Posisi Buku Teks dalam Rancangan Kurikulum 2013

Pendidikan

Oleh: Sawali Tuhusetya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun buku pegangan untuk Kurikulum 2013. Rencananya, tanggung jawab buku tersebut akan terpusat pada tim penyusun yang dibentuk Kemendikbud. Penerbit-penerbit lain hanya akan memiliki hak untuk menggandakan, bukan menulis buku baru.

“Buku tidak kita serahkan ke siapa pun, tapi oleh tim yang kita bentuk sendiri. Harus ada penanggung jawab yang utama. Yang lain cuma tinggal mencetak saja. Kita pastikan dulu ini beres, urusan siapa yang mencetak itu urusan belakangan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, sebagaimana dilansir news.detik.com.

Mendikbud menegaskan, kebijakan pertanggungjawaban terpusat atas buku pegangan guru dan siswa diimplementasikan untuk menanggulangi kesalahan penerbit-penerbit buku pelajaran. Selain itu, kata Mendikbud, dengan ditetapkannya satu buku acuan bagi peserta didik, maka akan meringankan siswa-siswi sendiri dalam membeli buku. Selama ini siswa-siswi masih dibebani dengan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dibeli terpisah.

buku teksBisa jadi, kebijakan Mendikbud ini sekaligus menandai berakhirnya era Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang pernah diterapkan oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo, sejak tahun 2007 yang lalu. Permendiknas Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2008 pun diluncurkan untuk memuluskan langkah dan terobosan baru yang memiliki jargon “buku sekolah murah untuk rakyat” tersebut.

Pada kenyataannya, langkah dan terobosan Pak Menteri yang dianggap visioner tersebut justru tidak populer. Masih sangat sedikit, bahkan langka, sekolah yang dengan amat sadar memanfaatkan BSE sebagai buku teks utama di sekolah akibat kendala dan keterbatasan akses internet. Imbasnya, buku-buku teks bermutu makin sulit didapat. Penerbit pun jarang yang sanggup mencetaknya karena ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) versi pemerintah yang dinilai tidak memberikan keuntungan finansial. Sangatlah beralasan kalau kesenjangan kompetensi peserta didik antarsekolah, daerah, dan wilayah ketika Kurikulum 2006 diberlakukan makin melebar. Peserta didik yang tinggal di daerah perkotaan makin kencang melaju dalam memenuhi hasrat keilmuan akibat lengkapnya fasilitas teknologi virtual, sementara mereka yang tinggal di daerah-daerah pinggiran dan daerah tertinggal yang tak tersentuh jaringan internet hanya bisa “gigit jari”.

BSESelain itu, era BSE juga telah membuat banyak penerbit gulung tikar. Penerbit yang selama ini setia menerbitkan buku teks dengan amat terpaksa harus beralih menerbitkan buku-buku umum. Persaingan dalam dunia penerbitan yang begitu kompetitif tak jarang membuat penerbit harus mem-PHK karyawannya. Bahkan, sebagian di antaranya hanya tinggal “papan nama”. Makin terbukti bahwa BSE bukanlah pilihan yang tepat untuk melahirkan generasi masa depan yang cerdas secara adil dan merata. Puluhan, bahkan ratusan penerbit yang selama ini ikut menopang tumbuhnya budaya literasi di negeri ini pun terpaksa harus kehilangan peran dalam menciptakan atmosfer dunia perbukuan yang sehat dan mencerahkan.

Kini, ketika muncul kebijakan baru tentang buku teks seiring dengan rencana diberlakukannya Kurikulum 2013, era sentralisasi buku teks kembali menggema. Penyusunan dan pencetakan buku teks dikontrol dan dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah cq Kemdikbud. Jauh sebelum Kurikulum 2013 diberlakukan, secara marathon para penyusun buku teks telah menyiapkan buku teks utama yang kelak akan dijadikan sebagai buku acuan utama di sekolah. Penerbit hanya berhak untuk menggandakannya.

Pada satu sisi, kebijakan buku teks semacam ini diharapkan mampu mengikis kesenjangan kompetensi peserta didik antardaerah dan wilayah. Semua peserta didik pada setiap jenjang menggunakan buku teks yang sama. Guru pun dibekali buku pegangan yang sama. Strategi, metode, model, bahkan langkah-langkah pembelajarannya sudah tersusun secara rinci dalam buku pegangan itu. Guru hanya tinggal melaksanakan apa yang tersurat dalam buku pegangan. Peserta didik di seluruh wilayah nusantara pun mendapatkan “asupan” materi pembelajaran dan soal-soal uji kompetensi yang sama dalam buku teks. Tak ada lagi alasan hasil kompetensi peserta didik dalam ujian nasional bermutu rendah. Kalau toh itu terjadi, pasti gurunya yang salah karena gagal mendesain dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.

Namun, pada sisi yang lain, penyeragaman buku teks bisa menyebabkan terjadinya kemandulan kreativitas, baik bagi guru maupun peserta didik. Nilai-nilai kearifan dan genius lokal yang diharapkan mampu meneguhkan dan menguatkan karakter serta kepribadian siswa justru makin tercerabut dan sulit dikembangkan dalam proses pembelajaran. Pada sisi ini, penyeragaman buku teks hanya akan melahirkan generasi “robot” yang serba patuh dan penurut. Guru dan siswa menganggap apa yang tersurat dalam buku teks dan buku pegangan guru ibarat “kitab suci” yang tabu dibantah dan diperdebatkan. Imbasnya, dinamika keilmuan akan makin “stagnan” karena peserta didik tidak dibudayakan untuk bersikap kritis dan kreatif.

Senyampang masih ada waktu untuk berbenah, tidak ada salahnya kalau kebijakan sentralisasi buku teks, hanya dijadikan sebagai sebuah model. Selebihnya, berikan kesempatan kepada para guru untuk menerjemahkan materi ajar dalam kurikulum sesuai dengan dinamika keilmuan dan nilai-nilai kearifan lokal secara kontekstual. Sungguh naif kiranya kalau melahirkan generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter tangguh hanya mengandalkan sebuah buku teks yang sudah diseragamkan. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "Posisi Buku Teks dalam Rancangan Kurikulum 2013" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (7 Desember 2012 @ 03:12) pada kategori Pendidikan. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Tulisan lain yang berkaitan:

Ujian Nasional, Kurikulum Baru, dan Pendidikan Budi PekertiUjian Nasional, Kurikulum Baru, dan Pendidikan Budi Pekerti (30 Desember 2013, 290588 pembaca, 11 respon): (Refleksi Akhir Tahun 2013) Oleh: Sawali Tuhusetya Sepanjang 2013, Kurikulum Baru dan Ujian...
Aroma Politik dalam Perubahan Kurikulum 2013?Aroma Politik dalam Perubahan Kurikulum 2013? (31 Maret 2013, 120012 pembaca, 25 respon): Oleh: Sawali Tuhusetya Banyak kalangan menilai, perubahan kurikulum 2013 sarat dengan aroma dan...
Guru Tidak Siap Melaksanakan Kurikulum 2006 sebagai Alasan Perubahan?Guru Tidak Siap Melaksanakan Kurikulum 2006 sebagai Alasan Perubahan? (6 Desember 2012, 54642 pembaca, 20 respon): Seorang rekan sejawat yang kebetulan menjadi salah satu tim penyusun draft Kurikulum 2013...
Mencermati Draft Uji Publik Kurikulum 2013Mencermati Draft Uji Publik Kurikulum 2013 (5 Desember 2012, 40636 pembaca, 80 respon): Oleh: Sawali Tuhusetya Senin sore, 3 Desember 2012, @guraruID kembali mendaulat saya untuk...
Pendampingan Penyusunan Silabus dan RPP SMP Responsif GenderPendampingan Penyusunan Silabus dan RPP SMP Responsif Gender (3 Desember 2012, 59954 pembaca, 12 respon): Tanggal 22 November dan 1 Desember 2012 yang lalu, saya didaulat oleh Dinas Pendidikan Kab....

Ada 29 komentar dalam “Posisi Buku Teks dalam Rancangan Kurikulum 2013

  1. kami sangat mengharapkan semoga buku kurikulum 2013 cepat2 beredar ke-sekolah2. tapi benr – benar gratis neh. heeee. kalo dipake dana BOS kelamaan. untuk Rasio satu siswa satu buku. pihak sekolah juga sangan sulit mencari buku yang sama dan kalau beli sekaligus 1 : 1 siswa dana bos kami kagak cukup. trim
    satu lagi pak. untuk pelajaran PKN kemb

  2. dana Buku, dana Sosialisasi, dana kurikulumnya itu alat untuk mencapai tujuan yg berupa pisik, tapi bagai mana dengan sumber daya manusianya yang sudah terkontimasi oleh prilaku pengelola negara yang syarat materialistik,konsumtip dan korup. guru kan manusia yang tak punya apa2 tak punya materi, tak punya senjata, tak mau berteriak demo,sementara di tingkat pengelola negara masih terdengar penyelewengan, menyalahkan gunakan jabatan korup dll. seharusnya gunakanlah uang itu untuk pembinaan mental, materi dan kewibawaan guru sehingga gurulah yang menjadi panutuan di negeri ini, baru sukses pendidikan, karena siapaun malu dengan guru. Guru masih kecil nyalinya dibandingkan tukang surat di perkantoran

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>