Ideologi Pancasila dan “Resistensi Bisu”

Kategori Opini Oleh

Sebagai ideologi negara, Pancasila sudah final. Melalui perdebatan yang panjang, founding fathers secara arif dan visioner akhirnya menerima Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Ini artinya, seluruh warga negara-bangsa yang hidup dalam “rumah besar” Indonesia harus menerima keputusan founding fathers itu secara utuh dan total; tanpa reserve.

Namun, dinamika yang terjadi belakangan ini kian menunjukkan bahwa ada upaya serius dari pihak tertentu yang tengah mengidap “amnesia” sejarah untuk melakukan “resistensi bisu” terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Secara terang-terangan mereka tidak pernah menolak Pancasila sebagai dasar negara, tetapi secara terselubung dan masif melakukan gerakan “politik” untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan secara diametral dengan fakta kebhinekaan dan kemajemukan negara-bangsa Indonesia.

Yang menyedihkan, gerakan “resistensi bisu” ini juga sudah mewabah dalam dunia pendidikan. Tak kurang KH Sholahuddin Wahid atau biasa disapa Gus Sholah, Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng,  Jombang pun resah. Adik Gus Dur itu mengatakan bahwa salah satu penyebab munculnya bibit radikalisme adalah pendidikan. Banyak penelitian yang menyebutkan banyak guru di sekolah-sekolah mengajarkan sikap tidak toleransi.

“Ini terkait pendidikan di rumah maupun di sekolah. Saya baca penelitian, di sekolah negeri banyak guru yang mengajarkan anak tidak toleran, tidak menghormati perbedaan. Dalam berbagai survei ada yang menolak punya tetangga berbeda agama. Ini kan jadi kebencian. Padahal, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk berbuat baik kepada siapa saja,” kata Gus Sholah (rri.co.id).

Pernyataan Gus Sholah sesuai dengan survey yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada pada Oktober 2016. Berdasarkan hasil survey, mayoritas guru agama di sekolah memiliki sikap yang ambigu. Pada satu sisi, mereka mengamini bahwa Indonesia sebagai negara bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD ’45. Di sisi yang lain, mereka juga memiliki aspirasi yang kuat dalam penerapan  Syariat Islam.

Penelitian yang menyasar 505 guru agama sebagai responden di 11 kabupaten/ kota di 5 provinsi: Jawa Barat (Ciamis, Garut dan Tasikmalaya), Banda Aceh (Aceh Besar dan Pidie), Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok Timur), Sulawesi Selatan (Maros, Bulukumba dan Makassar) dan Jawa Tengah (Solo) itu memang bukan dimaksudkan untuk menggeneralisir sikap keberagamaan dan kebangsaan seluruh guru PAI di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut, aspirasi guru agama terhadap penerapan syari’at Islam cukup tinggi; guru agama yang setuju terhadap pemerintah berdasarkan syari’at Islam mencapai 78%, dukungan terhadap organisasi yang memperjuangkan syari’at Islam mencapai 77%, sedangkan guru agama yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD ’45 sejalan dengan syari’at Islam hanya 18%. Persoalan kepemimpinan juga menjadi perhatian dalam penelitian ini, sekitar 89% guru agama tidak setuju kepala daerah yang non-Muslim. Sikap toleransi guru agama terhadap aliran Islam yang lain cukup memprihatinkan. Ketika guru agama ditanya apakah mereka bersedia menampung warga Syi’ah dan Ahmadiyah, sekitar 80% tidak setuju. Guru agama yang tidak setuju pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mereka mencapai 81% dan sekitar 78% mereka tidak setuju non-Muslim mengajar di sekolah Islam (ppim.uinjkt.ac.id).

Hasil survey PPIM juga diperkuat dengan lini masa yang mengarus di media sosial yang menunjukkan adanya “afiliasi” beberapa pendidik terhadap gerakan radikalisme. Coba sesekali kita tengok berbagai komentar di group facebook yang mengatasnamakan organisasi profesi guru atau respon mereka terhadap status rekan sejawatnya yang memosting hal-hal yang dianggap sensitif tentang SARA. Kemudian, cek status facebook guru yang terlibat dalam “debat kusir” itu. Kita akan tahu bagaimana pandangan dan sikap mereka terhadap eksistensi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil penelitian PPIM dan mengarusnya status facebook seorang pendidik yang mengarah dan cenderung ber-“afiliasi” pada gerakan radikalisme perlu dijadikan sebagai “warning” bagi segenap komponen bangsa bahwa “resistensi bisu” ini benar-benar ada dan harus segera dilakukan tindakan konkret sebelum mewabah menjadi perlawanan masif. Apa pun alasannya, dunia pendidikan yang notabene merupakan kawah candradimuka untuk menggembleng generasi masa depan yang religius, berperikemanusiaan, berjiwa persatuan, demokratis, dan bersikap adil harus diselamatkan dari gerakan “resistensi bisu” yang merapuhkan dan mengancam pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah teruji oleh sejarah dalam rentang waktu yang amat panjang oleh founding fathers kita.

Dalam konteks demikian, kita perlu mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 19 Mei 2017. Perpres yang kemudian disingkat menjadi UKP-PIP ini diharapkan menjadi cara yang tepat untuk mencegah dan menangkal bibit-bibit radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk yang “bersarang” dalam dunia pendidikan kita.

Nah, selamat memeringati Hari Lahir Pancasila, semoga kita tetap mampu menjaga keutuhan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara! ***

 

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

2 Comments

  1. Tulisan yang bagus, pak Sawali. Saya suka.

    Kalau kita cermat membaca alinea 4 Pembukaan UUD 1945, di sana disebutkan Pancasila adalah dasar negara. Jadi, mestinya yang paling wajib mengamalkan Pancasila adalah negara, representasinya adalah Pemerintah. Di mana pemerintah konsekuen mengamalkan pancasila dalam perilaku penyelenggaraan pemerintahan, tentu rakyat atau bangsa ini hanya samikna waatokna saja.

    Tingkat kepercayaan rakyat yang memudar terhadap Pancasila adalah hasil dari rekonstruksi persepsi melihat pemerintah yang justru sering berperilaku kontra Pancasila.

    Ini PR besar kita semua, saya kira.

    Matur nuwun.

    • Setuju, Pak Warjito, kalau kita kaitkan dengan struktur masyarakat kita yang cenderung paternalistik. Namun, kalau kita kaitkan dengan aspek historis yang telah dirumuskan oleh founding fathers dalam proses yang cukup panjang, hemat saya, seluruh komponen bangsa wajib menjaga keutuhan dan melaksanakan Pancasila. Pancasila sebagai fondasi “rumah besar” Indonesia harus tetap kuat dan diperkokoh oleh seluruh warga negara-bangsa terlepas siapa pun penyelenggara negara dan rezim yang berkuasa.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan terbaru tentang Opini

Islam Itu Memang Moderat

Usai shalat tarawih, 21 Juni 2017, saya masih sempat menyaksikan tayangan “Mata
Go to Top