LHS DAN “KHITAH” TRIPUSAT PENDIDIKAN

Kategori Pendidikan Oleh

Meski Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk membatalkan Program Lima Hari Sekolah (LHS), tetapi gaungnya masih menyisakan perdebatan serius. Bahkan, muncul kesan, perdebatan makin mengerucut secara vis a vis antara Muhammadiyah yang pro-LHS dan NU yang kontra-LHS. Perdebatan tentang LHS yang secara substantif difokuskan tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pun telah berkembang luas di luar konteks. Ada pihak-pihak tertentu yang diduga ingin membenturkan antara NU dan Muhammadiyah yang secara primordialistik memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan sebagai Ormas Islam terbesar di negeri ini.

Supaya tidak melebar, saya mencoba untuk fokus ke soal PPK yang dalam versi Mendikbud menitikberatkan pada lima nilai karakter utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Cetak biru PPK yang digagas Mendikbud melalui program LHS memang sangat beralasan. Bertahun-tahun lamanya panggung sosial negeri ini tak pernah nihil dari berbagai perilaku tak bermoral, bahkan cenderung bar-bar dan biadab. Entah sudah berapa nyawa kaum remaja-pelajar kita yang terpanggang di atas tungku kekerasan dan narkoba. Belum lagi menguapnya nilai kejujuran dari roh kepribadian bangsa ini hingga orang-orang yang (merasa) terhormat rela menggadaikan harga dirinya demi memanjakan naluri kemaruknya terhadap harta dan tahta dengan melakukan persekongkolan jahat mengemplang uang rakyat. Efek sosialnya luar biasa. Jerat kemiskinan makin kuat mencekik rakyat kecil.

Situasi sosial yang sangat tidak menguntungkan semacam itu diperparah dengan menurunnya derajat akhlakul karimah yang justru dimulai oleh kelompok Islam radikal yang menghalalkan jalan kekerasan, intoleran, dan eksklusif. Internalisasi jargon “Muslim koruptor lebih baik daripada kafir yang jujur”, bukan hanya diskriminatif, melainkan juga mendangkalkan makna dan nilai kejujuran yang sebenarnya. Dalam konteks demikian, sangat bisa dipahami apabila Mendikbud menekankan pentingnya PPK dalam dunia pendidikan. Dari sisi ini, siapa pun sepakat bahwa PPK memang menjadi sebuah keniscayaan di tengah situasi anomali sosial akut yang telah berlangsung menahun.

Persoalannya sekarang, haruskah PPK didesain dan dikemas melalui program LHS? Akan menjadi lebih berkarakter dan ber-akhlakul karimah-kah anak-anak masa depan negeri ini jika mereka “dikerangkeng” dan dipercayakan penuh kepada pihak sekolah untuk menggemblengnya?

Berbicara soal PPK dan LHS, kita diingatkan konsep Tripusat Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pusat pendidikan anak berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah (perguruan), dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan ini menjadi pusaran pergaulan anak-anak dalam menemukan jati dirinya. Pembentukan dan penguatan karakter dan akhlak anak akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pengalaman hidup yang mereka serap dari tiga episentrum pendidikan itu. Pemangku lingkungan (orang tua, guru, dan tokoh masyarakat) perlu bersinergi dengan menciptakan iklim keteladanan yang bisa dijadikan sebagai rujukan baku anak-anak dalam menemukan kesejatian dirinya. Selain itu, ketiga episentrum pendidikan ini juga harus mampu menjadi komplemen hidup yang menyediakan ruang bagi anak-anak untuk menjadi manusia yang utuh dan paripurna.

Jika fungsi Tripusat pendidikan ini hilang, yang terjadi kemudian adalah lahirnya generasi masa depan yang berkepribadian terbelah yang senantiasa dihantui kegamangan dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Mereka tidak pernah bisa bersikap dewasa dan cenderung mengikuti desakan naluri agresivitas dalam dirinya ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup.

Nah, porsi jam belajar yang berlebihan di bangku sekolah jelas akan makin mengurangi intensitas anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sosial, budaya, dan religinya. Taruhlah anak-anak disediakan sarana dan fasilitas memadai oleh pihak sekolah untuk mengikuti aktivitas kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, sehingga mereka betah berada berada di sekolah, adakah jaminan bahwa mereka bisa belajar dan mendapatkan pengalaman (belajar) hidup dari kurikulum kehidupan yang sesungguhnya? Bukankah dengan “menghijrahkan” anak-anak dalam lingkungan sekolah akan makin menjauhkan, bahkan mencerabut anak-anak dari akar lingkungan sosial, budaya, dan religinya? Dalam situasi demikian, bagaimana mungkin kita bisa berharap anak-anak kita akan memiliki karakter yang kuat dan tangguh jika mereka tidak pernah bersentuhan secara riil dengan persoalan-persoalan sosial, budaya, dan religi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat di mana mereka hidup dan dibesarkan?

Diakui atau tidak, selama ini sekolah sudah sering kena getah setiap kali muncul kasus kenakalan pelajar. Ketika anak sekolah terlibat tawuran, Sekolah buru-buru dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena gagal menumbuhsuburkan karakter kepada siswa didiknya. Jika anak-anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, lantas tidak berhasil juga mengakarkan karakter yang tangguh kepada anak-anak, akankah sekolah steril dari berbagai tudingan miring?

Yang perlu kita pikirkan saat ini seharusnya mengembalikan Tripusat Pendidikan kepada “khitah”-nya. Keluarga menanamkan basis nilai religius, budaya, kemandirian, dan integritas. Sekolah menumbuhkan nilai-nilai kecerdasan dan keterampilan, serta mengokohkan karakter anak, termasuk nasionalisme. Sedangkan, lingkungan masyarakat menginternalisasi dan memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai sosial, kegotongroyongan, dan mengokohkan nilai-nilai sosial, budaya, dan religi yang dasar-dasarnya telah diperoleh dari lingkungan keluarga.

“Khitah” Tripusat pendidikan ini bisa terwujud apabila pemangku lingkungan (orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin dari berbagai level, elite politik, dan segenap komponen bangsa) mampu menjadi patron teladan yang bisa dijadikan sebagai rujukan baku anak-anak masa depan dalam menemukan kesejatian dirinya. Yang tidak kalah penting, tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu menyediakan ruang kultural-religius yang mampu menopang tumbuh dan suburnya karakter dan akhlak anak-anak yang makin menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. ***

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan terbaru tentang Pendidikan

Go to Top