yang menyusup ke dalam dunia pendidikan itu sengaja digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang ingin menghancurkan masa depan anak-anak negeri kelelawar. Anak-anak yang sedang gencar memburu ilmu di bangku pendidikan, sengaja dicuci otaknya dan dimandulkan kreativitasnya agar kelak menjadi generasi penurut dan kehilangan sikap kritis terhadap penguasa. Melalui grand-design semacam itu, para penguasa akan bisa leluasa mengatur dan mengelola negeri kelelawar sesuai dengan kepentingan dirinya dan kroni-kroninya.

Kata sahibul hikayat, penguasa negeri kelelawar hanya pintar membuat undang-undang. Visi para pendiri negeri yang jelas-jelas tercantum dalam “kitab suci” negara pun telah berubah menjadi jargon dan retorika belaka. Tujuan hidup berbangsa dan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah negeri kelelawar hanya menjadi hafalan penguasa ketika sedang berpidato. Mereka memang dikenal pintar berorasi, tapi nihil implementasi. Tidak menyatunya kata dan tindakan sudah menjadi budaya yang mengakar dan berlapis-lapis. Mereka yang pintar berpidato dan lincah bersilat lidahlah yang bakal mampu menyihir dan menghipnotis rakyat negeri kelelawar untuk sendika dhawuh terhadap apa yang dikatakan.

“Negeri kita sedang mengalami degradasi dalam soal martabat dan kehormatan. Kita gampang dipermainkan negeri seberang karena penguasa negeri ini gagal mengelola negara,” teriak pengamat sosial. “Batasan-batasan teritorial dibiarkan terpuruk, padahal sudah lama dijadikan sebagai ajang permainan negeri lain. Yang lebih menyedihkan, kelelawar yang mengadu nasib di negeri seberang diperlakukan seperti budak belian yang benar-benar telah kehilangan harga diri dan kehormatan. Ironisnya, penguasa terus-terusan bersikap diam, tanpa ada upaya serius untuk menyelematkan mereka dari ladang pembantaian,” lanjutnya berapi-api.

“Pendidikan yang seharusnya menjadi panglima, telah berubah menjadi tungku kekuasaan, tempat membunuh anak-anak kelelawar bertalenta hebat. Betapa tidak! Ujian nasional yang seharusnya menjadi parameter untuk mengukur kompetensi murid yang sesungguhnya, tak lebih hanya sebuah label dan citraan yang menakutkan,” teriak pengamat pendidikan.

“Contohnya, Pak?” pancing wartawan.

“Sampeyan semua pasti masih ingat kecurangan ujian dari tahun ke tahun yang terus terjadi. Mengapa kejadian memalukan itu terus terjadi?” jawab sang pengamat balik bertanya. Para wartawan saling berpandangan.

“Ini sebuah potret kekonyolan bagi bangsa kelelawar. Semua tahu kalau negeri kelelawar itu majemuk. Setiap daerah berbeda kondisi dan latar belakang kemampuannya. Sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah juga beda-beda. Tapi konyolnya, kemampuan anak-anak sekolah dituntut seragam. Ini yang membikin ujian nasional tak lebih hanya sebuah formalitas belaka. Karena dituntut punya kemampuan dengan standar nasional yang sama, akhirnya setiap penguasa daerah berupaya meningkatkan jumlah kelulusan dengan menghalalkan segala cara agar citra dan marwah daerah mereka tetap bagus di mata penguasa pusat,” lanjut sang pengamat berbusa-busa.

Syahdan, terbuktilah pernyataan sang pengamat pendidikan itu. Negeri kelelawar spontan gempar ketika terbetik kabar kalau ada sekitar 33 sekolah setingkat SMA dan 16 sekolah setingkat SMP di negeri kelelawar yang kelulusan siswanya 0%. Yang lebih menghebohkan, mereka diharuskan untuk mengikuti ujian ulang yang jelas-jelas bertentangan dengan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian yang telah ditetapkan.

“Apa salah kami sehingga harus mengikuti ujian ulang? Saya belajar keras dengan harapan dapat lulus dengan prestasi yang bagus? Tapi, kenapa kami diisukan diberi bocoran kunci jawaban? Ini benar-benar tidak adil!” teriak beberapa ekor kelelawar dengan nada getir dan pilu. Mereka hanya bisa terbang ke sana kemari dengan deraan nasib tak menentu. Tangis yang mengucur dari pelupuk mata tampak membasahi daun-daun pisang yang kering dan meranggas. Mereka tak tahu lagi, kepada siapa harus mengadu?

Itu hanya sekelumit kisah pilu yang dirasakan beberapa ekor kelelawar yang mengalami nasib tragis akibat sistem ujian nasional yang dinilai salah urus.

“Standar nasional kelulusan memang diperlukan di negeri kelelawar ini. Namun, seharusnya jangan jadi penentu kelulusan. Berikan kemerdekaan dan otonomi penuh kepada sekolah masing-masing untuk menentukan standar kelulusannya. Yang kelulusannya masih berada di bawah standar nasional, justru harus diperhatikan dan dipermudah aksesnya dalam mendapatkan subsidi untuk melengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan,” tulis pengamat pendidikan di sebuah koran nasional. “Selama ini kan tidak! Justru sekolah-sekolah yang nilai ujian nasionalnya tinggi yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dan dimanjakan oleh pemerintah. Akibatnya, sekolah yang maju makin maju, sedangkan sekolah yang bermutu rendah makin terpuruk!” lanjutnya dalam sebuah artikel.

Silang-sengkarutnya ujian nasional di negeri kelelawar seharusnya mendapatkan perhatian serius dari para elite negeri, lebih-lebih bagi mereka yang sedang berjuang untuk menduduki singgasana kekuasaan. Mereka bisa menunjukkan komitmennya untuk melakukan perubahan sistem ujian nasional. Namun, sungguh tragis, pendidikan yang dinilai menjadi “kawah candradimuka” peradaban sekaligus sebagai agen kebudayaan justru didesain untuk menjadi alat guna melanggengkan kekuasaan.

Karena tak tahu ke mana harus mengadu, para kelelawar yang merasa menjadi korban sistem ujian nasional mengalami stress berat. Mereka kencing dan berak di mana-mana. Bahkan, ketika melintas di atas bubungan atap istana negeri kelelawar yang megah, mereka berhenti, lantas beramai-ramai kencing dan berak tanpa dikomando. Seketika, terciumlah bau pesing dan busuk yang memenuhi sudut-sudut istana berlapis emas 24 karat itu. Kejadian itu membuat penguasa negeri kelelawar merasa dihina dan dipermalukan. Dengan cepat, aparat keamanan diperintahkan untuk mengusir para kelelawar yang datang bagaikan banjir bandang itu.

“Tangkap mereka dan beri pelajaran! Jika bandel, habisi saja!” teriak sang komandan geram.

Seperti digerakkan oleh tangan-tangan gaib, aparat keamanan bersenjata lengkap serentak menembaki kerumunan kelelawar yang tengah mengepung atap istana itu. Terdengar bunyi ledakan senapan bertubi-tubi. Puluhan, bahkan ratusan kelelawar pun berjatuhan meregang nyawa. Namun, persitiwa penembakan itu bukannya membuat nyali para kelelawar surut. Jumlah mereka justru makin berlipat-lipat. Para kelelewar dari berbagai penjuru negeri terus berdatangan secara bergelombang. Aksi mereka pun tak hanya sekadar kencing dan berak, tetapi juga menggerogoti atap istana. Gigi-gigi mereka yang tajam meluluhlantakkan atap dan bubungan istana.

Aparat keamanan dengan jumlah yang terbatas tak sanggup lagi menghadapi kerumunan massa kelelawar yang terus menggerogoti istana. Tak ayal lagi, atap istana yang megah itu pun roboh. Dalam sekejap, jutaan kelelawar menerobos ke lorong-lorong istana, lantas menggerogoti benda-benda apa saja yang mereka temukan. Mungkin, amarah mereka baru reda kalau istana negeri kelelawar itu benar-benar telah rata dengan tanah. ***

————
Gambar diambil dari sini.akibat

Jagad politik mana yang sepi dari pamrih dan ambisi kekuasaan? Kamus politik dari negeri mana pun, sudah pasti akan memberikan definisi kalau politik itu identik dengan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Akibat definisi politik yang semacam itu perilaku politik tak lebih dari suguhan permainan teater yang mendebarkan, sarat intrik dan konflik, hingga menimbulkan suspensi yang serba dadakan dan penuh kejutan. Demikian juga halnya dengan perilaku politik elite di jagad negeri Kelelawar.

Setelah kongkalingkong poros kebangsaan sukses menggusur Ki Gusra-gusru dari panggung kekuasaan dan berhasil mengantarkan Nyi Menik Sukagincu sebagai Ratu Kelelawar, tidak lantas berarti negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa itu sepi dari aksi vandalisme dan kekerasan. Bahkan, kini ditengarai aksi-aksi kekerasan kian marak dan merajalela di seantero negeri. Yang lebih mencemaskan, premanisme tak hanya beraksi di jalanan, tetapi juga bermain di pos-pos birokrasi yang menjadi penentu kebijakan. Bupati/walikota, misalnya, ditengarai lebih banyak dijabat oleh mantan preman yang selama ini dikenal sangat getol dan fanatik dalam membesarkan partai politik yang diusung oleh Ny. Menik Sukagincu. Sebagai balas budi, mereka diberi kesempatan untuk menjadi penguasa di berbagai daerah. Situasi politik semacam itu, disadari atau tidak, telah menimbulkan situasi “chaos” terselubung. Rakyat negeri Kelelawar jadi resah dan merasa tidak nyaman.

“Kenapa sekarang ini preman jadi makin merajalela, ya, Kang?” tanya seekor kelelawar di sebuah sudut pasar.

“Bagaimana tidak kalau bupati kita sekarang ternyata juga seorang preman? Sampeyan tahu ndak? Sebelum jadi bupati, dia itu kan suka berjudi, main perempuan, dan jadi bandar sabung ayam,” sahut kelelawar bermata sipit.

“Ah, yang bener?”

“Alah, Sampeyan tuh yang ketinggalan zaman. Semua orang juga tahu!”

Pembicaraan mereka terhenti ketika tiba-tiba saja gerombolan kelelawar bertampang bringas dan kasar berkelebat di depan mata mereka. Dengan jelas, kedua kelelawar bertubuh kurus itu menyaksikan bagaimana segerombolan preman pasar itu beraksi. Dengan berlagak sok kuasa, para preman berbuat sewenang-wenang memeras para pedagang dan pemilik kios. Para pedagang kecil tak berdaya. Di bawah ancaman golok, belati, dan bau minuman keras, mereka dipaksa menguras pundi-pundi keuntungannya yang tidak seberapa itu untuk disetorkan kepada para preman sebagai upeti.

Ulah para preman tak hanya meresahkan para pedagang kecil. Mereka juga beraksi di toko, bus kota, terminal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Mereka terang-terangan melakukan perampokan di siang hari bolong, bahkan, mereka tak segan-segan menghabisi nyawa korban.

Para pemburu berita pun sudah merasa capek. Mereka jenuh mengangkat aksi para preman ke dalam headline berita. Sudah hampir dua bulan ini, berita-berita di koran, majalah, dan televisi selalu berlumuran darah segar. Entah, sudah berapa nyawa kelelawar yang telah menjadi tumbal kebiadaban para preman. Meskipun demikian, sejauh ini belum ada tanda-tanda dari aparat yang berwajib untuk menindak tegas ulah para preman yang sudah jelas-jelas meresahkan warga kelelawar. Di setiap sudut negeri kelelawar, langkah setiap penduduk seolah-olah selalu diawasi dan diintai oleh para preman. Rakyat negeri kelelawar benar-benar hidup dalam suasana tertekan.

Yang lebih memprihatinkan, ulah premanisme konon sudah merasuki gedung wakil rakyat negeri kelelawar yang terhormat. Meskipun bukan sebagai mayoritas tunggal, jumlah mereka terbilang cukup besar dan menguasai hampir semua lini yang ada di pos-pos wakil rakyat. Dalam menjalankan aksinya, konon mereka selalu berkonsultasi dan minta restu kepada Nyi Menik Sukagincu. Artinya, Nyi Menik Sukaginculah yang menjadi pengendali aksi premanisme di gedung wakil rakyat. Mereka yang tidak sepaham, tak segan-segan ditendang oleh kelelawar perempuan bertubuh tambun itu.

Dengan berbagai alasan konstitusi, para preman wakil rakyat begitu mudahnya menyetujui setiap produk undang-undang baru yang dirancang oleh Nyi Menik Sukagincu yang konon lebih menguntungkan masa depan partai yang selalu mengklaim diri sebagai partai wong cilik itu. Tentu saja, gelagat mereka yang kurang menguntungkan bagi kemajuan negeri kelelawar itu segera tercium oleh wakil rakyat dari parpol lain. Tak jarang terjadi rapat pleno diwarnai aksi walk-out, bahkan juga aksi debat kusir, lempar kursi, atau adu jotos. Jadilah suasana gedung wakil rakyat seperti menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak.

Situasi yang begitu memanjakan para preman, membuat para bupati/walikota ikut-ikutan membudayakan perilaku korup dalam birokrasinya. Untuk memuluskan langkah, mereka selalu membuat perjanjian di bawah tangan kepada para pelelang proyek. Jangan bermimpi menjadi penggarap proyek jika mereka tak mau setor upeti kepada sang penguasa daerah. Kondisi semacam ini membuat proyek berbiaya tinggi. Selain mencari untung, para pemenang tender di bawah tangan juga mesti setor upeti kepada pemberi proyek. Akibatnya, berbagai proyek yang digarap sering mangkrak. Proyek yang digarap pun asal jadi; jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

Secara diam-diam, rakyat negeri kelelawar mulai muak dengan atmosfer premanisme yang begitu jelas tercium di berbagai sudut dan lini masyarakat. Banyak rakyat yang kehilangan harapan hidup. Namun, mereka tak sanggup berbuat apa-apa. Akankah hidup mereka terus dibayang-bayangi oleh rasa takut, cemas, dan tertekan akibat kebringasan dan kebiadaban para preman? Adakah tokoh dari negeri kelelawar yang sanggup menjadi bemper untuk memerangi aksi premanisme yang nyata-nyata telah mengusik rasa aman? ***

Di tengah ruang kerjanya yang sejuk ber-AC, Ki Gusra-gusru merasa gerah. Suara para pembisik yang terdengar di gendang telinganya seperti godam yang menghantam telak ulu hatinya. Pedih dan perih. Menurut para pembisik itu, poros kebangsaan yang dulu membujuknya untuk menjadi presiden dianggap telah ”berkhianat”. Mereka beramai-ramai mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya.

”Begitulah, Pak Gus. Poros kebangsaan agaknya tidak main-main. Mereka telah bersekongkol untuk memaksa Bapak turun dari kursi kepemimpinan,” tutur salah satu pembisik disambung suara-suara gaduh dari para pembisiknya yang lain. Mereka saling pandang.

”Biarkan saja mereka berbuat semaunya. Nanti akan ketahuan siapa yang berkhianat dan siapa yang benar-benar ingin membangun negeri kelelawar. Begitu saja kok repot!” jawab Ki Gusra-gusru dengan santai, meski hatinya benar-benar gerah dan panas. Para pembisik yang mengerumuninya hanya bisa menahan napas. Maklum, kalau Ki Gusra-gusru benar-benar terjengkang dari kursi kekuasaannya, alamat bakal celaka. Mereka dipastikan tak akan mendapat tempat lagi jika terjadi suksesi dadakan.

”Maaf, Pak Gus. Saya kira ancaman poros kebangsaan perlu disikapi secara serius. Mereka telah menggalang kekuatan di gedung parlemen. Kita perlu mengambil sikap. Jika perlu, keluarkan dekrit presiden, karena negara dalam situasi yang gawat dan darurat. Rakyat perlu tahu, sesungguhnya siapa sih kelompok yang telah berkhianat dan yang benar-benar berjuang untuk kejayaan negeri kelelawar!” sambung pembisik yang lain. Ki Gusra-gusru tersentak. Demikian juga sebagian pembisik yang lain.

”Apa harus sejauh itu? Dekrit presiden itu setahu saya tidak bisa begitu saja dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Kalau argumen yang kita gunakan tidak jelas, bisa-bisa jadi bumerang buat kita!” timpal pembisik yang lain dengan bola mata membelalak.

”Hmmm … masuk akal juga usulan tentang dekrit presiden itu. Saya malah tertarik. Sesekali, saya malah kepingin punya pengalaman mengeluarkan dekrit presiden. Sudah, saya terima usulannya. Toh seandainya dekrit presiden itu ditolak, resikonya paling-paling saya diberhentikan jadi presiden. Lha wong cita-cita saya sejak dulu ndak pernah pingin jadi presiden. Kalau toh saya jadi presiden, poros kebangsaan juga kan yang mengawali. Biarkan mereka juga yang akan mengakhiri jabatan saya sebagai presiden. Tapi, paling tidak, nama saya akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang pernah mengeluarkan dekrit presiden. Isi dekrit itu nantinya adalah pembubaran lembaga wakil rakyat karena mereka sudah berkongkalingkong untuk menggulingkan presiden yang sah!” sahut Ki Gusra-gusru masih dengan nada yang santai.

Agaknya, para pembisik sudah paham betul dengan tabiat pemimpinnya itu. Sekali mengambil keputusan, pantang untuk didebat.

Isu tentang rencana dikeluarkannya dekrit presiden dengan cepat tercium oleh pers. Keesokan harinya, berita itu menjadi headline di berbagai surat kabar. Stasiun TV tak kalah ramai. Para pimpinan redaksi berupaya memberikan sajian politik terbaik buat penontonnya. Mereka sengaja mendatangkan pengamat dan pakar politik papan atas untuk dimintai pendapatnya tentang dekrit presiden itu. Di kalangan pengamat sendiri, muncul sikap pro dan kontra. Namun, seperti sudah dapat ditebak, mereka pun seringkali sudah tidak murni menggunakan pendekatan intelektual dalam membedah persoalan-persoalan politik. Ada bau ”pelacuran intelektual” untuk membela kepentingan politik tertentu sesuai dengan paham yang mereka anut. Pengamat politik yang dikenal dekat dengan Ki Gusra-gusru jelas akan menyatakan bahwa presiden mempunyai hak sepenuhnya untuk mengeluarkan dekrit presiden ketika negara dinilai sedang berada dalam keadaan darurat. Sebaliknya, pengamat politik yang selama ini selalu berselisih paham dengan Ki Gusra-gusru, jelas akan menyatakan bahwa dekrit presiden yang akan dikeluarkan termasuk tindakan ilegal yang dapat membahayakan negara.

Namun, perdebatan antarpengamat politik yang seru dan memanas itu tak ada gunanya ketika tanpa diduga isu dekrit presiden itu benar-benar terbukti. Melalui juru bicaranya, Ki Gusra-gusru benar-benar mengeluarkan dekrit presiden tentang pembubaran lembaga wakil rakyat negeri kelelawar. Gedung parlemen pun bergoyang. Para wakil rakyat merasa terlecehkan. Ki Gusra-gusru dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka, dalam tempo singkat, mereka segera menggeklar sidang paripurna. Seluruh wakil rakyat diminta untuk hadir, tanpa alasan. Mereka yang memboikot sidang dianggap pro Ki Gusra-gusru dan dinilai telah berkhianat kepada negara.

Untuk memperkuat posisi lembaga wakil rakyat, mereka meminta Ketua Mahkamah Agung Negeri Kelelawar (MANK) untuk mengeluarkan pernyataan hukum tentang kedudukan dekrit preriden yang baru saja dikeluarkan Ki Gusra-gusru. Maka, gegap-gempitalah seluruh wakil rakyat ketika mendengarkan pernyataan Ketua MANK bahwa dekrit presiden yang dikeluarkan Ki Gusra-gusru tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi. Mereka bertepuk tangan dan memberikan aplaus kepada Ketua MANK.

Karena dianggap telah melanggar konstitusi, para wakil rakyat sepakat untuk memberhentikan Ki Gusra-gusru sebagai presiden negeri Kelelawar. Untuk melanjutkan kepemimpinannya, para wakil rakyat telah menunjuk wakil presiden, Nyi Menik Sukagincu, untuk memimpin negeri Kelelawar sampai Pemilu berikutnya digelar. Atas nama negara, pimpinan lembaga wakil rakyat memerintahkan aparat keamanan untuk berjaga-jaga di sekitar istana dan meminta dengan paksa agar Ki Gusra-gusru segera meninggalkan istana.

Namun, diberhentikannya Ki Gusra-gusru sebagai presiden, tidak bisa begitu saja diterima oleh para pendukungnya. Mereka telah menggalang jutaan pendukungnya ke ibukota untuk memberikan dorongan moral kepada pemimpin yang dikaguminya itu agar tidak mengindahkan seruan wakil rakyat. Maka, terjadilah ontran-ontran sosial di sekitar istana. Suasana benar-benar mencekam. Namun, mereka tak sanggup berkutik ketika moncong-moncong meriam dan senjata berat telah diarahkan ke istana. Apalagi, Ki Gusra-gusru sendiri tampak legawa menerima penghentian itu. Tanpa pakaian kebesaran, Ki Gusra-gusru langsung meninggalkan istana dengan kawalan ketat dari arapat keamanan.

Nah, apakah sepeninggal Ki Gusra-gusru, suasana negeri Kelelawar menjadi lebih baik? Bagaimana pula kepemimpinan Nyi Menik Sukagincu dalam mengelola negeri yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa itu? (bersambung) ***

Kecaman terhadap kepemimpinan Ki Jantur Branjangan mulai datang bertubi-tubi. Selain dianggap sebagai bagian dari rezim lama yang korup dan tirani, kelelawar berjidat licin dengan bola mata yang selalu membeliak seperti kelereng itu dianggap suka menggunakan pasukan kelelawar sipil dalam mempertahankan kekuasaannya yang baru seumur jagung. Kerusuhan demi kerusuhan pun tak dapat dihindarkan. Rakyat dan mahasiswa kelelawar yang tengah berunjuk rasa seringkali dilawan dengan pasukan sipil berseragam. Tak ayal, kerusuhan dan kekerasan makin meluas.

Situasi negeri kelelawar semakin tak menentu ketika terdengar isu santer telah terjadi pembantaian sejumlah tokoh spiritual yang dianggap menggunakan ilmu teluh. Konon, tokoh-tokoh spiritual itu dibantai oleh segerombolan kelelawar misterius berjubah yang bisa bergerak supercepat dan sulit terdeteksi. Suasana benar-benar mencekam. Berbulan-bulan lamanya, negeri kelelawar tenggelam dalam kepungan kecemasan dan kekerasan dari berbagai sudut. Meski demikian, tak satu pun intel kelelawar yang sanggup melacak jejak gerombolan kelelawar misterius berjubah itu hingga akhirnya kabar itu tenggelam oleh berbagai isu yang muncul belakangan.

Seiring dengan berjalannya sang waktu, kekuasaan Ki Jantur Beranjangan pun mendekati masa-masa antiklimaks. Para wakil rakyat yang sudah mulai merasakan denyut nurani rakyat menuntut digelarnya sidang istimewa. Itu artinya, dia harus siap-siap menderita post power syndrom. Dia belum bisa membayangkan seandainya kekuasaan yang selama ini berada dalam genggaman tangannya harus benar-benar terlepas. Sebelum semua itu terjadi, Ki Jantur Branjangan berupaya melobi para wakil rakyat kelelawar untuk mau diajak kompromi, setidak-tidaknya separuh lebih anggota sidang yang hadir menerima laporan pertanggungjawabannya. Namun, upayanya sia-sia. Laporan pertanggungjawabannya mutlak ditolak oleh forum sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Kelelawar (MPRK). Merasa sudah tak berguna bagi negerinya, Ki Jantur Branjangan terbang menuju sebuah goa pertapaan hingga beberapa bulan lamanya untuk mengusir kekecewaan dan sakit hati yang bersemayam dalam rongga dadanya.

Kekuasaan negeri kelelawar yang vakum, membuat para wakil rakyat sibuk melakukan proses suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu. Kran kebebasan berserikat dan berpartai politik dibuka lebar-lebar. Sejumlah dana digelontorkan untuk memberikan subsidi kepada partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam waktu singkat, sudah puluhan partai yang dianggap layak mengikuti pesta demokrasi. Rakyat negeri kelelawar untuk pertama kalinya –setelah era kekuasaan Ki Gedhe Padharane yang fasis itu– menikmati pesta demokrasi yang konon benar-benar demokratis. Rakyat bebas menentukan pilihan sesuai dengan nuraninya.

Namun, nilai-nilai demokrasi pada era multipartai tak sepenuhnya berjalan mulus. Tidak adanya partai politik yang memenangkan Pemilu secara mutlak membuat bargaining politik menjadi sangat alot. Para wakil rakyat dari berbagai parpol harus saling berbagi kue kekuasaan. “Siapa menguntungkan siapa” menjadi idiom politik yang demikian dominan di pusat kekuasaan negeri kelelawar. Maka, setelah melalui proses kompromi, lobi, dan negosiasi yang alot, akhirnya Ki Gusra-gusru yang selama ini dikenal sebagai tokoh demokrasi, dipilih sebagai presiden negeri Kelelawar. Terpilihnya Ki Gusra-gusru tak lepas dari peran poros kebangsaan kelelawar yang merupakan kumpulan beberapa pentolan parpol yang selama ini justru sering berseberangan paham dengan sang presiden terpilih. Meski demikian, Ki Gusra-gusru yang memang sudah terbiasa bergelut dalam wacana politik kebangsaan tetap tampil percaya diri. Dengan dukungan penuh tokoh-tokoh demokrasi yang berada di belakangnya, Ki Gusra-gusru bermaksud membuat desain negeri kelelawar yang benar-benar terhormat dan bermartabat. Untuk itu, dia dengan para pembisiknya, berani mengeluarkan kebijakan yang kurang populer dalam upaya melakukan perubahan. Istana negeri kelelawar yang selama ini dianggap “angker” dan tak bisa sembarang orang menjamahnya dibuka lebar-lebar buat siapa saja yang hendak mengadu. Mitos dan aturan-aturan protokoler kepresidenan pun tak lagi dipatuhinya. Sang presiden lebih suka mengatur negara dengan caranya sendiri.

Meski demikian, Ki Gusra-gusru juga tak bisa mengabaikan hasil kompromi poros kebangsaan yang telah memosisikan dirinya sebagai orang nomor satu di negeri kelelawar. Dengan terpaksa, dia harus menerima lamaran menteri dari beberapa partai yang telah mendukungnya. Apa boleh buat! Meski tak cocok dengan beberapa menterinya, bahkan juga dengan wakilnya sendiri, dia tetap harus menjalankan roda pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya.

Maka, berjalanlah roda pemerintahan Ki Gusra-gusru dalam situasi yang terus memanas. Selalu saja muncul rasa tidak puas dari kelompok tertentu yang merasa tidak diuntungkan. Kebijakan-kebijakan yang dia ambil seringkali tidak selaras dengan kehendak sebagian besar wakil rakyat yang selama ini memang tidak menyukainya. Setiap kali ada dengar pendapat selalu terjadi banjir interupsi. Lantaran tak kuasa menahan emosi, Ki Gusra-gusru seringkali melontarkan kata-kata yang bisa memerahkan telinga para pengkritiknya. Tak ayal lagi, konflik dan intrik yang selama ini terselubung berubah menjadi “kekerasan politik” yang vulgar dan terbuka. Saling serang dan saling bantai menjadi pemandangan yang rutin.

Komunikasi politik antara wakil rakyat dan presiden negeri kelelawar yang kurang harmonis berimbas pada meluasnya konflik dan kekerasan di kalangan akar rumput. Kelompok pendukung dan penentang sang presiden sama-sama turun ke gelanggang. Perang urat syaraf terus dihembuskan. Situasi politik pun makin memanas, sehingga memicu rentetan konflik horisontal yang kian memanjang.

Dalam situasi seperti itu, pentolan partai dari poros tengah yang dulu mendudukkan Ki Gusra-gusru di kursi kepresidenan terpaksa kembali melakukan kompromi politik. Mereka menilai, langkah-langkah sang presiden sudah di luar perhitungan dan skenario yang mereka rencanakan. Jadilah pemerintahan Ki Gusra-gusru sebagai “tumbal politik” untuk menuntaskan ambisi sekolompok politisi negeri kelelawar yang sesungguhnya sudah amat lama haus akan kekuasaan. Meski demikian, apakah ambisi politik mereka akan sukses menggulung kekuasaan Ki Gusra-gusru sekaligus mampu menjalankan skenario yang telah mereka rancang dengan rapi? Agaknya, sang waktu juga yang akan memberikan kesaksian-kesaksian. *** (bersambung)

Pasca runtuhnya kekuasaan Ki Gedhe Padharane, situasi negeri kelelawar bukannya semakin membaik. Gelombang demo tak hanya terjadi di ibukota, tetapi juga telah meluas dan merambah ke berbagai pelosok negeri. Kebebasan rakyat kelelawar yang selama ini tersekap dalam tungku kekuasaan rezim Ki Gedhe Padharane telah menjelma menjadi kekuatan massa yang tak sanggup dibendung. Mereka dengan mudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa sebagai ekspresi euforia reformasi yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bebas mencericit, berteriak, bahkan kencing di sembarang tempat, termasuk di atas bubungan atap istana, tanpa merasa takut ditangkap aparat.

Ya, ya, ya, roda reformasi memang telah kencang menggelinding di seantero negeri kelelawar. Kelelawar yang selama ini hanya bersembunyi dan bertapa di balik bukit dan goa pun tergoda juga untuk menikmati atmosfer reformasi yang menjanjikan kemerdekaan berpendapat. Dengan segenap kekuatan argumentasi yang dimiliki, para pertapa kelelawar itu dengan suara lantang dan berbusa-busa menuntut kebebasan wilayahnya dari cengkeraman kelelawar ibukota yang selama ini mereka nilai tak lebih dari penjajah.

“Selama ini kita hanya setor upeti ke ibukota. Tapi nasib kita tak pernah mereka perhatikan. Kue kekuasaan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir elite yang ada di pusat. Apa yang selama ini kita dapatkan Saudara-saudara! Ya, hanya penderitaan yang tak pernah berakhir!” teriak pertapa tua dari atas mimbar di depan istana Ki Jantur Branjangan dengan suara lantang, lantas disambut yel-yel ribuan kekelawar bersambung-sambungan.

“Betul! Kami menuntut kebebasan negeri kami dari cengkeraman orang-orang pusat. Berikan kebebasan kepada kami untuk membangun wilayah kami yang selama ini dipinggirkan!” sambung pendemo dengan wajah memerah tertimpa terik matahari.

“Setujuuu!” sambung kelelawar yang lain serempak. Suara mereka membahana hingga menggetarkan dinding langit.

Para pejabat, termasuk Ki Jantur Brajangan, tak sanggup menampakkan diri.

“Sudahlah! Biarkan saja! Kalau lelah, mereka akan bubar dengan sendirinya. Dalam situasi seperti ini, kita mesti pandai-pandai menulikan telinga dan membutakan mata! Well, ada yang punya pendapat lain?” kata Ki Jantur Branjangan di tengah rapat darurat yang digelar bersama jajaran kabinet reformasi.

“Menurut saya, aspirasi mereka perlu kita akomodasi juga, Pak. Mereka sudah lama tertindas akibat tindakan arogansi rezim masa lalu. Kalau saja mereka kita berikan kebebasan untuk lepas dari kesatuan republik kelelawar, kita akan mampu memberikan kesan positif kepada dunia bahwa kita benar-benar menjunjung tinggi hak asasi! Bukankah ini momen yang tepat untuk membangun citra?” sahut Menteri Kehakiman yang selama ini dikenal kritis.

“Ok, masuk akal juga! Ada pendapat lain?” jawab Ki Jantur Branjangan dengan bola mata membeliak seperti kelereng.

“Saya setuju saja, Pak, mereka kita berikan kesempatan untuk memerdekakan diri. Tapi perlu prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Referendum, misalnya. Kita berikan kebebasan kepada rakyat wilayah yang bersangkutan untuk memilih. Tetap berada di wilayah kesatuan republik kelelawar atau terpisah sebagai negara yang berdiri sendiri. Bagaimana?” jawab Menteri Dalam Negeri.

“Oh, begitu? Bagaimana dengan yang lain?”

“Apa pun motifnya, saya atas nama jajaran tentara kelelawar sebenarnya kurang setuju, Pak. Pemberian referendum, otonomi, atau apa pun istilahnya, jelas-jelas mencederai keutuhan republik ini. Kita harus ingat, sudah berapa nyawa anggota tentara kita yang sudah menjadi korban gerakan separatisme yang sudah bertahun-tahun lamanya berlangsung di wilayah itu? Tetapi, semuanya saya serahkan kepada kebijakan pimpinan. Tugas kami adalah mengawal semua agenda dan kebijakan pimpinan!” sahut Panglima Tentara Kelelawar.

“Hemmm … agak rumit juga! Sekarang kita ambil vote terbuka saja. Siapa yang setuju dengan pemberian referendum, silakan angkat tangan!” jawab Ki Jantur Branjangan di tengah sayup suara pendemo yang masih berlangsung di luar sana.

Dalam sekejap, terhitung sudah ada 25 anggota kabinet yang angkat tangan dari 37 yang hadir. Ini artinya, para menteri lebih setuju jika tuntutan para pendemo itu dipenuhi dengan cara memberikan referendum.

Maka, dalam tempo singkat, referendum pun digelar. Hasilnya sudah pasti dapat ditebak. Rakyat kelelawar yang tinggal di bukit dan goa di wilayah paling timur itu memilih untuk terpisah dari kesatuan republik kelelawar. Teriak kebebasan pun kembali membahana. Mereka yang pro-referendum segera mengusir para kelelawar yang selama ini dikenal gigih dalam memperjuangkan sikap pro-integrasi. Tragedi pun tak bisa dihindarkan. Daerah perbatasan menjadi rawan konflik. Beberapa heri lamanya, wilayah yang sekarang terlepas dari kesatuan wilayah republik kelelawar itu tersekap dalam selimut intrik dan pertikaian.

Kekhawatiran bahwa pelaksanaan referendum akan menjadi preseden terhadap kesatuan wilayah negeri kelelawar agaknya mulai terbukti. Banyak wilayah yang menuntut kemerdekaan wilayahnya dari campur tangan pusat. Maklum, selama ini mereka tak mendapatkan keuntungan apa-apa ketika pusat dianggap sebagai “parasit” yang telah menyedot aset dan kekayaan mereka. Pengelolaan aset daerah yang salah urus dinilai telah mengebiri kemandirian kelelawar daerah.

Gerakan separatisme pun terus mengalir dari berbagai penjuru. Namun, secara suprastuktural, tuntutan mereka bisa diredam dengan keluarnya Undang-undang Otonomi Wilayah. Melalui UU tersebut, para pemimpin daerah bisa mengoptimalkan pengembangan aset dan kekayaan daerah sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, kedudukan Ki Jantur Branjangan pun mulai terancam. Konon, dia kurang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat karena dianggap masih menjadi bagian dari rezim lama. Masa-masa kekuasaannya akan segera berakhir.

Maka, peraturan baru tentang pemilu pun segera dibuat. Setiap kelompok, sesuai dengan peraturan yang berlaku, boleh mendirikan partai politik. Terbukanya akses masyarakat terhadap parpol membuat naluri politik rakyat negeri kelelawar makin peka.

Akankah munculnya banyak parpol bisa membuat masa depan negeri kelelawar menjadi lebih baik? Bagaimana juga halnya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang baru pertama kalinya diterapkan di negeri kelelawar itu? Sungguh, nasib perjalanan dan dinamika kehidupan negeri kelelawar agaknya mesti tunduk pada catatan sang waktu yang tak pernah lelah mengabadikan berbagai peristiwa yang berlangsung dari zaman ke zaman. *** (bersambung)