Nilai nasionalisme atau patriotisme lebih tepat diukur dengan hati. Tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan getarannya. Seorang lelaki keriput yang tinggal di sebuah pelosok dusun, tetapi rela berjuang bertahun-tahun mencari sumber air demi menghidupi orang-orang di sekitarnya yang selalu menjerit dan tersekap dalam derita kekeringan berkepanjangan dari masa ke masa, bisa jadi lebih kuat nilai kecintaannya terhadap negara ketimbang seorang politisi yang gencar berkoar tentang nasionalisme, tetapi selalu mangkir bersidang. Meski si lelaki keriput tak bisa menafsirkan apa makna nasionalisme yang sesungguhnya, dalam kacamata kaum nasionalis sejati, potret nasionalisme-nya bisa jadi lebih gagah ketimbang mereka yang fasih bersilat lidah dan mengumbar retorika politik di atas podium atau forum-forum seminar, tetapi tak pernah memiliki sikap responsif terhadap nasib kaum dhuafa yang terus didera kepahitan dan derita hidup.

Maka, saya pun tak terusik ketika tradisi “Jalan Sehat”, berbagai jenis lomba, panjat pinang, karnaval, atau berbagai event Agustus-an yang biasanya rutin digelar, tahun ini (nyaris) tenggelam dalam kesyahduan Umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Toh seandainya gebyar lahiriah semacam itu terpaksa digelar, tak seorang pun yang bisa menjamin kalau nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang acapkali didengung-dengungkan itu dengan sendirinya bakal menyatu secara emosional ke dalam hati dan nurani bangsa.

Bahkan, bukan tidak mungkin malah bisa menjadi penghambat ke-khusyu’-an para pelaku ibadah puasa yang notabene tengah berusaha menemukan nilai kesejatian diri di tengah merajalelanya gaya hidup konsumtif, materialistik, dan hedonis. Kita juga mesti merelakan berlalunya moment tirakatan atau seremonial mengenang romantisme para pejuang kemerdekaan, meski tak harus melupakan jasa-jasa besar mereka yang telah membebaskan negeri ini dari cengkeraman kaum kolonial.

Nah, Dirgahayu Bangsaku, semoga pada HUT ke-65 kemerdekaan ini tetap memiliki spirit untuk melanjutkan perjuangan reformasi gelombang kedua guna mewujudkan kehidupan berbangsa yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Merdeka! ***

Keterangan:
Banner dikutip dari www.indonesia.go.id

1. dr. Hj. Widya Kandhi Susanti, MM dan Muh. Mustamsikin, S.Ag, M.Si (Yakin).
2. Ir. H. Sugiyono, MT dan H. Abdullah, SE (Giad).
3. Dra. Hj. Siti Nurmarkesi dan H. Indar Wimbono, ST. (Sinar).
4. Ir. H. Supriyono, MM dan Nasikhin Jr (Sunan).
5. dr. Nur Khadziq, Sp.JP dan H. Mastur, SH (Kang Mas).

Profil lengkap setiap pasang calon bisa dilihat di blog Sekolah Rakyat.

Siapa calon yang layak memimpin tanah Bahureksa ini? Kalau dilihat dari tingkat kelayakan, semua calon pasti layak memimpin Kab. Kendal. Mereka sudah menempuh proses seleksi yang ketat dan kompetitif. Namun, untuk bisa meraih jadi orang nomor I dan II di Kendal agaknya bukan persoalan yang mudah. Menjelang Hari-H, bola panas kini berada di tangan rakyat Kendal yang sudah memiliki hak pilih. Bola mau dilempar kepada siapa, hanya pemilih yang tahu. Setiap calon pemilih pasti sudah mantab dengan pilihannya masing-masing. 6 Juni 2010 menjadi event pembuktian secara demokratis, siapa sesungguhnya yang layak memimpin Kendal.

Kita berharap, Pilkada Kab. Kendal bisa berlangsung aman, sukses, dan damai dengan mengedepankan prinsip demokrasi secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Semua calon harus siap menang dan siap kalah. Kalah dan menang dalam sebuah pesta demokrasi merupakan sebuah dinamika politik yang pasti akan terjadi. Nah, selamat “berpesta demokrasi”! ***

Dalam pandangan awam saya, tragedi Mavi Marmara tak lebih hanya gambaran kecemasan yang terlalu lebai dan paranoid dari Israel. Maklum, Israel sejak dulu memang dikenal sebagai bangsa yang sombong dan besar kepala. Mereka menganggap Palestina sebagai bagian dari negara “Israel Raya”. Semua perangkat infrastruktur dan suprastruktur dibangun untuk mendukung terwujudnya mimpi besar Israel. Generasi mudanya digembleng untuk menjadi bangsa yang sombong. Melalui lembaga pendidikan, anak-anak bangsa Israel di-indoktrinasi agar memiliki kebencian akut terhadap Palestina dari generasi ke generasi.

Maka, Israel pun berkembang mengikuti peradaban bangsa bar-bar. Secara bertahap, mereka menanamkan kader-kader Israel di berbagai pos ekonomi dan politik penting dunia. Posisi tawar mereka kian lama kian dahsyat. Kekuatan lobinya mampu meruntuhkan kebesaran Amerika yang dianggap sebagai “polisi dunia” pasca-runtuhnya Uni Sovyet. Tak heran jika negeri Paman Syam pun terkesan menerapkan standar ganda dalam penegakan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM). Kaum elite Amrik selalu gembar-gembor dan selalu berdiri di garda depan dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM. Namun, mereka langsung tiarap ketika Israel nyata-nyata melakukan kezaliman dan kebiadaban terhadap Palestina. Demikian juga ketika tentara Israel dengan pongahnya memombardir kapal Mavi Marmara yang tengah mengangkut relawan dan bantuan untuk warga sipil Palestina yang selama ini terisolir di Jalur Gaza. Dunia beramai-ramai mengutuk kanibalisme ala Israel itu, tetapi Amerika hanya bisa diam dan termangu.

Namun, sejarah tak akan pernah bisa dibohongi, meski dengan kekuatan senjata sekali pun. Sebagai bangsa yang teraniaya, Palestina akan terus mendapatkan empati dunia. Semakin dizalimi, Palestina kian mendapatkan “blessing in disguise”. Teruslah berjuang untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, saudara-saudaraku! Biarlah Israel menganggap dirinya sebagai “gajah bengkak” dengan kekuatan ngedap-edapi. Namun, yakinlah, jutaan semut yang mendukungmu pasti akan mampu menghancurkan kekuatan sang gajah bengkak yang zalim itu. Suatu ketika, Israel pasti akan menggali liang kubur kesombongannya sendiri! Yakinlah itu! ***

Sebagai “rumah maya”, blog dan jejaring sosial bisa dimanfaatkan untuk menampung “kekayaan” virtual, menerima tamu, menjalin silaturahmi, membangun interaksi sosial, atau aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan entitas dan eksistensi kita sebagai makhluk sosial. Di sekitar rumah maya itu, kita hidup berdampingan dengan tetangga, sanak-kerabat, dan berbagai komunitas sosial yang lain layaknya dalam kehidupan nyata. Ini artinya, kehadiran blog dan jejaring sosial, se-personal apa pun, tetap memiliki ikatan sosial secara maya yang sulit menghindar dari gesekan dan pengaruh eksternal. Dalam kondisi seperti itu, tak heran apabila sebuah postingan, catatan, atau status yang di-update di blog atau jejaring sosial akan demikian cepat mendapatkan reaksi dan respon dari masyarakat maya. Dengan kata lain, blog dan jejaring sosial tak akan pernah terlahir dalam situasi yang kosong. Ia akan selalu dipengaruhi oleh selera, kepentingan, dan keyakinan sang pemilik, untuk selanjutnya direspon, disikapi, dan dikritisi oleh masyarakat maya dengan beragam penafsiran dan ekspresi.

Persoalannya sekarang, kalau blog dan jejaring sosial bisa dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan kepada publik, kenapa mesti “melacurkan” diri dengan berbuat sensasional yang pasti akan mengundang risiko sosial yang fatal? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk ikut berkiprah membangun dan “menyembuhkan” peradaban yang sakit dengan mengangkat persoalan-persoalan personal dan sosial yang bisa menyuburkan nilai-nilai demokrasi dan membawa kemaslahatan buat banyak orang?

Memang, tak seorang pun yang bisa mencegah kehendak seseorang dalam berekspresi. Mereka bisa memanfaatkan blog dan jejaring sosialnya untuk memublikasikan beragam genre tulisan yang sesuai dengan selera personalnya. Namun, fakta juga menunjukkan bahwa tulisan-tulisan yang cenderung hanya sekadar mengumbar sensasi dan popularitas tak akan berumur panjang. Mereka akan masuk dalam perangkap dunia maya yang tak segan-segan “dikritisi”, bahkan dihabisi masyarakat maya yang selama ini dikenal kritis dan cerdas. Dalam konteks demikian, saya sungguh salut dengan rekan-rekan bloger yang dengan amat sadar memosisikan diri sebagai pembaca sebelum postingannya dipublikasikan. Dengan posisi semacam itu, mereka bisa melakukan estimasi sosial dan mempertimbangkan kemungkinan respon yang akan terjadi seandainya tulisannya dipublikasikan.

Dalam konteks yang lebih luas, sejatinya blog dan jejaring sosial bisa diposisikan sebagai pilar ke-5 demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Berlebihankah? Saya kira tidak. Di tengah peradaban yang sakit seperti sekarang ini, pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah lumpuh dan mati suri. Mereka tak bisa lagi diandalkan untuk menjadi tiang penyangga yang mampu menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang elegan, jujur, ksatria, dan dewasa. Bahkan, tak sedikit kalangan yang menilai, pemerintah, wakil rakyat, dan institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi anutan sosial dalam penegakan nilai-nilai demokrasi, tenggelam dalam euforia kekuasaan yang serba korup dan tak jujur. Satu-satunya pilar demokrasi yang dianggap masih memiliki taji adalah pers. Dibandingkan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers dinilai masih steril dari kepentingan politik dan mampu memerankan dirinya untuk terus mentransformasi diri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Ketika tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dinilai sudah makin jauh dari “khittah”-nya, pers yang masih kuat memosisikan diri sebagai media “mainstraim” jelas perlu membangun kekuatan sinergis dengan pilar lainnya yang dianggap sama-sama memiliki peran sebagai kekuatan kontrol sosial. Blog dan jejaring sosial (facebook atau twitter) saya kira bisa dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi sebagai pilar ke-5 demokrasi dan bisa bersinergi dengan pers untuk mengembangkan dan mengakarkan nilai-nilai demokrasi secara kritis, elegan, dan jujur dalam berekspresi. Fakta juga telah menunjukkan bahwa kekuatan blog dan jejaring sosial bisa memperkuat putaran bandul demokrasi di tengah-tengah situasi zaman yang makin korup dan amburadul. Dengan berbagai macam gaya dan genre, para bloger dan facebooker, misalnya, bisa menunjukkan sikap empati kepada pihak-pihak yang dianggap terzalimi, sehingga bisa memberikan tekanan dan kontrol sosial secara masif.

Meski demikian, peran-peran semacam itu kembali terpulang kepada para bloger dan penggiat dunia maya. Mampukah mereka berperan sebagai pilar ke-5 demokrasi dengan mengedepankan sikap kritis, jujur, dan steril dari kepentingan kekuasaan dalam menjalankan aktivitasnya di ranah dunia maya? Atau justru berkehendak untuk membuat sensasi dan memburu popularitas dengan mengangkat isu-isu sensitif berbasis SARA yang kurang menguntungkan buat kemaslahatan umat? Agaknya, waktulah yang akan menjawab hal itu. ***

Salam.

Maaf sebelumnya bila di anggap nye-pam, karena permohonan ini yang mendadak. Tidak bermaksud untuk mencampuri urusan isi blog anda masing-masing, namun saya hanya memohon bantuan dengan sangat. Semoga anda berkenan.

Saya minta tolong untuk dibantu posting di masing-masing Blog rekan-rekan dengan postingan yang ada di lampiran email ini. Ini dilakukan untuk membantu para korban Lumpur Lapindo yang semakin terlupakan dan ditinggalkan. Dan juga tentunya sekaligus untuk membantu pergerakan sosial yang lebih luas dengan cakupan kemampuan yang saya punya.

Bila tidak berkenan, silahkan tidak usah di posting. Dan mohon dengan sangat untuk tidak menjadikan sebuah masalah.

Gambar Kaos dan CD/DVD bisa diambil di blog saya, http://kika.web.id, dan silahkan juga bagi teman-teman yang mau nitip link di http://kukira.net untuk mengirimkan gambar bannernya dengan ukuran 80×80 px. Terbatas hanya untuk 8 orang, dan nantinya bisa dilihat di footer.

Terima kasih Banyak

Salam.

Lampiran:

Menghidupkan wisata lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo

Setelah 3 tahun ditambah 100 hari pemerintahan yang sekarang, ternyata tidak sedikitpun menyentuh kondisi sosial korban lumpur Lapindo yang ada di Desa Porong, Sidoarjo. Perlahan dan (seperti) pasti, kondisi sosial di Porong dan desa-desa lainnya yang terkena dampak lumpur Lapindo dilupakan bahkan ditinggalkan. Rembug Nasional (National Summit) yang diadakan Presiden setelah pelantikannya juga seperti sengaja untuk tidak mengundang korban lumpur Lapindo.

Masih tercecer saat ini lebih dari 300 KK yang menganggur, hak penghidupan yang semestinya menjadi hak paten manusia hidup masih juga tidak diperjuangkan dengan baik. Bisa dibayangkan, berapa total nyawa yang terancam kelangsungan hidup, pendidikan dan masa depan bila dihitung dari 300 KK. Uang ganti beli (yang jelas-jelas uangnya dari Negara alias Rakyat) juga tidak membantu banyak, karena masih banyak penduduk yang belum menerima uang ganti asset tersebut.

Kebijakan Perpres No. 14/2007 adalah termasuk kebijakan ‘kesopanan’ pemerintah pusat pro Lapindo, tidak tegas dalam memberesi persoalan rakyat akibat kebijakan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tidak berorientasi pada social safety.

Terakhir minggu ketiga bulan pertama tahun ini, saya mencoba melakukan assesment secara nyata ke desa-desa yang terkena dampak lumpur Lapindo. Lokasi pengungsian yang masih semrawut, pengangguran nyata yang terlihat di sisi danau lumpur, hingga wajah-wajah tegang yang berseliweran disekitarnya. Namun terlihat juga beberapa pengunjung yang menikmati danau lumpur ciptaan Lapindo itu. Luas tanggul yang hampir mencapai 1 KM menjadi strategic view untuk menikmatinya. Terlihat sekali minim aktifitas yang terjadi disini. Hampir seperti daerah mati. Sebelum menikmatinya, saya dicegat dan di minta membayar sebesar 5000 rupiah sebagai ganti uang tiket masuk ke lokasi wisata danau lumpur. Tanpa senyum dan tanpa basa basi, terlihat sekali ketegangan yang sudah akut menyelimuti pikiran mereka-mereka yang ada di daerah ini.

Berbekal melihat dan mencermati keadaan, kebutuhan perut para pengungsi yang berjumlah lebih dari 300 KK tersebut sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Sudah sangatlah mendesak. Menurut Ipung M Nizar, salah satu koordinator pengungsi, mereka sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kebanyakan dari mereka sulit untuk diajak keluar dari daerah lumpur tersebut. Hingga akhirnya dia sebagai koordinator tidak bisa juga meninggalkan rekan-rekan dan beberapa saudaranya yang masih tinggal dan menunggu uang ganti beli dari Pemerintah. Namun mereka berjanji bila ada jaminan penghidupan yang layak, mereka akan berusaha untuk keluar dari lingkungan Lumpur yang jelas-jelas sudah tidak lagi kondusif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selama ini Ipung dan teman-teman mencoba untuk berkarya dengan membuat CD/DVD dokumenter tentang kejadian Lumpur Lapindo.

Untuk membantu Ipung dan rekan-rekannya, saya beserta teman-teman mencapai pada tahap kesepakatan untuk membantu dengan cara menghidupkan saja sekalian wisata di Danau Lumpur Lapindo. Secara SDM dan kreatifitas, daerah Tanggulangin dan Porong merupakan sentra produksi kerajinan yang sangat dikenal di Indonesia. Di Tanggul pembatas lumpur yang lebar mencapai 15 Meter serta panjang hampir 1 KM itu nantinya akan didirikan pasar wisata dengan berbagai penjualan. Hanya saja dibutuhkan banyak modal untuk orang-orang korban Lapindo ini agar bisa berjualan.

Untuk mensiasatinya, saya secara pribadi akan menggandakan CD/DVD Dokumenter Lumpur Lapindo serta membuat beberapa macam produk yang berhubungan dengan tragedi ini. Yang nantinya hasil penjualan dikurangi modal akan saya kirim ke beberapa koordinator pengungsi disana, entah itu LSM atau personal. Diantaranya Ipung dan LSM yang tergabung dalam http://korbanlumpur.info . Beberapa produknya adalah T-Shirt dan Topi.

Pengadaan konsep Pasar Wisata Danau Lumpur ini juga merupakan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan mengingatkan kepada khalayak ramai bahwa masih banyak masalah yang diakibatkan oleh Lapindo dan pemerintah secara tidak langsung.

N.B:
Dan bila ada rekan-rekan yang sanggup memberikan jaminan peminjaman uang kepada para korban untuk digunakan sebagai modal usaha awal, silahkan hubungi saya atau langsung kepada Ipung M Nizar dengan nomor telpon 0817335244.

Ya, ya, ya, aksi kreatif yang dikemas Kika Syafii ini merupakan bentuk kiprah nyata sebagai wujud kepekaan sosial terhadap nasib saudara-saudara kita di Sidoarjo yang jelas-jelas ditelantarkan akibat kebijakan pemerintah yang salah urus. Pemerintah yang seharusnya menjadi pionir untuk menyelamatkan ratusan rakyatnya yang terancam, justru makin tenggelam dalam urusan-urusan pragmatis melalui perselingkuhan dan kongkalingkong politik untuk kepentingan kekuasaan semata. Nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini sudah jelas terdegradasi di depan mata makin termarginalkan akibat karakter pemerintah yang sedang dihinggapi sikap paranoid kekuasaan.

Lihat saja bagaimana kegerahan sikap pemerintah dalam menghadapi aksi-aksi demo simbolik dari berbagai kalangan dengan mengusung satwa ke tengah-tengah aksi. Rakyat yang aspiratif bukannya ditemui melalui sikap ngemong dan kebapakan, melainkan justru diposisikan sebagai pihak yang harus dicurigai hendak menggoyang kursi kekuasaan. Ironisnya, pemerintah justru terkesan jor-joran dengan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan-kepentingan sempit yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Di tengah nasib ratusan warga Sidoarjo yang terlunta-lunta dan terzalimi, pemerintah dan aparatnya justru bisa demikian bahagia duduk di atas mobil mewah, bahkan berencana untuk melambungkan 20% gaji pejabat negara atau membeli pesawat kepresidenan.

Dalam konteks demikian, aksi kreatif Kika Syafii bisa dimaknai sebagai sentilan khas anak muda terhadap sikap pemerintah yang dinilai telah kehilangan sikap empati dan kepekaan terhadap nasib warganya. Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sangat beralasan kalau kita memberikan apresiasi dan dukungan atas gagasan brilian ini agar bisa menjadi pemicu untuk membangkitkan kembali semangat solidaritas dan kepekaan terhadap nasib sesama.

Email kedua dari Komunitas Blogger Bekasi yang disampaikan melalui Ajeng. Berikut ini email selengkapnya.

Kota Bekasi, 5 Februari 2010
Ref. No 001/SK-AM/02/10

Kepada Yth,
Di tempat

Lamp : -
Hal : Undangan Jadi Peserta ”AMPROKAN BLOGGER”

Dengan Hormat,

Dalam rangka memperkenalkan potensi Bekasi kepada masyarakat luas, baik lewat internet maupun temu muka, serta memperingati Hari Ulang Tahun ke-13 Kota Bekasi (yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2010), Komunitas Blogger Bekasi () akan menyelenggarakan Temu Blogger yang diberi nama AMPROKAN BLOGGER pada tanggal 6-7 Maret 2010.

Acara yang juga diusulkan dan didukung oleh Walikota Bekasi H. Mochtar Mohamad mengambil tema “Melalui Temu Blogger, Kita Gemakan Bekasi yang Hijau, Cerdas, Sehat, dan Ihsan”. Tema ini sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kota Bekasi serta Program Pemerintah untuk meraih Piagam Adipura. Untuk itu kami bermaksud mengundang perwakilan Blogger agar bisa mengirimkan peserta yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu-Minggu, 6-7 Maret 2010
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Asrama Haji, Aula Depsos dan Gedung Pusdiklat Mahkamah Konstitusi
Acara : Anjangsana, Sarasehan dan Seminar Interaktif
Pembicara : Tifatul Sembiring (Menkominfo), H. Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi), Untung Wiyono (Bupati Sragen), Romi Satria Wahono (Blogger).

Mohon konfirmasi kesediaan hadir dapat kami terima sebelum tanggal 13 Februari 2010 ke Raden Ajeng dengan menuliskan berasal dari komunitas ……………………… Kota …………………. (yaitu 1. …………………2. ……………. dst). Seluruh akomodasi peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh panitia dan perwakilan blogger di luar Jabodetabek akan mendapatkan bantuan transport ala kadarnya. Selain itu mohon peserta untuk melengkapi pendaftaran di portal http://www.temublogger.com

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Kami,
Pengurus www.bloggerbekasi.com

Aris Heru Utomo, S. H., M. B. A. M.Si.
Ketua www.bloggerbekasi.com

Sahabat-sahabat bloger yang kebetulan tak ada acara bisa beramai-ramai menghadiri undangan ini sesuai dengan ketentuan panitia. Selain bisa menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi antarbloger, acara “Amprokan Blogger” juga bisa menjadi media diskusi yang menarik tentang dunia internet dan aktivitas ngeblog bersama narasumber yang tak diragukan lagi kapasitas dan kredibilitasnya di dunia maya. Nah, selamat ber-”Amprokan Blogger”. ***

Karikatur versi Inilah.comTerlepas dari kontroversi “pemakzulan”, yang jelas situasi politik kontemporer sepekan terakhir ini mulai memanas. Pansus di Senayan seperti tengah menggelindingkan “bola liar” yang segera ditangkap berbagai elemen masyarakat melalui berbagai unjuk rasa. 28 Januari 2010 bisa jadi akan menjadi momen politik dan catatan bersejarah bagi Presiden SBY pada 100 hari kepemimpinannya. Tak hanya kasus Bank Century yang dibidik para pengunjuk rasa, kriminalisasi KPK, diskriminasi hukum, atau maraknya mafia hukum dan peradilan, juga menjadi isu kritis dalam menyikapi perilaku politik pemerintahan dan kekuasaan SBY yang dinilai “gagal” menjalankan amanat rakyat. “Bola liar” itu bisa jadi akan terus menggelinding ke segala penjuru dan membuka borok-borok politik yang selama ini belum terungkap ke permukaan. Lawan-lawan politik SBY dipastikan akan memanfaatkan atmosfer politik semacam itu untuk terus menggoyang dan menggerogoti kredibilitasnya.

Secara etmimologis dan morfologis, “pemakzulan” mengandung makna: mak·zul v berhenti memegang jabatan; turun takhta; me·mak·zul·kan v 1 menurunkan dr takhta; memberhentikan dr jabatan; 2 meletakkan jabatannya (sendiri) sbg raja; berhenti sbg raja; pe·mak·zul·an n proses, cara, perbuatan memakzulkan.

Massa aksi Gerakan Indonesia Bersih berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/1). Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjukrasa di depan kantor Menkokesra, Jakarta, Kamis (28/1).Massa dari berbagai elemen yang beraliansi ke dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia (For Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Jakarta, Kamis (28/01).Dari sisi kebahasaan, sesungguhnya “pemakzulan” tidak selalu bermakna upaya seseorang atau kelompok tertentu untuk memberhentikan orang atau kelompok lain dari jabatan, tetapi juga bisa terjadi karena alasan tertentu, seseorang atau kelompok yang bersangkutan meletakkan jabatannya atas inisiatif sendiri. Namun, budaya kekuasaan di negeri ini agaknya belum memungkinkan adanya “pemakzulan” karena inisiatif sendiri. Alih-alih memakzulkan diri sendiri, jika perlu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, meski ada indikasi kuat telah menunjukkan perilaku anomali kekuasaan.

Unjuk rasa sejatinya merupakan salah satu bentuk ekspresi untuk menyampaikan pendapat di muka umum terhadap fenomena tertentu yang dianggap bertentangan dengan nurani dan akal sehat dari sudut pandang tertentu. Konstitusi kita sangat menjamin hal itu, sehingga tak perlu disikapi secara reaktif dan berlebihan, apalagi memosisikan unjuk rasa identik dengan upaya pemakzulan. Maraknya aksi unjuk rasa merepresentasikan bahwa ada persoalan yang perlu ditangani secara serius. Memang aksi massa seperti ini rawan terhadap penyusupan dan rentan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan dan agenda tersendiri. Dalam konteks demikian, para pengunjuk rasa yang murni ingin menyuarakan aspirasi, juga perlu bertindak waspada dan esktra-hati-hati, agar aksi-aksi kritis yang mereka lakukan tidak terkontaminasi oleh aksi-aksi tunggangan yang ingin memanfaatkan situasi massa yang tidak menentu.

Kini, hasil kerja Pansus Bank Century sudah dinantikan oleh rakyat banyak. Jangan sampai kerja marathon yang dibiayai uang rakyat itu masuk angin, apalagi mati suri. Kredibilitas mereka dipertaruhkan. Jangan biarkan rakyat yang sudah memilih mereka melalui Pemilu terkhianati dengan membelokkan arah Pansus jadi makin tidak jelas akibat intervensi dari kelompok tertentu yang merasa terusik lantaran guliran “bola liar” itu. Jika para wakil rakyat tak sanggup menunaikan tugasnya secara jujur dan fair, sudah dipastikan simpati dan empati rakyat akan berbalik sikap menjadi antipati.

Sementara itu, pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan di balik kebijakan penalangan Bank Century yang konon menggunakan uang negara sebesar 6,7 trilyun itu juga tak perlu kebakaran jenggot. Biarkan para wakil rakyat terus bekerja dan tak perlu melakukan intervensi-intervensi politis yang justru akan membuat atmosfer sosial-politik di negeri ini jadi makin tak menentu. Agaknya, negeri ini belum terlalu bobrok kalau para pengendali kekuasaan benar-benar amanah dan kembali ke “khittah”-nya sebagai pelayan publik sejati. ***

Serentetan adegan dan peristiwa yang sarat anomali itu menemukan klimaksnya ketika terjadi ontran-ontran hukum yang mengabaikan rasa keadilan. Rakyat yang geram dan marah terhadap praktik hukum yang amburadul menumpahkan kegelisahannya melalui “parlemen online” dan “parlemen jalanan” sebagai protes terhadap aparat penegak hukum yang dinilai mulai kehilangan kearifan dan ketidakberdayaan para wakil rakyat dalam menyuarakan rasa keadilan. Upaya kriminalisasi dua petinggi KPK – Bibit-Candra– yang konon dikenal “galak” dalam memburu para koruptor hingga melahirkan idiom “Cicak vs Buaya”, marginalisasi Bu Prita Mulyasari, atau proses dehumanisasi rakyat kecil yang tak berdaya dalam melawan orang-orang berkantong tebal di depan hukum, hanyalah beberapa contoh kasus yang benar-benar mengusik rasa keadilan. Belum lagi kasus “Bank Century” yang kini masih menjadi tanda tanya besar.

Yang tak kalah tragis tentu praktik politik dan demokrasi yang menampilkan wajah homo homini lupus. Mereka menjadi serigala yang tega memangsa sesamanya. Kecerdasan dan tingginya pengetahuan bukan dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, melainkan justru untuk melestarikan dan mengembangkan suasana fasis yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Etika dan fatsun politik telah berubah menjadi retorika dan slogan belaka. Yang menang selalu menepuk dada dan tampil sebagai Goliath, sedangkan yang kalah diposisikan sebagai David dan pecundang. Mungkin ada benarnya kalau Michel Focault bilang bahwa pengetahuan yang jatuh di tangan penguasa lalim dan tak berperasaan, akan menjadi mesin pembunuh yang mematikan.

Pertanyaannya sekarang, siapa sesungguhnya yang menjadi penulis skenario dan sutradara di balik pementasan yang getir dan perih itu?

Dalam pandangan awam saya, situasi yang sarat anomali semacam itu tak lepas dari warisan dan gaya kepemimpinan rezim Orde Baru yang cuek dan abai terhadap persoalan-persoalan kebudayaan dalam dinamika pembangunan berbangsa dan bernegara. Dengan dalih demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, pendidikan kemanusiaan –sebagai bagian penting dalam sebuah kebudayaan–perlahan-lahan digusur, untuk selanjutnya dikubur tanpa nisan dalam ranah pendidikan kita.

Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiaan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bercorak materialistis, ekonomis, dan teknokratis; kering dari sentuhan nilai moral, kemanusiaan, dan kemuliaan budi. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati nurani, emosi, dan spiritual. Imbasnya, apresiasi keluaran pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran dan kemuliaan budi jadi nihil. Mereka jadi kehilangan kepekaan nurani, cenderung bar-bar anarkhis, besar kepala, dan mau menang sendiri.

Iklim pendidikan kita yang kering dari sentuhan nilai kemanusiaan semacam itu, disadari atau tidak, telah melahirkan manusia-manusia berkarakter hedonis, penjilat, hipokrit, arogan, dan miskin kearifan. Tak berlebihan kalau (alm.) Rama Mangunwijaya dengan nada sinis pernah menyatakan bahwa angkatan sekarang mengalami kemunduran yang sangat parah dalam pendidikan berpikir nalar eksploratif dan kreatif, sehingga menumbuhkan kultur pikir dan cita rasa yang sempit dan dangkal yang memperlambat pendewasaan diri. Padahal, idealnya, rasionalitas harus dikemudikan ke tingkat yang lebih komprehensif, yakni kearifan. Kearifan pun harus memiliki dimensi rasionalitas yang tinggi. Emosi, perasaan, atau pandangan subjektif dalam diri manusia, tegas Rama Mangun, dapat diibaratkan seperti energi yang memberi daya gerak kepada karya manusia. Sedangkan rasio atau nalar ibarat kemudia atau setir, sedangkan kearifan adalah nahkodanya.

Puncak degradasi kebudayaan pun terjadi ketika menjelang “lengser keprabon”, Soeharto sebagai penguasa Orba membuat manuver dengan “menceraikan” kebudayaan dari dunia pendidikan. Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya pun terbentuk. Praktis, dunia pendidikan yang sejatinya tak bisa dipisahkan dari ranah pendidikan pun resmi bercerai dengan kebudayaan. Oleh penguasa, budaya tidak lagi dipahami sebagai sebuah entitas pencarian nilai-nilai kedalaman dan kesejatian hidup, tetapi lebih diorientasikan bagaimana agar kita bisa hidup dari sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, bangsa kita tidak berupaya untuk “menghidupi” kebudayaan, tetapi justru bagaimana caranya agar kita bisa “hidup” dari kebudayaan itu. Maka, lahirlah produk-produk budaya kemasan baru yang semata-mata dimanfaatkan untuk mendongkrak devisa negara; bukan untuk meninggikan harkat dan kemuliaan sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya.

Ketika reformasi bergulir, banyak kalangan berharap agar kebudayaan kembali rujuk dengan pendidikan. Setidak-tidaknya, ada upaya serius untuk mengembalikan kebudayaan sebagai pilar peradaban yang akan mengawal setiap dinamika dan gerak pembangunan, tanpa mengabaikan dunia pariwisata yang memang diperlukan untuk menaikkan posisi tawar bangsa kita di kancah global. Namun, agaknya pemerintah pasca-reformasi pun cenderung memandang kebudayaan dari sisi ekonomi alias kebudayaan material an-sich yang ingin menjadikan budaya sebagai salah satu “ikon” pariwisata yang bisa mengalirkan devisa. Akibatnya, dunia pendidikan pun berkembang tanpa sentuhan nilai-nilai budaya yang amat diperlukan dalam membangun peradaban yang lebih terhormat dan beradab.

Nah, awal tahun 2010 sesungguhnya bisa menjadi momentum yang tepat untuk mengembalikan desain dunia pendidikan yang sarat dengan sentuhan budaya. Dalam konteks demikian, dibutuhkan upaya serius untuk membenahi dunia pendidikan yang dinilai sudah sarat dengan proses pembusukan akibat kebijakan dan sistem yang salah urus dengan menggunakan pendekatan kultural yang utuh dan komprehensif. Itulah yang selalu kita tunggu! ***

Dari ranah hukum, misalnya, kesan yang dirasakan publik selama ini, hukum belum mampu memberikan rasa keadilan kepada “wong cilik”. Hukum hanya sebatas ditafsirkan secara tekstual atau hanya sekadar memenuhi tuntutan legal-formal, tanpa menyentuh rasa keadilan yang seharusnya menjadi “entry point” sebuah negara yang berdasarkan hukum. Mereka yang berkantong tebal bisa demikian gampang “berselingkuh” melalui harta dan kekuasaannya untuk melicinkan jalan menuju drama pengadilan yang ber-ending tragis dan memilukan buat orang semacam Mbah Minah dengan tragedi kakao-nya, Kang Kholil dengan semangkanya, atau Yu Manisih dan Suratmi dengan kapuk randunya. Sungguh kontras dengan arogansi Anggodo –melalui rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi–yang diduga telah melakukan skenario busuk dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk “berkongkalingkong” demi menyelamatkan sang kakak dari jerat hukum, justru hingga kini makin tak jelas rimbanya.

Bidang ekonomi pun tak luput dari proses pembusukan. Maraknya korupsi yang menggurita di berbagai lapis dan jajaran birokrasi, nyata-nyata telah membuat nasib hidup “wong cilik” yang sudah terjebak dalam lubang kemiskinan kian tergencet dalam kubangan derita dan nestapa. Nasib kaum dhu’afa makin tergilas oleh kepongahan kaum kapitalis yang bersekutu dengan kekuasaan.

Dalam situasi korup seperti itu, justru ada upaya rekayasa untuk melumpuhkan peran KPK yang selama ini dikenal “galak” dalam memburu sarang koruptor. Terkuaknya rekaman seorang markus yang nyata-nyata telah melibatkan beberapa aparat penegak hukum untuk menggelandang dua petinggi KPK ke pengadilan dengan bukti-bukti yang konon sarat dengan rekayasa mengindikasikan betapa kuatnya arus untuk menutup-nutupi kebusukan korupsi dari lapisan atas yang limbahnya sudah amat jelas dirasakan oleh masyarakat akar rumput itu. Maraknya korupsi jelas membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Dalam situasi seperti itu, kaum elite kita yang seharusnya menjadi anutan sosial dalam mempraktikkan pola hidup sederhana justru pamer kekayaan dengan mobil-mobil mewah.

Dari ranah politik, paradigma para wakil rakyat kita juga belum beranjak dari cara-cara purba dan fasis dalam menggapai ambisi dan singgasana kekuasaan. Maraknya money-politik dalam setiap putaran pemilu jelas menunjukkan banyaknya wakil rakyat kita yang telah kehilangan fatsoen dan kearifan dalam melenggang ke Senayan. Sementara itu, rakyat di lapisan bawah yang merasa sudah kecewa dan “muak” dengan perilaku para wakil rakyat yang terhormat mencari cara sendiri dalam memperjuangkan aspirasinya. “Parlemen” jalanan dan online menjadi tradisi baru yang marak di jagad perpolitikan tanah air.

Yang tak kalah menyedihkan juga muncul dari ranah dunia pendidikan kita. Sistem pendidikan kita dinilai belum berhasil memanusiakan manusia secara utuh dan paripurna. Setidak-tidaknya, ada tiga persoalan krusial yang hingga kini masih menjadi belenggu dunia pendidikan, yakni ujian nasional (UN), sertifikasi guru, atau UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ujian nasional yang seharusnya mampu menjadi tolok ukur dan standarisasi mutu pendidikan nasional, justru tereduksi oleh praktik-praktik kecurangan yang terus terjadi setiap tahun. Generasi muda yang lahir dari produk UN pun tidak mampu lagi mengapresiasi budaya proses dan etos kerja keras dalam meraih sukses. Mereka lebih suka menempuh cara-cara pintas dan instan dalam meraih harapan dan impian.

Proses sertifikasi guru konon juga belum mampu memberikan imbas positif terhadap kemajuan dunia pendidikan. Tunjangan profesi satu kali gaji pokok bagi guru yang sudah tersertifikasi dinilai sebagai “berkah” yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman, sehingga belum diimbangi dengan etos kerja yang andal. Pada sisi lain, sertifikasi guru dianggap juga telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan internal guru karena tidak semua guru bisa mengikuti uji sertifikasi. Akibatnya, guru non-sertifikasi makin melemah etos kerjanya karena merasa telah “dianaktirikan” dalam perolehan tingkat kesejahteraan.

Yang tak kalah menyedihkan, tentu saja UU BHP. Konon, kehadiran UU ini akan makin mempersempit gerak anak-anak dari kalangan tak mampu untuk mengenyam bangku pendidikan lantaran pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Sedangkan, peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayai. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan tersebut ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.

Ranah hukum, ekonomi, politik, dan pendidikan yang baru tersentuh reformasi setengah hati jelas memprihatinkan kita semua. Dalam konteks demikian, perlu ada terobosan dan gebrakan visioner yang bisa membuat bangsa kita makin berbudaya dan beradab. Semua komponen bangsa perlu kembali menguatkan ikatan emosional dan spiritual untuk sama-sama kembali ke “khittah” sebagai bangsa yang besar.

Tidak lama lagi detik-detik pergantian tahun itu akan tiba. Momen seperti ini perlu dijadikan sebagai saat yang tepat untuk melakukan refleksi budaya guna mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah jitu dan visioner guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Tahun 2009 dengan segala hiruk-pikuk dan segenap dinamikanya akan segera kita tinggalkan. Lembaran tahun 2010 pun akan segera terbuka. Setiap pergantian tahun jelas menyisakan kenangan dan menyembulkan optimisme untuk menyongsong perubahan dan harapan-harapan baru. Nah, selamat Tahun Baru 2010 buat sahabat-sahabat semua, semoga tambah sehat, segar-bugar, makin lancar rezekinya, dan makin sejahtera. Mudah-mudahan juga para koruptor makin insyaf dan kembali ke jalur yang lurus, amiin. ***

Sungguh, bukan salah bunda mengandung kalau anak-anak yang terlahir dari rahim peradaban negeri ini menjadi demikian konyol dan gampang sekali terpeleset ke dalam kubangan limbah korupsi dan manipulasi. Kasus talangan dana trilyunan untuk Bank Century yang nyata-nyata telah merugikan uang rakyat, misalnya, mengapa bisa menjadi demikian berlarut-larut, hingga akhirnya para wakil rakyat mesti mem-pansus-kannya secara marathon yang ujung-ujungnya juga butuh dana dan fasilitas serba-mahal di tengah-tengah menurunnya daya beli rakyat? Mengapa tak ada seorang pun yang dengan sikap elegan dan kesatria mau melakukan aksi buka-bukaan, serba jujur, dan dengan niat tulus ingin membangun sebuah peradaban yang terhormat dan bermartabat? Ironis! Yang dipertontonkan di depan publik, justru upaya untuk saling serang dan bersilat lidah demi “mengamankan diri” dengan sekian argumen untuk mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya.

Kasus Mbak Prita Mulyasari pun makin membuka mata kita bahwa bangsa ini memang lagi sakit. Agaknya benar kalau ada yang menyimpulkan bahwa supremasi hukum di negeri ini tengah berada di titik nazir peradaban. Hukum dan pengadilan menjadi neraka buat rakyat kecil, sekaligus menjadi syurga buat pemuja gaya hidup hedonis, konsumtif, dan materialistis. Mereka yang berkantong tebal bisa demikian gampang “berselingkuh” melalui harta dan kekuasaannya untuk melicinkan jalan menuju drama pengadilan yang ber-ending tragis dan memilukan buat orang semacam Mbah Minah dengan tragedi kakao-nya, Kang Kholil dengan semangkanya, atau Yu Manisih dan Suratmi dengan kapuk randunya. Sungguh kontras dengan arogansi Anggodo –melalui rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi–yang diduga telah melakukan skenario busuk dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk “berkongkalingkong” demi menyelamatkan sang kakak dari jerat hukum, justru hingga kini makin tak jelas rimbanya.

Terkuaknya perkara Mbak Prita, Mbah Minah, Kang Kholil, Yu Manisih dan Suratmi, di pengadilan makin menegaskan bahwa hukum di negeri ini baru ditafsirkan sebatas tekstual, tanpa ada upaya serius dari seluruh aparatnya untuk memberikan sentuhan rasa keadilan yang kontekstual untuk semua warga negara yang memiliki hak yang sama di depan hukum.

Hari Ibu, sesungguhnya juga memberikan wasiat kepada segenap anak zaman untuk kembali ke “khittah”-nya sebagai makhluk yang berakal budi. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, ibu senantiasa tawadhu’ memenuhi takdirnya sebagai pencerah peradaban. Sulit untuk dipercaya kalau ada seorang ibu yang mendoakan anaknya agar kelak jadi koruptor, bromocorah, atau maling. Bahkan, saya sangat haqqul yakin, tak ada seorang ibu pun yang bermimpi untuk melahirkan si “Malin Kundang” yang sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk berbuat korup, durhaka, dan mabuk jabatan.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusannya, sang ibu terus meninabobokan sang anak lewat sentuhan-sentuhan kisah ninabobo yang agung dan arif, agar kelak sang anak menjadi teladan zaman, yang mampu menjadi sosok kesatria, pembela bagi si lemah dan tertindas, luhur budi, dan sanggup menunjukkan nilai-nilai spiritualitasnya secara mengagumkan di depan Sang Khalik.

Namun, gelombang dan dinamika peradaban yang demikian dahsyat menggerus nilai-nilai kearifan dan keluhuran budi, agaknya membuat kisah-kisah dongeng yang agung dan arif, hanya sebatas tekstual dan retorika belaka. Peran ibu makin rumit dan kompleks dalam membesarkan dan mendewasakan anak-anak biologisnya. Sang Ibu Pertiwi juga makin sempoyongan memanggul beban perannya sebagai pencerah peradaban buat anak-anak ideologisnya.

Sungguh, wasiat untuk melakukan hijrah peradaban, mesti dengan amat sadar dilakukan anak-anak bangsa agar sang ibu tidak terus-terusan meratapi perannya yang mulai terkebiri oleh anak-anaknya yang durhaka, doyan korupsi, dan suka mengemplang harta negara. Meski demikian, bebanmu yang makin memberat hingga membuat gurat-gurat di wajahmu makin menua, tak akan pernah sanggup meruntuhkan kemuliaan dan keluhuran martabatmu sebagai sosok pencerah peradaban sepanjang sejarah. Bahkan, seandainya anak-anak yang kaulahirkan jadi maling sekalipun, dunia tak akan pernah sanggup menghapus jejak-jejak keagunganmu dalam peta kehidupan dari generasi ke generasi. Dirgahayu, Ibu! ***

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan terjawab dengan jelas pada hari Minggu, 8 November 2009. Ribuan facebookers berkumpul di areal sekitar Bundaran HI. Dengan menggelar mimbar bebas, mereka menyatakan dukungannya terhadap KPK dan menolak jika dilakukan kriminalisasi terhadap KPK sebagai institusi penegak hukum. Aksi para facebookers yang juga dimeriahkan oleh sejumlah band dan musisi, semacam Slank, Melly Goeslaw, Oppie Andaresta, atau Once Dewa 19, dan sejumlah pengamat, seperti Eep Saefulloh Fatah, Effendy Ghazali, atau Yuddy Latief itu setidaknya berupaya menggelorakan suara yang sama untuk membebaskan negeri ini dari mafia hukum dan berbagai perilaku korup yang sudah demikian membudaya di berbagai lapisan dan lini birokrasi.

Aksi Facebooker, dalam pandangan awam saya, bisa dikatakan sebagai sebuah ikon hilangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas sebuah lembaga wakil rakyat dalam menyuarakan nurani rakyat yang sudah lama merindukan kebenaran dan keadilan. Dengan latar sosial-budaya yang beragam, secara lintas-etnis, agama, atau golongan, mereka mengusung jeritan rakyat yang (hampir) sama dari lingkungannya masing-masing ke pentas dunia maya yang bisa dengan mudah diakses dan diikuti perkembangannya dari detik ke detik. Rasanya sulit untuk tidak percaya bahwa aksi Facebooker benar-benar merepresentasikan suara rakyat yang sudah muak dengan ulah “badut-badut” hukum dalam sebuah mata rantai mafia peradilan yang bisa demikian mudah memanipulasi dan membuat repertoar bergaya parodi di tengah sebuah panggung opera yang disaksikan ratusan juta jiwa yang sudah lama mendambakan keadilan dan kebenaran. Ironisnya, wakil rakyat yang diharapkan bisa ikut berkiprah dalam menyuarakan aspirasi rakyat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, justru mandul dan tiarap. Yang terjadi, justru penampakan sikap “perselingkuhan” dengan para petinggi lembaga penegak hukum dalam sebuah drama dengar-pendapat yang terkesan mesra, kenes, manja, dan berbalut puja-puji. Yang lebih memprihatinkan, para wakil rakyat yang terhormat amat jelas mengebiri opini publik yang seharusnya dibela dan diperjuangkan.

Dalam konteks ini, kita layak memberikan apresiasi terhadap keberanian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membeberkan rekaman hasil penyadapan KPK yang berisi skenario besar terhadap upaya pengebirian peran KPK dalam memberantas korupsi kepada publik. Kita dibuat terperangah dan geram ketika menyimak transkrip sebuah persekongkolan jahat yang diduga hendak merusak tatanan hukum di negeri ini. Mata publik pun makin terbuka bahwa mafia hukum yang selama ini baru sebatas dugaan, ternyata bukan isapan jempol. Dugaan terjadinya mafia hukum itu makin jelas ketika Tim 8 yang dikomandani Bang Adnan Buyung Nasution bertindak cermat dan cerdas dalam mengumpulkan fakta dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang diduga terlibat dan disebut-sebut dalam transkrip percakapan rekaman yang menghebohkan itu.

Yang kembali kita pertanyakan, mengapa wakil rakyat yang terhormat justru mengerdilkan peran Tim 8 yang kita harapkan bisa menjadi “katalisator” dalam menemukan sejumlah fakta yang amat penting dalam pengusutan kasus dugaan kriminalisasi KPK itu? Benarkah kata sejumlah pengamat kalau para wakil rakyat akan terusik kenyamanannya jika KPK menjadi lembaga “superbody” dalam pemberantasan korupsi? Mengapa para wakil rakyat justru saling “curhat” di depan jutaan pasang mata; membangun kemesraan dan sikap senasib untuk membudayakan sikap korup; menyanyikan koor puja-puji; ketika lembaga kepolisian sedang menjadi sorotan dan perbincangan publik?

Sikap wakil rakyat yang duduk dengan gaya pongah di Komisi III itu nyata-nyata mempertontonkan perilaku yang menentang arus dan kehendak publik yang sudah lama merindukan tegaknya nilai kebenaran dan keadilan. Bagaimana mungkin rakyat bisa percaya kalau mereka yang diharapkan mampu menyuarakan nurani rakyat justru menampilkan sikap kontras dan berlawanan?

Maka, tak perlu heran ketika lembaga wakil rakyat mandul dan tiarap, muncul fenomena parlemen jalanan dan parlemen online sebagai representasi aspirasi rakyat yang mengendap dan tergencet di tengah arogansi kekuasaan. Para penggiat dunia maya, semacam facebooker atau bloger, bisa menjadi sebuah kekuatan alternatif di tengah dinamika demokrasi dengan membangun sebuah “parlemen” online yang memiliki kekuatan dahsyat dalam menyalurkan suara rakyat yang terlibas dan terkebiri dalam ranah kekuasaan. Ketika wakil rakyat yang terhormat gagal mengemban amanat rakyat dan tidak menampakkan nyalinya dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, bisa jadi “parlemen online” –yang dibangun para facebooker dan bloger– lah representasi suara rakyat yang sesungguhnya, meski tak pernah mendapatkan gaji sepeser pun dari negara.

Terkuaknya mafia hukum lewat rekaman di MK, sesungguhnya bisa dijadikan sebagai momentum yang tepat bagi segenap aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi dan perubahan mendasar terhadap upaya penegakan hukum yang dinilai masih carut-marut. Jika mau flash-back sejenak, sesungguhnya para aparat penegak hukum bisa meneladani sikap pengorbanan yang nyata-nyata telah dilakukan oleh para pahlawan. Sikap tanpa pamrih demi mewujudkan sebuah negara-bangsa yang besar telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Semangat seperti inilah yang selama ini dinilai telah hilang. Degradasi moral dianggap telah menyelimuti kinerja aparat penegak hukum sehingga gagal membendung godaan yang dengan sengaja dilakukan oleh para mafioso dengan berbagai macam bentuk suap dan upeti untuk menyelamatkan sang mafioso dari sentuhan hukum.

Roh para pahlawan yang telah tenang dan damai di alamnya sana bisa jadi akan terusik dan tersedu ketika menyaksikan praktik hukum yang hancur di sebuah negeri yang dengan susah-payah telah mereka bangun. Sungguh menyedihkan! ***