Menyiasati Kecamuk Separatisme di Negeri Kelelawar (5)

Friday, 2 January 2009 (18:33) | 460 pembaca | 84 komentar | Print this Article

Kisah ini merupakan bagian ke-5 dari serial “Negeri Kelelawar”. Yang belum sempat membaca, silakan nikmati dulu kisah Menagih Janji Politisi di Negeri Kelelawar (1), Ontran-ontran di Negeri Kelelawar (2), Situasi Chaos di Negeri Kelelawar Makin Parah (3), dan Angin Reformasi Berhembus Juga di Negeri Kelelawar (4)!

Pasca runtuhnya kekuasaan Ki Gedhe Padharane, situasi negeri kelelawar bukannya semakin membaik. Gelombang demo tak hanya terjadi di ibukota, tetapi juga telah meluas dan merambah ke berbagai pelosok negeri. Kebebasan rakyat kelelawar yang selama ini tersekap dalam tungku kekuasaan rezim Ki Gedhe Padharane telah menjelma menjadi kekuatan massa yang tak sanggup dibendung. Mereka dengan mudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa sebagai ekspresi euforia reformasi yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bebas mencericit, berteriak, bahkan kencing di sembarang tempat, termasuk di atas bubungan atap istana, tanpa merasa takut ditangkap aparat.

Ya, ya, ya, roda reformasi memang telah kencang menggelinding di seantero negeri kelelawar. Kelelawar yang selama ini hanya bersembunyi dan bertapa di balik bukit dan goa pun tergoda juga untuk menikmati atmosfer reformasi yang menjanjikan kemerdekaan berpendapat. Dengan segenap kekuatan argumentasi yang dimiliki, para pertapa kelelawar itu dengan suara lantang dan berbusa-busa menuntut kebebasan wilayahnya dari cengkeraman kelelawar ibukota yang selama ini mereka nilai tak lebih dari penjajah.

“Selama ini kita hanya setor upeti ke ibukota. Tapi nasib kita tak pernah mereka perhatikan. Kue kekuasaan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir elite yang ada di pusat. Apa yang selama ini kita dapatkan Saudara-saudara! Ya, hanya penderitaan yang tak pernah berakhir!” teriak pertapa tua dari atas mimbar di depan istana Ki Jantur Branjangan dengan suara lantang, lantas disambut yel-yel ribuan kekelawar bersambung-sambungan.

“Betul! Kami menuntut kebebasan negeri kami dari cengkeraman orang-orang pusat. Berikan kebebasan kepada kami untuk membangun wilayah kami yang selama ini dipinggirkan!” sambung pendemo dengan wajah memerah tertimpa terik matahari.

“Setujuuu!” sambung kelelawar yang lain serempak. Suara mereka membahana hingga menggetarkan dinding langit.

Para pejabat, termasuk Ki Jantur Brajangan, tak sanggup menampakkan diri.

“Sudahlah! Biarkan saja! Kalau lelah, mereka akan bubar dengan sendirinya. Dalam situasi seperti ini, kita mesti pandai-pandai menulikan telinga dan membutakan mata! Well, ada yang punya pendapat lain?” kata Ki Jantur Branjangan di tengah rapat darurat yang digelar bersama jajaran kabinet reformasi.

“Menurut saya, aspirasi mereka perlu kita akomodasi juga, Pak. Mereka sudah lama tertindas akibat tindakan arogansi rezim masa lalu. Kalau saja mereka kita berikan kebebasan untuk lepas dari kesatuan republik kelelawar, kita akan mampu memberikan kesan positif kepada dunia bahwa kita benar-benar menjunjung tinggi hak asasi! Bukankah ini momen yang tepat untuk membangun citra?” sahut Menteri Kehakiman yang selama ini dikenal kritis.

“Ok, masuk akal juga! Ada pendapat lain?” jawab Ki Jantur Branjangan dengan bola mata membeliak seperti kelereng.

“Saya setuju saja, Pak, mereka kita berikan kesempatan untuk memerdekakan diri. Tapi perlu prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Referendum, misalnya. Kita berikan kebebasan kepada rakyat wilayah yang bersangkutan untuk memilih. Tetap berada di wilayah kesatuan republik kelelawar atau terpisah sebagai negara yang berdiri sendiri. Bagaimana?” jawab Menteri Dalam Negeri.

“Oh, begitu? Bagaimana dengan yang lain?”

“Apa pun motifnya, saya atas nama jajaran tentara kelelawar sebenarnya kurang setuju, Pak. Pemberian referendum, otonomi, atau apa pun istilahnya, jelas-jelas mencederai keutuhan republik ini. Kita harus ingat, sudah berapa nyawa anggota tentara kita yang sudah menjadi korban gerakan separatisme yang sudah bertahun-tahun lamanya berlangsung di wilayah itu? Tetapi, semuanya saya serahkan kepada kebijakan pimpinan. Tugas kami adalah mengawal semua agenda dan kebijakan pimpinan!” sahut Panglima Tentara Kelelawar.

“Hemmm … agak rumit juga! Sekarang kita ambil vote terbuka saja. Siapa yang setuju dengan pemberian referendum, silakan angkat tangan!” jawab Ki Jantur Branjangan di tengah sayup suara pendemo yang masih berlangsung di luar sana.

Dalam sekejap, terhitung sudah ada 25 anggota kabinet yang angkat tangan dari 37 yang hadir. Ini artinya, para menteri lebih setuju jika tuntutan para pendemo itu dipenuhi dengan cara memberikan referendum.

Maka, dalam tempo singkat, referendum pun digelar. Hasilnya sudah pasti dapat ditebak. Rakyat kelelawar yang tinggal di bukit dan goa di wilayah paling timur itu memilih untuk terpisah dari kesatuan republik kelelawar. Teriak kebebasan pun kembali membahana. Mereka yang pro-referendum segera mengusir para kelelawar yang selama ini dikenal gigih dalam memperjuangkan sikap pro-integrasi. Tragedi pun tak bisa dihindarkan. Daerah perbatasan menjadi rawan konflik. Beberapa heri lamanya, wilayah yang sekarang terlepas dari kesatuan wilayah republik kelelawar itu tersekap dalam selimut intrik dan pertikaian.

Kekhawatiran bahwa pelaksanaan referendum akan menjadi preseden terhadap kesatuan wilayah negeri kelelawar agaknya mulai terbukti. Banyak wilayah yang menuntut kemerdekaan wilayahnya dari campur tangan pusat. Maklum, selama ini mereka tak mendapatkan keuntungan apa-apa ketika pusat dianggap sebagai “parasit” yang telah menyedot aset dan kekayaan mereka. Pengelolaan aset daerah yang salah urus dinilai telah mengebiri kemandirian kelelawar daerah.

Gerakan separatisme pun terus mengalir dari berbagai penjuru. Namun, secara suprastuktural, tuntutan mereka bisa diredam dengan keluarnya Undang-undang Otonomi Wilayah. Melalui UU tersebut, para pemimpin daerah bisa mengoptimalkan pengembangan aset dan kekayaan daerah sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, kedudukan Ki Jantur Branjangan pun mulai terancam. Konon, dia kurang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat karena dianggap masih menjadi bagian dari rezim lama. Masa-masa kekuasaannya akan segera berakhir.

Maka, peraturan baru tentang pemilu pun segera dibuat. Setiap kelompok, sesuai dengan peraturan yang berlaku, boleh mendirikan partai politik. Terbukanya akses masyarakat terhadap parpol membuat naluri politik rakyat negeri kelelawar makin peka.

Akankah munculnya banyak parpol bisa membuat masa depan negeri kelelawar menjadi lebih baik? Bagaimana juga halnya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang baru pertama kalinya diterapkan di negeri kelelawar itu? Sungguh, nasib perjalanan dan dinamika kehidupan negeri kelelawar agaknya mesti tunduk pada catatan sang waktu yang tak pernah lelah mengabadikan berbagai peristiwa yang berlangsung dari zaman ke zaman. *** (bersambung)