Home » Pendidikan » UU BHP Pasca-Keputusan MK

UU BHP Pasca-Keputusan MK

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Dalam amar putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Rabu (31/3), di Gedung MK, MK menyatakan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sidang MK digelar untuk mengakomodasi uji materiil yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari elemen mahasiswa, orang tua siswa, dan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, serta yayasan pendidikan swasta.

Mahfud MD
Ketua MK, Mahfud MD.
demo
Demo Tolak BHP di Depdiknas.
Dalam konklusinya, MK menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo. “Dalil-dalil para pemohon sebagian cukup berdasar dan beralasan hukum,” jelas Mahfud.

Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan bahwa MK menyatakan UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain. UU BHP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP meskipun diberi batas waktu selama enam tahun untuk menyesuaikan dengan UU BHP. “Hal demikian tanpa melihat realitas bahwa kesamaan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) saja tidak berarti secara serta-merta semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan kemampuan antara PTN-PTN di Indonesia sangatlah jelas terlihat,” jelas Harjono.

Sementara itu, Harjono juga menuturkan adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. “Di samping tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan nasional seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih eksis sebagai modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang terbukti pada masa lalu dengan segala keterbatasan, justru mampu menjadi tulang punggung pendidikan bangsa dan potensi tersebut masih mempunyai hak hidup secara konstitusional,” jelasnya.

Sedangkan mengenai sekolah swasta, Harjono menjelaskan MK berpendapat bahwa sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan keragaman yang berbeda telah turut berjasa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Di luar peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, lanjut Harjono, yang paling harus dihargai oleh negara ialah sekolah-sekolah swasta turut menjadi pelopor dan pembangkit semangat nasional dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. “Oleh karena itu negara seharusnya memberdayakan sekolah-sekolah swasta tersebut supaya bersama-sama dengan pemerintah menjadi mitra dalam memajukan pendidikan nasional,” paparnya.

Mengenai perlunya penyeragaman penyelenggaraan pendidikan, Harjono mengungkapkan bahwa MK tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. “Keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk mengurangi hak konstitusional warga negara,” tukasnya.

Penyeragaman bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM), papar Harjono, tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh MK dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007. “Hal tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Harjono, MK juga berpendapat bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh MK dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007. “Hal tersebut juga telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP,” tandasnya.

Sebuah keputusan yang cerdas dan mencerahkan di tengah aroma komersialisasi pendidikan yang mulai tercium pasca-pengesahan UU BHP. Keputusan ini jelas disambut gembira oleh berbagai kalangan yang selama ini menentangnya. Jauh sebelum UU ini disahkan, reaksi penolakan dan resistensi memang gencar dilakukan. Selain tidak sejalan dan sebangun dengan semangat untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kehadiran UU BHP dikhawatirkan akan menyingkirkan, bahkan membunuh talenta anak-anak cerdas dari kalangan masyarakat miskin akibat mahalnya biaya pendidikan. Bahkan, UU BHP dinilai juga akan membuka peluang masuknya investor asing untuk menguasai aset-aset pendidikan, sehingga dikhawatirkan akan melunturkan nilai-nilai kesejatian diri, kehormatan, dan martabat bangsa.

Dengan keluarnya keputusan MK tentang pembatalan UU BHP, maka para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, perlu segera menindaklanjuti dengan langkah dan kebijakan untuk menganulir segala peraturan yang berkaitan dengan implementasi UU BHP. Selain untuk memberikan kepastian hukum, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk makin memperluas akses pendidikan kepada segenap anak bangsa menjelang tahun pelajaran baru 2010/2011.

Semoga dengan pembatalan UU BHP, dunia pendidikan kita benar-benar mampu menjalankan “fitrah”-nya sebagai pembangun peradaban bangsa berbasiskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, sehingga anak-anak masa depan negeri ini memiliki jaminan kepastian akan masa depan dan tidak lagi terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam mengakses pendidikan. ***

tentang blog iniTulisan berjudul "UU BHP Pasca-Keputusan MK" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (3 April 2010 @ 02:12) pada kategori Pendidikan. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0, memberikan respon, atau melakukan trackback dari blog Anda. Terima kasih atas kunjungan, silaturahmi, saran, dan kritik Anda selama ini. Salam budaya!

Ada 125 komentar dalam “UU BHP Pasca-Keputusan MK

  1. akhirnya…..keputusan yang diharapkan di ambil juga. semoga keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat banyak dan kemajuan pendidikan akan terus diambil pihak berwenang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *