Refleksi Menjelang Agustus-an

Thursday, 31 July 2008 (03:03) | 913 pembaca | 47 komentar | Print this Article

Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global.

Itulah tema yang diusung panitia peringatan HUT ke-63 RI. Ada dua entry-point yang ditekankan dalam tema itu, yakni pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Tentu saja, ada misi dan tujuan tertentu, mengapa dua variabel itu diangkat sebagai titik pusat perhatian dalam momen 63 tahun Indonesia merdeka.
Pembangunan ekonomi, jelas ini menjadi bagian dari pengamat ekonomi untuk membedahnya. Namun, sebagai rakyat kecil, saya bisa ikut merasakan betapa pembangunan ekonomi yang berlangsung selama ini masih belum berpihak kepada rakyat. Lumbung ekonomi hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang dan kelompok tertentu. Desain pembangunan ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat dinilai juga telah melahirkan kelompok sosial tertentu yang amat konsumtif. Mereka umumnya tinggal di kota-kota besar, mengonsumsi sekitar lebih dari sepertiga pendapatan nasional, gemar berbelanja, memiliki rumah dan mobil-mobil mewah, bergaya hidup glamor, menjadi anggota berbagai klub eksekutif yang mahal, tetapi cenderung bersikap cuek terhadap gagasan-gagasan perubahan.

Kondisi perekonomian yang amat timpang semacam itulah yang dianggap telah menjadi pemicu merebaknya berbagai konflik horizontal yang berlangsung di tengah-tengah panggung kehidupan sosial kita. Tekanan ekonomi yang begitu berat bisa menjadikan seseorang atau kelompok sosial tertentu mengalami frustrasi akibat merasa tersingkir dari persaingan hidup komunitasnya. Imbasnya, jika mereka mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan frustrasi, aksi kekerasan dan kerusuhan sosial menjadi cara yang jitu dan sah bagi mereka. Lebih-lebih gaya hidup para OKB (orang kaya baru) yang suka pamer kekayaan, sungguh, tak ubahnya seperti memantik kepekaan emosional untuk mencari cara-cara agresif dalam melampiaskan kemiskinan dan penderitaan hidupnya.

Ketimpangan kondisi perekonomian semacam itu diperparah dengan merajalelanya praktik korupsi dan kejahatan krah putih yang justru dilakukan oleh kaum elite dan para pejabat yang seharusnya menjadi “patron” sosial dalam mempraktikkan gaya hidup bersahaja. Lebih ironis lagi, pemerintah tak henti-hentinya menaikkan BBM atau tarif dasar listrik (TDL) yang membuat daya beli rakyat makin hancur.

Bagaimana mungkin rakyat bisa hidup sejahtera kalau aliran ekonomi (hampir) tidak pernah mengucur dan menetes hingga ke lapisan bawah? Bagaimana bisa rakyat tersenyum dan tertawa ketika kaum elite yang gembar-gembor membentangkan slogan “hidup sederhana” dan “mengencangkan ikat pinggang” justru mempraktikan pola hidup yang sangat konsumtif dan hedonis, sampai-sampai sekadar untuk beli sapu tangan saja mesti ke Singapura?

Harus diakui secara jujur, rakyat di tingkat akar rumput selama ini hanya bisa mendongak ke atas untuk menyaksikan perilaku hedonis orang-orang kaya yang tak henti-hentinya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan melalui otoritas dan kewenangan yang dimilikinya. Rakyat hanya sekadar disuguhi permainan dan mimpi-mimpi lewat Pemilu. Dalam permainan itulah rakyat dijadikan sebagai “tuhan” bagi para petualang politik. Mereka paham benar bahwa “suara rakyat adalah suara tuhan”. Namun, rakyat juga begitu gampang dilupakan ketika kursi empuk para petualang politik sudah didapatkan. Perihal janji-janji yang pernah bertaburan di mimbar-mimbar kampanye hingga berbusa-busa, “memang gue pikirin!” Begitulah nasib rakyat, setidaknya dalam tiga dekade terakhir ini. Hanya bisa mengeluh dan bertanya tanpa bisa memperoleh jawaban.

Kondisi kemiskinan yang mencekik rakyat, disadari atau tidak, juga telah “melumpuhkan” ketahanan nasional kita. Adagium “sedumuk banthuk senyari bumi” (mempertahankan sejengkal tanah dengan darah dan air mata) yang menjadi “doktrin” selama ini telah lenyap entah ke mana. Posisi tawar bangsa kita yang rendah akibat keterbelakangan dan kemiskinan telah memicu munculnya “nyali” bangsa lain untuk mengusik hak-hak terotorial kita. Beberapa pulau di negeri ini telah dicaplok orang lain tanpa bisa berbuat apa-apa. Demikian juga halnya dengan simbol-simbol budaya bangsa kita yang demikian gampang diklaim orang. Sungguh, kalau hal itu terus dibiarkan, bukan mustahil negeri ini akan kehilangan “roh” dan simbol-simbol kebangsaan.

Kini, 63 tahun sudah negeri ini terbebas dari cengkeraman kaum kolonial. Dalam rentang usia yang semakin matang, idealnya bangsa kita juga makin arif dan cerdas dalam mengelola aset dan potensi bangsa. Namun, agaknya kita telah lama menjadi bangsa pelupa sehingga selalu gagal belajar dari sejarah.
Semangat heroik dan kepahlawanan yang demikian sangat jelas dipraktikkan oleh para pendiri negeri ini demikian gampang terkubur. Kita hanya bisa mengingat nilai-nilai heroik dan kepahlawanan itu dari kulit luarnya saja. Itu pun hanya terjadi ketika bulan Agustus menjelang. Umbul-umbul warna-warni dan kibaran sang saka Merah-Putih begitu marak hingga (seolah-olah) menyentuh dinding langit. Gapura-gapura masuk kampung pun dicat mengkilat dengan slogan-slogan yang khas. Berbagai lomba dan pertandingan pun marak digelar, mulai anak-anak hingga orang tua. Para pejabat yang selama ini asyik bergelut dengan tumpukan dokumen di belakang meja pun tak jarang ikut “latah” membaca puisi heroik untuk menunjukkan sikap nasionalismenya.

Kita sangat berharap, romantisme pada saat Agustusan tidak terjebak ke dalam proses seremonial belaka, tetapi juga mesti menyentuh hingga ke gendang kepekaan nurani kita. Jangan sampai lupa, bahwa di balik romantisme itu, kita masih melihat para koruptor yang bergentayangan, supremasi hukum yang babak-belur hingga muncul istilah “mafia peradilan”, pembalakan hutan yang jelas-jelas sangat merusak ekosistem, atau sistem pendidikan kita yang dinilai telah gagal melahirkan generasi masa depan yang cerdas dan bermoral.

Semoga, Agustus-an tahun ini bisa menjadi momen yang baik untuk mewujudkan misi kehidupan berbangsa yang telah dicanangkan oleh para pendiri negeri ini, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Ingatan kita pasti tidak lupa itu. Nah, bagaimana? ***