“Residu” Politik dan Pudarnya Keteladanan Elite

Kategori Opini Oleh

Pilpres 2019 memang masih cukup lama. Namun, gaungnya sudah terasa menggetarkan. Indonesia hari ini makin menampakkan geliatnya melalui perang opini di media. Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi dua sosok yang diprediksi banyak pengamat masih memancarkan persaingan sengit dalam etalase politik nasional. Persaingan itu diduga terlihat kasat mata melalui Pilkada DKI. Dua tokoh ini memang tidak menampakkan persaingan secara “head to head” dalam pentas politik Indonesia mutakhir. Ibarat permainan catur, kedua sosok “raja” ini masih diam dan belum melakukan gerakan politik apa pun. Namun, gerakan-gerakan pion kedua kubu yang merepresentasikan peta kekuatan politik Pilpres 2019 pasca-Pilkada DKI kian mengkristalkan persaingan politik kedua figur tersebut secara terang-benderang.

Diakui atau tidak, Pilkada DKI hingga hari ini “belum selesai”. Pentas demokrasi di ibukota telah melahirkan “residu” politik di kalangan akar rumput. Meski hanya pentas demokrasi lokal, Pilkada DKI telah menjadi magnet yang menyedot perhatian publik, sejak masa kampanye hingga usai perhelatan. DKI dianggap sebagai “Indonesia Mini” yang merepresentasikan kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan. DKI telah dicitrakan sebagai pusat segala interaksi dan lalu lintas “peradaban” Indonesia. Sangat beralasan jika pada akhirnya Pilkada DKI yang memunculkan figur seorang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok –yang sangat rentan bersinggungan dengan isu SARA akibat “nasab”-nya yang Cina dan beragama Nasrani– menjadi ujian bagi kematangan demokrasi di negeri ini. Suhu Pilkada DKI pun memanas. Ahok tak hanya terjungkal dari kursi DKI-I, tetapi juga harus mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penodaan agama yang menjeratnya.

Kekalahan dalam Pilkada DKI dan vonis penodaan agama yang menghantam Ahok, disadari atau tidak, telah melahirkan “residu” sektarianisme yang mengarus dalam realitas sosial-politik di negeri ini. Ahok-efek telah membuka “kotak pandora” kebhinekaan yang selama ini terkunci dalam ruang kemajemukan semu. Nilai-nilai primordialisme yang selama ini tersegregasi dalam kemasan politik sektarian “malu-malu”, secara bertahap dan berkelanjutan membuka diri dan bermetamorfosis ke dalam dua kubu yang saling berhadapan secara vis-a-vis. Kubu Pro-Ahok dicitrakan sebagai pihak inklusif, toleran, dan moderat, sedangkan kubu yang berseberangan dicitrakan sebagai pihak eksklusif, intoleran, dan ekstrem.

Residu politik dan sektarianisme itu bisa dilihat melalui perang opini yang berlangsung panas di ruang media sosial. Facebook dan Twitter menjadi ruang publik yang dengan sangat gamblang dan terang-benderang menggambarkan pertarungan sengit dua kubu yang berseberangan itu.

Setiap peristiwa yang tersaji di berbagai media menjadi “santapan” para netizen untuk menunjukkan keberpihakannya. Idiom-idiom baru, semacam persekusi, kriminalisasi ulama, bumi datar, anti-kebhinekaan, khilafah, ujaran kebencian, dan semacamnya bermunculan. Para pengguna medsos pun makin terang-terangan membuka selubung keberpihakannya. Pesan “keberpihakan” –meminjam istilah gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan– itu sudah tak bisa diingkari. Pesan lunturnya nilai kebhinekaan pun makin susah dielakkan dalam memori publik ketika sentimen beraroma SARA menyeruak ke permukaan melalui lini masa media sosial.

Fenomena Afi Nihaya Faradisa (Afi), misalnya, kian memperjelas pesan “keberpihakan” itu. Mereka yang “membela” Afi dianggap identik dengan sikap toleran, inklusif, dan moderat. Sementara itu, yang tidak sependapat dengan pikiran gadis remaja yang lahir dan tinggal Banyuwangi-Jawa Timur itu dianggap identik dengan sikap intoleran, eksklusif, dan ekstrem.

Ahok-efek dan fenomena Afi, dalam amatan awam saya, merupakan sulur dan serat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah terusik nilai kebhinekaannya. Perang opini di kalangan “grass-root” yang terepresentasikan melalui debat tanpa akhir di media sosial belakangan ini bisa jadi merupakan bagian dari permainan catur menjelang Pilpres 2019. Semua pion bergerak masif melakukan berbagai gerakan yang dianggap mampu menjebol pertahanan lawan.

Permainan catur agaknya juga sudah memancing beberapa gelintir elite untuk melakukan gerakan yang memicu perdebatan. Agitasi dan provokasi untuk memakzulkan pemerintahan yang sah sudah nyaring terdengar. Tak hanya dalam orasi jalanan, tetapi juga di Senayan. Penegakan hukum yang dianggap tidak adil, kesenjangan ekonomi, atau isu SARA dengan mengangkat tagline PKI, misalnya, menjadi alasan pembenar segelintir elite itu untuk memprovokasi pemakzulan terhadap presiden yang terpilih secara sah dan demokratis. Kaum elite kita makin kehilangan marwah dan martabatnya untuk memberikan keteladanan kepada rakyat tentang berdemokrasi secara sehat dan terhormat.

Akankah permainan catur yang sarat dengan “residu” politik pasca-Pilkada DKI semacam itu akan terus berlanjut hingga nilai kebhinekaan benar-benar babak-belur menjelang Pilpres 2017? Kita berharap nilai-nilai kebhinekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada negeri kita yang besar dan luhur ini tidak benar-benar genting sehingga tidak terus-terusan terjebak dalam limbah kecurigaan dan syakwasangka secara berlebihan. ***

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan terbaru tentang Opini

Islam Itu Memang Moderat

Usai shalat tarawih, 21 Juni 2017, saya masih sempat menyaksikan tayangan “Mata
Go to Top