Isu Dekrit Presiden di Negeri Kelelawar (7)

Monday, 2 March 2009 (04:27) | 598 pembaca | 68 komentar | Print this Article

Kisah ini merupakan bagian ke-7 dari serial “Negeri Kelelawar”. Yang belum sempat membaca, silakan nikmati dulu kisah Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1), Ontran-ontran di Negeri Kelelawar (2), Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3), Angin Reformasi Berhembus Juga di Negeri Kelelawar (4), Menyiasati Kecamuk Separatisme di Negeri Kelelawar (5), dan Kekuasaan Negeri Kelelawar dalam Kepungan Ambisi Petualang Politik (6)!

Di tengah ruang kerjanya yang sejuk ber-AC, Ki Gusra-gusru merasa gerah. Suara para pembisik yang terdengar di gendang telinganya seperti godam yang menghantam telak ulu hatinya. Pedih dan perih. Menurut para pembisik itu, poros kebangsaan yang dulu membujuknya untuk menjadi presiden dianggap telah ”berkhianat”. Mereka beramai-ramai mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya.

”Begitulah, Pak Gus. Poros kebangsaan agaknya tidak main-main. Mereka telah bersekongkol untuk memaksa Bapak turun dari kursi kepemimpinan,” tutur salah satu pembisik disambung suara-suara gaduh dari para pembisiknya yang lain. Mereka saling pandang.

”Biarkan saja mereka berbuat semaunya. Nanti akan ketahuan siapa yang berkhianat dan siapa yang benar-benar ingin membangun negeri kelelawar. Begitu saja kok repot!” jawab Ki Gusra-gusru dengan santai, meski hatinya benar-benar gerah dan panas. Para pembisik yang mengerumuninya hanya bisa menahan napas. Maklum, kalau Ki Gusra-gusru benar-benar terjengkang dari kursi kekuasaannya, alamat bakal celaka. Mereka dipastikan tak akan mendapat tempat lagi jika terjadi suksesi dadakan.

”Maaf, Pak Gus. Saya kira ancaman poros kebangsaan perlu disikapi secara serius. Mereka telah menggalang kekuatan di gedung parlemen. Kita perlu mengambil sikap. Jika perlu, keluarkan dekrit presiden, karena negara dalam situasi yang gawat dan darurat. Rakyat perlu tahu, sesungguhnya siapa sih kelompok yang telah berkhianat dan yang benar-benar berjuang untuk kejayaan negeri kelelawar!” sambung pembisik yang lain. Ki Gusra-gusru tersentak. Demikian juga sebagian pembisik yang lain.

”Apa harus sejauh itu? Dekrit presiden itu setahu saya tidak bisa begitu saja dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Kalau argumen yang kita gunakan tidak jelas, bisa-bisa jadi bumerang buat kita!” timpal pembisik yang lain dengan bola mata membelalak.

”Hmmm … masuk akal juga usulan tentang dekrit presiden itu. Saya malah tertarik. Sesekali, saya malah kepingin punya pengalaman mengeluarkan dekrit presiden. Sudah, saya terima usulannya. Toh seandainya dekrit presiden itu ditolak, resikonya paling-paling saya diberhentikan jadi presiden. Lha wong cita-cita saya sejak dulu ndak pernah pingin jadi presiden. Kalau toh saya jadi presiden, poros kebangsaan juga kan yang mengawali. Biarkan mereka juga yang akan mengakhiri jabatan saya sebagai presiden. Tapi, paling tidak, nama saya akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang pernah mengeluarkan dekrit presiden. Isi dekrit itu nantinya adalah pembubaran lembaga wakil rakyat karena mereka sudah berkongkalingkong untuk menggulingkan presiden yang sah!” sahut Ki Gusra-gusru masih dengan nada yang santai.

Agaknya, para pembisik sudah paham betul dengan tabiat pemimpinnya itu. Sekali mengambil keputusan, pantang untuk didebat.

Isu tentang rencana dikeluarkannya dekrit presiden dengan cepat tercium oleh pers. Keesokan harinya, berita itu menjadi headline di berbagai surat kabar. Stasiun TV tak kalah ramai. Para pimpinan redaksi berupaya memberikan sajian politik terbaik buat penontonnya. Mereka sengaja mendatangkan pengamat dan pakar politik papan atas untuk dimintai pendapatnya tentang dekrit presiden itu. Di kalangan pengamat sendiri, muncul sikap pro dan kontra. Namun, seperti sudah dapat ditebak, mereka pun seringkali sudah tidak murni menggunakan pendekatan intelektual dalam membedah persoalan-persoalan politik. Ada bau ”pelacuran intelektual” untuk membela kepentingan politik tertentu sesuai dengan paham yang mereka anut. Pengamat politik yang dikenal dekat dengan Ki Gusra-gusru jelas akan menyatakan bahwa presiden mempunyai hak sepenuhnya untuk mengeluarkan dekrit presiden ketika negara dinilai sedang berada dalam keadaan darurat. Sebaliknya, pengamat politik yang selama ini selalu berselisih paham dengan Ki Gusra-gusru, jelas akan menyatakan bahwa dekrit presiden yang akan dikeluarkan termasuk tindakan ilegal yang dapat membahayakan negara.

Namun, perdebatan antarpengamat politik yang seru dan memanas itu tak ada gunanya ketika tanpa diduga isu dekrit presiden itu benar-benar terbukti. Melalui juru bicaranya, Ki Gusra-gusru benar-benar mengeluarkan dekrit presiden tentang pembubaran lembaga wakil rakyat negeri kelelawar. Gedung parlemen pun bergoyang. Para wakil rakyat merasa terlecehkan. Ki Gusra-gusru dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka, dalam tempo singkat, mereka segera menggeklar sidang paripurna. Seluruh wakil rakyat diminta untuk hadir, tanpa alasan. Mereka yang memboikot sidang dianggap pro Ki Gusra-gusru dan dinilai telah berkhianat kepada negara.

Untuk memperkuat posisi lembaga wakil rakyat, mereka meminta Ketua Mahkamah Agung Negeri Kelelawar (MANK) untuk mengeluarkan pernyataan hukum tentang kedudukan dekrit preriden yang baru saja dikeluarkan Ki Gusra-gusru. Maka, gegap-gempitalah seluruh wakil rakyat ketika mendengarkan pernyataan Ketua MANK bahwa dekrit presiden yang dikeluarkan Ki Gusra-gusru tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi. Mereka bertepuk tangan dan memberikan aplaus kepada Ketua MANK.

Karena dianggap telah melanggar konstitusi, para wakil rakyat sepakat untuk memberhentikan Ki Gusra-gusru sebagai presiden negeri Kelelawar. Untuk melanjutkan kepemimpinannya, para wakil rakyat telah menunjuk wakil presiden, Nyi Menik Sukagincu, untuk memimpin negeri Kelelawar sampai Pemilu berikutnya digelar. Atas nama negara, pimpinan lembaga wakil rakyat memerintahkan aparat keamanan untuk berjaga-jaga di sekitar istana dan meminta dengan paksa agar Ki Gusra-gusru segera meninggalkan istana.

Namun, diberhentikannya Ki Gusra-gusru sebagai presiden, tidak bisa begitu saja diterima oleh para pendukungnya. Mereka telah menggalang jutaan pendukungnya ke ibukota untuk memberikan dorongan moral kepada pemimpin yang dikaguminya itu agar tidak mengindahkan seruan wakil rakyat. Maka, terjadilah ontran-ontran sosial di sekitar istana. Suasana benar-benar mencekam. Namun, mereka tak sanggup berkutik ketika moncong-moncong meriam dan senjata berat telah diarahkan ke istana. Apalagi, Ki Gusra-gusru sendiri tampak legawa menerima penghentian itu. Tanpa pakaian kebesaran, Ki Gusra-gusru langsung meninggalkan istana dengan kawalan ketat dari arapat keamanan.

Nah, apakah sepeninggal Ki Gusra-gusru, suasana negeri Kelelawar menjadi lebih baik? Bagaimana pula kepemimpinan Nyi Menik Sukagincu dalam mengelola negeri yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa itu? (bersambung) ***