Ujian Nasional dan Robotisasi Siswa Didik

Friday, 5 February 2010 (22:16) | 874 pembaca | 155 komentar | Print this Article

Dunia pendidikan kita hanya melahirkan generasi penghafal kelas wahid? Itulah pertanyaan yang selalu mencuat ketika ranah pendidikan kita dinilai telah gagal melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis, dan kreatif. Almarhum Rama Mangunwijaya pernah bilang bahwa dunia pendidikan kita tak lebih dari proses pelatihan binatang sirkus yang dibekuk dan didesain agar menjadi penurut dan selalu taat komando. Selama mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan, anak-anak dikondisikan agar menjadi “anak mami” yang harus selalu selalu patuh dan tunduk kepada komando sang guru. Mereka tak lebih dari robot yang hanya bisa menuruti perintah yang dikendalikan melalui “remote control”, miskin inisiatif, apalagi bersikap kritis. Ruang belajar tak memberikan kesempatan kepada siswa didik untuk berbeda pendapat dan bercurah pikir secara bebas, dialogis, dan interaktif. Jalan pikiran dan hasil-hasilnya telah diseragamkan melalui otoritas sang guru.

Robotisasi siswa didik makin tampak jelas ketika kebijakan Ujian Nasional (UN) digelontorkan menjadi penentu kelulusan melalui bentuk-bentuk soal pilihan ganda (PG). Anak-anak telah dibudayakan untuk berpikir linear karena hanya ada satu jawaban yang benar. Tak ada ruang untuk menampung pemikiran-pemikiran multidimensi. Sungguh celaka kalau siswa menjawab beda dengan kunci jawaban. Tak perlu heran jika menjelang UN berlangsung, siswa didik digiring ke dalam ruang karantina untuk di-drill melalui trik-trik sirkus agar bisa menjawab soal yang dimungkinkan sesuai dengan kunci jawaban yang selama ini tidak pernah dibeberkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan, meski UN sudah lama usai.

Dalam situasi semacam itu, guru yang ingin tampil beda untuk mendesain pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif tidak mendapatkan ruang. Sungguh konyol kalau menjelang UN masih asyik-masyuk melakukan akrobat pembelajaran melalui eksperimentasi dan inovasi di dalam kelas. Melalui berbagai instruksi, bahkan juga tekanan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, para pengambil kebijakan memosisikan guru sebagai “tukang sulap” yang harus menjadikan para siswa didik sebagai penghafal kelas wahid yang bisa dengan jitu menjawab soal-soal PG dalam UN.

Jika pembelajaran hanya didesain dan dikondisikan untuk memburu angka-angka semu yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan UN, disadari atau tidak, anak-anak bangsa negeri ini akan mengalami proses pembodohan dan pembebalan secara sistematis. Cara berpikir pragmatis akan menjadi pilihan gaya hidup sehingga gagal mengapresiasi budaya proses dalam menggapai cita-cita dan harapan. Yang lebih menyedihkan, fakta-fakta nilai UN selama ini menunjukkan, anak-anak berotak cemerlang seringkali terkebiri oleh anak-anak berotak pas-pasan. Siswa yang dalam kesehariannya (nyaris) tak menunjukkan prestasi mengagumkan, justru memperoleh nilai yang jauh lebih baik ketimbang siswa berprestasi menonjol dan berotak brilian. Dengan kata lain, soal-soal PG dalam UN dinilai kurang sahih dalam memotret profil kompetensi siswa didik.

Yang tak kalah memprihatinkan, proses pelaksanaan UN yang “cacat” dan tidak fair semacam itu dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sekolah. Sekolah yang mampu mendongkrak jumlah lulusan dengan capaian nilai rata-rata UN yang tinggi dianggap sebagai sekolah bermutu. Sebagai penghargaan, sekolah semacam ini diberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan subsidi dan berbagai fasilitas pendidikan. Sementara, sekolah yang dianggap bermutu rendah lantaran gagal mencapai target kelulusan dan rata-rata UN yang dipersyaratkan, terstigmatisasi sebagai “sekolah gagal” sehingga tidak berhak untuk mendapatkan subsidi dan fasilitas penunjang peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya, sekolah yang dianggap bermutu makin “wah”, sedangkan “sekolah gagal” makin terpuruk.

Imbas negatif yang muncul dari atmosfer pendidikan yang salah urus semacam itu adalah merebaknya kecurangan massal dalam pelaksanaan UN dari tahun ke tahun dalam upaya memburu citra dan marwah sekolah. Agar mendapatkan legitimasi, pengakuan, dan citra bagus dari atasan dan masyarakat, sekolah cenderung menghalalkan segala cara untuk mendongkrak jumlah lulusan dan rata-rata nilai UN; entah dengan membocorkan kunci jawaban, berkongkalingkong dengan pengawas UN, atau cara-cara curang yang seharusnya tabu dilakukan oleh sebuah institusi yang notabene menjadi agen dan kawah candradimuka peradaban.

Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin anak-anak masa depan yang lahir dari rahim dunia pendidikan kita akan terus mengalami proses pembonsaian kecerdasan dan pengerdilan nilai kepribadian, sehingga gagal menjadi sosok tangguh dan andal yang sesuai dengan kebutuhan dan semangat zamannya. Anak-anak kita makin terjauhkan dari tradisi dan budaya keilmuan karena selama mengikuti proses pendidikan hanya menjadi “anak mami” yang serba penurut, tanpa memiliki ruang dan kesempatan untuk berpikir multidimensional dan komprehensif.

Dalam konteks demikian, perlu ada upaya serius untuk menata ulang sistem penyelenggaraan dan pelaksanaan UN agar jangan sampai menumpulkan, apalagi mematikan, daya kecerdasan dan kreativitas anak-anak bangsa. Pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi dan modal besar bangsa kita yang berkehendak untuk membangun peradaban yang lebih terhormat, bermartabat, dan berbudaya. Sungguh naif apabila UN yang selama ini cenderung menjadikan siswa tak ubahnya seperti robot masih akan terus dipertahankan tanpa ada perubahan kebijakan yang lebih mencerahkan dan visioner. ***