23Feb 2011 70 Comments1,998 pembaca
Pernyataan Dipo Alam dan Ancaman Kebebasan Pers
Pemerintahan SBY agaknya mulai gerah. Setelah kran kebebasan pers dibuka pasca-reformasi, kalangan pers, baik maupun elektronik, mulai memfungsikan dirinya sebagai pilar ke-4 demokrasi untuk melakukan kontrol dan kritik sosial. Mereka tidak segan-segan bersuara kritis dalam mengamati sepak-terjang pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka tak mau mengulang pengalaman buruk semasa Orde-Baru ketika pers dipasung di atas tungku rezim yang otoriter. Pembredelan tak jarang dilakukan terhadap pers tertentu yang dianggap bersuara kritis dan tidak pro-pemerintah.
Namun, agaknya “kemauan baik” pers untuk berbenah diri melakukan kontrol dan kritik sosial tidak disikapi secara arif oleh pihak penguasa. Sebagaimana dilansir banyak media, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, baru-baru ini mengancam akan memboikot media yang dianggap sering menjelek-jelekkan pemerintah melalui aksi boikot iklan. “Saya akan hubungi semua sekjen dan humas kementerian, jangan pasang iklan di situ,” kata Dipo.
Banyak kalangan dan pemerhati pers menyayangkan pernyataan Dipo Alam yang dinilai tidak sesuai dengan semangat kebebasan pers yang tengah berupaya mereposisikan dirinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Pernyataan itu tidak hanya akan mengancam kebebasan pers, tetapi justru juga akan sangat tidak menguntungkan pemerintah dalam upaya mendapatkan masukan berharga dalam mengevaluasi program yang telah dijalankan. Toh seandainya ada pemberitaan media yang dianggap tidak benar, pemerintah memiliki hak jawab untuk meluruskannya atau menggugatnya melalui dewan pers; tidak menebarkan ancaman boikot yang berlebihan seperti itu. Jangan-jangan memang benar kalau pemerintah saat ini tengah mengidap paranoid kekuasaan, sehingga setiap suara dan pendapat yang kritis dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan yang mesti disingkirkan.
Spekulasi pun bermunculan. Tidak sedikit kalangan yang menilai, pernyataan Dipo Alam belakangan ini yang cenderung melakukan pembelaan “buta” terhadap pemerintahan SBY lantaran posisinya yang terancam kena reshuffle. “Kami menengarai pernyataan-pernyataan Dipo Alam ada kaitan erat dengan posisinya yang terancam diganti. Sebab, Dipo Alam muncul belakangan di saat-saat isu reshuffle makin kencang. Dia menyebut kami mata kalong supaya SBY senang dan mempertahankan posisi dia,” kata Fajar Riza Ul Haq, juru bicara tokoh lintas agama, suatu ketika kepada inilah.com, Minggu (20/2/2011). Dugaan Fajar agaknya tidak berlebihan, sebab tugas Dipo Alam sebagai sekretaris kabinet seharusnya lebih banyak berurusan dengan tertib administrasi di lingkungan kabinet; bukan mengurusi hal-hal yang bersifat politis.
Ya, ya, agaknya seperti itulah perilaku kekuasaan yang tengah dihinggapi sikap paranoid. Sikap dan suara kritis selalu dicurigai sebagai bentuk ancaman, sehingga perlu dilawan dengan ancaman pula. Sejarah membuktikan bahwa pers tidak akan pernah bisa “dimatikan” dengan ancaman, apalagi pembredelan. “Mati satu tumbuh seribu!” begitulah idiom yang tepat untuk menggambarkannya. Ini juga perlu menjadi bahan refleksi bagi para pejabat dan pembantu SBY agar lebih berhati-hati dan tidak suka mengumbar pernyataan sensasional yang amat tidak menguntungkan buat rakyat, apalagi kalau hanya sekadar dilandasi sikap sentimen atau kecemasan terkena reshuffle. Hmm … ***
Tulisan lain yang berkaitan:
Tulisan berjudul "Pernyataan Dipo Alam dan Ancaman Kebebasan Pers" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (23 February 2011 @ 03:12) pada kategori Opini, Refleksi dan telah dikunjungi oleh 1,998 pembaca. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0. Anda juga dapat ikut serta memberikan respon atau memberikan trackback dari web atau blog Anda. Jika tertarik dengan tulisan ini, silakan di-share/bookmark melalui jejaring berikut ini:
Mar 03, 2011 @ 13:18:55
PERS JUGA PERLU DI KRITIK
PERS JUGA MESTI INTROPEKSI DIRI.SAYA APALAGI ZAMAN REFORMASI PERS BENER-BENER BEBAS MEMBERITAKAN APA SAJA TANPA ADA YANG PERLU DI TAKUTI,NAMUN NIKMAT KEBEBASAN TERSEBUT JGNLAH SAMPAI KEBABLASAN,APALAGI PEMBERITAN YANG HANYA MENYOROTI YANG BURUK-BURUK SAJA DI NEGERI SENDIRI,KRITIK BOLEH SAJA TAPI IMBANGLAH,COBALAH SESEKALI BERITAKAN JUGA PRESTASI PEMERINTAH,SUDAH SAATYA PARA AWAK MEDIA YANG JUGA MEMEGANG KEKUASAAN ARUS INFORMASI DI REPUBLIK INI MENGOREKSI DIRI,SEBAB WARTAWAN JUGA MANUSIA ADA KHILAF NYA JUGA.MENGKRITIK MEMANG ENAK TAPI DI SINILAH SAATNYA WARTAWAN MERASAKAN JUGA KRITIKAN DARI MASYARAKAT YANG KURANG PUAS DENGAN PEMBERITAAN MEDIA.LAGIPULA TIDAK SEMUA MEDIA BURUK SEPERTI YANG DI KATAKAN PAK DIPO ALAM MASIH ADA YANG MEDIA YANG BAIK.MUDAH-MUDAHAN MEDIA KEDEPANN LEBIH SANTUN DALAM PENYAJIAN BERITA,BURUK JUGA NEGERI KITA BAGUS JUGA NEGERI KITA JADI JGN YANG BURUK-BURUK SAJA YANG DI SAMPAIKAN MOHON DENGAN SANGAT SAMPAIKAN JUGA KEMAJUAN YANG DI CAPAI PEMERINTAH KITA AGAR NEGARA LUAR JUGA DAPAT INFORMASI YANG POSITIF DI NEGERI INI…
Mar 04, 2011 @ 18:38:06
setuju, mas, pihak media memang juga tak perlu antikritik. dan sengketa antara media dan pihak lain sebenarnya sudah ada jalurnya lewat hak jawab atau melalui dewan pers, sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. kasus dipo vs media grup semoga bisa menjadi pengalaman berharga, baik buat pers maupun penguasa.
Feb 27, 2011 @ 12:36:24
yah sepertinya menghindari reshuffle, adalah motif beliau, he he he ….. Politik …., susah ditebak pak guru …..
Mar 01, 2011 @ 00:35:58
banyak kalangan menduga seperti itu motifnya, mas ruby. sungguh disayangkan, ya, kalau ternyata mind-set-nya sedangkal itu.
Feb 25, 2011 @ 18:46:37
Ya kalau kita di jelek jelekan terus apa salahnya kalau memboikot…
Mar 01, 2011 @ 00:35:16
tidak salah juga, kok, mas. sayangnya, pak dipo alam dalam kapasitasnya sbg pejabat publik yang harus lebih jernih dalam menyikapi kritik yang dialamatkan kepada pemerintah.
Feb 25, 2011 @ 13:40:24
sikapnya sangat adigang adigung dan adiguno pake!
Mar 01, 2011 @ 00:34:10
bener banget tuh, mas nanang, dan sepertinya bakalan seru setelah dia menolak meminta maaf.
Feb 24, 2011 @ 17:04:35
Saya masih ingat pergerakan Diponegoro (1825-1830), yang mengusir penjajah demi mendapatkan kebebasan berekspresi; tapi, yang oleh Dipo Alam ini malah mau menciptakan “penjajahan” baru di era demokratis ini. Jadi, jika ini benar-benar terjadi, hidup kita mundur jauh sebelum Diponegoro lahir.
Salam kekerabatan.
Mar 01, 2011 @ 00:33:31
hmm … sayangnya yang terlahir belakangan bukan diponegoro, pak, hehe … tapi dipo alam.