Nilai nasionalisme atau patriotisme lebih tepat diukur dengan hati. Tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan getarannya. Seorang lelaki keriput yang tinggal di sebuah pelosok dusun, tetapi rela berjuang bertahun-tahun mencari sumber air demi menghidupi orang-orang di sekitarnya yang selalu menjerit dan tersekap dalam derita kekeringan berkepanjangan dari masa ke masa, bisa jadi lebih kuat nilai kecintaannya terhadap negara ketimbang seorang politisi yang gencar berkoar tentang nasionalisme, tetapi selalu mangkir bersidang. Meski si lelaki keriput tak bisa menafsirkan apa makna nasionalisme yang sesungguhnya, dalam kacamata kaum nasionalis sejati, potret nasionalisme-nya bisa jadi lebih gagah ketimbang mereka yang fasih bersilat lidah dan mengumbar retorika politik di atas podium atau forum-forum seminar, tetapi tak pernah memiliki sikap responsif terhadap nasib kaum dhuafa yang terus didera kepahitan dan derita hidup.

Maka, saya pun tak terusik ketika tradisi “Jalan Sehat”, berbagai jenis lomba, panjat pinang, karnaval, atau berbagai event Agustus-an yang biasanya rutin digelar, tahun ini (nyaris) tenggelam dalam kesyahduan Umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Toh seandainya gebyar lahiriah semacam itu terpaksa digelar, tak seorang pun yang bisa menjamin kalau nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang acapkali didengung-dengungkan itu dengan sendirinya bakal menyatu secara emosional ke dalam hati dan nurani bangsa.

Bahkan, bukan tidak mungkin malah bisa menjadi penghambat ke-khusyu’-an para pelaku ibadah puasa yang notabene tengah berusaha menemukan nilai kesejatian diri di tengah merajalelanya gaya hidup konsumtif, materialistik, dan hedonis. Kita juga mesti merelakan berlalunya moment tirakatan atau seremonial mengenang romantisme para pejuang kemerdekaan, meski tak harus melupakan jasa-jasa besar mereka yang telah membebaskan negeri ini dari cengkeraman kaum kolonial.

Nah, Dirgahayu Bangsaku, semoga pada HUT ke-65 kemerdekaan ini tetap memiliki spirit untuk melanjutkan perjuangan reformasi gelombang kedua guna mewujudkan kehidupan berbangsa yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Merdeka! ***

Keterangan:
Banner dikutip dari www.indonesia.go.id

Berikut lima alasan sederhana, mengapa saya menggunakan open-source:

Pertama, ingin terlepas dari bayang-bayang mitos “kebesaran” sang kapitalis Bill Gates. Dalam tulisannya di sini, Mas Itempoeti mengungkap tentang 7 dosa yang telah dilakukan Windows 7, yakni meracuni pendidikan, melanggar privasi, perilaku monopoli, lock-in (terkunci di dalam?), pelecehan standar, pemaksaan Digital Restrictions Management (DRM), dan mengancam keamanan pengguna. Saya setuju dengan pernyataan semacam itu. Makanya, saya bertekad untuk melakukan “pertobatan” dengan menggunakan Free Open Source Software agar bisa terlepas dari bayang-bayang mitos “kebesaran” sang kapitalis, Bill Gates, pencetus dan pengembang microsoft yang bertahun-tahun lamanya “bertahta” di atas “kerajaan” komputer dunia.

Kedua, saatnya menggunakan OS (Operating System) yang halal. Dengan nada berkelakar, Onno W. Purbo, dalam sebuah Workshop Nasional Linux untuk Pendidikan beberapa waktu yang silam di Kendal, menyatakan, “Kita ini negara miskin, tapi software yang kita gunakan keluaran microsoft yang mahal. Kalau tak bisa pakai yang asli, lantas kita membajaknya. Berapa dosa saja yang harus kita tanggung jika hal ini tidak segera diakhiri? Hehe …..”. Meski dengan nada kelakar, ada muatan serius. Pernyataan tersebut bisa juga diubah menjadi sebuah retorik: “Kalau ada software yang halal, mengapa mesti menggunakan yang “haram”?

Ketiga, membebaskan data dari serangan virus. Bertahun-tahun saya terninabobokan oleh software windows, entah itu yang asli atau yang bajakan. Meski demikian, bertahun-tahun pula saya harus menelan kekecewaan. Data yang saya buat seringkali raib dan gagal terselamatkan lantaran tak sanggup menangkal serangan virus yang ganas dan mematikan. Memang windows menyediakan banyak antivirus, tetapi rata-rata harus membeli dengan harga yang lumayan mahal. Nah, dengan menggunakan open source, data yang kita miliki tak gampang dijebol virus. Dengan open source, saya bisa lebih enjoy dan merdeka.

Keempat, speed koneksi internet jauh lebih lancar dan cepat. Saya tak tahu pasti benar tidaknya tesis ini. Namun, berdasarkan pengalaman saya selama ini, dengan menggunakan media koneksi internet yang sama, open source memberikan kenyamanan dan speed koneksi yang jauh lebih baik ketimbang si jendela. Saya juga tidak tahu, bagaimana kesan teman-teman yang lain dalam soal koneksi internet ini. Yang jelas, suara batin saya mengatakan bahwa koneksi ubuntu jauh lebih cepat dan nyaman ketimbang saya menggunakan sistem operasi windows.

Kelima, perangkat lunak jauh lebih lengkap dan serba gratis. Dalam soal perangkat lunak, open source, termasuk ubuntu 10.04 yang saya gunakan, menyediakan software yang lebih lengkap. Yang menggembirakan, semua bisa didapat dengan cara gratis. Saya biasa menggunakan ubuntu software center untuk memburu perangkat lunak yang saya butuhkan. Hanya dengan mengetikkan kata kunci tertentu, open source menyediakan banyak pilihan yang bisa kita aplikasikan.

Itulah lima alasan sederhana, mengapa saya menjatuhkan pilihan pada sistem operasi open source dalam komputer saya. Dari sisi kuantitas, jumlah pengguna sistem operasi open source bisa jadi jauh lebih kecil ketimbang pengguna windows atau sistem operasi yang lain. Namun, saya punya keyakinan bahwa suatu ketika makin banyak pula pengguna komputer di negeri ini yang mulai melirik open source sebagai media komputer “mainstraim”. Pengembangan software open source yang serba dinamis, cepat, dan akomodatif terhadap perubahan, agaknya membuat para pengguna makin nyaman dan enjoy. Nah! ***

Kalau kita sejenak melakukan kilas balik, sudah terlalu banyak anak-anak yang harus hidup dalam suasana penuh ancaman dan ketakutan. Bahkan, jumlah mereka yang menjadi korban kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2009, misalnya, data World Vision Indonesia menunjukkan angka 1.891 kasus. Setahun sebelumnya, ada sekitar 1.600 kasus kekerasan yang melukai kehidupan anak-anak. Beberapa surat kabar nasional selama tahun 2009 juga menemukan data sekitar 670 kekerasan yang menimpa anak-anak. Sementara, tahun 2008 sebanyak 555 kasus. Pengaduan ke KPAI selama tahun 2008 ada 580 kasus dan tahun 2009 ada 595 kasus. Data Bareskrim Polri selama tahun 2009 juga menunjukkan angka kekerasan yang menimpa anak-anak sekitar 621.

Kasus-kasus kekerasan pada anak yang sempat terdata, bisa jadi hanya sebuah fenomena gunung es. Di balik kasus memperihatinkan itu, masih banyak kasus kekerasan yang tak terungkap karena faktor internal keluarga yang tak ingin kasusnya mencuat ke permukaan. Kalau dugaan ini benar, alangkah tidak nyamannya jadi anak-anak yang hidup dan dibesarkan di sebuah negeri yang konon menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan itu. Apa pun alasannya, kekerasan terhadap anak mustahil bisa ditolerir. Anak-anak adalah pewaris sah negeri ini yang akan menentukan laju peradaban di tengah tantangan zaman yang makin bopeng dan carut-marut. Kalau masa depan mereka tercederai akibat pola asuh yang salah urus, atmosfer kekerasan yang terus meneror, atau sikap lingkungan yang sama sekali tidak berpihak kepada masa depan mereka, bukan mustahil kelak mereka benar-benar akan menjadi generasi yang hilang.

“Bila seorang anak hidup dengan kritik, ia akan belajar menghukum. Bila seorang anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar kekerasan. Bila seorang anak hidup dengan olokan, ia belajar menjadi malu. Bila seorang anak hidup dengan rasa malu, ia belajar merasa bersalah. Bila seorang anak hidup dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Bila seorang anak hidup dengan keadilan, ia belajar menjalankan keadilan. Bila seorang anak hidup dengan ketenteraman, ia belajar tentang iman. Bila seorang anak hidup dengan dukungan, ia belajar menyukai dirinya sendiri. Bila seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia belajar untuk mencintai dunia!” Begitulah “warning” yang pernah diungkapkan oleh Dorothy Law Nolte, betapa pentingnya menyelamatkan dan mengawal masa depan anak-anak agar sanggup menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.

Pada momen Hari Anak Nasional tahun ini, mari kita gandeng tangan anak-anak dengan kemesraan yang sempurna, kita tatap wajah polos dan lugu mereka dengan senyuman, kita sentuh tubuh mereka dengan kelembutan kasih sayang, untuk selanjutnya kita kawal masa depan mereka melalui pola asuh yang bisa membuat mereka terbebas dari rasa takut. Jangan sampai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya sekadar menjadi ayat-ayat hafalan di luar kepala, tetapi pada kenyataannya nafsu membunuh masa depan anak-anak justru makin liar dan tak terkendali.

Nah, Dirgahayu Anak-anak Indonesia!

(Tulisan ini sekaligus sebagai wujud apresiasi saya terhadap inisiatif Bang Iwan yang tengah menggelar “posting kolaborasi” dalam rangka melakukan refleksi terhadap “Hari Anak Nasional 2010”).

Kekerasan agaknya telah menjadi “budaya baru” di negeri ini. Jalan penyelesaian masalah berbasiskan kejernihan nurani dan kepekaan akal budi telah tertutup oleh barikade keangkuhan dan kemunafikan. Okol lebih dikedepankan ketimbang akal. Tawuran antarkampung berujung maut gampang membara hanya gara-gara senggolan dalam pentas dangdut. Bentrok antara petugas Satpol PP dan warga tak terelakkan hanya lantaran kesalahpahaman. Ormas berbasis primordialisme sempit pun tak jarang ambil peran membuat keributan dan keresahan warga di ranah publik. Belum lagi aksi para preman yang mempertontonkan tindakan fasis dan brutal di tengah-tengah keramaian penduduk. Pembakaran, perusakan, dan penganiayaan pun marak terjadi di berbagai tempat. Budaya kekerasan agaknya benar-benar telah berada pada titik nazir peradaban, sehingga menenggelamkan karakter “genuine” bangsa ini yang telah lama ditahbiskan sebagai bangsa yang cinta damai, santun, ramah, dan berperadaban tinggi.

Yang menyedihkan, budaya kekerasan dinilai juga telah bergeser ke dalam ranah dunia pendidikan kita. Lihat saja perilaku pelajar kita belakangan ini! Tas yang mereka tenteng ke sekolah bukannya sarat dengan buku-buku teks bermutu, tetapi penuh dengan benda tajam. Gunting, obeng, tang, belati, atau benda-benda tumpul lainnya tak jarang memenuhi tas mereka. Bukan untuk praktik keterampilan vokasional, melainkan untuk “memuaskan” naluri dan budaya agresivitas mereka. Persoalan pribadi antarpelajar sering kali membesar menjadi pertaruhan gengsi dan nama baik sekolah, sehingga tawuran massal antarpelajar tak bisa dihindarkan. Mereka tidak lagi mempertontonkan kesantunan dan kearifan dalam melakukan rivalitas di bidang keilmuan dan intelektual, tetapi bersaing memperlihatkan kepiawaian memainkan pentungan dan senjata tajam. Kaum remaja-pelajar kita, khususnya yang hidup di kota-kota besar, tidak lagi akrab dengan nilai-nilai kearifan dan keluhuran budi, tetapi lebih suka menggauli kekerasan, pesta, dan seks bebas.

Marginalisasi Nilai Humaniora
Maraknya perilaku anomali sosial di kalangan kaum remaja-pelajar kita belakangan ini sejatinya tidak lahir begitu saja. Ia lahir di tengah situasi peradaban yang dinilai makin abai terhadap persoalan-persoalan moral dan budi pekerti. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi barikade yang kokoh untuk membentengi para pelajar dari gerusan aksi kekerasan dan vandalisme dinilai telah mengalami kemandulan. Pendidikan tidak diarahkan untuk “memanusiakan manusia” secara utuh dan paripurna, tetapi lebih diorientasikan untuk mempertahankan jargon dan kepentingan kekuasaan semata. Pendidikan karakter yang notabene bisa dioptimalkan sebagai media yang strategis untuk mengembangkan, menyuburkan, dan mengakarkan nilai-nilai keluhuran budi dan kemanusiaan justru dikebiri dan disingkirkan melalui proses pendidikan yang serba dogmatis, indoktrinatif, dan instruksional. Selama mengikuti proses pendidikan, anak-anak bangsa negeri ini hanya sekadar menjadi objek dan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang serba pendiam dan penurut, sehingga kehilangan daya kreatif dan sikap kritis.

Dalam pandangan (almarhum) Rama Mangunwijaya (PascaIndonesia, PascaEinstein, 1999), dunia persekolahan kita tidak mengajak anak didik untuk berpikir eksploratif dan kreatif. Seluruh suasana pembelajaran yang dibangun adalah penghafalan, tanpa pengertian yang memadai. Adapun bertanya– apalagi berpikir kritis– adalah tabu. Siswa tidak dididik, tetapi di-drill, dilatih, ditatar, dibekuk agar menjadi penurut, tidak jauh berbeda dari pelatihan binatang-binatang “pintar dan terampil” dalam sirkus.

Suasana pembelajaran yang “salah urus” semacam itu, demikian Mangunwijaya, telah membuat cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang. Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal budi tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita.

Aksi-aksi kekerasan makin marak terjadi ketika selubung reformasi terbuka pada tahun 1998. Setiap orang merasa mendapatkan angin segar untuk menuntaskan kebebasan yang selama ini terpasung. Seperti terbebas dari sekapan rezim yang represif dan menekan, warga masyarakat terbuai dalam euforia reformasi yang memungkinkan mereka bebas berbuat dan berkehendak sesuai dengan selera dan kepentingannya. Ruang-ruang publik pun jadi ingar-bingar. Pada titik peristiwa dan momen tertentu, ratusan, bahkan ribuan massa mengusung slogan-slogan demonstratif dan meneriakkan yel-yel tertentu untuk membakar emosi massa.

Sejauh tidak diikuti dengan tindakan anarkhi, brutal, atau destruktif, gerakan demonstrasi secara besar-besaran dan masif sekalipun masih bisa ditolerir dan dimaklumi. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum seperti itu tetap perlu dihormati dan dihargai sebagai hak setiap warga negara untuk mengekspresikan aspirasinya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa demonstrasi yang berlangsung pasca-reformasi tak jarang diwarnai dengan perilaku bakar-bakaran, perusakan, vulgar, dan destruktif. Bahkan, fasilitas-fasilitas publik yang telah dibangun dengan susah-payah pun sering jadi sasaran amuk dan amarah. Nilai-nilai kesantunan, keramahan, dan kearifan telah menguap dan berubah menjadi sikap-sikap kanibal yang menodai keluhuran budi manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Dua belas tahun era reformasi bergulir, negeri ini bukannya mendapatkan jalan terang menuju bangsa yang beradab dan berbudaya, melainkan justru makin tersungkur ke dalam kubangan dekadensi moral dan involusi kultural. Bangsa ini menjadi demikian gampang kalap dan rentan terhadap konflik dan kekerasan. Jika kondisi semacam itu terus berlangsung, bukan tidak mungkin budaya kekerasan yang amat tidak menguntungkan bagi kemajuan peradaban bangsa itu makin mengakar dan mengilusumsum ke dalam jiwa dan kepribadian anak-anak bangsa. Dalam konteks demikian, sungguh tepat dan strategis apabila Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengangkat tema “Pendidikan Karakter untuk Membangun Keberadaban Bangsa” dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei yang lalu. Setidaknya, tema ini bisa menjadi “starting point” bagi dunia pendidikan kita untuk membangun peradaban bangsa di tengah kecamuk dan ancaman konflik dan kekerasan yang bisa meledak setiap saat di atas panggung kehidupan sosial masyarakat kita.

Agenda Besar
Meski demikian, tema strategis tersebut hanya akan terapung-apung dalam bentangan slogan dan retorika belaka jika tidak diimbangi dengan tindakan nyata dan serius untuk mengimplementasikannya dalam ranah pendidikan kita. Pengalaman menunjukkan, gagasan dan konsep pendidikan yang bagus sering terhenti pada aras wacana dan idealisme semata lantaran tidak menyentuh hingga ke tahap implementasi dan aplikasi. Integrasi nilai keimanan dan ketakwaan (Imtak) yang pernah digagas beberapa tahun yang silam, misalnya, cenderung hanya sebatas menjadi kajian dalam forum-forum lomba, diskusi, dan seminar belaka, lantaran tak ada “kemauan politik” semua pihak untuk mewujudkannya secara nyata dalam dunia pendidikan kita. Terkait dengan persoalan tersebut, pendidikan karakter yang digagas oleh pemerintah untuk membangun peradaban bangsa, perlu dijadikan sebagai agenda besar dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk mengimplementasikannya secara baik dan benar ke dalam dunia pendidikan kita.

Paling tidak, ada tiga hal penting dan urgen untuk diperhatikan agar agenda besar tersebut tidak terjebak menjadi slogan dan retorika belaka. Pertama, memberikan bekal pendidikan karakter kepada seluruh guru lintas-mata pelajaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari profesionalisme guru secara simultan dan berkelanjutan. Dekadensi moral dan merosotnya nilai keluhuran budi di kalangan pelajar kita sudah ibarat tanggul jebol. Penanganannya tak cukup hanya diserahkan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama saja, tetapi secara kolektif harus melibatkan semua guru lintas-mata pelajaran. Semua guru dari berbagai jenjang satuan pendidikan perlu digembleng secara khusus melalui pelatihan intensif dengan lebih menekankan pada penguasaan substansi materi dan pendekatan-pendekatan inovatif agar penyemaian pendidikan karakter kepada siswa didik tidak kaku, monoton, dogmatis, dan indoktrinatif.

Kedua, jadikan pendidikan karakter sebagai salah satu kegiatan pengembangan diri di sekolah. Aktivitas pengembangan diri yang sudah diterapkan sejak Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) digulirkan empat tahun yang lalu, terbukti mampu menumbuhkembangkan bakat, minat, dan talenta siswa. Dalam suasana yang menarik, dialogis, interaktif, dan terbuka, siswa didik bisa diajak bercurah pikir, berdebat, dan mendemonstrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri. Mereka perlu diberikan ruang dan “mimbar bebas” di luar jam pelajaran yang secara khusus didesain untuk menggembleng kepribadian dan jati diri siswa agar benar-benar menjadi sosok yang berkarakter. Hal ini jauh akan lebih efektif ketimbang menjadikan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri yang pada kenyataannya justru akan menimbulkan beban, baik buat guru maupun siswa, apalagi kalau disajikan dengan cara-cara yang cenderung menggurui dan dogmatis seperti orang berkhotbah.

Ketiga, menciptakan situasi lingkungan yang kondusif yang memungkinkan pendidikan karakter bisa bersemi dan mengakar dalam dunia pendidikan kita. Situasi kondusif bisa ditumbuhkan jika semua elite bangsa, tokoh-tokoh masyarakat, atau pemuka agama, yang dijadikan sebagai kiblat dan anutan sosial dalam bersikap dan bertingkah laku bisa saling bersinergi dengan memberikan keteladanan nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pemerintah juga perlu segera melakukan “deteksi dan cegah dini” apabila ditemukan bibit-bibit konflik yang bisa mengarah dan memicu terjadinya aksi kekerasan. Media pun dituntut peran sertanya dengan memberikan sajian informasi dan hiburan yang mencerahkan, sehingga mampu memberikan imaji positif ke dalam ruang batin dan memori anak-anak tentang adanya nilai kesantunan, keramahan, kearifan, dan keluhuran budi.

Kita berharap, ada upaya serius untuk membumikan pendidikan karakter agar benar-benar bisa menjadi jalan pencerahan dalam mendesain peradaban yang lebih terhormat, bermartabat, dan berbudaya. Kita sudah amat lama merindukan lahirnya generasi masa depan yang cerdas, santun, bermoral, dan luhur budi. ***

Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan yang bisa berimbas terhadap keberpihakan primordial, maka pengurus wilayah yang ditarik ke pusat perlu menanggalkan “kursi” lamanya. Mereka diharapkan bisa fokus dan eksis berkiprah secara utuh dan total di pusat. Dengan demikian, Agupena Jawa Tengah perlu segera memilih pengurus baru untuk memperlancar roda organisasi. Itulah agenda utama yang dibahas dalam Muswilub yang dihadiri sekitar 13 pengurus itu. Namun, sebagian besar peserta yang hadir berpandangan lain. Pak Wahono, misalnya, berpendapat bahwa dalam AD/ART hasil Munaslub, tidak ada ketentuan seorang pengurus dilarang merangkap jabatan. Ini artinya, Pak Deni dan Pak Sawali, lanjut Wakil Bendahara Agupena Jateng yang juga Kepala SMP 4 Geyer-Grobogan itu, tak harus meninggalkan Agupena Jateng, meski ditarik ke pusat. Tenaga dan pikiran Pak Deni, tegas Pak Wahono, masih dibutuhkan untuk membesarkan Agupena Jawa Tengah yang baru berumur sekitar satu tahun. Selain itu, Muswilub dinilai tidak memenuhi qourum, sehingga tidak sah apabila akan mengambil keputusan penting berkaitan dengan pergantian pengurus.

Gayung pun bersambut. Pendapat Pak Wahono dengan serta-merta diamini oleh para peserta Muswilub. Namun, agaknya Pak Deni masih belum bisa memutuskan. Pak Deni bersikukuh agar terjadi pergantian kepengurusan. Rekomendasi Munaslub, menurut Pak Deni, meski tidak tertulis, perlu dipertimbangkan. Lantaran agak “deadlock”, saya mengusulkan agar keputusan apa pun yang dihasilkan oleh Muswilub agar disampaikan kepada pengurus pusat, baik lisan maupun tertulis. Intinya, Agupena Jateng tidak keberatan kalau Pak Deni ditarik ke pusat, tetapi mohon kebijakan agar Pak Deni tidak meninggalkan Agupena Jateng, paling tidak sampai 35 Agupena Cabang di Jateng terbentuk. Pembina Agupena Jateng, Pak Warjito Suharso, yang saat itu hadir juga memiliki pertimbangan yang sama. “Vox pupuli vox dai,” begitu tegas widyaiswara Prov. Jateng itu. Walhasil, usulan itu pun disetujui. Atas nama Agupena Jateng, Pak Wahono diminta untuk menyampaikan kesepakatan Muswilub itu kepada Pak Naijan (Ketua Umum Pusat). Alhamdulillah, dengan berbagai pertimbangan, Pak Naijan pun berkenan menerima keputusan Muswilub.

Selain membahas agenda kepengurusan Agupena Jateng, Muswilub juga membahas beberapa agenda, di antaranya: (1) merespon kemungkinan kerjasama antara Agupena Jateng dan pengelola majalah “Merah Putih” dan (2) Lomba penulisan cerpen yang diagendakan oleh Divisi Penulisan Fiksi. Berkaitan dengan penerbitan media, peserta Muswilub menghendaki agar Agupena Jateng memiliki majalah dan jurnal sendiri sebagai wadah sosialisasi dan informasi tentang Agupena kepada komunitas guru di Jateng. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Warjito Suharso selaku Pembina Agupena Jateng bahwa Agupena Jateng perlu merintis usaha penerbitan secara mandiri. Sedangkan, tentang lomba penulisan cerpen untuk guru yang diagendakan oleh Divisi Penulisan Fiksi, para peserta Muswilub memberikan dukungan sepenuhnya. Bahkan, saya sendiri juga mengusulkan agar ditambah dengan lomba penulisan puisi. Pada saat pengumuman, para peserta diundang untuk menghadiri workshop penulisan fiksi dengan narasumber dari luar Agupena Jawa Tengah. Dengan cara demikian, kreativitas penulisan fiksi di kalangan guru makin terasah dan teruji.

Itulah beberapa agenda penting yang dibahas dalam Muswilub Agupena Jateng. Sebagai organisasi profesi yang baru “seumur jagung”, Agupena memang belum banyak berkiprah dalam berperan serta memberdayakan guru di bidang kepenulisan. Masih banyak tantangan yang mesti dihadapi. Selain tantangan internal yang berkaitan dengan koordinasi dan konsolidasi organisasi, Agupena juga menghadapi tantangan eskternal yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak lain dan upaya penggalian dana untuk menjalankan roda organisasi.

Dengan dukungan berbagai pihak, semoga pada masa-masa mendatang, Agupena bisa lebih banyak berbuat dan berkiprah dalam memberdayakan rekan-rekan sejawat di bidang kepenulisan, sehingga dunia pendidikan kita bisa maju dan berkembang lebih dinamis. Salam Agupena! ***

Begitu pentingkah theme blog dipersoalkan? Ini memang bukan pertanyaan yang terlalu penting untuk dijawab. Setiap bloger memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, saya sendiri cenderung berpendapat bahwa theme memiliki pertautan antara selera, isi, dan SEO, sehingga perlu dipertimbangkan untuk memilih theme yang bisa mengakomodasi ketiga kepentingan itu. Tentang selera, hal ini akan sangat ditentukan oleh sang blogger. Mau memilih yang berpenampilan terang atau gelap, menjadi hak prerogatif sepenuhnya dari blogger yang bersangkutan. Isi pun, saya kira juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan sang blogger dalam mengelola blognya. Mau blog idealis, curhat, atau bisnis, itu juga sangat ditentukan visi blogger yang bersangkutan.

Tentang SEO? Ini yang membuat kening saya berkerut. Sudah empat tahun ngeblog, tetapi hingga sekarang belum juga bisa memahami “misteri” yang tersembunyi di balik SEO. Terlalu rumit dan ribet. Saking ribetnya, saya tidak tahu cara apa yang paling jitu untuk mendongkrak SEO. Konon ada banyak jurus yang bisa digunakan agar content blog kita gampang diakrabi search-engine, seperti jurus tangan gatal, jurus mabuk, atau yang nyrempet-nyrempet ke ranah dunia permesuman. Saya sendiri (nyaris) tidak pernah menggunakan jurus apa pun untuk mendongkrak trafik blog. Mengalir saja dengan cara yang wajar dan nyaman.

Meski demikian, tidak berarti saya anti-SEO. Siapa pun orangnya, termasuk saya, seorang blogger sudah pasti punya keinginan memiliki blog yang SEO-friendly, lebih-lebih bagi sahabat-sahabat bloger yang sudah mulai mengarahkan minatnya untuk berbisnis online. SEO dengan sendirinya akan menjadi sarana paling jitu untuk membangun jaringan dan pangsa pasar yang lebih luas.

Persoalannya sekarang, adakah hubungan antara theme dan SEO? Berdasarkan pengalaman ngeblog selama ini, theme memang memiliki pengaruh (secara tidak langsung) terhadap trafik dan SEO. Secara umum, theme didesain oleh dua kode, yakni CSS dan html/xhtml. CSS (Cascading Style Sheet), dalam bahasa wikipedia, merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dalam bahasa awam saya, CSS berfungsi untuk mengendalikan gaya (style) tampilan blog. Ibarat bangunan rumah, CSS seperti halnya cat warna-warni dan polesan sana-sini, sedangkan html/xhtml berkaitan dengan penataan ruang. Kombinasi antara CSS dan html/xhtml akan menghasilkan desain theme sesuai dengan keinginan.

Saya tidak pernah memiliki latar belakang keahlian yang berkaitan dengan bahasa pemrograman semacam CSS atau html/xhtml. Pengetahuan saya hanya sebatas bisa memaksimalkan kode-kode semacam ini agar terhindar dari error yang bisa mengakibatkan tampilan blog menjadi sulit terdeteksi oleh search-engine. Memang adakah pengaruhnya? Logika saya sederhana saja. Namanya saja mesin pencari, pasti dia akan lebih cepat menemukan alamat-alamat blog yang tampak menonjol dan gampang dijangkau. Ini artinya, search-engine memiliki kecenderungan untuk lebih mengakrabi blog yang terbebas dari error, baik dari kode css maupun html/xhtml-nya.

Untuk mengetahui validitas kode CSS dan html/xhtml blog, kita bisa mengeceknya melalui validator.w3.org (untuk html/xhtml), sedangkan untuk mengecek kode css, kita bisa mengeceknya di jigsaw.w3.org. Hanya dengan memasukkan url blog kita, baik halaman utama (home-page) maupun halaman post (post-page) validator secara otomatis akan mengecek kode-kode yang kita gunakan di dalam blog kita. Lihatlah hasilnya, masih adakah kode-kode yang error? Blog yang masih error kodenya, biasanya akan memberikan sinyal warna merah, sedangkan yang sudah valid akan memberikan sinyal warna hijau.

Kalau hanya sebatas sinyal “warning”, bisa jadi tak akan ada masalah. Yang agak rumit kalau kode error-nya bejibun jumlahnya. Tentu kita akan kerepotan kalau ingin membuat theme blog kita bisa lebih SEO-friendly. Untuk membebaskan kode yang error, tentu kita harus cermat melihat hasil cek yang telah dilakukan oleh validator. Kode-kode apa saja yang error, untuk kemudian kita coba mengopreknya dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh validator.

Tak hanya kode-kode css dan html/xhtml dari theme yang terdeteksi, kode-kode script atau plugin pun dengan cepat akan terdeteksi. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, tidak semua plugin dibuat memenuhi standar web. Jika kita terpaksa harus menggunakan plugin karena memang sangat penting, sebaiknya dicek dulu, kemudian perbaiki kode-kode yang masih error. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak terlalu banyak menggunakan plugin atau script, agar blog kita lebih aman dan nyaman. Selain itu, juga untuk menjaga agar loading blog menjadi lebih stabil. Dengan theme yang bisa mendekati standar web sesuai hasil cek validator, mudah-mudahan blog kita menjadi lebih stabil dan “memanjakan” pengunjung.

Nah, untuk penyegaran, saya menggunakan theme baru Jeans3c 1.2 kreasi CodEasily.com untuk menggantikan theme sebelumnya Revolution Music 1.0 by Brian Gardner. Kedua theme ini memang saya sukai, satu berwarna terang, satunya lagi berwarna gelap dengan latar belakang busana jeans. Theme baru ini juga sudah saya oprek habis-habisan, baik kode css maupun html/xhtml-nya, meskipun pada akhirnya masih belum bisa tampil maksimal sesuai dengan tuntutan selera, isi, dan SEO. Agar loading blog lebih ringan dan stabil, setelah usai mengoprek biasanya kode-kode tersebut saya kompres dengan menggunakan fasilitas di peterbe.com agar lebih ringkas. Selanjutnya, saya biasa mengecek hasil kompres kode melalui gidnetwork.com.

Mungkin sahabat-sahabat bloger punya pengalaman yang berbeda dalam mengoprek theme blog? Mohon saran dan masukannya, yak! ***

Jepang pun tak mau ketinggalan. Meski dilihat dari sisi prestasi masih kalah “pamor” dibandingkan Korsel, negeri Matahari Terbit itu juga mampu membuahkan prestasi cemerlang. Mereka sukses menggulung Kamerun meski hanya dengan skor tipis 1-0. Dalam pandangan awam saya, Korsel atau juga Jepang, bisa dibilang sebagai kesebelasan yang mewakili semangat Asia. Secara fisik, etnis Asia yang rata-rata bertubuh sedang justru bisa tampil seperti Wisanggeni dalam pakeliran wayang yang mampu memorak-porandakan Kahyangan. Penampilan tim-tim Asia di Piala Dunia 2010 ini juga dipastikan akan membawa keberuntungan buat para pemain bintangnya. Kaum kapitalis Eropa yang memiliki klub-klub besar bisa jadi tak segan-segan merogoh koceknya untuk mengontrak pemain-pemain Asia yang “berkelas”. Mereka bisa menampilkan “roh” sepak bola sekelas tim-tim dari Eropa atau Amerika Latin yang selama ini “ditahbiskan” sebagai kiblat sepak bola dunia. Penampilan selama 2 x 45 menit tampak benar-benar konsisten; tidak menampakkan kelelahan; tetap disiplin sepanjang pertandingan; semangat pun tak pernah kendur.

Lantas, bagaimana dengan tim kesayangan kita, PSSI?

Secara jujur mesti diakui, PSSI kita tengah mengalami “lesu darah”. Lihat saja prestasinya sepanjang 2009! Dalam dua laga SEA Games terakhir, Indonesia terhenti di babak penyisihan. Pada SEA Games XXV/2009 di Laos, Tim Merah Putih ditaklukkan Laos, 0-2. Untuk kali pertama dalam 14 tahun terakhir, timnas Indonesia harus gigit jari untuk tampil di Piala Asia. Dalam peringkat FIFA terbaru per 3 Februari 2009, posisi Indonesia terjungkal dari peringkat ke-120 (Desember 2009) menjadi peringkat ke-136, jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura (peringkat ke-120), Vietnam (ke-116), dan Thailand (ke-98). Sebuah peringkat paling buruk yang mesti diterima oleh negara berpenduduk hampir 130 juta jiwa ini.

Ada apa gerangan dengan PSSI? Masak iya sih mencari 11 anak bertalenta dan berbakat hebat untuk selanjutnya digembleng dan diasah khusus agar mampu menjadi pemain bola masa depan yang andal tidak bisa dilakukan? Haruskah setiap empat tahun sekali kita mesti hanya sekadar menjadi penonton dengan melekatkan fanatisme semu yang seringkali hanya menguras energi? Lihatlah ketika siaran Piala Dunia berlangsung! Tak sedikit para penggila bola yang mesti merelakan diri berpayah-payah begadang untuk memberikan support kepada tim idola yang sejatinya tak memiliki ikatan apa pun?

Entah, tiba-tiba saja kita seperti ditarik ke dalam ruang sensasi publik untuk memiliki keterlibatan emosional dengan tim kesebelasan dari negeri lain yang sama sekali tidak kita kenal. Kita seperti mendapatkan perekat naluri semata untuk mengidolakan mereka. Tim-tim yang berlaga di Piala Dunia seperti mampu menyalurkan dan mengekspresikan naluri kita untuk bermain bola di atas lapangan hijau. Sejauh ini, pemain-pemain hebat dari negeri yang tidak kita kenal itulah yang sanggup melakukannya, hingga tanpa sadar kita pun mesti ikut-ikutan berteriak histeris ketika sang idola berhasil melesakkan bola ke mulut gawang. Dan itu tidak kita temukan ke dalam tubuh pemain PSSI.

Walhasil, jadilah Piala Dunia menjadi bagian dari budaya massa yang melibatkan banyak sensasi. Alangkah tidak sia-sianya kita begadang untuk menyaksikan aksi para pemain bintang Piala Dunia seandainya yang tampil di atas perhelatan akbar itu adalah pemain PSSI yang notabene “sedarah” dengan kita. Entah kapan sensasi publik di Piala Dunia itu bisa diciptakan oleh pemain-pemain kesayangan kita!

Ayo, dong, Pak Menteri! Ogrok-ogrok terus para pengurus PSSI yang selama ini terkesan tiarap, tidak kreatif, bahkan konon menjadikan organisasi hanya menjadi tempat pertarungan kepentingan dan ambisi pribadi. Terlalu berat PR yang harus dikerjakan para pengurus. Kalau diurus oleh orang-orang yang menjadikan PSSI sebagai tempat untuk “hidup” dan bukan untuk “menghidupkan” PSSI, sampai kiamat pun PSSI tak akan pernah sanggup menggeliat dan bangkit dari kubangan lumpur keterpurukan. Benahi dan segarkan PSSI. Jika perlu, pecat pengurus yang tidak bisa mengurus bola. Para pemain butuh suntikan “darah segar” agar permainan mereka memiliki roh.

Sungguh menyedihkan kalau menyaksikan pemain-pemain kita menjadi bulan-bulanan pemain lawan. Gampang frustrasi, kehabisan semangat, tidak memiliki elan vital, dan gampang kelelahan. Pada 1 x 45 menit yang terakhir, kita seperti menyaksikan anak-anak SD yang tengah bermain bola di lapangan pinggir kampung! Kalau Korea Selatan dan Jepang bisa mewakili semangat Asia, kenapa Indonesia yang memiliki potensi jumlah penduduk yang jauh lebih besar tak sanggup melakukannya? ***

Berdasarkan catatan Kemendiknas, jumlah sekolah RSBI di Indonesia mencapai 1.110 sekolah (997 sekolah negeri dan 113 sekolah swasta). Dari jumlah tersebut, SD RSBI tercatat sebanyak 195 sekolah, SMP RSBI sebanyak 299 sekolah, SMA RSBI sebanyak 321 sekolah, dan SMK RSBI sebanyak 295 sekolah. Seperti diketahui pembentukan sekolah berstandar internasional (SBI) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal satu sekolah bertaraf internasional untuk setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan amatan awam saya, bejibunnya jumlah sekolah berstatus RSBI cenderung lebih disebabkan oleh sikap latah untuk menaikkan gengsi dan marwah sekolah semata. Tidak sedikit pengambil kebijakan di tingkat internal sekolah yang kurang mempertimbangkan adanya kesiapan sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana, atau kultur sekolah yang bersangkutan. Ibarat orang main bola, yang penting masuk lapangan dulu. Soal pemainnya siap atau tidak, lapangannya mendukung atau tidak, itu urusan belakangan. Mereka baru sadar setelah wasit meniup peluit bahwa ternyata banyak pemain yang tidak paham aturan permainan sepak bola.

Yang tak kalah menyedihkan, sekolah RSBI cenderung elitis dan ekslusif. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan menerima jumlah subsidi block-grant yang tidak sedikit jumlahnya (sekitar Rp 300 juta-Rp 600 juta per tahun) sekaligus diberikan kebebasan untuk memungut biaya sekolah kepada orang tua/wali murid. Tak heran jika muncul kesan, sekolah RSBI hanya diperuntukkan bagi mereka yang berduwit. Perlakuan khusus dan istimewa tersebut bisa jadi tak banyak menimbulkan masalah jika dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan dan layanan yang memuaskan kepada para “pelanggan”. Namun, kenyataan menunjukkan situasi yang berbeda. Mutu pendidikan dinilai hanya “jalan di tempat”, mutu dan proses pembelajarannya berlangsung tanpa perubahan.

Secara eskternal, sekolah RSBI juga hanya menciptakan kastanisasi pendidikan yang memuncak pada munculnya sikap elitisme, khususnya di kalangan siswa didik. Mereka yang masuk ke sekolah RSBI cenderung memosisikan dirinya “serba lebih” di mata teman-teman sebayanya. Terjadi kesenjangan sosial yang begitu lebar antara siswa yang berada di sekolah RSBI dan sekolah reguler. Secara sosial, situasi semacam ini jelas sangat tidak menguntungkan dunia pendidikan kita yang harus melahirkan anak-anak masa depan yang memiliki kecerdasan, baik secara intelektual, spiritual, emosional, maupun sosial.

Secara imajiner, saya hanya bisa membayangkan, anak-anak yang bersekolah di RSBI berbiaya tinggi itu “dikarantina” di ruang kelas dan mendapatkan doktrin “globalisasi” lewat bahasa pengantar berlabel internasional. Sementara itu, nilai-nilai kearifan lokal yang langsung bersentuhan dengan akhlak dan keluhuran budi jarang lagi disentuh. Hmm …. semoga saja bayangan-bayangan semu yang mengapung dalam ruang imajiner saya itu tidak benar!

Evaluasi yang dilakukan oleh Kemendiknas terhadap sekolah-sekolah berstatus RSBI memang perlu dan urgen dilakukan untuk kepentingan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Namun, yang tidak kalah penting adalah evaluasi kebijakan secara filosofis dan mendasar untuk melihat secara jernih keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas itu. Kalau memang hanya menciptakan kastanisasi pendidikan dan sikap elitisme, lantas apa untungnya bagi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan kita? Bukankah pemerintah sendiri saat ini tengah mendesain sekolah murah yang diharapkan mampu mencerdaskan anak-anak bangsa dari semua kalangan? ***

Dalam pandangan awam saya, tragedi Mavi Marmara tak lebih hanya gambaran kecemasan yang terlalu lebai dan paranoid dari Israel. Maklum, Israel sejak dulu memang dikenal sebagai bangsa yang sombong dan besar kepala. Mereka menganggap Palestina sebagai bagian dari negara “Israel Raya”. Semua perangkat infrastruktur dan suprastruktur dibangun untuk mendukung terwujudnya mimpi besar Israel. Generasi mudanya digembleng untuk menjadi bangsa yang sombong. Melalui lembaga pendidikan, anak-anak bangsa Israel di-indoktrinasi agar memiliki kebencian akut terhadap Palestina dari generasi ke generasi.

Maka, Israel pun berkembang mengikuti peradaban bangsa bar-bar. Secara bertahap, mereka menanamkan kader-kader Israel di berbagai pos ekonomi dan politik penting dunia. Posisi tawar mereka kian lama kian dahsyat. Kekuatan lobinya mampu meruntuhkan kebesaran Amerika yang dianggap sebagai “polisi dunia” pasca-runtuhnya Uni Sovyet. Tak heran jika negeri Paman Syam pun terkesan menerapkan standar ganda dalam penegakan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM). Kaum elite Amrik selalu gembar-gembor dan selalu berdiri di garda depan dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM. Namun, mereka langsung tiarap ketika Israel nyata-nyata melakukan kezaliman dan kebiadaban terhadap Palestina. Demikian juga ketika tentara Israel dengan pongahnya memombardir kapal Mavi Marmara yang tengah mengangkut relawan dan bantuan untuk warga sipil Palestina yang selama ini terisolir di Jalur Gaza. Dunia beramai-ramai mengutuk kanibalisme ala Israel itu, tetapi Amerika hanya bisa diam dan termangu.

Namun, sejarah tak akan pernah bisa dibohongi, meski dengan kekuatan senjata sekali pun. Sebagai bangsa yang teraniaya, Palestina akan terus mendapatkan empati dunia. Semakin dizalimi, Palestina kian mendapatkan “blessing in disguise”. Teruslah berjuang untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, saudara-saudaraku! Biarlah Israel menganggap dirinya sebagai “gajah bengkak” dengan kekuatan ngedap-edapi. Namun, yakinlah, jutaan semut yang mendukungmu pasti akan mampu menghancurkan kekuatan sang gajah bengkak yang zalim itu. Suatu ketika, Israel pasti akan menggali liang kubur kesombongannya sendiri! Yakinlah itu! ***

Sebagai “rumah maya”, blog dan jejaring sosial bisa dimanfaatkan untuk menampung “kekayaan” virtual, menerima tamu, menjalin silaturahmi, membangun interaksi sosial, atau aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan entitas dan eksistensi kita sebagai makhluk sosial. Di sekitar rumah maya itu, kita hidup berdampingan dengan tetangga, sanak-kerabat, dan berbagai komunitas sosial yang lain layaknya dalam kehidupan nyata. Ini artinya, kehadiran blog dan jejaring sosial, se-personal apa pun, tetap memiliki ikatan sosial secara maya yang sulit menghindar dari gesekan dan pengaruh eksternal. Dalam kondisi seperti itu, tak heran apabila sebuah postingan, catatan, atau status yang di-update di blog atau jejaring sosial akan demikian cepat mendapatkan reaksi dan respon dari masyarakat maya. Dengan kata lain, blog dan jejaring sosial tak akan pernah terlahir dalam situasi yang kosong. Ia akan selalu dipengaruhi oleh selera, kepentingan, dan keyakinan sang pemilik, untuk selanjutnya direspon, disikapi, dan dikritisi oleh masyarakat maya dengan beragam penafsiran dan ekspresi.

Persoalannya sekarang, kalau blog dan jejaring sosial bisa dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan kepada publik, kenapa mesti “melacurkan” diri dengan berbuat sensasional yang pasti akan mengundang risiko sosial yang fatal? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk ikut berkiprah membangun dan “menyembuhkan” peradaban yang sakit dengan mengangkat persoalan-persoalan personal dan sosial yang bisa menyuburkan nilai-nilai demokrasi dan membawa kemaslahatan buat banyak orang?

Memang, tak seorang pun yang bisa mencegah kehendak seseorang dalam berekspresi. Mereka bisa memanfaatkan blog dan jejaring sosialnya untuk memublikasikan beragam genre tulisan yang sesuai dengan selera personalnya. Namun, fakta juga menunjukkan bahwa tulisan-tulisan yang cenderung hanya sekadar mengumbar sensasi dan popularitas tak akan berumur panjang. Mereka akan masuk dalam perangkap dunia maya yang tak segan-segan “dikritisi”, bahkan dihabisi masyarakat maya yang selama ini dikenal kritis dan cerdas. Dalam konteks demikian, saya sungguh salut dengan rekan-rekan bloger yang dengan amat sadar memosisikan diri sebagai pembaca sebelum postingannya dipublikasikan. Dengan posisi semacam itu, mereka bisa melakukan estimasi sosial dan mempertimbangkan kemungkinan respon yang akan terjadi seandainya tulisannya dipublikasikan.

Dalam konteks yang lebih luas, sejatinya blog dan jejaring sosial bisa diposisikan sebagai pilar ke-5 demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Berlebihankah? Saya kira tidak. Di tengah peradaban yang sakit seperti sekarang ini, pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah lumpuh dan mati suri. Mereka tak bisa lagi diandalkan untuk menjadi tiang penyangga yang mampu menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang elegan, jujur, ksatria, dan dewasa. Bahkan, tak sedikit kalangan yang menilai, pemerintah, wakil rakyat, dan institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi anutan sosial dalam penegakan nilai-nilai demokrasi, tenggelam dalam euforia kekuasaan yang serba korup dan tak jujur. Satu-satunya pilar demokrasi yang dianggap masih memiliki taji adalah pers. Dibandingkan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers dinilai masih steril dari kepentingan politik dan mampu memerankan dirinya untuk terus mentransformasi diri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Ketika tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dinilai sudah makin jauh dari “khittah”-nya, pers yang masih kuat memosisikan diri sebagai media “mainstraim” jelas perlu membangun kekuatan sinergis dengan pilar lainnya yang dianggap sama-sama memiliki peran sebagai kekuatan kontrol sosial. Blog dan jejaring sosial (facebook atau twitter) saya kira bisa dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi sebagai pilar ke-5 demokrasi dan bisa bersinergi dengan pers untuk mengembangkan dan mengakarkan nilai-nilai demokrasi secara kritis, elegan, dan jujur dalam berekspresi. Fakta juga telah menunjukkan bahwa kekuatan blog dan jejaring sosial bisa memperkuat putaran bandul demokrasi di tengah-tengah situasi zaman yang makin korup dan amburadul. Dengan berbagai macam gaya dan genre, para bloger dan facebooker, misalnya, bisa menunjukkan sikap empati kepada pihak-pihak yang dianggap terzalimi, sehingga bisa memberikan tekanan dan kontrol sosial secara masif.

Meski demikian, peran-peran semacam itu kembali terpulang kepada para bloger dan penggiat dunia maya. Mampukah mereka berperan sebagai pilar ke-5 demokrasi dengan mengedepankan sikap kritis, jujur, dan steril dari kepentingan kekuasaan dalam menjalankan aktivitasnya di ranah dunia maya? Atau justru berkehendak untuk membuat sensasi dan memburu popularitas dengan mengangkat isu-isu sensitif berbasis SARA yang kurang menguntungkan buat kemaslahatan umat? Agaknya, waktulah yang akan menjawab hal itu. ***