Plus-Minus Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Kategori Pendidikan Oleh

Mendikbud, Muhadjir Effendy, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016/2017 pada 19 Januari 2017 yang lalu. SE tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2016/2017 akan diprioritaskan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Untuk mewujudkan rencana pelaksanaan UNBK, Mendikbud menempuh beberapa kebijakan, antara lain: (1) mewajibkan dan menetapkan setiap sekolah (kecuali SLB) yang sudah memiliki komputer dengan kapasitas lebih dari 20 unit komputer dan satu unit server untuk melaksanakan UNBK; (2) sebagai langkah optimalisasi seluruh komputer yang ada, diinstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota untuk menetapkan Sekolah yang belum dapat melaksanakan UNBK di sekolahnya sendiri, agar siswanya mengikuti UN di tempat pelaksanaan UNBK yang berada dalam radius maksimal 5 (lima) kilometer. Kemdikbud telah menyiapkan aplikasi pada laman http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk/ yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemanfaatan bersama fasilitas komputer sekolah; (3) untuk memungkinkan pemanfaatan bersama komputer yang dimiliki sekolah, madrasah maupun pendidikan kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan jadwal pelaksanaan UN yang berbeda untuk setiap jenjang; (4) Pemerintah Daerah (sesuai dengan kewenangannya) diharapkan dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer, terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK (dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik); dan (5) seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyampaikan kesiapan pelaksanaan UNBK di wilayahnya paling lambat tanggal 25 Januari 2017 melalui laman http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk/. SE Mendikbud bisa diunduh di sini.

Sungguh, ini merupakan “kemauan baik” dan kebijakan Mendikbud yang layak disambut positif. Meskipun pada UN tahun yang lalu sudah diujicobakan, tetapi pola implementasinya masih samar-samar. Melalui SE itu, setidaknya sudah tergambar bagaimana desain implementasi UNBK pada tataran praksis. Nah, tulisan ini mencoba untuk menganalisis secara sederhana “terobosan” Mendikbud dari sisi plus dan minusnya.

Diakui atau tidak, selama ini sejarah UN Berbasis Kertas selalu menimbulkan kisah pahit; mulai kebocoran soal, mahalnya biaya, sindroma guru, hingga rendahnya kompetensi lulusan. Kisah itu selalu berulang hingga menjadi rutinitas peristiwa yang memilukan setiap tahun.

Saya tidak tahu persis berapa jumlah uang rakyat yang digelontorkan untuk membiayai UN Berbasis Kertas. Namun, menurut catatan news.okezone.com penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2015, misalnya, menelan biaya hingga Rp560 miliar. Menurut Mendikbud saat itu, Anies Baswedan, dana penyelenggaraan UN di antaranya dipakai untuk memproduksi dan mendistribusikan 35 juta eksemplar naskah UN.

Ironisnya, mahalnya biaya UN yang digelontorkan tiap tahun tidak serta-merta diikuti dengan proses pelaksanaan UN yang akseptabel dan akuntabel. Selalu muncul suara sumbang yang menilai bahwa UN Berbasis Kertas selama ini sarat dengan kecurangan, ketidakjujuran, manipulatif, dan berbagai stigma buruk lainnya.

Nah, melalui UNBK diharapkan berbagai stigma yang selama ini menempel dalam pelaksanaan UN bisa diminimalisir hingga ke batas yang paling limit. Menurut hemat saya, setidaknya ada beberapa nilai plus apabila UNBK diimplementasikan secara optimal.

Pertama, menghemat biaya. Diakui atau tidak, UN Berbasis Kertas tak pernah lepas dari pusaran “proyek” berbiaya tinggi, mulai penyusunan soal, pencetakan, pendistribusian, pengawasan, hingga proses penilaian. Mata rantai UN berbiaya tinggi itu telah lama menggurita dalam dunia pendidikan kita, sehingga selalu saja ada upaya untuk mempertahankan “status quo” agar UN Berbasis Kertas bisa terus berlangsung demi keuntungan profit pihak-pihak terkait. Melalui UNBK, mata rantai “proyek” semacam itu paling tidak bisa terkurangi. UN tidak lagi membutuhkan kertas, tetapi sudah berbasis digital. Apalagi, anak-anak sekarang termasuk “digital natives”, sehingga secara teknis tidak banyak mengalami kendala.

Kedua, mengurangi kecurangan. Dari tahun ke tahun, UN tak pernah steril dari “limbah” kecurangan. Tak hanya siswa yang melakukan kecurangan, para pemangku kepentingan dunia pendidikan di tingkat daerah ditengarai ikut terlibat dalam proses kecurangan dengan berbagai pola dan bentuk untuk meningkatkan “marwah” dan pencitraan. Tingginya nilai UN dinilai mampu meningkatkan citra dan marwah kepala daerah yang bersangkutan. Sangat beralasan kalau selama ini kepala daerah selalu “menekan” kepala dinas pendidikan untuk berusaha dengan berbagai macam cara agar UN di daerahnya terdongkrak. Konsekuensinya, kepala dinas pendidikan “menekan” kepala sekolah, dan yang paling rentan menjadi korban adalah guru. Tak sedikit guru yang mengidap sindrom UN akibat selalu merasakan kegelisahan rutin setiap kali UN berlangsung. Melalui UNBK, kecurangan-kecurangan yang selama ini berlangsung bisa diminimalkan.

Ketiga, anak-anak akan terbiasa untuk bekerja mandiri dengan penuh rasa percaya diri. Soal-soal UNBK akan sangat diacak menjadi banyak variasi, sehingga kemungkinan untuk mencontek dan bekerja sama pada saat UN berlangsung sangat kecil celahnya.

Meskipun demikian, tidak lantas berarti bahwa UNBK bebas kekurangan. Setidaknya sekolah harus memiliki perangkat komputer dan server yang mampu melayani kepentingan siswa didik selama UN berlangsung. Sementara, realitas saat ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang menganga lebar antara sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan dalam soal kemajuan teknologi informasi. Analoginya, anak-anak di perkotaan sudah melaju mulus di atas jalan tol, sementara anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan yang minim komputer dan jaringan internet masih bersikutat di balik semak-semak.

Kondisi riil semacam ini perlu dipertimbangkan secara cermat sebelum UNBK benar-benar diterapkan di semua wilayah. Paling tidak, pemerintah perlu “jemput bola” dengan memberikan subsidi yang memadai dalam pengadaan perangkat komputer berikut paket pelatihannya. Jika hak-hal yang terkait dengan pengadaan perangkat komputer dan pelatihan teknisnya bisa tertangani dengan baik, agaknya UNBK menjadi pilihan yang tepat sebagai pengganti UN Berbasis Kertas.

Nah, selamat menyongsong perubahan! ***

Seorang guru, penggemar wayang kulit, dan penikmat sastra. Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia).

4 Comments

  1. perbaikan untuk aplikasi ( sebenernya bukan aplikasi sih, melainkan OS yang di tanam di Vbox dan disisipi CBT Sync ) perbaikan untuk aplikasi tersebut dirasa juga penting mas, karena banyak sekali kasus token gagal di reset, jawaban gagal di upload, soal gagal di download, server down dan lain sebagainya. mungkin memang harus bertahap agar semua bisa tertata dan berfungsi sebagaimana mestinya
    itu pendapat saya sih, karena saya juga pernah menjadi admin / teknisi penanggung jawab UNBK

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Tulisan terbaru tentang Pendidikan

Go to Top