“KEPAHLAWANAN” SUHARTO DAN IMAJINASI KEKEJAMAN PKI

Kategori Opini Oleh

Saya ingin sedikit bercerita tentang isu PKI yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media, termasuk medsos. Ketika Gestapu meletus tahun 1965, usia saya baru sekitar setahun. Memori saya masih belum mampu menyimpan berbagai peristiwa seputar kekejian dan kebiadaban PKI.

Saya baru bisa menyimak tuturan kisah dari mulut ke mulut dari simbah, orang tua, saudara, dan tetangga setelah duduk di bangku kelas empat SD saat Indonesia masih dilanda masa paceklik. Saya masih ingat betul ketika itu, untuk makan sehari-hari, segenap warga kampung harus berburu ubi di tengah hutan. Uwi, gembili, perut (kerut), ganyong, pisang, kunci, bengkle, sinom kemlandhing, dan apa pun yang bisa dimakan diangkut ke rumah.

Thiwul saat itu sudah termasuk menu “mewah”. Sayur dan lauk yang sangat disukai adalah sinom kemlandhing yang dijadikan urap. Banyak anak-anak yang menderita kurang gizi dan busung lapar. Rata-rata kepalanya gundul. Rambut rontok, mungkin akibat terlalu sering mengonsumsi sinom kemlandhing yang “lezat” itu. Situasi paceklik itu terus berlangsung hingga sekira tahun 1979 ketika saya duduk di bangku SMP. Saat itulah saya sering ikut menyimak perbincangan orang-orang tua di masjid satu-satunya, “warisan” kakek saya, Almarhum Simbah Yai Mat Sadi. Konon, masjid –dulu masih berbentuk langgar (musala)– itulah yang menjadi tempat berlindung penduduk dari kebiadaban PKI. Menurut cerita, orang-orang PKI tak punya nyali untuk mendekati langgar berkat kharisma Simbah Mat Sadi yang begitu disegani dan ditakuti para antek –begitu orang-orang kampung kami menyebutnya– PKI. Saya tak mendapatkan data berapa banyak penduduk kampung yang menjadi korban kekejaman PKI. Yang saya dengar, konflik yang paling sering terjadi adalah bentrokan antara warga NU dan antek-antek PKI. Berapa korban dari kedua belah pihak, tak ada catatan pasti.

Kisah kekejaman PKI itu terus terkunci dalam memori saya hingga kuliah ketika Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto mencapai puncak keemasan, lebih-lebih PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Pak Harto yang mendapatkan julukan sebagai “Bapak Pembangunan” benar-benar menjadi sosok yang sangat berwibawa dan berpengaruh. Lebih-lebih setelah stasiun TVRI menayangkan film “Pengkhianatan G 30 S/PKI” yang diproduksi oleh PPFN. Pak Harto benar-benar menjadi sosok pahlawan yang dianggap berhasil menumpas PKI beserta antek-anteknya. Bertahun-tahun lamanya film itu berhasil mengintrodusir kekejaman PKI dan “mem-pahlawan-kan” Pak Harto di ruang publik.

***

Tahun 1991 saya menikah. Kebetulan mertua saya seorang pensiunan TNI (purnatugas tahun 1972). Saya termasuk sangat dekat dengan beliau. Ketika masih sugeng (meninggal tahun 1994), beliau sering bercerita betapa tidak mudahnya menjadi seorang anggota TNI pasca-Gestapu. Beberapa kali ayah mertua mesti menjalankan operasi penumpasan eks PKI. Keluar-masuk hutan sudah menjadi rutinitasnya. Meski demikian, menurut penuturan almarhum, tidak semua eks PKI dihabisinya. Mereka yang bersedia meminta maaf dan bertobat untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat tidak dieksekusi. “Hanya mereka yang melakukan perlawanan yang ditembak,” tegas ayah mertua.

Imajinasi kekejaman PKI dan kepahlawanan Pak Harto itu terus terbawa dalam memori saya sebelum akhirnya muncul ontran-ontran dan tragedi 1998. Peristiwa 1998, bagi saya dan mungkin juga generasi seangkatan saya, menjadi titik-balik bagi kepahlawanan Pak Harto. Sosok yang semula disanjung-puji sebagai “Bapak Pembangunan” itu terpaksa harus “lengser keprabon”. Kekuatan reformasi di bawah komando “Bapak Reformasi”, Amin Rais, dan mahasiswa tak sanggup dilawan oleh kekuatan Orde Baru hingga lahirlah Orde Reformasi. Imajinasi tentang kepahlawanan pun bergeser ke sosok Amin Rais.

Namun, kepahlawanan Amin Rais hanya seumur jagung. Secara perlahan, stempel “Bapak Reformasi” mulai terlepas ketika pendiri PAN itu memasuki gelanggang politik praktis.

Seiring dengan itu, dinamika politik pada Orde-Reformasi yang telah melahirkan Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY sebagai RI-I, juga berhasil melupakan kekejaman PKI. Namun, pada era Pak Jokowi, kekejaman PKI kembali dihidup-hidupkan. Bahkan, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menginstruksikan untuk memutar kembali film “Pengkhianatan G 30 S/PKI”.

Sebagai fakta, kekejaman PKI itu memang nyata. Saya percaya benar kesaksian simbah, orang tua, saudara, dan tetangga saya waktu kecil tentang aksi banal PKI. Namun, menghidup-hidupkan kembali isu PKI yang nyata-nyata sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di tengah era reformasi yang demikian terbuka, justru sangat tidak produktif. Secara politis, komunisme hanya tinggal bersemayam di kepala pengagumnya. Namun, mereka sudah tak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan gerakan apa pun.

Mencuatkan isu PKI pada era sekarang sama saja membangkitkan “roh” PKI yang sudah terkubur. Wujudnya sudah tidak ada, tetapi ilusi PKI hinggap dan bergentayangan dalam imajinasi yang membayang di setiap kepala. Saling curiga pun bermunculan. Mereka yang sedang berdiskusi tentang PKI dicurigai sebagai simpatisan PKI. Mereka yang tidak mau lagi menonton film “Pengkhianatan G 30 S” dicurigai sebagai supporter PKI.

Kalau toh dianggap sebagai upaya untuk mendegradasi Pak Jokowi menjelang Pilpres 2019, saya pikir juga sia-sia. Justru Pak Jokowi yang akan menangguk untung. Semakin disudutkan, elektabilitas mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI itu justru kian melambung.

Begitu saja cerita saya, tanpa bermaksud untuk menyurutkan gairah mereka yang ingin menyimak kembali film besutan sutradara kondang Arifin C. Noer itu. Meski dari sudut pandang pendidikan yang tengah gencar meletakkan fondasi karakter, tayangan film yang sarat dengan eksploitasi kekerasan semacam itu bisa melahirkan generasi yang mengalami “kepribadian terbelah” (split personality), tak ada seorang pun yang bisa melarangnya. ***

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

8 Comments

  1. dulu sewaktu sd saya rasa datar saja melihat film pki. yang membuat saya takut malah cerita, anggapan, penuturan dari guru-guru saya sewaktu sd. Saya ingat sewaktu itu guru pancasila saya bermonolog tentang kematian ade irma suryani yang membuat bulu kuduk saya merinding.

  2. Sewaktu pilem PKI terakhir diputar di TV saya masih berumur 13 tahun. Terus terang pilem itu menakutkan, sampai sekarang saya tidak berani menontonnya. Menurut cerita orang-orangan tua PKI pada masanya memang ganas. Dan ancaman mereka nyata pastinya. Tapi apakah Ada cara lain menangkal selain menonton pilem itu?

    • Memang mengerikan, Mas Tengkuputeh, terutama adegan penculikan dan peristiwa Lubang Buaya. Pemutaran ulang film itu sendiri menimbulkan pro dan kontra, termasuk KPAI yang menganggap film itu tak layak ditonton oleh anak-anak. Secara politis, sebenarnya PKI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sesuai dengan tap MPRS 25/1966, sehingga PKI tidak mungkin lagi bisa melakukan gerakan atau aksi. Yang mungkin tersisa adalah ideologinya yang mustahil bisa dikontrol oleh negara karena ideologi itu ada di kepala pengikutnya yang mungkin masih tersisa. Yang bisa dilakukan tentu saja adalah melaporkan ke aparat apabila ada aksi atau gerakan PKI biar digebug.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan terbaru tentang Opini

Islam Itu Memang Moderat

Usai shalat tarawih, 21 Juni 2017, saya masih sempat menyaksikan tayangan “Mata
Go to Top